Besok, Jumat (1/4), harga sejumlah barang di pasaran amat mungkin naik. Kebutuhan dapur, perlengkapan kamar mandi, hingga barang pokok bakal lebih mahal. Hal itu tak lepas dari pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Tepat pukul 00.01 WIB, Jumat 1 April 2022, kebijakan tersebut dilaksanakan, kendati hingga semalam, Rabu (30/3), pemerintah belum merilis regulasi teknis yang menjadi turunan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, dari penelusuran Bisnis, beberapa perusahaan ritel ternyata telah menyesuaikan harga jual meskipun tarif baru belum efektif. Tak sedikit pula yang telah menggaungkan pengumuman soal naiknya harga barang dan jasa yang dikenai PPN. Namun, hal yang tidak lazim adalah penyematan harga baru dengan menggunakan asumsi tarif PPN 11%. Jika ditelusuri, ada banyak kemungkinan yang mendorong pebisnis mulai menyesuaikan harga sejak dini.

Pertama, meredam efek kejut di kalangan masyarakat. Tak bisa disangkal, naiknya harga barang akan memicu kepanikan bagi konsumen yang sejatinya masih cukup tertatih untuk memulihkan daya beli dari impitan pandemi Covid-19. Kedua, sikap realistis pelaku usaha. Seperti diketahui, kebijakan baru yang cukup esensial membutuhkan masa transisi dan penyesuaian yang tak singkat. Di lain sisi, pelabelan dengan tarif baru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak akan menunda kebijakan ini meskipun mendapat kecaman dan penolakan oleh seluruh elemen masyarakat. Terbaru, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menggeser alokasi bantuan sosial untuk subsidi energi, sehingga kebijakan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi menambah beban masyarakat. Pemerintah pun berkomitmen untuk menambah dan mempercepat pencairan anggaran belanja sosial untuk menguatkan proteksi daya beli. Namun, hal itu dinilai belum mampu menjadi penahan lonjakan inflasi. “Karena kenaikan harga berbarengan dengan kenaikan PPN maka kemungkinan tetap akan menggerus daya beli kelas menengah atas,” kata Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mencatatkan surplus pada Februari 2022 sebesar Rp28 triliun. Surplus disebabkan oleh realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp156 triliun lebih tinggi 37 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja mencapai Rp282 triliun atau sama dengan tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas yang terjadi pada 2 bulan awal 2022. Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menggerek harga energi dan komoditas melonjak tinggi. Harga rata-rata minyak mentah tembus US$93 per barel pada Februari meningkat dibandingkan dengan Januari yang mencapai US$83/barel. Kondisi ini mendorong penerimaan pajak minyak dan gas tumbuh hingga 162 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pos yang sama tahun lalu. Dalam konteks APBN, hal ini dapat bermuara pada windfall kondisi di mana APBN mendapatkan keuntungan yang tidak diduga sebelumnya akibat lebih tingginya harga komoditas dari yang diproyeksikan sebelumnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas atau SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama untuk mengoptimalkan sumur tua dan lapangan marginal untuk mendukung target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di 2030. SKK Migas menilai sumur tua dan lapangan migas marginal, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) memiliki potensi untuk terus dioptimalkan produksinya. Apalagi kawasan Jabanusa memiliki infrastruktur dan industri pengguna yang mendukung peningkatan produksi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jabanusa untuk meningkatkan investasi dan segera melakukan plant of development (POD) untuk mengoptimalkan produksi sumur tua dan lapangan migas marginal.

Menurutnya, KKKS masih bisa meningkatkan jumlah sumur pengeboran di kawasan Jabanusa, serta melakukan workover dan well service. Kegiatan eksplorasi pun perlu terus ditambah untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru. SKK Migas dan Pemerintah memang terus mengupayakan penggunaan skema kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan sumur migas yang tidak dikembangkan atau sumur tua dinilai kurang menarik bagi perusahaan swasta dan investor. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan penggunaan skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) untuk mengelola sumur-sumur migas idle tersebut.

Beberapa perusahaan kurir ekspres memprediksi volume pengiriman barang selama periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini meningkat dua digit seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir M. Feriadi mengatakan pelonggaran mobilitas masyarakat setelah pembatasan ketat selama 2 tahun akan berimbas positif bagi industri jasa pengiriman. “Saya bisa katakan kalau tahun ini pertumbuhan di atas 10% sudah bagus. Kuartal I/2022, so far so good. Masih ada ruang pertumbuhan,” katanya, Rabu (30/3). CEO SiCepat Ekspres The Kim Hai juga memproyeksikan lonjakan paket Ramadan hingga 10% dari rata-rata harian.Oleh karena itu, dia menyatakan SiCepat menyiapkan beberapa inisiatif dari produk layanan hingga kegiatan untuk menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat pada Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri. Sebaliknya, VP Sales dan Marketing Anteraja Andri Hidayat memperkirakan volume pengiriman yang ditangani Anteraja selama Ramadan mengalami peningkatan di atas 30% dibandingkan dengan hari biasa atau naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Akselerasi pemulihan ekonomi Sumatra Selatan diyakini dapat terwujud melalui penguatan sektor ekspor, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, hingga mencari sumber pertumbuhan baru. Namun, pemulihan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) diharapkan juga dapat mengatasi masalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut.Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel R. Erwin Soeriadimadja mengatakan ruang akselerasi untuk memulihkan ekonomi Sumsel sudah terbuka lebar.“Kita harus bangkit dan optimistis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi,” katanya saat Webinar South Sumatra Economic Outlook 2022: Peluang dan Tantangan, Rabu (30/3).Erwin memaparkan komponen ekspor merupakan daya dorong terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2021 meski masih di tengah pandemi Covid-19.“Perbaikan harga komoditas-komoditas global yang juga menjadi andalan Sumsel turut menunjang sektor ekspor,” katanya.Erwin menilai perbaikan harga komoditas tak terlepas dari adanya peningkatan permintaan seiring pemulihan aktivitas industri yang terus berlanjut.Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, komponen ekspor menempati peringkat tertingga dengan andil sebesar 19,30% terhadap pertumbuhan ekonomi.Terkait cerahnya prospek ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sumsel juga berkaitan erat dengan lapangan usaha yang selama ini menonjol.

Empat operator seluler di Tanah Air, yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooderedoo, Hutchison, dan Smartfren kompak akan menaikkan tarif layanannya mulai Jumat (1/4/2022). Namun, mereka lebih suka menyebutnya sebagai penyesuaian terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh pemerintah dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomuikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang juga CEO Smartfren Merza Fachys mengatakan, rencana penyesuaian tarif layanan voice, SMS, dan kuota data, oleh operator seluler tersebut merupakan inisiatif masing-masing dan bukan sebuah kesepakatan yang berinduk di ATSI. Diapun menegaskan, kali ini rencana para operator seluler di Tanah Air hanya menyesuaikan tarif PPN layanannya yang dinaikkan oleh pemerintah dari 10% menjadi 11% berlaku mulai Jumat (30/3). 

Ketua Umum Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pulih, setelah dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020. Hal tersebut terlihat dari mulai bergeraknya roda ekonomi, terutama digital dibidang konsumsi. "Saat ini, ekonomi Indonesia sudah pulih, dengan angka pertumbuhan  PDB (produk domestik bruto) 2021 3,7% (year on year/yoy), dibanding 2020 yang minus. Arsjad mengatakan, pandemi mendorong percepatan digitalisasi secara signifikan, dimana kebutuhan teknologi meningkat  akibat PPKM. "Transformasi ekonomi dan digital merupakan salah satu dari tiga isu prioritas". (Yetede)

Utang pemerintah menembus Rp 7.000 triliun atau tepatnya Rp 7.014,58 triliun hingga akhir Februari 2022. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 40,17%, dibandingkan akhir Januari 2022 sebesar 39,63%. Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Maret 2022, yang dikutip Rabu (30/3), terjadi peningkatan total utang pemerintah, seiring penerbitan surat berharga (SBN) dan penarikan pinjaman pada Februari 2022. Laporan itu menyebutkan, utang pemerintah masih didominasi SBN, dengan kontribusi 87,88% atau ekuivalen Rp6.164,2 triliun. "Penurunan kepemilikan SBN oleh asing salah satunya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar," demikian isi laporan tersebut. Pemerintah memastikan komposisi utang pada akhir Februari 2022 tetap terjaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali. (Yetede)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan yang ditujukan kepada 15 perusahaan. Pencabutan izin tersebut berdasarkan  verifikasi dan  rekomondasi dari Kementerian LHK tersebut terdiri dari 3 perusahaan  yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dengan total area seluas 84.521,72 hektare (ha) dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinaan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total area seluas 397,677 ha. "Ini bukti nyata pemerintah tidak main-main  untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai  peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya," tegas Bahlil selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dalam  dalam keterangan resminya, (Yetede)

RA Land berkolaborasi dengan perusahaan asal Malaysia, PT Menakeeb Group dan senandung putih SDN BHD, menyiapkan investasi sebesar Rp 16 triliun untuk mengembangkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Komisaris Utama RA Land, Risti Yuni Lestari mengungkapkan bahwa kerja sama kedua pihak bertujuan mewujudkan visi untuk menjadi developer unggulan dengan fokus bisnis mengembangkan perumahan rakyat yang terjangkau, layak huni, serta ramah lingkungan. "Dengan semangat membangun negeri serta semangat pengikatan persaudaraan anatar kedua negara Malaysia dan Indonesia, RA Land bertekad untuk mewujudkan  impian rumah pertama untuk masyarakat berpengasilan rendah. Sekaligus mendukung program satu juta rumah yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. " ungkap Risti, dalam keterangan tertulisnya, disela-sela MoU, kedua pihak, baru-baru ini. (Yetede)