Rusia adalah pemain utama di pasar energi global dan satu dari tiga produsen minyak mentah terbesar di dunia, bersama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari akan sangat berdampak pada pasokan energi global, dan pada perekonomian Rusia sendiri. Rusia sangat tergantung pada pendapatan minyak dan gas alam, yang mencakup 45% dari anggaran federal menurut data 2021. Tahun lalu, Rusia mengekspor 4,7 juta bph minyak mentah ke berbagai negara di seluruh dunia. Dilihat data per negara, Tiongkok adalah negara pengimpor terbesar dengan volume 1,6 juta bph. Namun secara kawasan pasar minyak mentah Rusia adalah Eropa yaitu 2,4 juta bph. Gangguan pasokan minyak global akan pertama kali melanda Uni Eropa (UE) setelah kawasan itu memutuskan  kebijakan embargo terhadap  Rusia. UE telah sepakat melarang semua minyak impor dari Rusia yang dikirim lewat laut mulai akhir tahun ini.(Yetede)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) berencana melakukan penyesuaian tarif dilebih dari  30 ruas tol pada tahun ini. Kepala BPJT PURP Danang Parikesit mengakui tahun ini cukup banyak ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif. "Ya lebih dari 30 ruas yang akan mengalami adjusment (tarif). Saya kira, ini secara bertahap nanti kami evaluasi dan kami pastikan soal standar pelayanan minimal (SPM)" kata Danang dalam briefiing di Kementerian PURP, Selasa (7/6). Sementara itu, hingga akhir 2022 ini total 16 ruas jalan tol baru sepanjang 332 Km ditargetkan siap diresmikan. Tiga ruas diantaranya  diharapkan segera diresmikan  oleh Presiden Joko Widodo. "Yang paling dekat adalah ruas Tol Cibitung-Cilincing  (24,65 km) seksi 2 dan 3, dengan BUJT PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways. Kedua, yang dalam proses uji laik fungsi Tol Padang Pekanbaru Seksi Pekan baru-Bankinang (31,0 km) dengan BUPT Hutama Karya, dan terakhir yang juga sudah di laik fungsi ruas Lubuk Liggau-Curup-Bengkulu seksi Bengkulu-Taba Penanjung (16,7 km) dengan BUJT PT Hutama Karya." papar Danang. (Yetede)

PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan produk pelumas dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar pabrikan mesin dunia, baik dengan segmen otomotif maupun industri. Kerugian dengan adanya pelumas palsu  bukan hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Technical Specialist PTPL Nurudin memberikan gambaran umum terkait bahaya dan dampak penggunaan pelumas palsu. "Secara jangka pendek, penggunaan pelumas palsu dapat  menurunkan performa mesin karena efek pelumasan komponen mesin yang kurang baik. Secara jangka panjang, penggunaan pelumas palsu akan membuat mesin tidak reliabel, umur mesin tidak dapat mencapai ekspektasi sesuai umur desainnya dan pada saat jadwal maintenance  mungkin lebih banyak parts yang harus diganti. Semua juga bergantung pada kadar kepalsuan pelumas." tuturnya. (Yetede)

Waspada! Pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan serius yakni inflasi tinggi. Pemicunya adalah efek kenaikan harga energi serta harga pangan. Tantangan serius datang mengepung dari eksternal dan internal. Dari eksternal misalnya, rantai pasok global belum pulih akibat pandemi Covid-19 bisa memacu harga barang impor. Lalu, kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Apalagi, di sisi permintaan ada beberapa aktivitas yang berpotensi mendongkrak inflasi. Misal libur sekolah Juli, tahun ajaran baru pada Agustus. perayaan Hari Raya Idul Adha, hingga Natal dan tahun baru 2023 mendatang.

Grup Astra mulai menggeser fokus bisnis dan mengarahkan ekspansi usahanya kepada pengembangan ekonomi hijau. Di segmen otomotif, Astra International yang memiliki kapitalisasi pasar Rp 292 triliun ini bakal berinvestasi pada ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Entitas bisnis Grup Astra juga mulai menahan akuisisi tambang batubara dan pembangkit energi fosil. Di saat yang sama, mereka mendiversifikasi bisnis ke pertambangan mineral non-batubara. Langkah Astra menggeser bisnis pertambangan sudah terlihat sejak anak usahanya, United Tractors (UNTR) mengakuisisi tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari tangan PT Agincourt Resources pada 2018 silam. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, langkah ekspansi Grup Astra ke energi bersih sejalan dengan grup-grup perusahaan besar lainnya yang sudah ekspansi serupa.

Developer meminta agar kalangan  perbankan melonggarkan persyaratan  pengajuan persyaratan kredit kepemilikan rumah (KPR). Di sisi lain pemanfaatan KPR diprediksi kembali mencapai di atas 70%. Menurut Arvin F Iskandar, Direktur Utama PT Perdana Gapuraprima Tbk (Gapuraprima), di tengah pandemi Covid-19, ada kebijakan perusahaan yang membuat  status karyawan dari tetap  menjadi tidak tetap. Padahal karyawan yang bersangkutan masih memiliki daya beli yang cukup. "Semestinya, aturan karyawan itu mempertimbangkan juga situasi perusahaan di tengah pandemi Covid-19," kata Arvin. Syarat yang memudahkan konsumen untuk membeli hunian dinilai bakal memberi angin segar penjualan di tengah pandemi Covid-19. "Kami harapkan pengurangan filter dari perbankan agar konsumen kembali ke bank yang karena  pandemi Covid-19 presentase pemanfaatan  KPR menurun, (Yetede)

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan transfer ke daerah (TKD) pada 2023 akan diwarnai dengan adanya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Karena itu, Menkeu berharap, UU ini akan meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas belanja anggaran mereka. Sri Mulyani dalam saat Kerja kera dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (7/6) menyatakan kebijakan TKD akan didukung dengan berlakunya UU HKPD yang baru. Saat ini pemerintah pusat akan berupaya menjaga rasio TKD akan terhadap produk domestik bruto antara 4% hingga 4,1% dengan nilai nominal tahun depan akan lebih besar. Menkeu menegaskan kebijakan TKD 2023 bertujuan meningkatkan kualitas, terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II terus bertambah. Hingga Selasa (7/6), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 63.508 wajib pajak dengan 74.675 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 13,18 triliun dari total pengungkapan harta bersih yang mencapai Rp 131,45 triliun. Ditjen Pajak terus mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum batas waktu pelaksanaannya berakhir. Adapun pelaksanaan Tax Amnesty II sisa 23 hari lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan dokumen dan sejumlah uang  dari penggeledahan di Kantor  PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Jakarta Timur, Senin (6/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut segera disita sebagai barang bukti dan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang nantinya  akan dipanggil. Dalam penyidikan kasus tersebut, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Kegiatan penggeledahan hingga Selasa siang masih berlangsung (7/6). Sementara perkembangan dari kegiatan  tersebut akan diinformasikan kembali. "Tentu nanti akan sampaikan, setelah seluruh kegiatan  penggeledahan ini telah selesai dilakukan teman yang menyidik di  lapangan," kata Ali. (Yetede)

Tampaknya, harga saham sektor properti belum bisa pulih tahun ini. Fitch Ratings dalam laporan yang dirilis kemarin menyebut, arus kas operasi pengembang perumahan akan turun ke level moderat tahun ini. Ini disebabkan kenaikan biaya, perlambatan penjualan, serta kebutuhan dana pengembang untuk ekspansi lahan. Di sisi lain, ada tren kenaikan bunga, yang berpotensi menekan permintaan properti. Ini karena sekitar 50% penjualan properti menggunakan kredit bank. Fitch memperkirakan, margin EBITDA pengembang perumahan berpotensi turun sekitar 100-200 basis poin pada tahun ini. Di sisi lain, Fitch melihat cukup banyak perusahaan properti yang memiliki buffer untuk melindungi margin.