Jakarta Fair Kemayoran Digelar Pekan Ini
Dua tahun vakum karena pandemi Covid-19, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta digelar lagi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 9 Juni hingga 17 Juli 2022. ”Tahun 2020 dan 2021 kami tunda karena pandemi Covid-19. Akhirnya tahun 2022 bisa diselenggarakan, ”ujar Direktur Pemasaran PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann di Jakarta, Senin (6/6). (Yoga)
Blibli Dikabarkan Bidik Dana US$ 500 Juta dari IPO
Satu lagi unicorn, perusahaan teknologi dengan valuasi di atas US$ 1 miliar, dalam negeri akan masuk bursa saham. Kabar yang diterima KONTAN, PT Global Digital Niaga, pengelola situs e-commerce Blibli.com, akan menggelar penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.
Blibli disebut-sebut sudah menunjuk Credit Suisse First Boston (CSFB) dan Morgan Stanley untuk menghelat IPO tersebut. Kabarnya, Blibli membidik US$ 500 juta dari IPO di BEI. "Paling cepat Juni atau Juli," kata sumber KONTAN yang mengetahui rencana itu, kemarin.
Menteri Sosial Tagih Duit Bansos Minyak Goreng
Dana bantuan sosial (bansos) minyak goreng belum cair. Oleh karena itu, kini Kementerian Sosial (Kemsos) menagih dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai sekitar Rp 6,19 triliun periode April-Juni 2022, kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Kemsos menyatakan, selama ini penyaluran bansos minyak goreng tersebut masih menggunakan dana internal kementerian tersebut. Total target penerima BLT minyak goreng sebanyak 20,65 juta penerima.
Kena PPh, Lender Fintech Menurun
Penerapan pajak ke lender ritel fintech diprediksi akan mengurangi transaksi. Jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah lender ritel per Maret 2022 mencapai 143.054 entitas, atau turun 3,4% dibanding jumlah di bulan sebelumnya yang sebesar 148.130.
Salah satu Fintech P2P lending Dana Rupiah memproyeksikan pemberlakuan pajak penghasilan akan berdampak terhadap penurunan minat masyarakat untuk menjadi pendana di fintech. CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, dengan adanya pemotongan pajak tersebut, imbal hasil yang didapatkan lender memang terkesan turun.
Usulan Anggaran Mencapai Rp 319 Triliun
Kemhan mengajukan tambahan anggaran Rp 196 triliun dari Rp 123 triliun yang telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2023. Dengan demikian, total anggaran institusi tersebut mencapai Rp 319 triliun. Pengajuan itu dibahas dalam raker Komisi I DPR dengan Kemhan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/6). Hadir mewakili Kemhan, Wakil Menhan Muhammad Herindra. Rapat ini khusus membahas realisasi pelaksanaan APBN 2021, rencana anggaran Kemhan tahun 2023, dan beberapa isu aktual, seperti kondisi keamanan di Papua. Muhammad Herindra mengonfirmasi permintaan tambahan sebesar Rp 196 triliun tersebut. Alasannya, alokasi anggaran yang ada selama ini masih jauh dari kebutuhan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, juga Wakil Ketua DPR dan mantan Danjen Kopassus Lodewijk F Paulus, mengatakan, hal yang paling menarik dalam rapat adalah permintaan tambahan anggaran yang besarnya mencapai Rp 196 triliun untuk 2023. Adapun pagu anggaran Kemhan tahun 2023 Rp 123 triliun. Menyangkut usulan itu, Lodewijk mengatakan, DPR terlebih dulu akan membicarakan dengan pemerintah. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas yang sebelumnya menganggap anggaran Rp 123 triliun sebagai jumlah yang wajar mengatakan, permintaan tambahan Rp 196 triliun dari Kemhan cukup mengagetkan. Dengan situasi saat ini masih pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, tentunya pemerintah harus bijak membuat alokasi belanja. (Yoga)
Perikanan Skala Kecil Belum Transparan
Indonesia dinilai masih menghadapi masalah serius dalam tata kelola perikanan skala kecil. Pendataan hasil tangkapan ikan untuk kapal-kapal skala kecil berukuran di bawah 10 gros ton masih minim. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, minimnya pendataan hasil tangkapan kapal skala kecil berdampak pada pengelolaan perikanan yang kurang transparan. Hasil kajian DFW Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718, meliputi wilayah Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur, menunjukkan tingkat penangkapan ikan skala kecil yang tidak dilaporkan (unreported fishing) cukup signifikan. Laut Arafura merupakan salah satu perairan tersubur di dunia dan direncanakan menjadi percontohan sistem kontrak penangkapan ikan di Indonesia.
Survei yang dilakukan pada Kabupaten Merauke (Papua) dan Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku) selama Agustus 2021 memperlihatkan hampir seluruh kapal perikanan berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan. Sementara di Kepulauan Aru, separuh dari jumlah kapal ikan di bawah 10 GT yang disurvei tidak melaporkan hasil tangkapan. Pelaporan hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan ataupun perusahaan perikanan pembeli ikan. Salah satu penyebab utama penangkapan ikan tidak dilaporkan adalah banyaknya pelabuhan tangkahan yang beroperasi di WPP-NRI 718. Setidaknya 26 pelabuhan tangkahan dan titik labuh di Kabupaten Merauke dan Kepulauan Aru, dengan jumlah kapal perikanan yang bersandar berkisar 49-180 kapal di setiap pelabuhan. Sementara itu, tidak ada petugas pengawas perikanan yang bertugas rutin di pelabuhan tersebut. (Yoga)
Pelemahan IHSG Temporer
Pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 86,38 poin atau 1,2% ke posisi 7.096,58 pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (6/6, dinilai bersifat temporer. Meski, terkoreksi cukup signifikan yang dipimpin oleh saham-saham sekitar teknologi dan finansial, IHSG masih akan kuat bertahan di atas level 7.000. Para pemodal asing masih melakukan pembelian dan akumulasi net buying asing selama Januari hingga 6 Juni 2022 mencapai Rp66,1 triliun. "Selama fundamental makroekonomi masih solid, hal ini akan membuat kinerja indeks lebih sustainable dalam menghadapi market," ujar Senior Investment Information Mirea Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily, Senin (6/6). Sepanjang hari perdagangan kemarin, Senin (6/6), IHSG bergerak dalam rentang 7.056,1-7.194,5 dengan nilai transaksi Rp 14,59 triliun. Penurun indeks juga dialami kelompok 45 saham unggulan atau indeks 1.Q45 yang turun 7,16 poin atau 0,69% ke posisi 1.043,54. (Yetede)
Kevin B Aluwi Perkuat Jajaran Komisaris GoTo
Co-Founder CEO Gojek Kevin B Aluwi yang saat ini menjabat sebagai direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akan bertransisi dari jabatan eksekutifnya di Gojek untuk memperkuat jajaran Komisaris di GoTo. Kevin akan mendukung manajemen di GoTo dalam pencapaian misi dan visinya untuk mendorong kemajuan bagi para pengguna dan mitra di dalam ekosistem perusahaan, serta masyarakat di mana GoTo beroperasi. Dalam perannya sebagai Dewan Komisaris GoTo nanti, Kevin akan fokus mendukung pengembangan kendaraan listrik di Gojek sebagai bagian dari komitmen perusahaan menuju 'nol emisi' pada 2030. Setelah mendapat persetujuan pemegang saham, peran dan tanggung jawab Kevin sebagai CEO Gojek akan dipegang oleh Andre Soelistyo yang juga menjabat sebagai CEO GoTo. Andre akan bekerja secara erat bersama tim manajemen Gojek untuk menjalankan strategi bisnis on-demand GoTo. (Yetede)
Monopoli Distributor Membuat Harga Migor Susah Turun
Sejumlah distributor diduga memonopoli pasokan minyak goreng (migor) di wilayah Jawa Barat. Hal ini menyulitkan distribusi migor di daerah itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pasokan migor diwilayah tersebut sudah cukup terjaga. Namun, harga migor di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, permasalahan ditingkat distributor berbeda-beda. "Jangan sampai ada monopoli satu pihak yang bisa mempermainkan harga migor," kata Luhut, Minggu (5/6). Menurut dia, monopoli menyebabkan harga migor di pasar masih tinggi dan rawan spekulasi. Dia menambahkan, harga migor di Jakarta juga di atas HET. Hal itu terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis. Ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan ke luar wilayah target distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Yetede)
TKDN Pertamina Capai 60%
PT Pertamina (Persero) terus menggenjot penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek strategis nasional. Hasil, penggunaan TKDN yang direalisasikan tahun 2021 mencapai 60% atau senilai Rp9,73 triliun. Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengatakan realisasi TKDN Pertamina telah diverifikasi seluruh oleh surveyer Indonesia. Realisasi tersebut mencakup Pertamina Group baik holding maupun subholding. "Salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk memastikan implementasi penggunaan TKDN di perusahaan berjalan optimal adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020/" kata Heppy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/6). (Yetede)









