OJK Atur Saham dengan Hak Suara Multipel
OJK keluarkan aturan lindungi visi dan misi pendiri perusahaan teknologi atau rintisan yang melepas saham di bursa, lewat Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang lakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham dan diluncurkan (7/12). Agar perusahaan sejenis terangsang menawarkan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan hak suara multipel harus gunakan teknologi untuk inovasi produk yang tingkatkan produktivitas dan memiliki manfaat sosial luas, juga perusahaan punya total asset minimal Rp 2 triliun, beroperasi 3 tahun sebelum pengajuan untuk listing.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy jelaskan, apabila perusahaan digital berkapitalisasi pasar besar melepas saham di Indonesia, akan memperdalam pasar modal Indonesia dan berpotensi diikuti lonjakan jumlah investor dan investasi. Aturan baru OJK ini tidak mempengaruhi perdagangan saham sehari-hari, karena tak menyentuh atau tak ubah ketentuan investor perorangan, namun berpengaruh bagi investor korporasi yang berniat mengambil alih korporasi lainnya. Dengan saham pendiri yang memiliki suara lebih dari satu atau multipel, para pendiri perusahaan teknologi bisa menambah modal di BEI tanpa takut kehilangan pengaruh atau kontrol atas perusahaan. (Yoga)
Volume Ekspor Turun, Surplus Perdagangan Naik
Ekspor perikanan Indonesia Januari - Oktober 2021 tercatat 980.000 ton, turun 5,76 % dibanding tahun lalu 1,04 juta ton, namun nilainya naik 6,6 % jadi 4,56 miliar dollar AS. Surplus neraca dagang perikanan tahunan tumbuh 5,8 % jadi 4,15 miliar dollar AS. Udang jadi komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia, Januari - Oktober 2021 nilainya 1,82 miliar dollar AS, 40 % total ekspor. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Artati Widiarti berkata, pemerintah dorong ekspor dan perluas pasar dalam negeri. Pasar luar negeri yang dibidik adalah Amerika Serikat, China, dan UEA.
Direktur Pemasaran KKP Machmud berkata, meski nilai ekspor cenderung naik, realisasi investasi di sektor perikanan melambat di tengah pandemi Covid-19. Januari - September 2021, realisasi investasi tercatat Rp 4,11 triliun, turun 9,67 % secara tahunan. Modal, antara lain, berasal dari Singapura, Swiss, India, Jepang, dan China meliputi bidang pengolahan Rp 1,16 triliun, perikanan budidaya Rp 1,29 triliun, perikanan tangkap Rp 730 miliar, perdagangan Rp 700 miliar, dan jasa perikanan Rp 240 miliar. (Yoga)
Industri Makanan dan Minuman, Impor Susu Bakal Meningkat Lagi
Pelaku industri makanan dan minuman memperkirakan kebutuhan impor bahan baku produk susu pada tahun depan meningkat lagi, seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi pabrik dan konsumsi masyarakat. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman Adhi mengatakan konsumsi produk susu mengalami kenaikan signifikan selama pandemi Covid-19. Hal itu mendorong masuknya investasi baru di industri makanan dan minuman. “Selama pandemi banyak yang mencari produk bergizi dan susu dianggap sebagai salah satu produk dengan kriteria tersebut. Peningkatan luar biasa pada konsumsi membuat pabrik sampai beroperasi dengan kapasitas penuh,” katanya ketika dihubungi, Rabu (8/12).
Dia mengatakan pertumbuhan investasi di industri makanan dan minuman mayoritas disumbang oleh perusahaan asing. Dia menyebutkan kenaikan penanaman modal asing (PMA) di industri makanan dan minuman mencapai 75% pada periode Januari sampai September 2021, dengan sebagian besar masuk di sektor produk susu. “Kami perkirakan pada 2022 investasi baru yang mulai beroperasi bakal membuat impor bahan baku meningkat daripada 2021, kontribusinya mungkin bisa sampai 80% dari kebutuhan bahan baku,” tambahnya.
Harga Batu Bara Acuan, Rekor Emas Hitam Terhenti
Setelah mencetak kenaikan selama 8 bulan berturut-turut hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatannya, harga batu bara acuan atau HBA tergelincir pada Desember 2021.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HBA Desember 2021 senilai US$159,79 per ton. Angka ini merosot US$55,22 per ton 25,68% dari harga acuan November 2021, yakni US$215,01 per ton. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan penurunan HBA ini dipengaruhi oleh intervensi kebijakan Pemerintah China dalam menjaga kebutuhan batu bara domestik negara itu.“Pemerintah China telah meningkatkan produksi batu bara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya stok batu bara domestik China serta kebijakan pengaturan harga batu bara oleh pemerintah setempat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (8/12).
Setidaknya terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu, pasokan dan permintaan. Pada faktor pasokan, dipengaruhi oleh cuaca, teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara untuk faktor permintaan, dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi industri, kebijakan impor, dan kompetisi dengan komoditas energi lain, seperti LNG, nuklir, dan hidro.
UE Ingin Bentuk Kekuatan Dagang Baru
Komisi Eropa pada Rabu (8/12) meluncurkan upaya guna melengkapi Uni Eropa (UE) dengan kekuatan dagang baru. Agar dapat dengan cepat membalas upaya-upaya pemerintah asing untuk melemahkan ekonomi dan bisnis Eropa. Paket yang dimaksud dinamakan instrumen anti-paksaan. Rencana paket ini didorong oleh para pendukung utama instrumen "anti-paksaan" ketika Donald Trump menjadi Presiden AS. Potensi trik-trik kotor oleh Tiongkok dan Rusia juga dianggap ada dalam benak para pendukung instrumen, yang diminta oleh parlemen Eropa. Namun UE memperingatkan bahwa mereka tidak akan bersedia menanggapi perselisihan perdagangan. Seperti yang diusulkan, bahwa eksekutif UE di Brussels akan memiliki daftar opsi untuk menjawab intimidasi ekonomi oleh pemerintah asing. (Yetede)
Visa Luncurkan Layanan Konsultasi Kripto
Visa Inc, perusahaan pemroses pembayaran terbesar di dunia, pada Rabu (8/12) meluncurkan layanan konsultasi mata uang kripto (Cryptocurrency) global bagi para kliennya, yang bergerak dalan industri perbankan dan para pedagangan. Visa menyebut jika bank Amerika Serikat (AS), UMB telah menjadi klien yang menggunakan layanan konsultasi kripto-nya. "Kami datang ke Visa untuk mempelajari lebih lanjut tentang kripto dan stablecoin serta kasus-kasus penggunaan yang paling relevan untuk lini berbasis ritel dan komersial kami," ujar Uma Wilson, wakil presiden eksekutif di UMB Bank. Saat ini Visa menggunakan jaringannya untuk memungkinkan pembelian, penjualan dan penyimpanan mata uang digital.Visa sendiri berharap layanan konsutasi kriptonya dapat membantu mengadopsi arus biaya bitcoin dan mata uang digital lainnya. (Yetede)
BCA dan Grab Latih Anak Mitra Pengemudi untuk Bekerja di Industri Digital
BCA dan Grab menyepakati kerja sama pelatihan digital, atau pembekalan keahlian khusus teknologi informasi, bagi anak-anak mitra pengemudi Grab untuk diperapkan agar bisa bekerja di industri digital. Kali ini, SYNRGY Academy Batch Grab, BCA ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak mitra pengemudi Grab yang ingin terjun ke bidang IT. Kegiatan pelatihan SYNRGY Academy Batch Grab akan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama merupakan pre-Bootcamp dimana siswa akan mendapatkan kelas untuk membuat produk dalam bentuk web dan berkolaborasi dengan siswa lain. Pada fase kedua, peserta akan punya lima pilihan kelas, yaitu Frontend, Backend, Android Engineering, Quality Assurance, dan kelas UI/IX yang digabung dengan Product Management. (Yetede)
Kerugian RI Akibat Cuaca Ekstrem Capai Rp 100 Triliun per Tahun
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan,kerugian ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun. Posisi geografis dengan kepulauan yang terletak di ring of fire atau cincin api, mengakibatkan Indonesia bersiko terpapar perubahan iklim lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Namun menurut Destry, tidak hanya mendatangkan ancaman berupa pemanasan global, perubahan iklim juga bisa mendatangkan peluang ekonomi Indonesia berupa peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan cadangan devisa. Peluang ini diperoleh kalau Indonesia melakukan lngkah-langkah transisi menuju ekonomi hijau yang telah menjadi tuntutan global. "Proses transisi ekonomi rumah karbon diperkirakan membutuhkan investasi besar, sehingga akan mendorong masuknya investasi global ke Indonesia," ucap Destry. (Yetede)
PLN Hadirkan SPKLU di Sumatera Utara dan Kalimantan
Komitmen PT PLN (persero) untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (SPKLU) di berbagai daerah. Terkini, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara dan PLN UIW Kaltimra mengoperasikan SPKLU pertama di Kalimantan. "Kami akan segera mengoperasikan beberapa SPKLU dilokasi strategis lainnya. Dalam hal ini PLN membuka peluang bisnis bagi yang berminat untuk berkolaborasi dengan penyediaan SPKLU, karena PLN sudah menyediakan skemanya," kata Pandopatan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/12). SPKLU yang dioperasikan memiliki tipe fast charging, sehingga pengguna dapat mengisi daya kendaraan relatif lebih singkat. Untuk menggunakan SPKLU, pengguna dapat mengunduh aplikasi charge.In melalui googleplay atau appstore. Charge.In merupakan aplikasi yang memudahkan para pemilik kendaraan listrik dalam mengisi daya baterai. (Yetede)
Memperbaiki UU Cipta Kerja
MK ”pecah telur” setelah uji formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dikabulkan MK dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Karena pembentukan UUCK dianggap melanggar prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai teknik pembentukan yang tak diatur UU No 12/2011 juga minim keterbukaan dan partisipasi publik. Langkah awal adalah merevisi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hingga revisi UU No 12/2011 masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022.
Tantangan pembentuk UU adalah merumuskan metode omnibus law yang mudah dipahami berbagai kalangan, berkaca dari metode omnibus yang diterapkan di UUCK, itu sulit dipahami hingga mempengaruhi kedayagunaan Perbaikan UUCK akan menghadapi tantangan sebab dua tahun lagi masuk pemilu serentak 2024, sehingga fokus parlemen terpecah dengan wacana revisi UU Pemilu. (Yoga)









