Awal tahun ini, kuartet bank papan atas di Indonesia mengantongi laba bersih secara bank only sebesar Rp 12,37 triliun. Nilai tersebut melorot 15,27% dibanding laba bersih Januari 2024 yang mencapai Rp 14,6 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengantongi laba bersih secara bank only senilai Rp 2,01 trilun per Januari 2025. Dibanding periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,82 triliun, laba bank yang fokus pada wong cilik ini turun 58,3% secara tahunan (year on year/yoy). Penurunan laba bersih BRI juga disebabkan karena perseroan mengalokasikan pencadangan yang tinggi di awal tahun, di mana kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) naik 188,72% dari Januari 2024 sebesar Rp 1,95 triliun menjadi Rp 5,63 triliun per Januari 2025.

"Di Januari ini memang laba kurang bagus, tapi ini hanya karena front-loading CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Sedangkan PPOP (pre provision operating profit/laba operasional sebelum pencadangan) masih tumbuh 6% dan akan terus naik," beber Dirut BRI Sunarso, Jumat (28/2/2025). Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi jawara perolehan laba bersih secara bank only per Januari 2025. BCA berhasil mengantongi Rp 4,73 triliun, tumbuh 5,82% (yoy), didukung dengan NII yang juga naik 6,69% (yoy) menjadi Rp 6,7 triliun diawal tahun.

Sama halnya dengan BRI, BBCA juga meningkatkan alokasi pencadangannya di awal tahun, Rp 568,28 miliar, melesat 204,27% dibandingkan Rp 186,77 miliar pada Januari 2024. “Tahun ini agak berat danharus ada receive yang memadai,"ujar Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi. Perseroan mencetak laba bersih Rp 1,63 triliun, tumbuh 10,13% (yoy). Kenaikan tersebut dibarengi pertumbuhan kredit 10,28% (yoy) menjadi Rp 749,82 triliun, sertaNII yang naik 1,6% (yoy) menjadi Rp 3.17 triliun. (Yetede)

PT Bank BCA Syariah meraih pertumbuhan positif pada semua indikator kinerja finansial di 2024. Profitabilitas perusahaan tercermin pada perolehan laba yang meningkat 19,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 183,7 miliar yang ditopang oleh peningkatan pembiayaan yang berkualitas. Presdir BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menyampaikan, pertumbuhan yang solid ini didorong kemampuan perusahaan untuk mengakselerasi teknologi dan adaptasi layanan yang didukung pengelolaan SDM dan manajemen risiko yang baik. Sementara fungsi intermediasi ditunjukkan dari financing deposit ratio (FDR) pada 81,3% yang mencerminkan aktivitas penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang berimbang.

Per Desember 2024, aset BCA Syariah tumbuh 15% (yoy) mencapai Rp 16,6 triliun didukung pertumbuhan DPK di semua produk baik tabungan, giro, maupun deposito. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk menabung di BCA Syariah. Pertumbuhan DPK sebesar 20,3% (yoy) mencapai Rp 13,2 triliun, ditopang dari tabungan yang naik 17,9% (yoy) dan giro 21% (yoy) menjadikan perolehan dana murah (current account saving account/CASA) tumbuh sebesar 19,4% (yoy). BCASyariah mampu menjaga komposisi CASA pada 2024 sebesar 37,8% terhadap total DPK. BCASyariah jugameluncurkan newmobile banking BSyapada Agustus 2024 sebagai salah satu inisiatifstrategis dalam menghimpun CASA. (Yetede)

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance mencatatkan laba (parent only termasuk Unit Usaha Syariah) Rp 46,02 miliar pada periode Januari 2025. Raihan laba ini melesat empat kali lipat atau 363% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang tercatat Rp 9,95 miliar. Peningkatan laba, yang belum memasukan laba anak usaha ini, ditopang oleh pendapatan top line yang juga melesat signifikan. Pendapatan premi diterima meningkat sebesar 83,49% (yoy) menjadi Rp 578,39 miliar pada Januari 2025. Adapun hasil underwriting melesat 367,93% (yoy) atau senilai Rp 62,29 miliar. Pendapatan TUGU masih bertambah dari hasil investasi yang naik 15,17% (yoy) menjadi Rp 26,69 miliar.

Meski pendapatan meningkat tinggi, TUGU bisa mengendalikan beban operasional, yang relatif flat karena hanya naik 1,13% menjadi Rp 41,27 miliar. Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Lijuwardi menilai kinerja TUGU pada awal tahun cukup baik dan memberikan rasa optimis kepada para investor. “Dengan captive market yang kuat serta ekspansi bisnis kepada non captive market, pendapatan TUGU cukup bagus awal tahun ini," ungkap dia, Jumat (28/2/2025). Kemampuan TUGU dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan didorong oleh permodalan yang kuat serta kondisi perusahaan yang sehat. Hal ini penting karena bisnis asuransi adalah kepercayaan, semakin sehat perusahaan itu, akan semakin percaya para customernya. (Yetede)

Tingkat kepercayaan warga kepada Pertamina diuji akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Suara pengguna yang patah hati bermunculan dan inginkan perbaikan. Antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di Kendari, Sultra, Kamis (27/2) pagi. Datang belakangan, Cepi (33) tetap memarkir kendaraannya di belakang, 13 mobil berderet di depannya untuk membeli bahan bakar Pertalite. ”Biasanya saya langsung ke bagian antrean Pertamax. Ini pertama kali mobil saya mau isi Pertalite meski antre. Sudah telanjur kecewa,” kata karyawan swasta ini. Selama tiga tahun terakhir, ia rutin memakai bahan bakar Pertamax untuk mobilnya yang bermesin 2.000 cc. Bahan bakar RON 92 atau Pertamax dianggap baik dibandingkan Pertalite untuk pembakaran hingga mencegah korosi.

Selain itu, ia berusaha membantu pemerintah dengan tidak membeli bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi. Akan tetapi, kabar korupsi di lingkungan Pertamina membuatnya shock dan kecewa. Apalagi ada tuduhan, selama 2018-2023 Pertamina membeli bahan bakar RON 90 dan mengoplosnya menjadi RON 92. Ia merasa ditipu oleh negara selama bertahun-tahun. ”Jadi sekarang beli Pertalite saja. Sudah kadung kecewa,” kata perantau asal Jabar ini. Kasus dugaan korupsi tidak dimungkiri membuat salah persepsi di masyarakat terkait kualitas BBM milik Pertamina. Padahal, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kualitas dan spesifikasi BBM yang beredar di masyarakat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen (Kompas, 27/2/2025). (Yoga)

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 24 daerah seperti yang diperintahkan MK butuh biaya hampir Rp 1 triliun. Biaya itu akan dibebankan kepada pemda. Besarnya biaya untuk pemungutan suara ulang (PSU) ini membuat sejumlah anggota Komisi II DPR menyampaikan kritik terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. ”Sekarang, rakyat disuruh bayar Rp 1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja, tanggung jawab kita di mana?” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat raker bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut perhitungan KPU dan Bawaslu, biaya untuk PSU yang hampir Rp 1 triliun itu di antaranya untuk KPU sebesar Rp 486 miliar, Bawaslu sekitar Rp 251 miliar, dan untuk biaya lainnya, seperti keamanan. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyoroti putusan PSU di sejumlah daerah terjadi karena kesalahan administratif. Pokok perkara yang berujung pada PSU itu, antara lain, karena adanya persoalan terkait periodisasi masa jabatan, legalitas ijazah, dan surat keterangan tidak pernah dipidana. ”Masak urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administrative saja gagal, gimana secara substantif. Ketidakmampuan menjaga pemilu yang jurdil (jujur dan adil) membuat kita membayar itu semua,” ucap Deddy. (Yoga)

Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan skema izin tinggal berupa kartu visa emas (gold visa) bagi mereka yang ingin bermukim di AS. Syaratnya, mereka harus menempatkan dana minimal 5 juta USD (Rp 80 miliar). ”Pemberian visa itu akan membawa seseorang lebih mudah untuk mendapat kewarganegaraan AS. Ini pasar yang potensial dan akan laku keras,” kata Trump, Rabu (26/2) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Menurut Trump, kebijakan itu akan mampu mengurangi beban utang AS. Trump mengatakan, tidak ada pembatasan dan larangan dari negara mana asal pemohon visa. Pembatasan dan pengawasan dilakukan terhadap individu, bukan negara asal. Ia bahkan membuka peluang bagi warga negara China dan Iran. Trump menganggap pemerintah kedua negara itu sebagai seteru.

Program visa emas ini menggantikan kebijakan visa investor yang mewajibkan warga asing menempatkan dana 1 juta USD (Rp 16 miliar) dan mempekerjakan 10 warga negara AS untuk mendapat izin tinggal bagi investor di sana. Visa investasi atau EB-5 itu sudah berlangsung selama 35 tahun dan dinilai tidak berjalan efektif. Dalam pertemuan pertama dengan kabinetnya, Rabu, Trump mengandaikan bisa mendapat 5 triliun USD dari visa emas. Jumlah itu dapat mengurangi beban utang AS. Mendag AS, Howard Lutnick kepada media mengatakan, program visa emas akan membuat perubahan radikal dalam kebijakan imigrasi AS. Negara lain sudah lebih dulu menerapkanlangkah itu, yakni visa bagi orang-orang superkaya menempatkan dana, lalu mendapatkan izin tinggal di suatu negara. (Yoga)

Kasus korupsi di Pertamina mencengangkan publik. Angka-angka korupsi sangat fantastis. Kita perlu fokus pada tata kelola. Penyidik Kejgung mendalami kasus dugaan korupsi minyak mentah melalui broker periode 2018-2023, yang menggerus APBN. Penyidik menggeledah pihak yang diduga mengetahui mekanisme itu, termasuk rumah pengusaha minyak yang pernah disebut dalam kasus ”papa minta saham”. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (25/2) mengungkapkan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023, negara mengalami sejumlah kerugian, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, pemberian kompensasi, hingga pemberian subsidi oleh pemerintah (Kompas.id, 25/2/2025).

Berkaca dari korupsi di Pertamina pada masa lalu, sebaiknya aparat berfokus pada tata kelola pengadaan. Masalah ini sudah lama menjadi sorotan, tapi tak pernah tuntas. Penyelidikan mengenai pengadaan bisa dimulai dengan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan kualifikasi pemasok. Potensi pihak yang diuntungkan (bila ada penyimpangan) dapat terdeteksi dalam penyelidikan ini. Kasus kali ini harus ditangani dan benar-benar bisa mengungkap para pelaku tindak pidana korupsi. Angka yang sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah, tentu melibatkan banyak pihak dan tak sedikit terkait dengan orang berpengaruh. Aparat harus mengejar tidak hanya pelaksana saja. Ke depan kita berharap Pertamina semakin dikelola secara profesional. Pengungkapan kasus ini menjadi titik awal menyelesaikan berbagai dugaan korupsi di perusahaan itu agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan kelas dunia. (Yoga)

Pemerintah berencana menambah kuota jumlah rumah subsidi berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi total 420.000 unit pada 2025. Pengembang optimistis target itu tercapai dengan catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperbaiki cara berkomunikasi. Kuota awal jumlah rumah dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah 220.000 unit. Pemerintah menambah 200.000 unit sehingga menjadi 420.000 unit pada 2025. Biaya yang akan digelontorkan Rp 6 triliun agar proyek pembangunan dapat berjalan. ”Dengan angka backlog 9 juta unit (rumah) dan postur (APBN) terbatas, negara hanya mampu (membantu) pada angka 200.000 unit,” ujar anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (27/2).

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pengelolaan FLPP dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. FLPP diberikan sebagai konsep dana bergulir yang dananya bersumber dari APBN. Meski pembangunan rumah berskema FLPP ditargetkan hingga 420.000 unit, Bonny memperkirakan pengembang hanya dapat memenuhi 300.000 unit sampai akhir 2025. Waktu yang tersisa dinilai tidak cukup untuk mencapai target. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan institusi baru. Para pengembang perlu bersabar dan tidak buru-buru menilai bahwa kementerian tersebut bergerak lamban karena menteri dan wakilnya butuh waktu untuk beradaptasi. (Yoga)

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam mengatakan, sektor industri padat karya di Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bila ada sejumlah perusahaan padat karya yang melakukan PHK atau putus kontrak, itu bukan kesengajaan untuk menghindari kewajiban pemberian THR keagamaan. ”Kami tidak mengikuti kasus putus kontrak sampai PHK per perusahaan padat karya. Hanya, putus kontrak biasanya terjadi musiman atau karena order lama habis dan tidak diteruskan. Rasanya kondisi ini masih kelanjutan dari fenomena kondisi padat karya yang memburuk (sejak pandemi Covid-19),” ujar Bob, Kamis (27/2).

Bob menambahkan, dengan kondisi industri padat karya yang belum pulih itu, fenomena PHK atau putus kontrak menjelang Idul Fitri bukanlah sebuah kesengajaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR. Menurut dia, tidak mudah bagi sebuah perusahaan memutuskan kontrak dan mencari pekerja baru. Apalagi, untuk merekrut karyawan yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan permintaan ekspor. ”Diiuar permasalahan yang sedang dihadapi sektor padat karya, PHK dan putus kontrak akan selalu terjadi setiap tahun di sektor industri apa pun,” katanya. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, memiliki pandangan senada. Menurut dia, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Permintaan ekspor yang melemah turut memukul sektor industri padat karya. (Yoga)

Perubahan iklim yang diperparah cuaca ekstrem tidak hanya mengakibatkan bencana hidrometeorologi, tetapi juga turunnya produktivitas pertanian. Kondisi itu memantik kesadaran berbagai pihak di Sulsel untuk merancang peta jalan pembangunan yang berbasis ekonomi hijau. Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulsel digelar di Makassar, Sulsel, Kamis (27/2). Penyusunan peta jalan tersebut melibatkan ICRAF (The International Center for Research in Agroforestry) Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kanada, serta Pemprov Sulsel. Dubes Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste Jess Dutton mengatakan, dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Sulsel tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan seperti biasa atau business as usual.

Penanganan perubahan iklim yang baik hanya bisa terjadi jika Pemprov Sulsel memiliki rencana pembangunan yang mampu memastikan ekonomi tumbuh dan lingkungan terjaga. ”Sulsel juga perlu menguatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, terutama masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak. Inilah mengapa kami bermitra dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF melalui Land4Lives, yang membantu petani dan masyarakat mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim, menanam lebih banyak pangan, dan meningkatkan pendapatan,” kata Dutton. Masyarakat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, menghadapi kerentanan khusus terhadap perubahan iklim. Karena itu, Sulsel perlu melakukan pembangunan berbasis ekonomi hijau untuk mencegah degradasi lahan. (Yoga)