Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah merchant yang terhubung QR Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target perluasan QRIS yang dicanangkan BI bersama pelaku industri pada Februari 2021 yaitu sebanyak 12 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2020 yang mencatat baru 5,8 juta merchant. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembayaran nirsentuh QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor terbukti memberikan banyak manfaat, diantaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan seluruh elemen masyarakat, "Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik ditingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum ASPI Santoso Liem menyambut baik pencapaian tersebut sebagai  kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

Meskipun target merchant yang tersambung QRIS sebanyak 12 juta telah terpenuhi, namun Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tetap terus melakukan edukasi dan on-boarding merchant ke QRIS mengingat masih banyak sektor dan pedagang yang membutuhkan. Secara rinci berdasarkan data per 1 November 2021, Filianingsih menjabarkan, 12 juta merchant yang telah terhubung QRIS mencakup jumlah merchant usaha makro sebanyak 7,4 juta, usaha 3,1 juta, usaha menengah 920 ribu, usaha besar 445 ribu, dan katagori lainnya sebanyak123. (Yetede)

Mandiri Institute menyebut belanja masyarakat mulai pulih pada akhir kuartal III-2021 seiring diberlakukannya relaksasi PPKM Darurat/Level. Namun, pemulihan belanja masyarakat belum merata antara  kelas menengah dan kelas bawah. Hal ini terungkap dalam riset baru Mandiri Institute berjudul Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Berkelanjutan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan,  belanja masyarakat kembali meningkat mulai Agustus seiring pelonggaran bertahap yang dilakukan. 

Adapun belanja masyarakat di kuartal III-2021 masih mengalami kontraksi sebesar 19% (qoq) dibandingkan kuartal II-1021. Namun apabila dibandingkan dengan kuartal  yang sama tahun lalu, belanja masyarakat meningkat sebesar 8% (yoy). "Keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi mulai terasa diakhir kuartal-III-2021. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus baru Covid-19 yang diiringi dengan pemulihan belanja masyarakat. Penerapan PPKM Darurat/Level secara efektif mampu mengurangi mobilitas dan menekan kasus Covid-19, namun aktivitas ekonomi masyarakat  masih mempunyai ruang untuk tetap berjalan,'" tutur dia, Selasa (2/11)

Meskipun demikian ia tidak menampik terdapat divergensi belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Sepanjang 2020, pemulihan belanja kelompok bawah dan menengah berjalan secara konsisten. "Namun sejak Februari 2021 kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok tengah," ujar dia. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2021 pada kisaran 3,9% samapai 4,3% dengan titik tengah 4,1%. (Yetede)

PT Summarecon Agung Tbk meraup sekitar Rp1,5 triliun dari penjualan dua klaster di proyek Summarecon Bogor, Jawa Barat. Pemasukan itu berasal dari  penjualan 486 unit rumah tapak dan kavling siap bangun mandiri klaster The Rosewood Golf Resindence dan The Pinewood, 30-31 Oktober 2021. "Kami berbahagia sekali dan sangat bersyukur, kerja keras kami selama ini membuahkan hasil  yang sangat membanggakan." kata Direktur Summarecon, Sharif Banyamin dalam keterangan pers, Selasa (2/11). Presiden Direktur Summarecon Adrianto P Adhi menambahkan, dengan hasil penjualan yang sangat baik di Summarecon Bogor, menambah keyakinan dan rasa optimis bahwa target merketing sales Summarecon tahun ini dapat tercapai. Hal ini pun menjadi bukti bahwa industri properti Tanah Air mulai bangkit meskipun pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 

"Kamipun berharap melalui pencapaian ini akan memberikan sentimen positif dan penyemangat bagi pertumbuhan industri properti Indonesia," ujar dia, dalam keterangan pers yang sama. Summarecon Bogor mendapat respons yang sangat luar biasa dari masyarakat, tercatat hampir 1.300 calon konsumen melakuan pendaftaran untuk membeli rumah atau kavling bangun mandiri di dua klaster tersebut. Harga yang ditawarkan mulai dari 1,5 miliar-an hingga Rp 15 miliar-an. Menurut Benyamin, tingginya minat masyarakat terhadap produk Summarecon Bogor adalah pertama karena didukung nama Summarecon. Lalu, karena produk Summarecon yang bersifat limmited edition. Dia menjelaskan, Limmited edition dikarenakan penyiapan bahan membutuhkan  waktu cukup lama dan saleable-nya yang sangat rendah. Hal ini membuat jumlah produk Summarecon Bogor sangat terbatas  dan hanya bisa dirilis satu sampai dua kali dalam setahun. (Yetede)

Generasi Z yang lahir di era internet dan media sosial makin lantang memimpin perjuangan melawan darurat perubahan iklim. Kaum muda usia 15-24 tahun mengkhawatirkan masa depannya. Mereka menolak punah, tersapu bencana akibat perusakan lingkungan  yang menyebabkan perusakan lingkungan yang menyebabkan pemanasan global. Generasi kelahiran tahun 1997-2015 ini merupakan angkatan yang segera masuk dunia kerja, yang jumlahnya mencapai 6% dari populasi dunia  yang sekitar 7,9% miliar jiwa. Mereka makin mengkhawatirkan suhu bumi yang kian memanas, yang dipastikan menimbulkan berbagai bencana mulai dari kebakaran hingga banjir.

Penggalangan opini mereka jelas sangat berpengaruh, apalagi generasi tersebut akan terus menghasilkan uang  dan menentukan belanjanya pada produk dan jasa yang perduli lingkungan. Suara mereka makin penting didengar saat pemimpin dunia berkumpul, menghadiri UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Gloslow, Scotlandia. KTT Pemimpin Dunia COP26 yang dihadriri langsung oleh Presiden Joko Widodo ini akan membahas langkah serius penyelamatan bumi dari dampak perubahan iklim, berlandaskan Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 2015.

Indonesia telah berkomitmen dalam dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC), yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFFCC) pada November 2016 NDC ini mengurai transisi Indonesia menuju masa depan  yang rendah emisi dan  dan berketahanan iklim,lewat upaya mitigasi dan beradaptasi perubahan iklim, dengan aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Jika bia segera menjalankan komitmen bersama melindungi  planet kita, berarti juga melindungi masa depan generasi muda yang berharga. (yetede)

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Firman mengungkapkan, telah terjadi kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pandemi Covid-19 dengan nilai bervariasi, Mulai dari Rp 178 ribu hingga Rp 50 juta. Ini terjadi pada kurun waktu Januari-Agustus 2021 untuk 8.961 nakes. "Masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes dimana ditemukan  pembayaran pada 8.961  nakes, kelebihannya antara Rp 178.000 hingga Rp 50 juta," ujar Agung dalam konferensi  pers, Senin (1/11).

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (kemenkes) melewatkan langkah pembersihan  data atau data cleansing  ketika melakukan rotasi pembayaran insentif dari semula berbasis pemda dan rumah sakit menjadi berbasis aplikasi. "Teman-teman harusnya tahu tugas kami di BPK bukan cari-cari salah atau sampai naudzubillahi midzalik sampai mendzolimi nakes dan sebagainya. Tetapikan memang harus dilihat apakah datanya (ada tapi nakesnya) sudah tidak ada lagi dan sebagainya" ujar dia.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta tenaga kesehatan (nakes) tidak perlu khawatir karena pemerintah  tidak akan menarik kembali kelebihan penyaluran dana insentif tenaga kesehatan yang di terima 8.961 tenaga kesehatan pada proses transfer periode Januari  hingga Agustus 2021. Namun demikian, kelebihan dana yang diterima nakes akan dihitung sebagai kompensasi pada pembayaran insentif di bulan selanjutnya. (Yetede)

Pemerintah mengubah syarat perjalanan udara dari atau ke Pulau Jawa dan Bali menjadi tidak lagi wajib tes polymearse chain reaction (PCR). Namun, penerapan kebijakan terbaru tersebut masih menunggu instrument Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), surat edaran (SE) Satuan Tugas Penganan Covid-19, dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Untuk perjalanan udara akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan test PCR tetapi cukup menggunakan antigen," kata Menko PMK Muhadjir Effendi.

Dia menuturkan, kebijakan tak wajib PCR untuk naik pesawat Jawa dan Bali sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah selain Jawa dan Bali. "Ini sesuai dengan usulan Bapak Mendagri." sebut Muhadjir. Sementara itu, Kemenhub menyatakan implementasi penyesuaian naik pesawat tak lagi wajib tes PCR di Jawa dan Bali masih menunggu keluarnya Inmendagri dan SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pada bagian lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebutkan jumlah penumpang September 2021 juga mengalami kenaikan 3,72% bila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun lalu (year on year/yoy). Sayangnya, jika dilihat dari akumulatif, Januari-September 2021, jumlah penumpang yang diangkut melebihi moda udara tercatat turun sebesar 16,50% atau hanya mencatatkan 19,7 juta orang.

Sama seperti penerbangan domestik, Margo menyebutkan pada September 2021 jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional)  juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan walaupun jumlah angka kunjungan wisatawan mancanegara masih tipis. "Jadi angkutan udara Agustus-September menuju perbaikan dibandingkan Juli ada hambatan pengetataan  sehingga aktivitas transportasi  udara mengalami hambatan," jelasnya. (yetede)

Ikatan Perusahaan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengharapkan adanya pesanan pembuatan kapal baru, baik dari pemerintah maupun badan usaha, guna memulihkan industri galangan yang sepi terdampak pendemi Covid-19. Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengungkapkan, kondisi galangan saat ini sangat  mengenaskan karena proyek pembangunan kapal nyaris tidak ada selama pandemi. Baik itu pemesanan dari BUMN maupun Kementerian. Hal itu karena anggaran pemerintah dan BUMN banyak dialokasikan ke pananganan pandemi. 

"Kondisi galangan cukup mengenaskan. Proyek pembangunan kapal hampir tidak ada lagi. Sedikit sekali," kata Eddy dalam konferensi pers Virtual Exo Maritime Indonesia (Vemi 2021, Senin (1/11). Dia menjelaskan, anggota-anggota Iperindo dapat dikatagorikan  menjadi tiga kelompok, yakni galangan yang hanya melayani  serta pembangunan kapal baru. Bahkan Eddy mengungkapkan, dari catatan pihaknya, sekitar 15.000-25.000 tenaga kerja terkait galangan kapal terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja.

Lebih jauh, Eddy menyampaikan outlook industri galangan kapal nasional untuk tahun depan hampir tidak ada perubahan dibandingkan tahun ini. "Kalau dari angkatan laut dan sebagainya biasanya bulan November atau Desember sudah keliatan. Tapi sampai hari ini belum kelihatan. Jadi, kalau melihat 2022 itu tidak akan mungkin akan jauh berbeda dengan 2021. Semoga 2023, ada pemulihan yang lebih baik terjadi," terang Eddy. (Yetede)

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong menyampaikan, Paviliun Indonesia di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB-26 (COP26) di Glasgow merupakan  wadah bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan negoisasi dan presentasi di tingkat global mengenai perubahan iklim. "Paviliun Indonesia akan memfasilitasi para pihak, aktor negara, dan aktor nonnegara, untuk berkomunikasi, dan berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah dan praktik serta menginspirasi orang lain tentang apa yang bisa dilakukan oleh aksi iklim di COP26 UNFCCC, Glasgow," ujar Alue.

Alue mengatakan hal ini dalam sambutannya di Paviliun Indonesia, COP26 UNFACCC, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin (1/11) Paviliun Indonesia akan berfungsi sebagai soft diplomacy yang dilakukan bersama hard diplomacy, "Paviliun jadi tonggak sejarah Indonesia dengan menyediakan etalase  kebijakan dan tindakan  untuk mengatasi perubahan iklim, juga untuk menunjukkan apa yang telah  kami lakukan dalam perundingan global, dan mempresentasikan  apa yang telah didapatkan dilapangan." tutur dia seperti yang dilansir Antara.

Hal itu sesuai Tujuan ke-13 Pembangunan Berkelanjutan  (SDG) yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global untuk dampaknya. Dengan begitu solusi yang terjangkau dan terukur kini telah tersedia untuk memungkinkan negara menjangkau ekonomi yang lebih bersih dan lebih tangguh. Laju perubahnnya semakin cepat karena semakin banyak orang beralih ke energi terbarukan, melakukan berbagai langkah lain yang akan mengurangi emisi dan meningkatkan upaya adaptasi. (yetede)

Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat  adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahu lalu. Padahal, pemerintah telah melarang mengekspor bijih nikel sejak awal 2020. Dari hasil penelusuran pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klarifikasi barang  (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Keamanan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.

"Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia disana (Tiongkok). Dan bisa kami tegaskan tidak ada kecolongan," kata Direktur Jenderal Mineral dan batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin, pekan lalu. Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7. Larangan ekspor nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan.

Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi  gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir. "Meskipun kita di gugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang kita, mau kita jadikan pabrik disini, mau kita jadikan barang disini, hak kita dong," kata Presiden beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersedian itu hanya mampu  memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun. Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. (Yetede)

Persiapan Penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI Papua telah mencapai 100%. Gelaran pesta olah raga nasional bagi kaum disabilitas  yang diadakan setiap empat tahun sekali ini sudah siap digulirkan pada 2-15 November 2021. "Secara keseluruhan atau administratif sudah siap 100%, hanya tinggal penyelenggara Papernas saja," ujar Wakil Ketua II Panitia Besar (PB) Papernas XVI Papua, Hans Hamadi kepada Meda Center Kominfo Papernas Papua, Minggu (31/10).

Hans mengatakan, pihaknya berusaha optimal mempersiapkan detail penyelanggaraan. Misalnya pemasangan peralatan pendukung venue. Bagi 12 cabang olah raga  (cabor) yang dipertandingkan, telah selesai dipasang  peralatan pendukungnya. Terkait transportasi, PB Papernas Papua telah menyiapkan sebanyak 69 bus yang telah dimodifikasi dan memenuhi standar kenyamanan bagi atlet yang akan berlaga. "Ada 400 bus juga lebih, yang telah disediakan untuk mengangkut paa offisal dan pendukung dari kegiatan ini,"tutur dia.

Terkait dengan keamanan, PB Papernas dikatakan Hans telah menggandeng TNI dan Plori untuk membantu  di setiap pertandingan yang akan digelar. Dengan bantuan tersebut,, tentunya Papernas dapat diselenggarakan dengan optimal dalam beberapa waktu kedepan. "Bidang keamanan sudah pasti Jayapura Papua aman dan nyaman. Bagian yang terpenting untuk menjamin para atlit  dan official yang akan datang bertanding dari Polri, TNI dan perangkat-perangkat keamanan lainnya berkoordinasi untuk mendukung  pelaksanaan nanti." kata dia. (Yetede)