Krisis iklim timbulkan bencana yang bawa kerugian bagi umat manusia, termasuk di Indonesia. Krisis iklim jadi persoalan HAM ujar Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org (9/12) sebabkan banyak orang kehilangan akses air bersih dan pangan serta bencana ekologi yang sebabkan jutaan orang bakal jadi pengungsi. Ini pun terjadi di Indonesia, ironisnya sebagian bank BUMN mendanai krisis iklim itu, dengan membiayai tambang batubara yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca. Bank BUMN diminta berperan lebih nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca. (Yoga)

Layanan jasa keuangan terbanyak dikeluhkan  ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah asuransi jiwa dan sektor perbankan. Kartu kredit banyak diadukan konsumen, berupa tagihan kartu kredit ke konsumen, padahal tidak melakukan transaksi yang ditagihkan. Sedang aduan e-dagang berupa pembelian barang tak sesuai pesanan atau tak dikirim penjual.

Ketua Komisi I Litbang BPKN Arief Safari berkata, ”Program perlindungan konsumen belum dijalankan  maksimal, terkait pinjaman daring ilegal, BPKN beri rekomendasi ke sejumlah instansi. Pada Polri, BPKN rekomendasikan penegakan hukum tegas dan sosialisasi mekanisme pengaduan. Pada Satgas Waspada Investasi, BPKN sarankan pengawasan aktivitas penyedia pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik ilegal maupun legal. (Yoga)

Indonesia Fintech Society (IFSoc) prediksi ada perusahaan rintisan teknologi bervaluasi  1miliar dollar AS lebih atau unicorn di Indonesia tahun depan dari sektor kesehatan, pendidikan, dan finansial, berdasar laju digitalisasi pesat ditunjang ekosistem digital yang makin matang. Berdasar CB Insight, ada 8 unicorn asal Indonesia, yaitu GoTo 18 miliar dollar AS, J&T Express 7,8 miliar dollar AS, Bukalapak 3,5 miliar dollar AS, Traveloka  3 miliar dollar AS, OVO 2,9 miliar dollar AS, Online Pajak 1,7 miliar dollar AS, dan Ajaib serta Xendit 1 miliar dollar AS. J&T Express, Online Pajak, Xendit, dan Ajaib, baru jadi unicorn tahun 2021.

Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini, mengatakan, pihaknya dorong tekfin untuk bantu penyaluran bansos, yang  masih dihadapkan pada masalah transparansi dan akuntabilitas dipicu belum optimalnya pendataan dan sistem distribusi. Selain itu, IFSoc juga dorong UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut Menkominfo Rudiantara, pengesahan UU PDP tak hanya  meningkatkan perlindungan konsumen, tapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan data yang tepat. (Yoga)

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup signifikan dalam menggerakkan ekonomi daerah, meski di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran agar UMKM terus bertumbuh, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan platform digital. Gubernur Ganjar Pranowo sangat luwes ketika menawarkan produk UMKM secara langsung menggunakan sebuah platform marketplace pada Kamis (9/12). Didampingi David Bayu, eks punggawa band Naif, Ganjar menawarkan produk sepatu, perabot rumah tangga, sarung bantal, aksesori, hingga makanan dan minuman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan market­place untuk memacu bisnis UMKM di daerah tersebut agar percaya diri untuk berkembang.

Harga Batu Bara Acuan (HBA) turun seiring dengan meningkatkan produksi batu bara oleh China. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada Desember 2021 sebesar 159,79 dollar AS per ton.

Angka HBA tersebut anjlok sekitar 26 persen atau 55,22 dollar AS per ton dibandingkan dengan HBA November 2021 yang tembus mencapai 215,01 dollar AS per ton. Penurunan HBA ini dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah China dalam menjaga kebutuhan batubara domestik mereka.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah mengantisipasi kebutuhan uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Hal itu dengan menyiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang tunai dalam jumlah yang cukup dan pecahan sesuai serta layak edar.

BI Sulsel memperkirakan arus keluar uang tunai (outflow) pada periode Nataru Tahun 2021 sebesar Rp3,17 trillun. Itu meningkat sebesar 6,02% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp2,99 triliun. Kepala BI Sulsel, Causa Iman mengatakan bahwa peningkatan tersebut didasari atas penurunan level PPKM diberbagai daerah.

Persaingan ketat, banyak multifinance yang tumbang di tahun ini. Sepanjang tahun 2021 ini, sudah ada 14 perusahaan pembiayaan yang tutup. Merujuk data OJK, jumlah multifinance yang tutup sepanjang tahun ini sudah meningkat hampir dua kali lipat.

Di tahun 2020, jumlah multifinance yang berkurang hanya 8 perusahaan dengan jumlah akhir perusahaan mencapai 176 perusahaan. Sementara, saat ini baru sampai Oktober 2021 saja jumlah multifinance sudah berubah menjadi 162 atau berkurang 14 perusahaan.

Di samping suku bunga acuan, BI gunakan kebijakan intervensi tripel dalam pengendalian moneter, untuk jaga kestabilan nilai tukar rupiah lewat intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, yang berhasil kelola gejolak nilai tukar semasa pandemik, patut dipertahankan di 2022 guna antisipasi tekanan nilai tukar. Cara ini efektif kurangi beban cadangan devisa dalam upaya stabilkan nilai tukar dan dukung pendalaman pasar valas.

Kebijakan moneter 2022 perlu tetap berbasis bauran dengan kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran, serta upaya pendalaman pasar uang dan percepatan digitalisasi ekonomi-keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi BI dengan pemerintah dan otoritas lain perlu mengawal pemulihan ekonomi. Kestabilan merupakan kunci ekonomi yang lebih baik, dicapai melalui kebijakan moneter yang preemptive dan mendukung terciptanya ekonomi Indonesia yang makin kuat dan stabil. (Yoga)

Korupsi merajalela serta penegakan hukum lemah munculkan ketidakpastian usaha dan hambat masuknya modal ke dalam negeri. Investasi butuh ekosistem usaha yang sehat dan stabil. Berdasarkan  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2020, Indonesia alami penurunan skor dari level 40 dan ranking ke-85  dunia pada 2019 jadi level 37 dan ranking ke-102 pada 2020. Sekaya apa pun  negara akan sumber daya alam, selama korupsi tinggi, pertumbuhan ekonominya terhambat dan masyarakatnya terjebak dalam kemiskinan.

Laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) memetakan, faktor utama penghambat investasi Indonesia adalah korupsi, disusul inefisiensi birokrasi, infrastruktur tidak memadai, dan kebijakan tak stabil. Aturan perburuhan, yang banyak diubah lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masuk urutan terbawah faktor penghambat investasi, walau investor asing masih tertarik berinvestasi di Indonesia karena tergiur ukuran pasar yang besar. (Yoga)

Kebutuhan gula konsumsi dan industri meningkat seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan industri makanan-minuman. Kebutuhan gula nasional 6 juta ton, 2,7 - 2,9 juta ton merupakan  gula konsumsi atau kristal putih (GKP) dan 3 - 3,2 juta ton gula kristal rafinasi (GKR) merupakan bahan baku makanan-minuman. Untuk memenuhinya, pada 2022, pemerintah alokasikan kuota impor gula 3,48 juta ton untuk bahan baku GKR dan 891.627 ton untuk GKP, naik dibanding tahun 2021 sebesar 3,78 juta ton,  guna antisipasi kenaikan kebutuhan gula industri 5 % dan antisipasi anomali cuaca, meski stok nasional gula konsumsi per 3 Desember 2021 berlimpah, yaitu 1,3 juta ton atau cukup  5 bulan ke depan.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Perkebunan Nusantara III Holding (PTPN Group), berkomitmen tingkatkan luas lahan tebu dan produksi gula konsumsi. Hingga 2024, RNI targetkan perluasan lahan tebu hingga 20.000 hektar, hingga produksi GKP bisa naik dari 230.000 ton pada 2020 jadi 430.000 ton pada 2024. PTPN Group targetkan produksi GKP  2 juta ton pada 2025, dari saat ini 800.000 ton. Pemerintah tunggu realisasi komitmen Al Khaleej Sugar Co, produsen terbesar gula Timur Tengah dan 5 besar dunia yang minat investasi di Indonesia, sebesar 2 miliar dollar AS atau Rp 28,68 triliun.  Mereka akan bangun PG terintegrasi, mengembangkan lahan tebu baru serta produksi gula dan etanol. (Yoga)