Digitalisasi dan kecepatan jaringan internet merupakan beberapa faktor penting dalam mempercepat transformasi sekaligus membantu memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring tentang cara jaringan 5G dan konektivitas internet (IoT) dapat mentransformasikan layanan kesehatan, Kamis (17/2, yang diinisiasi Asosiasi Sistem Global untuk Komunikasi Seluler-Asia Pasifik (APAC-GSMA).

Kepala Komunitas Industri 5G APAC-GSMA Terrence Wong menyampaikan, digitalisasi dalam layanan kesehatan telah dicanangkan oleh WHO sejak 2005, sebagai strategi mempromosikan akses layanan kesehatan yang lebih merata, terjangkau, dan universal. Menurut Terrence, digitalisasi layanan kesehatan dapat mengatasi sejumlah permasalahan, seperti  kesenjangan sumber daya dokter atau perawat di setiap wilayah. Bahkan, pada masa pandemi yang menuntut pembatasan sosial, digitalisasi layanan kesehatan sangat diperlukan karena dapat mengurangi kontak fisik dengan orang lain.

Terrence menyatakan, digitalisasi layanan kesehatan yang semakin menjadi pilihan ini harus didukung fasilitas jaringan internet yang memadai, seperti 5G. Jaringan berkecepatan tinggi ini akan semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit pusat dan ruang operasi, ambulans terkoneksi, klinik, hingga fasilitas penelitian dan pengembangan farmasi atau obat-obatan. (Yoga)

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Center Andriko Otang (17/2) berpendapat, dari segi cakupan jumlah pekerja yang dapat mengakses, perbandingan besaran manfaat uang tunai, serta kemudahan birokrasi dan administrasi untuk mengklaim manfaat, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)  belum sebanding dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam konteks menyediakan bantalan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan. Andriko juga menyoroti kerumitan birokrasi dan administrasi yang dapat membuat pekerja kesulitan mengakses manfaat JKP. PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP menyatakan, pekerja harus mengajukan klaim manfaat JKP 3 bulan sejak dikenai PHK, jika melewati tenggat, haknya bakal hilang, sementara proses perselisihan terkait PHK biasanya bisa berbulan-bulan. Terlebih, jika berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UI Aloysius Uwiyono menilai, JKP belum tepat diterapkan karena program itu produk UU Cipta Kerja, yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan masih harus direvisi dalam kurun 2 tahun. ”Maka, sesuai putusan MK, pemerintah harus merevisi dulu UU Cipta Kerja. Jangan mengaitkan JHT dengan JKP, seolah JKP menjadi solusi masalah terkait JHT yang saat ini timbul,” kata Aloysius. Aggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pengusaha, Agung Pambudhi mengatakan, sosialisasi Permenaker No 2/2022 belum maksimal. Selain itu, ia melihat ada faktor lain yang memicu penolakan, yakni kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Yoga)

Perubahan iklim dan krisis rantai pasok global yang belakangan ini terjadi menciptakan efek kupu-kupu. Perubahan kecil, nyaris tak terlihat, yang digambarkan sebagai satu kepakan sayap kupu-kupu di salah satu titik bumi, dapat berdampak besar pada berbagai unsur kehidupan di belahan bumi lain. Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menggaungkan teori yang menjadi landasan  efek domino itu dalam webinar ”Climate Change Priorities on Trade and Investment” yang digelar Pemerintah Bangladesh 14 Februari 2022. Okonjo menjelaskan, dunia semakin terkait dan terikat. Perubahan kecil di sebuah negara akibat pemanasan global dapat berdampak besar terhadap kehidupan, mata pencarian, bahkan perdagangan di berbagai belahan negara lain. Perubahan pola curah hujan, kejadian alam ekstrem, dan anomali cuaca mengganggu rantai pasok global sehingga memengaruhi perdagangan dan ekonomi. Gangguan rantai pasok itu menyebabkan harga komoditas melonjak tinggi.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) memperkirakan, biaya adaptasi tahunan terhadap perubahan iklim dinegara-negara berkembang mencapai 140 hingga 300 miliar USD pada 2030. Pada 2050, biaya adaptasi itu diperkirakan meningkat menjadi 280 hingga 500 miliar USD. Gangguan rantai pasok pangan 2021 hingga awal 2022 tidak hanya disebabkan oleh pembatasan sosial untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Gangguan itu juga terjadi akibat anomali cuaca di sejumlah negara produsen pangan. Embun beku pernah melanda Brasil pada Juli 2021 sehingga merusak tanaman kopi, jagung, dan tebu. Hal itu menyebabkan harga ketiga komoditas di tingkat internasional melonjak tinggi. (Yoga)

Satgas Waspada Investasi (SWI) menutup 50 entitas pinjaman daring ilegal dan 21 entitas investasi illegal sejak awal tahun hingga kini, untuk mencegah konsumen terjebak dalam kerugian. ”Sejalan dengan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dengan menangkap pelaku pinjaman daring ilegal, kami terus melakukan pencegahan melalui patroli siber dan menutup entitas pinjaman daring ilegal yang kami temukan,” kata Ketua SWI Tongam Lumban Tobing (17/2). Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada tekfin pinjaman yang berizin di OJK.

Selain menutup pinjaman daring ilegal, SWI juga menutup 21 entitas investasi ilegal, yang terdiri dari 16 tawaran money game, 3 entitas jual-beli aset kripto tanpa izin, dan 2 entitas robot jual-beli saham tak berizin. SWI merupakan gabungan12 unsur kementerian dan lembaga yang bertugas memberantas pinjaman daring ilegal dan investasi bodong dengan meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. (Yoga)

Pemerintah bersama BUMN berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng secara merata dengan memasifkan operasi pasar. Operasi pasar minyak goreng curah, menurut rencana, akan menyasar 110 pasar tradisional atau rakyat di sejumlah daerah di Indonesia. Operasi pasar itu dimotori Kemendag, Kementerian BUMN, dan ID Food atau Holding BUMN Pangan. Dirut ID Food Arief Prasetyo Adi  (17/2) mengatakan, pendistribusian minyak goreng tersebut akan dilakukan melalui skema bisnis ke bisnis atau tidak menggunakan subsidi dari pemerintah atau negara. Minyak goreng curah yang akan dijual sesuai ketentuan HET, yaitu Rp 11.500 per liter. Total realisasi minyak goreng curah yang sudah didistribusikan 129 ton (138.288 liter), ujarnya.

Dalam pertemuan Kemendag dengan Holding BUMN Pangan, 16 Februari 2022, Mendag Muhammad Lutfi meminta agar ID Food bersinergi dengan pemerintah daerah dan pengusaha lokal, guna mempermudah pendistribusian minyak goreng di sejumlah wilayah Indonesia. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menuturkan, pendistribusian minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional ini bertujuan untuk mengurangi panic buying atau belanja secara berlebihan minyak goreng kemasan di toko-toko ritel modern. Namun, di sejumlah daerah, pendistribusian minyak goreng curah terkendala karena jumlah truk tangki minyak goreng terbatas. (Yoga)

Kebijakan harga listrik energi terbarukan menjadi tantangan sekaligus faktor kunci dalam pengembangan energy terbarukan di Indonesia. Ditengah keterbatasan anggaran negara, pendanaan energi terbarukan mengandalkan dukungan dari sumber lain. Menurut data Kementerian ESDM, porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional per 2021 baru 11,7 %. Sementara pada 2025 ditargetkan 23 %.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (17/2) dalam webinar Science 20 (S20) bertajuk ”Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, mengatakan, untuk mencapai target capaian bauran energi nasional, kebijakan harga energi terbarukan harus lebih menarik dan stabil, contohnya listrik tenaga surya, yang diharapkan bisa dikembangkan di Pulau Jawa. Dalam transisi energi, lanjut Airlangga, akses teknologi yang terjangkau dan akses pembiayaan juga penting.  (Yoga)

PT Bakrie Autoparts menjalin kerja sama dengan perusahaan karoseri Tri Sakti untuk merakit bus listrik sebanyak 30 unit. Bus tersebut dirakit untuk memenuhi kebutuhan Transjakarta. Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk Anindya Bakrie mengungkapkan kesepakatan itu dari pabrik karoseri Tri Sakti di Magelang, Jateng, Kamis (17/2), secara hibrida. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyuntikkan modal tambahan ke anak usahanya, yakni BRI Ventures (BVI), sebesar Rp 145 miliar. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada BEI, Kamis (17/2), manajemen BRI menyatakan, transaksi itu dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dalam rangka ekspansi bisnis BVI. (Yoga)

Menparekraf Sandiaga S Uno menggelar forum investor untuk kedua kalinya di Manado, Sulut, demi menarik minat pemodal ke Likupang, Minahasa Utara. Dalam siaran pers, Kamis (17/2), Sandiaga mengundang 25 pengusaha berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Pengusaha yang diundang bergerak di bidang perhotelan, restoran, marina, dan arena olahraga. ”Ada dua komitmen, satu dari International Finance Corporation yang akan membantu  (pendanaan) dari sisi lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Kedua, dari penyedia telekomunikasi yang menyatakan Likupang akan menjadi kawasan pintar (smart area),” kata Sandiaga. (Yoga)

Tol laut merupakan alat transportasi logistik berupa kapal Kemenhub untuk pengiriman secara cepat di wilayah pedalaman atau terpencil. Waktu pengiriman diklaim bisa lebih cepat dan biayanya murah. Ardian dari merauke, dalam testimoni Forum Bisnis ”Kemudahan Distribusi Logistik melalui Tol Laut dalam Mendukung UMKM,” membantu petani mengirim hasil pertanian, semula 1-2 kontainer per bulan, kini 24 kontainer per bulan, terutama beras. Beras dari Merauke dikirim ke wilayah lain di Papua seperti Timika, Fakfak, Nabire, Jayapura, Sorong, bahkan di Pegunungan Tengah. Dengan adanya tol laut, pengiriman bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan, pasokan beras di Merauke sempat kurang karena memenuhi permintaan pasar di wilayah timur Indonesia.

Bahrudin Do Dasim, perwakilan shipper atau agregator logistik PT Arta Jaya Logistik Morotai menuturkan, sebelum program tol laut berjalan, pengiriman barang hanya dapat dilakukan ke pelabuhan terdekat dengan jumlah terbatas. Pasca-tol laut, jumlah muatan dan jangkauan pengiriman menjadi lebih luas. Keberadaan tol laut membuat pengusaha lokal mendapatkan tarif yang terjangkau. Begitu pula harga produk yang dibeli, dari Surabaya misalnya, bisa lebih terjangkau, dan menstabilkan harga barang di Morotai. Sebaliknya, komoditas yang dihasilkan oleh pengusaha di Morotai pun bisa mudah dikirim ke Pulau Jawa. Produk yang dikirim ke Jawa ini antara lain komoditas kopra, ikan laut, kelapa, rumput laut, dan arang tempurung kelapa. Prospek usaha pun semakin terbuka karena pengiriman lebih tepat waktu.

Sayangnya, data Kemenhub menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir, pemanfaatan tol laut ini terlihat belum seimbang. Jumlah angkutan berangkat 2021 sebanyak 18.011 TEUs. Sementara pemanfaatan angkutan balik dari wilayah timur ke barat tahun 2021 sebanyak 5.869 TEUs. Padahal, untuk mendorong pemanfaatan angkutan balik, pemerintah memberikan stimulus khususnya bagi muatan balik di wilayah timur sebesar 50 % dari muatan berangkat. Kini, tol laut masih menghadapi tantangan, mulai dari sosialisasi pemanfaatannya hingga implementasi teknologi. (Yoga)