;

Awal 2022, Soetta Terapkan Sistem Pegenalan Wajah Secara Penuh

Yuniati Turjandini 09 Nov 2021 Investor Daily

PT Angkasa Pura/AP II (persero) segera menerapkan sistem pengenalan wajah (face recognition) secara penuh di Bandara Seokarno-Hatta (Soetta) pada Januari 2022 dan bertahap di bandara-bandara kelolaan lainnya. Saat ini AP II masih teknologi biometrik bagi penumpang pesawat untuk memproses keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Sistem Face Recognition dalam tahap awal akan tersedia di Security Chek Point 2 (SCP2) Terminal 3 Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno-Hatta. SCP2 merupakan titik pemeriksaan keamanan sebelum penumpang menuju boarding lounge untuk menunggu naik pesawat.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin  mengatakan, sistem face recognition bagi penumpang pesawat merupakan bagian dari implementasi  transformasi digital yang dijalankan AP II sejak 2016. "Penggunakan face recognition yang tengah disiapkan ini merupakan salah satu program AP II dalam melakukan digitalisasi secara masif dibidang pelayanan, keamanan, dan operasional bandara," ungkap Awaludin dalam pernyataan resminya, di Jakarta, Senin (8/11). Melalui digitalisasi, sambung dia, maka penumpang pesawat di bandara AP II dapat merasakan pengalaman baru yang disebut New Experience trought.

"Selain meningkatkan pengalaman digitalisasi di bandara-bandara  AP II, calon penumpang pesawat juga dapat merasakan seamles journey experience," jelas Muhammad Awaludin. Adapun penerapan sistem face recognition ini akan memproses keberangkatan penerbangan  di Bandara Soekarno-Hatta saat ini masuk dalam tahap uji coba. "Calon penumpang dapat mengunduh aplikasi Travelin melalui Android atau iOS, Kemudian, masuk menu Travelin Pass dan melakukan registrasi data diri yang juga akan divalidasi oleh Dukcapil. Setelah itu penumpang akan mendapatkan Travelin Pass yang juga trevalidasi aplikasi Peduli Lindungi," ungkap Wahyu Cahyadi, (Yetede)

RI Impor 1 Juta Dosis Obat Covid-19

Yuniati Turjandini 09 Nov 2021 Investor Daily

Pemerintah berencana membeli obat antivirus Covid-19 jenis Molnuvirapir hingga 1 juta dosis. Harga obat buatan farmasi asal Amerika Serikat Merck ini diyakini tidak sampai 1 juta. "Hitung-hitungan kami, antara US$ 40-50. Jadi tidak terlalu mahal, dibawah Rp 1juta," kata Menteri Kesehatan (Menskes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX di Jakarta, Senin (8/11). Budi mengatakan,obat antivirus oral tersebut dapat dikonsumsi oleh pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan tingkat saturasi oksigen diatas 95 atau bergejala ringan.

Budi melanjutkan, konsumsi molnuvirapir dilakukan selama lima hari selama proses penyembuhan, dengan masing-masing sebanyak delapan tablet. "Jadi kira-kira butuh 40 tablet," ujarnya. Menurut Budi, pemerintah berupaya mendatangkan sekitar 600 ribu hingga 1 juta Molnuvirapir untuk tahap awal pada Desember 2021, melalui skema pembelian secara langsung pada produsen. Kehadiran obat ini di Tanah Air diyakini Budi bisa membuat kesiapan bagi Indonesia menghadapi gelombang lanjutan Covid-19. "Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi setidaknya kita sudah punya stok dulu," ujar dia.

Persiapan pemenuhan obat Covid-19 dalam jangka panjang, kata Budi juga ditempuh pemerintah lewat pengajuan lisensi kepada produsen Merek atau The Medicines Patent Pool (MPP) yang kini tergabung di United Nations. Budi mengatakan proses ini sudah memasuki tahap finalisasi, pemerintah juga melibatkan perusahaan BUMN dan swasta  untuk  produksi di Indonesia. "Kalau syukur bisa cepat, mudah-mudahan tahun depan kita  bisa buat disini, sehingga memperkuat sistem ketahanan kesehatan  kita,"kata dia (Yetede)

Modal Tekfin Kian Tebal

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Bisnis Indonesia

Suntikan modal dari investor lokal maupun asing kepada perusahaan teknologi finansial (tekfin) dengan berbagai model bisnis baru di Tanah Air kian semarak. Berkembangnya investor di pasar keuangan dalam negeri yang akrab dengan platform digital, membuat perusahaan tekfin terus berinovasi untuk menjangkau segmen anyar. Peluang itu dimanfaatkan sejumlah pemodal besar untuk mengembangkan platform inovatif itu. PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) yang mengembangkan platform pengelolaan kekayaan atau wealth management, misalnya dalam waktu dekat bakal mendapat suntikan pendanaan dari investor asal Singapura dan investor lokal yang terafiliasi dengan perusahaan rokok raksasa.

Mencermati pendanaan investor ke fintech, Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus Co-founder & Managing Partner Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyatakan lonjakan investor ritel dan investor pemula Tanah Air merupakan indikator paling mudah diamati oleh para investor, baik itu angel investor, modal ventura, maupun investor startup global. Gairah investor ritel yang akrab dengan teknologi membuat banyak perusahaan tekfin mengembangkan platform layanan investasi seperti reksa dana, saham, P2P lending, penerbit saham dan surat utang UMKM atau securities crowdfunding (SCF), aggregator instrumen investasi, hingga cryptocurrency.

Lonjakan Restitusi Pajak, Pebisnis Masih Haus Stimulus

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Bisnis Indonesia

Daya tahan pelaku ekonomi di Tanah Air, baik kelompok masyarakat maupun pelaku usaha, masih cukup rentan di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini tecermin di dalam melonjaknya realisasi restitusi pajak per kuartal III/2021. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pencairan restitusi hingga akhir September lalu mencapai Rp160,75 triliun, meningkat sebesar 12,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Sampai dengan akhir September 2021 nominal restitusi Rp160,75 triliun, tumbuh 12,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor kepada Bisnis, akhir pekan lalu.  Secara terperinci, jenis pajak yang paling banyak menyumbang restitusi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni mencapai Rp107,25%, naik sebesar 9,29% secara tahunan. Kemudian, pencairan restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan pun terpantau masih tinggi, yakni mencapai Rp45,51 triliun, tumbuh hingga 17,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Bisnis Pangkalan Data, Indonesia Berpeluang Jadi Hub

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Bisnis Indonesia

Indonesia berpeluang menjadi pusat aktivitas digital di Asia Tenggara karena letak geografisnya yang sangat strategis. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Teddy Sukardi mengatakan peluang Indonesia memasarkan pangkalan dan layanan data ke negara lain terbuka luas. Menurutnya, Indonesia memiliki letak geografis yang dekat dengan negara pengguna teknologi tinggi seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Australia. “Hub Asia Tenggara bisa di Indonesia karena posisinya yang strategis. Kita bisa tarik serat optik ke Pasifik. Lebih dekat kita sebenarnya dengan Amerika daripada Singapura,” katanya, Sabtu (6/11). Tidak hanya itu, katanya, Indonesia juga bisa berperan sebagai lokasi alternatif. Untuk menjaga keandalan pangkalan data, imbuhnya, sebaiknya penyedia data center membangun pangkalan di beberapa negara, tidak hanya berfokus pada satu negara. Digital Economy Report 2019 UNCTAD memperkirakan pada 2022 lalu lintas data di dunia mencapai 150.700 Gbps, naik sekitar 227% dibandingkan dengan 2017. Lalu lintas data itu membutuhkan pangkalan untuk mendukung layanan data. Centre for Energy Research & Technology mencatat kapasitas pangkalan data


Dasar Hukum Ibu Kota Baru Mulai Dibahas DPR

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Kontan

Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap berjalan. Saat ini DPR menyiapkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, pembahasan RUU IKN sudah disepakati dibahas dalam Pansus DPR, yakni berisi perwakilan dari Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI. "Kami menunggu pengesahan Pansus yang anggotanya kali ini 56 orang ini dalam Rapat Paripurna DPR," katanya, Minggu (7/11). Dalam rancangan beleid IKN tersebut akan ada tiga poin utama yang diatur, yakni pembentukan Badan Otorita dan Pengelola Kawasan IKN, sumber pembiayaan pembangunan IKN, dan pemindahan aktivitas pemerintahan dari Jakarta ke lokasi IKN yang baru.


Pajak Karbon AS, Tarif Ditetapkan US$20

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Bisnis Indonesia

Senator Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menetapkan tarif pajak karbon senilai US$20 per ton dan akan meningkat secara bertahap. Penerimaan yang diperoleh dari setoran pajak ini akan dikembalikan kepada konsumen atau diberikan untuk membantu para pekerja di sektor bahan bakar fosil yang terdampak oleh transisi energi. “Kami sudah punya 49 dari 50 suara. DPR telah memastikan kepada kami akan meloloskannya dan Gedung Putih juga telah meyakinkan kami bahwa Presiden akan menandatangani kebijakan ini,” ujar Senator AS Sheldon Whitehouse dilansir Bloomberg, Minggu (7/11). Pengenaan pajak karbon didukung oleh para ekonom karena dinilai sebagai pendekatan langsung untuk mengatasi perubahan iklim, mulai dari sektor minyak dan gas, hingga baja dan semen.


Amerika Mengincar Pajak Investor Kripto

Hairul Rizal 08 Nov 2021 Kontan

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mengincar pamasukan pajak dari investor kripto. Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) kemudian mengusulkan kenaikan pajak bagi investor kripto yang nantinya tertuang dalam undang - undang (UU). Tak main - main, Komite Gabungan Perpajakan AS memperkirakan bahwa perubahan aturan terkait penjualan konstruktif dan wash hale secara kolektif akan menghasilkan pemasukan pajak sekitar US$ 16,8 miliar selama 10 tahun.


BSI Bersiap Memperkuat Posisi Indonesia di Kancah Global

Yuniati Turjandini 08 Nov 2021 Investor Daily

Dubai, 7 November 2021- PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai merealisasikan program BUMN Go Global yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir, setelah diterimanya letter of incorporation oleh bank syariah terbesar di Tanah Air tersebut dari Dubai International Finance Center (DIFC) pada Kamis (4/11). Langkah strategis yang sangat cepat dari BSI ini diharapkan pula dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah khususnya di Uni Emirat Arab (UEA). Terlebih UEA adalah salah satu pusat investasi global dimana Dubai adalah pusat keuangan syariah global termasuk Sukuk.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kehadiran BSI di Dubai diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. "Saya berharap BSI dapat mengoptimalkan potensi bisnis di Dubai dan menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan investor global, untuk menginvestasikan dananya pada proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga proyek-proyek pembangunan lainnya di Tanah Air," kata Erick. Terkait hal ini Direktur BSI Henri Gunardi mengatakan langkah tersebut adalah bukti kesiapan pihaknya untuk membuka pasar ditataran global.

Menurutnya kehadiran BSI di Dubai merupakan langkah strategis. Langkah ini pun menandai rekam jejak  pertama BSI di pasar global. BSI akan menjadi bank  dari Indonesia yang pertama yang memiliki kantor perwakilan  di kawasan Timur Tengah. Dengan ekspansi ini, BSI berharap dapat mewujudkan misinya sebagai Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025. Kehadiran  BSI di Dubai diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran BSI di Dubai juga diharapkan akan memperkuat hubungan bilateral. (Yetede)

Kongres AS Sahkan Paket UU Infrastruktur US$ 1T

Yuniati Turjandini 08 Nov 2021 Investor Daily

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang sempat dibuat pusing pada Sabtu (6/11) waktu setempat, akhirnya menyambut pengesahan Kongres terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Infrastruktur bernilai US$ 1 triliun yang sudah tertunda. Paket ini disebut sebagai investasi satu kali dalam satu generasi dan rencana jaring pengaman sosial yang lebih luas diprediksi disetujui, meskipun melalui proses negosiasi menegangkan. Biden dan Wakil Presiden AS, Kamala Harris baru muncul di Ruang Makan Negara Gedung Putih sekitar 12 jam setelah Demokrat yang moderat dan progresif di DPR berhasil mengatasi perseteruan internal serta memberikan presiden kemangan legislatif terbesarnya sejauh ini.

"Akhirnya, pekan infrastruktur. Saya sangat senang mengatakan ini pekan infrastruktur!" ujar Biden seraya tertawa, yang dikutip Reuters. Komentar Biden tersebut mengacu pada lelucon yang dilontarkan beberapa tahun terakhir, ketika Presiden Donald Trump dari Republik pada 2018 menyebutkan kalimat "Pekan Infrastruktur" tetapi tidak mengesahkan RUU beberapa kali selama kepemimpinannya. Biden mengungkapkan, dalam negosiasi terakhirnya dengan Demokrat untuk mencoba mengesahkan RUU itu, dia mendesak supaya mereka mau bersikap masuk akal.

Selain itu, pada pekan depan, Biden berencana mengunjungi beberapa pelabuhan untuk mempromosikan RUU tersebut dan warga Amerika akan melihat dampaknya dalam beberapa bulan mendatang. Dia mengatakan, itu adalah sesuatu yang ditawarkan  kepada Demokrat demi  mencegah kekalahan dalam pemilihan sela Kongres di tahun lalu. "RUU Infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja  bagi kerah biru yang memodernisasi jalan-jalan, dan jembatan, serta mengubah sitem transportasi. Sebagian besar pekerjaan yang diciptakan tidak akan membutuhkan gelar sarjana." ujar Biden. (Yetede)

Pilihan Editor