Meski masyarakat adat diakui dalam konstitusi, keberadaan mereka masih belum diakui sejumlah pemda. Ini berdampak pada minimnya penetapan wilayah adat, termasuk hutan adat yang menjadi ruang hidup bagi warga adat. Hutan bagi masyarakat adat diibaratkan sebagai sosok ibu yang memenuhi setiap kebutuhan hidup, baik ekonomi, kesehatan, sosial, maupun menjaga tradisi budaya, serta pengetahuan lokal akan alamnya. Di tengah masifnya kebutuhan ruang investasi berbasis lahan dan infrastruktur, perlindungan terhadap masyarakat adat dan hutan adat diperlukan. Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Papua, Servo Tuames (2/6) mengungkapkan, tak ada lagi hutan adat dalam jumlah yang sangat luas di Distrik Arso, Waris, dan Yaffi. Hutan-hutan adat terganti dengan pembangunan jalan Trans-Papua, pembukaan perkebunan sawit, dan tambang emas ilegal. ”Salah satu dampak terbesar pembukaan hutan adat secara masif di Keerom adalah terjadinya bencana banjir sejak tahun 2005. Kondisi Keerom kini tak seperti dulu lagi yang jarang terjadi banjir meskipun turun hujan deras selama berjam jam,” katanya.

Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap di penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Jambi, Helmi Muid, mempertanyakan usulan Perda Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang hingga kini belum terwujud. Padahal, jika perda ini segera terbit, warga punya kekuatan hukum mengamankan hutan dari ancaman perusakan lingkungan. Ketiadaan perda pun membuat penetapan hutan adat berlarut. Ia mengatakan, pengajuan hutan adat di wilayah itu sudah menunggu empat tahun tanpa progres yang pasti. Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi, juga melihat lambatnya hak hutan adat. Padahal dari sisi persyaratan sudah lengkap. Adapun yang memakan waktu adalah proses verifikasi. Sebab, verifikasi dilakukan langsung tim dari pusat untuk turun ke lapangan. Antrean menjadi panjang karena banyak usulan dari berbagai daerah. Kasub-Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menambahkan, upaya percepatan penetapan hutan adat perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Sebab, banyak hutan adat yang secara administrasi saling tumpang tindih dengan wilayah lain. (Yoga)

Kehilangan ruang hidup tak berlarut meredupkan semangat komunitas adat Orang Rimba di Jambi. Demi masa depan kehidupan, jalan tengah harus dibangun. Salah satunya dengan memulai cara hidup baru yang mereka sebut budidaya. Ubi, singkong, dan padi kini mengisi hamparan lahan komunitas adat Orang Rimba di wilayah Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Di bagian belakang permukiman itu dibuka pula kolam-kolam budidaya ikan patin. Rumah salah satu warga kemudian dimanfaatkan menjadi tempat pengasapan ikan. ”Hasil pembuatan ikan asap kami jual ke Kota Bungo,” ujar Amira, anggota komunitas itu, Jumat (3/6). Sejak dirintis setahun terakhir, usaha budidaya ikan dan pengolahan ikan asap semakin berkembang. Produk itu juga telah dilengkapi kemasan dan label. Bahkan, mereka mendapatkan izin pangan industri rumah tangga (PIRT) dari pemda setempat atas dukungan pendampingan dari lembaga Pundi Sumatera. Produk ikan asap itu sudah dipasarkan ke sejumlah toko oleh-oleh dan supermarket lokal serta dijual secara daring.

Seorang induk rimba, Baya, mengatakan, seperti masyarakat pada umumnya, Orang Rimba juga ingin hidup sejahtera. Mereka berharap dapat membangun perekonomian yang mandiri meskipun melalui proses panjang. Memang Orang Rimba kehilangan hutan alamnya dalam 30 tahun terakhir yang membawa kehidupan mereka merana. Terlunta-lunta karena kekayaan dalam hutan berganti menjadi perkebunan sawit dan akasia yang dikelola korporasi. Dari 150.000 hektar ekosistem Bukit Duabelas, hanya tersisa kurang dari 60.000 hektar di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Selebihnya berganti menjadi kebun swasta, permukiman transmigran, dan jalan. Menyempitnya ruang hidup dan ruang kelola membuat Orang Rimba di luar TNBD kini paling menderita. Hal ini memaksa mereka mencari jalan adaptasi untuk bertahan hidup.

Anggota komunitas di wilayah Pelepat, Mak Nur, menceritakan, mereka memperoleh lahan seluas 6,8 hektar dari Pemkab Bungo dan bantuan rumah dari Kemensos  pada 2014. Dari situlah mereka mulai terpikir menjalankan budidaya singkong dan ubi. Mereka juga menanam padi ladang. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Belakangan, sebagian warga tergiur menanam sawit dan karet. Jika ada lahan mau dijual, mereka mengumpulkan uang. Hasilnya dipakai membeli lahan untuk ditanami komoditas kebun. Saat ini lebih dari 30 hektar lahan karet dan sawit mandiri dikelola warga di komunitas Orang Rimba di Pelepat. Di wilayah Kedundung Muda, Kabupaten Sarolangun, komunitas Orang Rimba mulai membudidayakan ikan nila setelah mendapatkan bantuan bibit ikan dari polisi rimba yang bernaung dalam Kepolisian Daerah Jambi. Ada tiga polisi rimba yang intensif mendampingi berjalannya budidaya ikan di wilayah Bukit Duabelas itu. ”Untuk tahap awal, kami membantu 10.000 bibit nila untuk dikelola Orang Rimba. Jika menghasilkan, bantuannya akan kami tambah,” ujar Inspektur Jenderal Albertus Rachmad Wibowo, Kapolda Jambi. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan total nilai  restrukturisasi kredit akibat Covid-19 per April 2022 terus menurun sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi menjadi sebesar Rp 606,39 triliun, lebih rendah Rp23,72 triliun  dan bulan sebelumnya yang mencapai Rp630,11 triliun. Dari 3,36 juta debitur. Menurut Wimboh, data restrukturisasi sementara per April tersebut jauh dari angka restrukturisasi di awal yang hampir mencapai Rp 1.000 triliun. "Kami yakin tren penurunan restrukturisasi secara gradual, dan tentunya pada satu titik akan kami normalkan," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pekan lalu. Wimboh menyampaikan, meskipun restrukturisasi kredit mulai melandai, perbankan tetap diminta untuk mengalokasikan pencadangan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan restrukturisasi dicabut, maka perbankan sudah siap dengan pencadangan  yang dialokasikan sejak awal secara perlahan. (Yetede)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan pada Minggu (5/6), bahwa 780 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di laboratorium dilaporkan dari 27 negara non-endemik. WHO pun sedang berupaya mempertahankan kasusnya di tingkat risiko global sedang. "Sangat mungkin negara lain akan mengindentifikasi kasus dan bakal ada penyebaran virus lebih lanjut," ujar WHO, yang dilansir AFP. Kini, satu kasus cacar monyet terkonfirmasi di negara non-endemik telah dianggap sebagai wabah. "Beberapa negara melaporkan bahwa generasi baru kasus tidak lagi muncul hanya di antara kontak yang  diketahui dari kasus yang dikonfirmasi sebelumnya. Ini menunjukkan rantai penularan terlewatkan melalui sirkulasi  virus yang tidak terdeteksi. Meskipun risiko saat ini terhadap kesehatan manusia dan masyarakat umum tetap rendah, risiko kesehatan masyarakat dapat menjadi tinggi jika virus ini memanfaatkan peluang untuk menempatkan dirinya di negara-negara  non-endemik sebagai patogen manusia yang tersebar luas. (Yetede)

Enam pigura menempel pada dinding sekretariat Pondok Pesantren Ukuwah Islamiyah Khalifatul Muslimin. Pada satu bingkai di barisan bawah, terpampang struktur kepengurusan pondok  pesantren tersebut. Nama Abdul Qodir hasan Baraja berada dipuncak sebagai penasihat, Nama Hasan Baraja, 79 tahun, mencuat setelah jamaah Khilafatul Muslimin menggelar konvoi keliling Jakarta pada pekan lalu, peserta arak-arakan membawa berbagai  atribut yang mengampanyekan kebangkitan khilafah. Amir Khilafatul Muslimin menjelaskan, pawai seperti itu merupakan agenda rutin  organisasi. 

Digelar setiap empat bulan sekali sejak 2018 dengan tajuk "Motor Syiar Khilafah".Adapun tujuannya adalah mensosialisasikan konsep khilafah kepada masyarakat. "Ini Khilafah, bukan karangan manusia, tapi ajaran Islam," ujarnya.  Menurut Abu Salma, banyak yang salah dalam memaknai khilafah. "Ada yang (mengaitkan) dengan kekuasaan, dipaksa punya wilayah," katanya. Padahal, dia melanjutkan, khilafah wadah untuk mempersatukan umat Islam. "Jadi salah kalau ada yang mengatakan negara khilafah.  Kami enggak begitu." (Yetede)

Abdul Qodir Hasan Baraja, 79 tahun, mendirikan Khalifatul Muslimin setelah keluar dari penjara pada 18 Juli 1997. Ia dipenjara selama 13 tahun akibat terlibat pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur pada 1985. Khilafatul Muslimin berkantor di jalan Wage Rudolf Supratman, Teluk Bitung, Bandar Lampung, yang juga alamat Hasan Baraja. Cita-cita yang selalu mereka kumandangkan adalah menegakkan khilafah di Indonesia. Khilafah dikenal luas sebagai bentuk pemerintahan Islam dengan penerapan hukum Islam. Khilafatul Muslimin berdiri atas tiga daulat atau daerah pemerintah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur terdiri atas tujuh wilayah, sedangkan Daulat Sumatera terdiri atas sepuluh wilayah. Enam orang pengurus Khilafatul Muslimin  yang ditemui di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis pekan lalu membenarkan peran utama Hasan Baraja sebagai pendiri Khilafatul Muslimin. Mereka adalah Suhendar, Muhammad Firdaus, Hendar, Abu Salma, Abdul Halim, dan Rifki Reyhan. (Yetede)

Baik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia tak dapat berbuat banyak  untuk menindak keberadaan organisasi Khalifatul Muslimin. Meski keberadaan organisasi itu dianggap membahayakan, BNPT dan Densus 88 belum bisa menindak anggota Khilafatul Muslimin dengan pelanggaran pidana terorisme. Saat ini BNPT memilih langkah persuasif, yaitu melakukan kontra ideologi terhadap para anggota Khalifatul Muslimin. "Kami akan berdiskusi dengan mereka  lewat  forum koordinasi pencegahan terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jendral Ahmad Nurwakhid, Sabtu, 4 Juni 2022. Mereka mengklaim konsep mereka berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)--organisasi islam terlarang di Indonesia per 2017. Khalifah Muslimin tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara serta pemerintah, tapi mereka antidemokrasi. BNPT menganggap konvoi tersebut propaganda penyebaran konsep khilafah kepada masyarakat. (Yetede)

Balapan mobil Formula-E di Ancol, Jakarta Utara, diperkirakan berlangsung di bawah guyuran hujan. Perkiraan itu merujuk pada perhitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi hujan  berpeluang turun di Wilayah Jakarta Utara pada hari ini. "Sore sampai malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang," kata  Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahry Rajab, kemarin. Menurutnya, untuk pagi hingga siang, secara keseluruhan cuaca Ibu Kota cerah berawan. Angin yang berhembus dari selatan  ke tenggara akan menggiring awan  untuk berkumpul di langit Ibu Kota, termasuk di Jakarta Utara, Menjelang petang, butiran air diperkirakan mulai turun. Hujan dengan katagori ringan memiliki intensitas 1,5-20 mm per hari.  Sedangkan untuk hujan sedang 20-5- mm per hari. "BMKG hanya memprediksi, tidak bisa bilang aman atau tidak untuk event (Formula-E) ini," kata Fahry. Panitia penyelenggara balapan mobil listrik tidak khawatir jika hujan  benar-benar mengguyur Ancol. Sebab, mereka sudah menyiapkan skenario , bahkan untuk menghadapi situasi buruk. (Yetede)

Setelah penghentian program Subsidi Minyak Goreng Curah, pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg di seluruh wilayah Indonesia. Agar tepat sasaran, pemerintah mengantisipasi potensi penyelewengan minyak goreng dengan melibatkan penegak hukum dan pengawas keuangan serta memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah menemukan penyelewengan itu di DKI Jakarta, Jabar, dan Sumut. Di sisi lain, setelah keran ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya dibuka kembali, pemerintah berharap agar harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali naik minimal Rp 2.500 per kg. Hal itu mengemuka dalam telekonferensi pers yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (5/6) sore.

Menurut Luhut, minyak goreng curah harga terjangkau dari hasil DMO akan didistribusikan ke daerah-daerah pelosok. Pemerintah akan mengganti dana biaya transportasi atau distribusi dengan pengalihan pungutan ekspor. Distributor besar (D1), distributor menengah (D2), hingga pengecer akan dilibatkan dalam penyaluran minyak goreng curah itu. Pencatatan dan pemantauannya akan dilakukan secara digital dan melibatkan pemda, Satgas Pangan, Polri, TNI, serta BPKP. Luhut juga menyebutkan, secara umum pendistribusian minyak goreng curah di sejumlah daerah berjalan baik. Upaya itu juga mampu menstabilkan harga minyak goreng tersebut mendekati harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14.000 per liter dan Rp 15.500 per kg.

Meskipun begitu, ada sejumlah kasus yang membuat pemerintah dan penegak hukum turun tangan. Di DKI Jakarta, misalnya, harga minyak goreng curah masih tinggi kendati pendistribusiannya sudah sesuai target. ”Ada indikasi penimbunan dan pengalihan pendistribusian minyak goreng curah di luar titik atau wilayah target distribusi ke wilayah lain. Kami tengah mengejar pelakunya,” kata Luhut. Di Jabar, lanjut Luhut, ada dugaan praktik monopoli yang dilakukan D2. Praktik ini berpotensi membuat harga dan pasokan minyak goreng curah rentan dimanipulasi. Sementara di Sumut, minyak goreng curah dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor, dibawa kembali oleh produsen. Minyak goreng tersebut diolah dan dikemas menjadi premium kemudian dijual dengan harga premium. (Yoga)

Dalam rapat kerja Menkeu Sri Mulyani dengan Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022, terungkap bahwa tingginya harga minyak mentah dunia membuat keuangan Pertamina tertekan. Pasalnya, harga jual BBM eceran yang dijual Pertamina masih di bawah harga yang sesungguhnya. Harga jual eceran BBM yang dimaksud adalah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter saat ini sudah menjadi barang bersubsidi. Dengan harga keekonomian sekitar Rp 12.500 per liter, ada selisih sekitar Rp 4.850 per liter. Selisih ini ditanggung PT Pertamina (Persero) dan akan diganti kas negara dengan mekanisme kompensasi. Adapun Pertamax, yang harga keekonomiannya di kisaran Rp 16.000 per liter, dijual seharga Rp 12.500 per liter. Per 1 April 2022, harga Pertamax dinaikkan menjadi Rp 12.500 per liter dari semula yang Rp 9.000 per liter.

Masalahnya, sejak keputusan menaikkan harga Pertamax diambil, sebagian konsumen yang semula memakai Pertamax beralih ke Pertalite. Dengan demikian, total selisih harga yang ditanggung Pertamina semakin besar. Dampak bagi kas perusahaan adalah tersendatnya cash flow lantaran pembayaran kompensasi kerap terlambat atau tak dibayar penuh. Kompensasi di 2021 yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina saja mencapai Rp 83,8 triliun. Apabila situasi ini terus berlanjut, kas Pertamina bakal tertekan lebih dalam. Pada Maret 2022 saja, arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi), pada akhir tahun ini kas Pertamina bisa defisit 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina.

Semua ini bermula dari tingginya permintaan dunia akan energi seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Harga minyak yang sempat di kisaran 40 USD per barel saat pandemi mulai, perlahan beranjak ke level 70 USD per barel. Harga minyak kian meroket saat Rusia menyerbu Ukraina lewat operasi militer pada Februari 2022. Rusia, sebagai salah satu produsen minyak utama dunia, dikenai sanksi oleh AS dan sekutunya atas serangan tersebut. Sanksi tersebut mengganggu ekspor atau penjualan minyak mentah dari Rusia. Sesuai hukum pasar, pasokan yang berkurang di tengah tingginya permintaan menyebabkan harga minyak melonjak melewati level 100 USD per barel. Per Minggu (5/6/2022) sore, mengutip laman Bloomberg, harga minyak mentah jenis Brent ada di level 119 USD per barel. (Yoga)