Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger pernah berujar, "Oil is much too important a commodity to be left in the hands of the Arabs," pernyataan Kissinger tersebut menandai betapa pentingnya minyak bagi ekonomi dunia dan politik luar negeri AS". Kepentingan AS untuk mengontrol supply chain minyak dunia dimulai sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan Yom Kippur war. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan negara-negara Arab atas Israel serta diikuti dengan embargo minyak Arab terhadap AS.

Embargo minyak Arab tersebut mendorong terjadinya stagflasi di AS tahun 1973-1975, ditandai dengan tajamnya harga minyak dunia dari US$46,3 per barel di tahun 1974  dan mendorong kontraksi ekonomi AS. Sejak saat itu hingga kini, penguasaan AS terhadap supply chain minyak global begitu kuat, ditandai dengan kedekatan aliansi strategsi antara AS dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Countries (GCC). Jelang akhir tahun 2021, dunia kembali dibayangi resiko stagflasi global yang pernah terjadi di tahun 1973-75 akibat kenaikan harga energi global ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Kenaikan harga tiga komoditas utama, gas, batu bara, dan minyak, tersebut menjadi kekhawatiran banyak ekonom dunia seperti Nouriel Roubini dan Peter Schiff yang memperkirakan bahwa inflasi global dapat terus berada di level yang tinggi sehingga mengancam proses pemulihan ekonomi akibat pendemi. Jika kita telaah akar masalah kenaikan energi dunia tersebut ternyata tidak terlepas dari naiknya tensi geopolitik yang semakin tinggi dibelahan bumi Pasifik maupun Atlantik. Di Pasifik, ketegangan antara Australia dan Tiongkok semakin memanas seiring masuknya Australia ke dalam aliansi militer baru yang dibuat Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kenaikan harga gas di Eropa tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara AS dan aliansi militernya di Eropa (NATO) dengan Rusia sejak tahun 2016. Sejak bergabungnya Crimea dari Ukrania ke Rusia di tahun 2016, hubungan  AS-NATO dengan Rusia semakin memanas. Terakhir, pada 21 Agustus 2021, AS kembali memberikan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan  dan satu kontraktor yang terkait  dengan pembangunan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman lewat perairan Baltik. (Yetede)

PT PLN (Persero) dan PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) berkolaborasi dalam penyediaan insfrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini akan mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Direktur Niaga dan Managemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, PLN membuka kesempatan seluruh pihak untuk dapat mengambil peran dalam percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), salah satunya adalah dalam penyediaan  infrastukrtur pengisian lstriknya. 

"PLN menyiapkan tiga model bisnis pengembangan penyediaan SPKLU, dengan menggunakan skema revenue sharing," kata Bob, saat menghadiri peresmian SPKLU milik Nissan Indonesia, di Jakarta, Senin (1/11). PLN sangat mengapresiasi semangat PT Nissan Motor Distributor Indonesia yang telah berpartisipasi mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia , dengan menjadi mitra PLN dalam mendukung  penyediaan infrastruktur SPKLU yang berada di Wisma Indomobil 3, JLMT Haryono No.3 Jakarta Timur. 

Bob mengungkapkan, dalam kerjasama SPKLU dan PLN ini. Nissan memilih skema kerja sama Proride, Privately Owned and Operated (PPOO), merupakan skema kerja sama antara PLN dan mitra, dimana PLN menyediakan dan menjual tenaga listrik, platform teknologi dan komunikasi, sedangkan mitra dalam hal ini Nissan menyediaakan, mengorasikan, dan memelihara fasilitas pengisian ulang serta menyediakan lahan SPKLU.

Presiden Direktur PT NMDI, Evensius Go mengatakan SPKLU Nissan menjadi langkah penting bagi Nissan untuk menciptakan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. "Harapannya populasi kendaraan listrik  akan cepat berkembang di Indonesia untuk mencapai lingkungan yang hijau dan bebas polusi," kata Evensius dalam peluncuran SPKLU Nissan. Sampai dengan bulan Oktober 2021, telah terdata 187 unit EV SPKLU di Indonesia, dari data tersebut terdapat 49 unit SPKLU yang dikelola oleh PLN yang tersebar 39 lokasi. (Yetede)

PT Hutama Karya (persero) atau HK menargetkan tiga ruas jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 akan selesai pada akhir 2021. Ketiga ruas tersebut adalah Tol Sigil-Banda Aceh Seksi 2 sepanjanag 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12km), dan tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km). "Saat ini ketiga ruas tersebut masih dalam proses penyelesaian konstruksi. Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian  konstruksi pada Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 sepanjang 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12 km), dan Tol Pekan Baru Bangkinang (31 km)," kata EVP Sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (persero) Tjahjo Purnomo kepada Investor Daily, Selasa (2/11).

Selanjutnya, kata dia, proyek Tol Pekanbaru-Pangkalan (64 km) dengan progres konstruksi 61%, Tol Bengkulu-Taba Penanjang (18 km) dengan progres konstruksi 84%, dan Tol Bijai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 41%. Tjahjo juga memaparkan PMN Tahap II sebesar Rp 9 triliun tengah dalam proses pencairan  dan Tahap III sebesar  Rp 10 ribu triliun dalam proses pengajuan. Saat ini, lanjut dia, Hutama Karya tengah fokus dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I. Ke depannya, Hutama Karya berupaya untuk mengoptimalkan peluang perolehan kontrak baru pada proyek-proyek yang berasal pemerintah BUMN, dan swasta.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawijdaya mengatakan, periode Januari hingga Agustus 2021 sudah ada 13 ruas tol baru sepanjang 96,16 km yang tuntas konstruksi fisiknya, yakni 10 ruas diantaranya telah beroperasi. "Kementerian PUPR optimistis 11 ruas lagi sepanjang 189,36 km bisa dituntaskan konstruksi fisiknya hingga akhir tahun 2021. Itu akan melengkapi 13 ruas  yang sudah dituntaskan konstruksi fisiknya tersebut sehingga total panjang 312,02 km di tahun 2021 ditargetkan bisa selesai," kata Endra. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengubah regulasi terhadap ketentuan perjalanan orang yang menggunakan transportasi darat didalam negeri, yakni aturan perjalanan minimal 250 km dihapus, namun pelaku-pelaku perjalanan jarak jauh tetap wajib tes antigen. Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE)  Nomor.94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat  Pada Masa Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-10). Dalam SE terbaru tak lagi disebut ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dengan katagori PPKM level 3, level 2 dan level 1 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan Hasil test dan kartu vaksin harus ditunjukkan sebelum perjalanan. Namun demikian, SE 49/2021 menegaskan pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan angkutan penyebrangan di dalam dan luar negeri Jawa-Bali dengan katagori PPKM level 3, level 2, dan level 1  wajib menunjukkan hasil antigen minimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama. Hasil test dan kartu vaksin harus ditunjukkan  sebelum keberangkatan.

Ketentuan wajib test antigen tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun 2021 SE Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021. "Selain syarat vaksin dan antigen, penumpang juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi," ucap Direktur Jendral Perhubugan Darat Kemenhub Budi Setyadi dalam keterangan resmi, Rabu (3/11). Adapun bagi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, kata Budi, masih berlaku ketentuan yang sama seperti peraturan sebelumnya. Dalam peraturan disebutkan ketentuan, antara lain wajib menunjukkan  surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang samplenya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin dosis lengkap. (Yetede)

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.

Bisnis, Jakarta - Industri hasil tembakau atau IHT diperkirakan masih tertatih pada tahun ini. Produksi rokok diproyeksi kembali mencatatkan penurunan pada 2021 setelah sempat tumbuh pada 2019. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memperkirakan penurunan pada tahun ini berkisar 10%-15%, lebih rendah dari kontraksi 2020 sebesar 30%-40%. Ketua Umum Gappri mengatakan data Ditjen Bea Cukai yang menyebut adanya pertumbuhan produksi rokok sebesar 4,3% hingga September 2021 harus dilihat dalam dua konteks. Pertama, kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang diberlakukan mulai Februari 2021 menyebabkan anggota memesan pita cukai lebih tinggi dibanding di Januari 2021. Kedua, jika pemerintah mengumumkan kenaikan tarif CHT pada bulan ini, akan kembali terjadi kenaikan pemesanan pita cukai. 

Di sisi lain, kinerja industri masih belum stabil karena terdampak pandemi dan penurunan daya beli akibat kenaikan cukai yang eksesif pada 2020 dan 2021. Proyeksi penurunan produksi rokok sejalan dengan prediksi volume panen tembakau pada tahun ini. Asosiasi Petani Tambakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau akan turun hingga 30%, mempertimbangkan cuaca buruk dan kemarau basah yang memengaruhi produksi. Penurunan produksi pada 2021 menandai tahun kedua berturut-turut petani merugi. Sementara itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengatakan perbaikan produksi pada tahun depan akan sangat bergantung pada kenaikan tarif CHT.  

Pola bisnis yang menyediakan layanan penjualan melalui media sosial atau social commerce dinilai prospektif dan diperkirakan akan terus disasar pendanaan dalam beberapa tahun kedepan. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menyebut penetrasi pasar yang dilakukan oleh e-commerce cenderung menyasar konsumen di daerah tingkat satu. "Masyarakat disana terbukti lebih sering  mengakses media sosial untuk berbelanja," ujarnya, Selasa (2/11)

Menurut Edward, hal itu terkait masalah kepercayaan di masyarakat yang belum terbiasa mengakses platform e-commerce. Kendati banyak menyasar daerah tingkat dua dan tiga, sosial commerce juga menarik konsumen didaerah tingkat satu. Hal ini dibuktikan dengan capaian penetrasi yang menyentuh angka 30%. Terkait tren dan pendanaan, Edward menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi pada startup social commerce. Menurutnya tren tersebut diperkirakan bertahan 2 hingga 5 tahun kedepan.

"Social commerce lebih banyak menyediakan barang kebutuhan  sehari-hari dan bisa membentuk kelompok pembelian dengan menggunakan platform sosial media," ujar Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda. Menurut Huda, investor melirik social commerce tersebut karena berpotensi melibatkan warga sekitar, Namun demikian, e-commerce dipandang akan lebih besar dibandingkan social commerce karena penetrasi pasarnya telah berbentuk kemitraan dengan pedagang. (Yetede)

Proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi berjalan alot. Salah satu musababnya, ada perbedaan pandangan terkait valuasi aset anggota holding, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG). Informasi yang diperoleh KONTAN, aset PLN GG di atas kertas senilai Rp 16 triliun. Angka ini disebut-sebut tak sesuai kondisi riil di lapangan. Setelah melalui proses penilaian, aset PLN GG hanya Rp 8 triliun. Alhasil, Holding BUMN Panas Bumi yang meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN GG, PT Indonesia Power dan PT Geo Dipa Energi belum bisa menjalani konsolidasi.   Di tengah proses pembentukan holding yang berjalan alot, sumber KONTAN membisikkan, masalah ini memunculkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, konsolidasi aset antara PGE, PLN GG dan Geo Dipa batal.  Kedua, membentuk perusahaan baru sebagai induk Holding BUMN Panas Bumi. Jadi, PGE maupun PLN GG tak menjadi induk. Ketiga, PGE tetap menjalani konsolidasi dengan mengambil alih dua dari lima aset pembangkit milik PLN GG.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengatakan bahwa negaranya ditargetkan baru menjadi netral karbon pada 2070. Ia menyampaikan sasaran itu pada konferensi tingkat tinggi (KTT) iklim COP-26 di Glasgow, Scotlandia. Pada 2070, India akan mencapai target emisi nol bersih," kata Modi dihadapan lebih dari 120 pendengar karbon utama dunia yang mengumumkan target nol bersih, setelah Tiongkok mengatakan akan mencapai sasaran itu pada 2060. Sementara Amerika Serikat (AS) serta Uni Eropa (UE) ,menargetkan netral karbon pada 2060.

Modi mengatakan pemerintah India akan meningkatkan target 2000 untuk kapasitas terpasang energi non-fosil yang sebagian besar adalah tenaga surya dari 450 gigawatt (GW) hingga 500 GW. Selain itu ia mengatakan, sebanyak 50% kebutuhan negara akan berasal dari sumber terbarukan yang ditargetkan di tahun yang sama. Namun Modi menjelaskan bahwa pengurangan emisi dari India dan negara berkembang lainnya akan membutuhkan dukungan keuangan dari negara-negara penghasil emisi yang kaya akan historis.Salah satu sektor utama penghasil jejak karbon yang ditargetkan pemerintah India adalah portasi kereta api. "Teman-teman lebih banyak penumpang dari pada seluruh penduduk dunia bepergian dengan Kereta Api India setiap tahun. Sistem perkeretaapian besar ini telah menetapkan target untuk menjadikan dirinya net zero pada 2030. Inisiatif ini saja akan mengurangi emisi  sebesar 60 juta ton per tahun." kata Modi. Dibidang keuangan, Modi mengancam kegagalan negara-negara kaya untuk membayar US$ 100miliar yang dijanjikan per tahun pada 2020, untuk membantu negara-negara yang rebtan mendekarbonisasi ekonomi mereka dan mengatasi dampak iklim. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 1 November bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Biden menggaris bawahi pentingnya Kemitraan Strategi AS-Indonesia. Kedua kepala negara juga membahas cara dan upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut. Biden menyambut baik Presiden Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta sebagai pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional. Mereka juga berbicara tentang konferensi tingkat tinggi (KTT) AS-Asean dan KTT AsiaTimur baru-baru ini.

Mereka juga membahas isu-isu regional, termasuk keamanan maritim dan pentingnya kebebasan laut. Kedua kepala negara  juga menyatakan keprihatinan akan kudeta di Myanmar dan sepakat bahwa militer Myanmar harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan mendukung,  upaya proses mengembalikan demokrasi secara cepat dan lancar. Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Asean untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas Lima Poin Konsensus Asean.

Biden juga menekankan Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi Amerika Serikat. "Kepemimpinan Anda di Indo-Pasifik adalah esensial, saya mengharapkan kesuksesan presidensi G-20 Indonesia tahun depan," tuturnya. Adapun kedua negara memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimiliki bersama, serta kebersamaan, serta penghormatan terhadap terhadap supremasi hukum dan tatanan internasional. (Yetede)