Kisah Manis ”Start Up” Berakhir
Perusahaan rintisan kini menghadapi tuntutan realitas untuk mengubah strategi bisnisnya menjadi lebih rasional. Mengutip laporan laman agregator layoff. fyi, selama 2022, ada 31.707 pekerja perusahaan rintisan di dunia mengalami PHK. Pada Mei 2022, ada 16.923 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kendati bulan Juni baru berjalan empat hari, ada 1.229 karyawan kehilangan pekerjaannya (Kompas, 6/6/). Masalah yang sama menimpa perusahaan rintisan di Tanah Air. PHK usaha rintisan di luar negeri lebih banyak akibat situasi eksternal. Masalah eksternal, berupa tekanan inflasi, sebagai dampak masalah global, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, permintaan produk atau layanan berkurang. Mereka menekan pengeluaran agar kinerja bisnis tetap sehat. Mereka terpaksa melakukan PHK. Adapun PHK pada usaha rintisan dalam negeri disebabkan masalah pengelolaan bisnisnya. Problem internal perusahaan, adalah mereka tidak segera menemukan rencana bisnis ke depan, kalah bersaing, model bisnis yang tidak tepat, keuntungan tak segera didapat, menjadikan mereka harus mengurangi pengeluaran bahkan beberapa harus menutup usaha.
Pelajaran dari kejadian ini ialah perusahaan rintisan harus fokus ke rencana bisnisnya. Mereka harus terus menaikkan pertumbuhan akuisisi data dan pelanggan, tetapi bersamaan juga harus menggali pendapatan sehingga memperoleh dana yang memadai untuk operasionalisasi bisnis. Akuisisi data dan pelanggan tak bisa dipertahankan. Kita bisa merasakan kenaikan harga sejumlah layanan berbasis daring sejak beberapa pekan lalu. Fenomena ini tak lepas dari upaya bertahan. Cerita manis start up, terutama di Indonesia, mulai berakhir. Era subsidi yang melenakan konsumen bakal berhenti. Mereka harus mendapatkan keuntungan dari semua usaha. Konsumen harus bersiap dengan berbagai layanan dan produk yang tak murah lagi. (Yoga)
Pendanaan Global Disepakati
Negara-negara G20 sepakat membentuk Dana Perantara Keuangan sebagai mekanisme pendanaan global dalam penanganan pandemi. Melalui mekanisme ini, penanganan pandemi di masa depan diharapkan lebih baik sekaligus mempermudah akses pada kebutuhan medis bagi semua negara, terutama negara berkembang. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam The Second G20 Health Working Group Meeting di Lombok, NTB, Senin (6/6) menyampaikan, mobilisasi sumber daya keuangan global menjadi bagian penting dalam upaya penguatan ketahanan sistem kesehatan global. Sumber daya keuangan tersebut diperlukan mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons pandemi.
Pertemuan Health Working Group Kedua ini mengusung tema ”Membangun Ketahanan Sistem Kesehatan Global”. Sebanyak 250 delegasi terlibat dalam pertemuan tersebut dengan 90 delegasi hadir secara langsung dan sisanya hadir secara daring. Tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni mobilisasi sumber daya keuangan untuk pandemi dan mobilisasi sumber daya kesehatan dasar untuk pandemi. Agenda lainnya, optimalisasi surveilans genomik dan penguatan mekanisme berbagi data untuk kesehatan masyarakat global. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan, rancangan terkait dana perantara keuangan akan dibahas bersama dengan Bank Dunia. Ia sepakat jika WHO menjadi koordinator untuk investasi terkait ketahanan kesehatan global. Dana kontingensi WHO juga diperlukan untuk kondisi darurat demi memastikan pembiayaan dapat terukur untuk tanggap darurat. (Yoga)
GEJOLAK HARGA PANGAN, Ironi di Kebun Petani
Indeks harga pangan global tiga bulan terakhir menggapai level tertinggi sejak 1990. Gangguan pasokan akibat perang, hambatan dagang, dan faktor iklim jadi pemicunya. Namun, bagi para petani padi di Tanah Air, tiga bulan terakhir tak ubahnya puncak panen raya tahun-tahun sebelumnya. Situasinya diwarnai oleh turunnya harga jual hasil panen di tingkat petani. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Sabtu (4/6), merilis Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) Mei 2022 yang mencapai 157,4 poin. Angka itu turun dua bulan berturut-turut setelah mencapai puncaknya pada Maret 2022 dengan rata-rata indeks 159,3 poin. Namun, angka itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks bulanan tiga tahun sebelumnya, yakni berkisar 98-125 poin. Selain itu, ketika indeks harga beberapa komoditas lain turun pada Mei 2022, indeks harga komoditas serealia justru naik 3,7 poin menjadi 173,4 poin pada Mei 2022. Situasi itu termasuk harga beras di pasar internasional yang naik lima bulan berturut-turut, terutama didorong oleh proyeksi produksi yang turun pada 2022/2023, sementara penggunaannya diperkirakan naik.
Sayangnya, harga tinggi di pasar global tidak tercermin di pasar domestik, khususnya di tingkat petani. BPS mencatat, jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 4.200 per kg kering panen, mencapai 29,21 persen dari 1.082 lokasi transaksi jual beli gabah yang disurvei di tingkat petani bulan lalu. Sementara di tingkat penggilingan, jumlah kasus mencapai 27,36 %. Tak hanya bulan lalu, kasus harga gabah di bawah HPP selalu terjadi sejak April 2020. Puncak kasus terjadi pada puncak panen raya atau selama kurun Maret-Mei. Situasi itu berarti sebagian petani menjual hasil jerih payahnya di bawah standar harga yang layak. Ironi juga terjadi di kebun kelapa sawit petani. Kendati harga minyak nabati global melonjak hingga menggapai level tertinggi, situasinya tak tertransmisi dengan baik ke kebun petani, tercermin pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani. Pada 28 Mei 2022, menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit, harga TBS di tingkat petani berada di kisaran Rp 1.700 per kg hingga Rp 2.450 per kg atau berada di bawah harga acuan TBS yang ditetapkan pemprov yang berkisar Rp 2.500 per kg hingga Rp 3.500 per kg. (Yoga)
Wajib Lapor Jauh dari Ideal
Pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WL-KP masih jauh dari ideal meskipun sistem pelaporan tersedia secara daring. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari segi kepatuhan perusahaan, komitmen pemerintah pusat dan daerah, hingga problem teknis menyangkut sistem platform digital yang tersedia. Peneliti Bidang Ketenagakerjaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Khairul Ismed mengatakan, WLKP sebenarnya memainkan peran penting sebagai sumber data dan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. WLKP juga berfungsi mendukung pengawasan ketenagakerjaan agar lebih efektif dan intensif. Jika dijalankan dengan konsisten, WLKP dapat menyimpan berbagai data dan informasi strategis seputar hubungan industrial di perusahaan. Informasi itu antara lain status hubungan ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja, perlindungan pekerja, seperti status upah dan jaminan sosial, serta kesempatan kerja di perusahaan bersangkutan.
Namun, berdasarkan data WLKP Online yang diakses pada 30 Mei 2022 pukul 17.10 WIB, jumlah perusahaan yang terdaftar masih jauh dari ideal. Per akhir Mei, ada 497.195 perusahaan yang menjalankan WLKP, dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 12,1 juta orang. Sebanyak 372.402 perusahaan berstatus usaha mikro, 55.275 perusahaan berskala kecil, 48.626 perusahaan menengah, dan 20.892 perusahaan besar. Jumlah perusahaan yang melapor WKLP itu hanya mencakup 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Susanto Haryono mengatakan, data WLKP tidak bersifat akurat dan tidak diperbarui secara berkala. Tidak semua perusahaan melapor kan data sesuai kenyataan di lapangan. Terlebih, pelaporan WLKP hanya dilakukan sekali dalam setahun. (Yoga)
KENDARAAN LISTRIK, PEVS 2022 Akan Perkuat Ekosistem
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia bekerja sama dengan Dyandra Promosindo akan menyelenggarakan pameran khusus kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 22-31 Juli 2022. Pameran itu akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Ketum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko bersama Sekjen Tenggono Chuandra Phoa dan pengurus lainnya, Senin (6/6) bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas Lilik Oetama di Palmerah, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Moeldoko menjelaskan, PEVS 2022 merupakan bagian dari upaya penumbuhan ekosistem kendaraan listrik, sesuai Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Direktur Utama Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh mengatakan, PEVS 2022 akan diikuti sedikitnya 50 peserta. Pabrikan yang akan berpartisipasi antara lain PT Mobil Anak Bangsa Indonesia, Hyundai, Fuso, Wuling, dan DFSK. Pengunjung PEVS 2022 yang hadir secara luring ditargetkan 100.000 orang. (Yoga)
Astra International Tinggalkan Batubara
Sejalan dengan strategi keberlanjutan, dengan kian peduli pada lingkungan yang bersih dan hijau, Grup Astra Internasional terus mengembangkan sumber energi baru terbarukan. ”Kami mulai meninggalkan batubara, termasuk tak lagi menambah investasi di bidang ini,” kata Dirut PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media yang tergabung dalam Kompas Gramedia (KG), Senin (6/6), secara daring di Jakarta. (Yoga)
Giro Wajib Minimum Dinaikkan Bertahap
Per 1 Juni 2022, BI menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dari 5 % menjadi 6 %. GWM akan terus dinaikkan menjadi 7,5 % per 1 Juli 2022 dan 9 % mulai 1 September 2022. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Senin (6/6) menilai kebijakan menaikkan GWM itu adalah langkah BI untuk meredam kenaikan inflasi tanpa menaikkan suku bunga. (Yoga)
Kevin Aluwi Jadi Komisaris GoTo
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berencana menggelar rapat umum pemegang saham pada 28 Juni 2022. Salah satu agendanya adalah transisi posisi Kevin Aluwi dari sebelumnya sebagai direktur GoTo dan CEO Gojek menjadi komisaris GoTo. ”Saya optimistis mengenai masa depan Gojek, terlebih dengan terbentuknya GoTo tahun lalu dan tercatatnya GoTo sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia,” kata Kevin, Senin (6/6). (Yoga)
Tarif, Ujian Kepekaan dari Borobudur
Wacana kenaikan harga tiket masuk ke bangunan Candi Borobudur hingga Rp 750.000 memantik emosi publik. Pro dan kontra berhadap-hadapan. Di satu pihak, konservasi dijadikan pembenar. Di pihak lain, muncul anggapan eksklusifitas warisan budaya Nusantara yang akan semakin memupus akar sejarah bangsa. ”Di sejumlah titik ada permukaan batuan candi yang cekung, tergerus hingga 5 sentimeter dari kondisi awal,” ujar Koordinator Kelompok Kerja Pemeliharaan Balai Konservasi Borobudur (BKB) Bramantara, Senin (6/6). Penelitian BKB 1984-2021 mendapati bangunan candi juga melesak 2 cm dari permukaan. Selain kondisi tanah bukit, termasuk campuran beton di sebagian struktur bangunan, hal itu juga merupakan dampak derasnya aliran pengunjung tanpa pembatasan.
Isni Wahyuningsih, Koordinator Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi BKB, mengungkapkan, di luar soal konservasi, pembatasan jumlah wisatawan juga bisa mengangkat nilai penting Borobudur sebagai warisan dunia dengan nilai pembelajaran luar biasa. Berdasarkan hasil survei BKB 2018, 60 % pengunjung tak tahu Borobudur merupakan warisan budaya dunia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sabtu (4/6) menyatakan, harga tiket masuk bangunan Candi Borobudur akan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 untuk turis domestik dan dari 20 USD menjadi 100 USD atau Rp 1,4 juta untuk turis mancanegara.
Terkait hal itu, Dirut PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Edy Setijono (6/6, menuturkan, pembatasan jumlah kunjungan dan pemberlakuan harga tiket baru belum ditetapkan. Pihaknya bersama Balai Konservasi Borobudur masih berkoordinasi mengatur prosedur operasi standar menyangkut teknis layanan kunjungan. Sebagai pembanding, wisata sejenis, Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, sejak 2017 menaikkan hampir dua kali lipat harga tiket masuk bagi turis asing, dari 20 USD menjadi 37 USD atau Rp 533.000 untuk sehari. Termahal 72 USD atau Rp 1 juta untuk kunjungan tujuh hari yang berlaku sebulan. Tingginya harga tiket masuk kompleks Angkor Wat seluas 162 hektar itu hanya untuk turis asing. Warga lokal tetap gratis. (Yoga)
Harga Telur di Blitar Terungkit Populasi Ayam
Selama tiga pekan terakhir, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar, Jatim, mencapai Rp 25.000 per kg di kandang. Sebelumnya, Rp 13.500 per kg (September 2021) dan Rp 18.000 per kg (November 2021). Wakil Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Blitar Sukarman, Senin (6/6), menyebut, selain populasi ayam turun 40 %, kenaikan harga juga karena menghilangnya telur tetas dari pasaran. (Yoga)









