Ketenagakerjaan, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT
Pemerintah diminta menunda penerapan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Penundaan diperlukan untuk menata program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar lebih inklusif dan efektif melindungi pekerja. Permintaan penundaan itu disampaikan perwakilan serikat pekerja saat menemui Menaker Ida Fauziyah di tengah unjuk rasa penolakan ketentuan baru program JHT di Jakarta, Rabu (16/2). Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, momentum Permenaker No 2 Tahun 2022 tidak tepat karena saat ini buruh sedang menghadapi tekanan bertubi-tubi dari dampak ganda pandemi, digitalisasi, dan berkurangnya hak-hak mereka yang timbul dari UU Cipta Kerja.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri Carlos Rajagukguk menambahkan, aturan pencairan manfaat JKP pada praktiknya sulit dilakukan. Sebab, PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP mengharuskan pekerja mengajukan klaim manfaat JKP, 3 bulan sejak dikenai PHK. Jika melewati tenggat, haknya bakal hilang, sedangkan perselisihan hubungan industrial terkait PHK memakan waktu lama, baik proses dialog bipartit, mediasi, apalagi jika mencapai pengadilan hubungan industrial. Tidak mungkin bisa mengejar waktu 3 bulan. (Yoga)
KPK Sita Aset Senilai Rp 57 Miliar
KPK menyita aset bekas pejabat DJP Kemenkeu, Angin Prayitno Aji senilai Rp 57 miliar. Aset tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Angin. Angin ditetapkan kembali oleh KPK sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah ia divonis bersalah dalam kasus suap pajak pada tahun 2016 dan 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (16/2/2022), mengatakan, aset yang disita berupa bidang tanah dan bangunan. (Yoga)
Pasar Bergairah Susul Penarikan Tentara Rusia
Kabar penarikan sebagian pasukan Rusia dari Belarus disambut meriah oleh pasar. Indeks berbagai bursa saham pada perdagangan Selasa dan Rabu (16/2/2022) naik. Namun, pasar masih berhati-hati karena AS dan sekutunya menambah pasukan di sekitar Rusia. Indeks utama Asia naik, yakni Hang Seng 1,03 %, Nikkei225 1,96 % dan Shanghai 0,44 %. Di Eropa, FTSE naik 1,03 % dan DAX 1,96 %. Bursa AS pun bergairah. Nasdaq melonjak sampai 2,53 %. (Yoga)
Arah Pembangunan Jangka Panjang
Indonesia punya mimpi menjadi negeri besar pada tahun 2045 dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia. Tidak ada cara lain meraih cita-cita Indonesia 2045 selain menurunkannya dalam arah pembangunan jangka panjang yang strategis. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 segera berakhir dan negeri ini mesti segera punya rencana selanjutnya: 2026-2045. Rencana 2026-2045 ini akan menjadi rencana pembangunan paling strategis sekaligus kritis karena menentukan apakah cita-cita Indonesia 2045 bisa diwujudkan. Karena itu, perumusan arah pembangunan jangka panjang ini menjadi sentral karena menjadi upaya negeri ini membentuk masa depannya sendiri. Ada 2 pokok yang perlu diperhatikan, yaitu tantangan struktural pembangunan dan prinsip dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang.
Perumusan arah pembangunan jangka panjang ini sekaligus adalah langkah teknokratis dan politis. Menganggapnya sebagai sekadar upaya politis akan membuatnya kehilangan teknikalitas dan aspek teknokratis yang menentukan bisa-tidaknya rencana itu dijalankan. Sebaliknya, memandang arah pembangunan 2026-2045 melulu sebagai upaya teknokratis akan membuatnya ”tersesat” dalam belantara teknikalitas dan kehilangan perspektif politis. (Yoga)
Dukungan Bank Dunia Percepat Rehabilitasi
Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia menginisiasi proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir seluas 75.000 hektar di 4 provinsi hingga 2026 guna mempercepat program rehabilitasi mangrove, yang akan dilakukan dengan beberapa pola atau teknik rehabilitasi. Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK Dyah Murtiningsih menyampaikan, upaya mempercepat rehabilitasi mangrove diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia. Proyek yang akan dilakukan yakni Mangrove untuk Ketahanan Daerah Pesisir. ”Proyek ini akan merehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektar, juga program kegiatan pengelolaan lanskap mangrove dan penguatan kebijakan serta kelembagaan mangrove nasional,” ujar Dyah dalam konsultasi publik proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir, Rabu (16/2/2022), di Jakarta. (Yoga)
Ketergantungan terhadap Dollar AS Terus Ditekan
Selama penerapan Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal atau Local Currency Settlement (LCS) sejak 2018 sampai 2021, transaksi perdagangan dan investasi internasional Indonesia yang memakai mata uang rupiah Rp 36 triliun (2,53 miliar USD). Transaksi tersebut berasal dari sebagian perdagangan dan investasi Indonesia dengan 4 negara yang sepakat menjalankan LCS dengan Indonesia, yakni China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Ketergantungan terhadap dollar AS terus diupayakan berkurang sehingga stabilitas nilai tukar rupiah bisa terus terjaga. LCS merupakan kerja sama yang diinisiasi BI dengan bank sentral China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Tidak hanya secara nilai, jumlah pelaku yang bertransaksi dengan LCS juga terus bertambah. Pada 2021, jumlah pelaku yang bertransaksi LCS per bulan mencapai 536, meningkat 2 kali lipat 2020 sebanyak 255.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikan signifikan itu lantaran pada September 2021 BI telah sepakat dengan People’s Bank of China menjalankan LCS. Dengan demikian, nilai transaksi dengan LCS langsung meningkat signifikan karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Gubernur People’s Bank of China Yi Gang menjelaskan, kesepakatan LCS dengan negara mitra dagang adalah salah satu kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Sebab, kebijakan ini secara tidak langsung menjadi salah satu jaring pengaman cadangan devisa agar tidak lekas tergerus oleh volatilitas tekanan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tak hanya menjaga stabilitas nilai tukar, penerapan LCS juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan perdagangan dan investasi antar negara mitra LCS. (Yoga)
Ekonomi Digital, Pemanfaatan Layanan Komputasi Awan Meningkat, Termasuk di Sektor Layanan Publik
Layanan sistem komputasi awan atau cloud computing semakin banyak digunakan, baik oleh para pelaku industri maupun organisasi layanan publik dan pemerintahan, di Indonesia. Pemakaian layanan itu diyakini memudahkan pengelola atau penyedia layanan dalam menjalankan beragam jenis aplikasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto (16/2) menyebutkan, berdasarkan riset Fakultas Ilmu Komputer UI, ACCI, sertaBadan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap 31 instansi layanan publik dan pemerintahan, 67 % di antaranya sudah menggunakan sistem komputasi awan. Instansi-instansi layanan publik pemerintah itu mencakup kementerian/lembaga, pemprov, serta pemerintah tingkat kabupaten/kota.
Country Manager F5, perusahaan penyedia solusi keamanan siber, Surung Sinamo, di sela peluncuran F5 Distributed Cloud Service di Jakarta, mengatakan, rata-rata organisasi saat ini mengembangkan dan menggunakan aplikasi untuk operasional atau memudahkan pelayanan ke masyarakat. ”Fenomena itu sejalan dengan transformasi digital yang menjadi agenda perusahaan atau instansi layanan publik. Transformasi digital menuntut kelincahan dan pelayanan cepat kepada masyarakat. Akan tetapi, penggunaan multi system layanan komputasi awan juga menambah kerumitan arsitektur keamanan siber,” kata Surung. (Yoga)
Optimalkan Pengadaan dari Produk Lokal
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mengoptimalkan belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri tahun ini ditargetkan Rp 400 triliun melalui katalog elektronik atau e-katalog dan toko daring. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi itu, mengamanatkan alokasi minimal 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk belanja hasil produksi UMKM, serta koperasi dalam negeri.
Direktur Komersial Mbizmarket, platform lokapasar B2B (business to bussines) yang terintegrasi dengan solusi pengadaan secara elektronik (e-procurement), Andhie Saad (16/2) berpendapat, target alokasi belanja pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dari produk dalam negeri merupakan peluang bagi pelaku UMKM. Penggunaan platform e-dagang untuk pengadaan barang dan jasa juga mengakomodasi kebutuhan belanja pemerintah secara lebih transparan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat dan daerah agar mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari usaha dan industri kecil dan menengah. Target belanja pemerintah untuk produk dalam negeri tahun ini Rp 400 triliun, melalui e-katalog dan toko daring. (Yoga)
Pemulihan Ekonomi Kerek Permintaan Alat Berat
Seirama dengan kenaikan harga komoditas, permintaan alat berat terus menanjak. Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) menargetkan volume produksi alat berat di 2022 bisa menguat hingga 9.000 unit. Ketua Umum Hinabi, jamalludin menjelaskan, di sepanjang tahun lalu, permintaan alat berat juga sangat besar. Adapun realisasi produksi di 2021 sebanyak 6.740 unit, yang didukung sektor pertambangan, khususnya dari kenaikan signifikan harga batubara. "Tahun ini kami melihat permintaan sangat besar. Rencana produksi Hinabi mencapai 9.000 unit, bahkan bisa lebih. Sementara kapasitas produksi kami sebesar 10.000 unit," jelas dia kepada KONTAN, Rabu (16/2). PT United Tractors Tbk (UNTR) juga optimistis penjualan alat berat mereka masih bisa tumbuh pada tahun ini. Anak usaha Grup Astra ini memproyeksikan penjualan tahun ini bisa naik 23%-25% dibandingkan realisasi tahun lalu.
Fenomena Bisnis : Crazy Rich di Medsos
Istilah ”crazy rich” alias orang kaya tujuh turunan ramai ketika Kevin Kwan pada 2013 membuat novel berseri dengan judul Crazy Rich Asians. Kisah dan polah orang kaya di Asia ini kemudian difilmkan sebagai drama komedi romantis AS pada 2018 yang disutradarai Jon M Chu. Sejak itu, banyak orang Indonesia ikut-ikutan menyebut dirinya sebagai ”crazy rich”. Publik pun seperti mengamini kehadiran mereka, setidaknya bila kita melihat pengikut dan komentar di akun-akun mereka itu. Harian South China Morning Post pernah membuat laporan tentang 5 orang yang disebut sebagai muda, elite, dan crazy rich di Singapura. Kita dengan mudah mengetahui latar belakangnya dan juga usaha yang digeluti orangtuanya. Mereka bukanlah orang yang tiba-tiba lahir dari langit dengan cerita dramanya menjadi kaya. Sebaliknya, kita sulit mengetahui bisnis masa lalu anak muda yang tiba-tiba mengaku elite di Indonesia. Kemunculan usaha mereka hanya dalam waktu dua-tiga tahun banyak menimbulkan tanda tanya. Peran di dalam aktivitas sosial juga kurang terlihat. Sayang sekali, sejumlah media malah mengamini ”keelitan” mereka.
Pengaruh ”orang kaya gila” di Indonesia dalam tren gaya hidup juga masih minim. Mereka lebih banyak memamerkan kekayaan di media sosial dengan komunikasi yang direkayasa. Pujian yang tidak organik, komentar yang diusung oleh pendengungnya, dan lalu lintas yang palsu. Mereka bercerita tentang kisah sukses, tetapi terasa dangkal. Anak perempuan yang tumbuh di lingkungan paling elite di Singapura, pada umur 6 tahun masuk sekolah elit Methodist Girls’ School (MGS), Singapore Chinese Girl School (SCGS), atau the Convent of the Holy Infant Jesus (CHIJ). Setelah sekolah, waktu yang ada dihabiskan bersama tutor untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian mingguan. Pada akhir pekan, mereka mengisi kegiatan dengan bermain piano, biola, balet, atau membaca, dan beberapa kegiatan lain, tetapi kita sulit menemukan jejak pendidikan orang Indonesia yang seolah mendapat kedudukan elite di media sosial itu, sebagian besar gelap. Kita tidak tahu pendidikan yang diterima mereka hingga menjadi ”sukses”. Kemudahan di media sosial sepertinya telah dibajak oleh segelintir orang. Ada yang dengan seenaknya mempromosikan aset kripto tanpa menyebut risikonya. (Yoga)









