Harga minyak goreng curah di Surabaya, Jatim, Jumat (18/2), mencapai Rp 20.000 per liter atau di atas HET yang Rp 11.500 per liter. Saat mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan mengecek gudang distribusi untuk memastikan stok dan harga sesuai ketentuan pemerintah. (Yoga)

Volume perdagangan aset kripto di Indonesia mencapai Rp 859,4 triliun atau rata-rata Rp 2,35 triliun per hari pada tahun 2021. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda, Jumat (18/2/2022), menyebutkan, jumlah investor aset kripto telah lebih dari 11 juta investor. Tahun ini, jumlahnya diyakini bertambah, baik jumlah investor maupun transaksi. (Yoga)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg (kedua kiri) dan Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Bruce Aylward (ketiga kiri) saat mengikuti program sosial dalam rangkaian. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Finance Ministers anda Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta (18/2).

Sengketa tanah menjadi salah satu isu krusial yang harus bisa pemerintah atasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengusulkan RUU Pertanahan berbentuk omnibus atau undang-undang (UU) yang merevisi lebih dari satu UU. "Harapan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan banyak sekali masalah sengketa tanah (sangat besar), tetapi kami banyak keterbatasan, sehingga kami mengusulkan omnibus UU Pertanahan," katanya, Kamis (17/2). Lewat omnibus, Sofyan menjelaskan, bisa menyelaraskan UU lain yang terkait dengan masalah pertanahan, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air, serta UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, hingga saat ini masih ada 360.000 bidang tanah yang belum memperoleh sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak kendala yang dihadapi, seperti tanah yang ditinggali masyarakat ternyata milik pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN). Misalnya, tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pertamina

Saat ini banyak perusahaan di belahan dunia dan di Indonesia mulai menerapkan standar environmental, social and governance (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Standar ESG dapat dikatakan sebagai konsep maupun sistem yang menerapkan kegiatan pembangunan, keberlanjutan bisnis dan investasi, dengan tiga pilar utama, yakni lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance). Industri pasar modal pun mengadopsi standar ini dengan membuat kriteria emiten-emiten yang masuk sebagai perusahaan yang menerapkan ESG. Standar dan konsepsi mengenai ESG dapat digunakan oleh para investor untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan, apakah akan berinvestasi atau tidak dalam bisnis atau perusahaan tertentu. Sejumlah manajer investasi juga menerbitkan reksadana yang memakai prinsip ESG.

Hingga 15 Februari 2022, terdapat 11 reksadana berbasis ESG di Indonesia dengan total dana kelolan Rp 1,63 triliun. Jumlah ini memang belum signifikan dibanding total dana kelolaan industri reksadana yang saat ini sebesar Rp 589 triliun. Namun dana kelolaan reksadana berbasis ESG sudah tumbuh dua kali lipat sejak akhir 2020. Produk reksadana ESG sendiri didominasi oleh alokasi aset saham dan hanya ada satu reksadana bebasis pasar uang.

Kelangkaan minyak goreng di pasaran menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Regulator persaingan usaha itu mulai memeriksa adanya potensi kartel yang dilakukan produsen. Saat ini sudah ada 10 produsen minyak goreng yang dipanggil. Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, mengonfirmasi, saat ini KPPU masih terus mengagendakan berbagai pemanggilan, terutama dari sisi produsen minyak goreng di pasar ritel maupun asosiasi yang terkait dengan industri minyak goreng. 

Upaya untuk memacu pembiayaan berkelanjutan atau sustainable loan oleh pelaku industri kian menguat di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi ekonomi hijau. Industri perbankan nasional pun menjadi salah satu tulang punggung untuk pembiayaan. Namun, kebutuhan untuk pembiayaan masih sangat besar. Hingga 2030, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kebutuhan dana perubahan iklim di Indonesia mencapai US$479 miliar, atau sekitar Rp6.700 triliun hingga 2030. Sampai Desember 2021, penyaluran pinjaman berkelanjutan oleh industri keuangan mencapai US$55,9 miliar atau sekitar Rp802 triliun. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus Edi Siregar menuturkan, kendati realisasi dari penyaluran pinjaman berkelanjutan memperlihatkan tren positif, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. 

“Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya insentif terhadap penerbitan obligasi hijau atau green bond,” tuturnya, Jumat (18/2). Menurutnya, insentif menjadi penting karena pelaku industri keuangan memerlukan tambahan biaya dalam menentukan sektor mana yang masuk ke dalam kategori hijau. Agus menjelaskan ke depan diperlukan rencana yang lebih detail mengenai upaya merancang struktur insentif yang baik ke depannya. Dengan demikian, imbuhnya, dapat memperbesar minat pembiayaan hijau. Terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyatakan, insentif dapat diberikan melalui sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sistem kuota umum berlaku di negara-negara subtropis. Wilayah ini keragaman spesies ikannya rendah tapi kelimpahannya tinggi seperti salmon, cod, herring, dan king crab. Basis data stok sumber daya ikannya lengkap setiap spesies, meskipun sistem kuota tak selamanya sukses. Bedanya, negara tropis semacam Indonesia jenis ikannya multi spesies. Keragaman tinggi tapi kelimpahannya rendah. Problemnya, ikan yang didaratkan di pelabuhan Muara Baru Jakarta tak semuanya ditangkap di perairan Laut Jawa atau Selat Sunda. Kemungkinan ditangkap di Samudera Hindia atau Laut China Selatan sehingga tak merepresentasikan wilayah pengelolaan perikanan. Secara ekonomi politik gobal, tata kelola perikanan mengenal dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi representatif dan deliberatif (Hatchard, 2005). Demokrasi representatif berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Demokrasi deliberatif berlangsung agar menghindari tindakan pengelolaan eksploitatif. 

Ciri khas demokrasi representatif adalah lemahnya elektoral dan menguatnya korporat. Sementara demokrasi deliberatif adalah tingginya partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola perikanan semenjak penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan. Dalam tata kelola perikanan ada yang bersifat negatif karena memicu krisis perikanan. Pertama, bersifat sentralistik atau terpusat sehingga mengabaikan partisipasi semua pengguna sumber daya dalam pengambilan keputusan. Kedua, politisasi kebijakan perikanan karena hanya berdasarkan pertimbangan politik tapi mengabaikan keilmuan dan ekonomi. Ketiga, eksternalisasi yakni keengganan korporasi pemilik kuota menanggung akibat penggunaan alat tangkap ikan perusak ekosistem laut misalnya trawl. Imbasnya, wilayah tangkap dan kelola komunitas nelayan dan masyarakat adat dan kawasan konservasi laut terancam.

Penerbitan obligasi berkelanjutan atau Environmental, Sosial, Governance (ESG) Bonds mengalami peningkatan signifikan. Ke depannya, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan regulator. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah perlu memberikan pedoman dan insentif untuk meningkatkan minat dan permintaan pembiayaan ESG. Regulator, imbuhnya, juga perlu menyediakan kerangka kerjanya untuk meningkatkan partisipasi dalam ESG dan pembiayaan berkelanjutan. “Di sisi lain, industri keuangan dan khususnya bank perlu membangun dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas mereka dalam mengembangkan dan menawarkan instrumen dan layanan ESG yang berkelanjutan untuk memenuhi potensi permintaan,” ujarnya, Jumat (18/2). Menurut Kartika, Indonesia telah memulai dan terus membangun kerangka kerja dan ekosistem pendukung untuk keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.