KPK menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI terhadap 11 perusahaan. Dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun. Kelima tersangka itu adalah dua anggota direksi LPEI, yakni Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan. Tiga tersangka lain adalah pihak swasta, yakni Presdir PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy (PT PE) Jimmy Masrin, Dirut PT PE, Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE, Susy Mira Dewi Sugiarta. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengungkap, kelima orang itu disangka terlibat korupsi pemberian fasilitas oleh LPEI. Dugaan rasuah pemberian fasilitas kredit terhadap 11 perusahaan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun.

”Jadi, PT PE ini merupakan salah satu debitor penerima kredit dari LPEI. Bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka lagi (dari salah satu debitor), sedangkan 10 debitor lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lanjut,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/3). Dalam kasus kali ini, KPK menemukan adanya benturan kepentingan antara PT PE dan LPEI. Petinggi perusahaan swasta dan lembaga negara itu sempat bertemu serta berkongkalikong soal penyaluran kredit. Penyidik KPK menilai direksi LPEI mengabaikan kewajibannya untuk mengontrol penyaluran kredit. LPEI tetap memberikan kredit sebesar 60 juta USD kepada PT PE meski perusahaan tersebut tidak layak menerimanya. PT PE juga diduga memalsukan dokumen permintaan pembelian dan bukti transaksi pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mereka memalsukan laporan keuangan dan menggunakan uang kredit tidak sesuai peruntukannya. (Yoga)

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) mendukung pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek yang berkeadilan. Skema pembayaran tukin dosen ASN yang disiapkan pemerintah dinilai akan menimbulkan kecemburuan karena ada perbedaan tambahan pendapatan dosen sesuai otonomi perguruan tinggi negeri. Ketua MRPTNI, Eduart Wolok, Senin (3/3) mengatakan, anggapan masyarakat bahwa gaji dosen tinggi, apalagi guru besar. Nyatanya, penghargaan resmi negara terhadap profesi dosen masih rendah. Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo mengatakan, saat pelantikan dosen menjadi guru besar dibacakan surat keputusan pengangkatan.

Salah satunya menyebutkan tunjangan fungsional guru besar Rp 1,35 juta per bulan. ”Kami diprotes soal pembacaan SK yang menyebutkan besaran tunjangan fungsional profesor. Karena audiens yang hadir mengira dosen yang jadi guru besar itu penghargaan oleh negara besar. Kenyataannya tunjangan fungsional yang resmi, bisa dibilang belum ideal. Bahkan, sudah 25 tahun tunjangan fungsional dosen tidak naik,” tutur Eduart. Penggajian dosen yang masih rendah tersebut disampaikan MRPTNI dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR.

Disebutkan, tunjangan fungsional dosen dengan jabatan asisten ahli Rp 350.000 per bulan, lektor Rp 700.000 per bulan, dan lektor kepala Rp 900.000 per bulan. ”Padahal, hanya untuk mendapatkan tambahan kenaikan Rp 200.000 dari lektor ke lector kepala, setidaknya butuh publikasi yang kalau mau break event point butuh waktu sepuluh tahun. Kenyataannya, beginilah penggajian dosen. Memang ada apresiasi lewat sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, tetapi rasanya belum ideal,” kata Eduart. Karena itu, MRPTNI mendukung sepenuhnya perjuangan para dosen di lingkungan ASN Kemendiktisaintek agar mulai tahun ini mendapat tukin seperti ASN lainnya. (Yoga)

PT Pertamina Persero berjanji akan memaksimalkan pemanfaatan minyak mentah yang diproduksi dari dalam negeri sebagai komitmen swadaya energi Indonesia. Sementara kebutuhan impor yang masih harus dipenuhi akan dilanjutkan dengan evaluasi tata kelola produksi dan perdagangannya. Dirut PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3) menyampaikan, pihaknya mendapatkan mandat swasembada energi dari Presiden Prabowo. Mereka didorong untuk memaksimalkan penyerapan minyak mentah dalam negeri. ”Ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor akan kita kurangi ataupun tidak ada karena akan diolah di dalam negeri,” ungkap Simon.

Kendati demikian, ia mengakui, Indonesia saat ini masih harus mengekspor 40 % minyak mentah. Pertamina mampu memproduksinya sekitar 400.000 barel per hari. Adapun kebutuhan minyak menyentuh 1,6 juta barel sehari. Dengan kebutuhan impor yang besar, lanjut Simon, Pertamina akan berupaya memperbaiki tata kelola produksi dan perdagangan mereka. Perbaikan itu terutama dilakukan setelah pengungkapan kasus oleh Kejagung terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang menyeret beberapa pejabat Pertamina. Kasus itu terkait dugaan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding minyak produksi dalam negeri periode 2018-2023. Total kerugian diperkirakan Rp 193,7 triliun. (Yoga)

Pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, akan dibentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di tiap desa. Pembentukan sejumlah koperasi bakal dibiayai anggaran dana desa. Rencana pembentukan sejumlah koperasi desa itu diputuskan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3). Menko Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih. Koperasi-koperasi itu diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di setiap desa. Sebab, koperasi tersebut akan berperan menampung seluruh hasil pertanian di wilayah masing-masing.

Pembiayaan pembangunan koperasi itu, kata Zulkifli, akan diambil dari dana desa. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap pembangunan dan pengembangan setiap koperasi membutuhkan dana Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Kebutuhan itu dinilai bisa dibiayai dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar setiap tahun di setiap desa.”Tapi, ini (modal awal) diperlukan di depan. Oleh karena itu, tadi ada Himbara yang bisa menanggulangi dulu, diangsur dalam tiga sampai lima tahun,” ujarnya. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, pembangunan Kop Des Merah Putih akan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan membangun sekaligus mengembangkan. (Yoga)

Kebijakan pemerintah memberi diskon tiket pesawat hingga 14 % akan dipatuhi maskapai penerbangan. Penyesuaian harga tiket pesawat yang telah dilakukan sejak Sabtu (1/3) diharapkan bakal menggeliatkan penerbangan domestik. Diskon harga tiket pesawat itu berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi dengan potongan 13-14 % selama masa Lebaran 2025. Kebijakan ini berlaku pada pembelian tiket 1 Maret-7 April 2025 untuk periode perjalanan 24 Maret-7 April 2025. Diskon itu tidak berlaku bagi yang telah memesan tiket sebelum kebijakan berlaku.

Maskapai penerbangan Indonesia menyambut baik kebijakan ini guna mendukung perjalanan masyarakat pada periode musim puncak (peak season), tepatnya Lebaran 1446 Hijriah. Kebijakan ini juga telah dipertimbangkan dari aspek pertumbuhan penumpang pada masa Lebaran. ”Garuda Indonesia Group optimistis diterapkannya kembali kebijakan penurunan harga tiket tersebut turut membawa dampak terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Hal itu dikontribusikan dari peningkatan jumlah angkutan penumpang pada musim Lebaran nanti,” tutur Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Wamildan Tsani Panjaitan di Jakarta, Senin (3/3).

Pemerintah telah memproyeksikan rata-rata penurunan harga tiket pesawat bisa mencapai 14 %. Sebagian besar penurunan itu berasal dari komponen penunjang harga tiket, di antaranya pemangkasan biaya tambahan guna menutupi kenaikan biaya bahan bakar (fuel surcharge). Bagi pesawat jet, biaya tambahan hanya bisa dikenakan maksimal 2 % dari tariff batas atas (TBA). Pesawat propeler atau baling-baling dikenai biaya tambahan 20 % dari TBA. Retribusi bandara (PJP2U) serta pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) juga didiskon hingga 50 %. Pendapatan ini biasanya masuk ke kantong pengelola bandara. (Yoga)

Indonesia mengalami deflasi baik secara bulanan maupun tahunan pada Februari 2025. Kendati begitu, terdapat satu komoditas dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 10,97 %, yakni minyak goreng. BPS, Senin (3/3) merilis, tingkat deflasi bulanan dan tahunan Indonesia pada Februari 2025 masing-masing sebesar 0,48 % dan 0,09 %. Komoditas yang berandil besar terhadap deflasi itu antara lain tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, dan cabai merah. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, tarif listrik merupakan komoditas yang paling dominan berkontribusi terhadap deflasi tersebut.

Pada Februari 2025, tariff listrik mengalami deflasi 21,03 % secara bulanan dan 46,45 % secara tahunan. Komoditas yang harganya diatur pemerintah tersebut berkontribusi terhadap deflasi sebesar 0,67 % secara bulanan dan 2,16 % secara tahunan, lantaran pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50 % pada Januari-Februari 2025. ”Dengan begitu,faktor utama deflasi pada Februari 2025 bukan penurunan daya beli masyarakat, melainkan diskon tarif listrik. Deflasi tersebut juga ditopang penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan  tomat,” katanya.

Meskipun terjadi deflasi pada Februari 2025, masih ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi. Salah satunya adalah minyak goreng yang mengalami inflasi tahunan 10,97 % dengan andil 0,13 %. Pemicunya adalah kenaikan harga Minyakita. Kompas mencatat, harga Minyakita merangkak naik sejak Juni 2024. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per akhir Februari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.200 per liter, lebih tinggi 6,4 % disbanding Juni 2024, juga lebih tinggi 8,72 % dari harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Kemendag Rp 15.700 per liter. (Yoga)

Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan  Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi,  besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif  berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi  0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)

OJK dan BEI menegaskan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan perkuat fundamental aset-aset yang ditransaksikan di pasar. Untuk mewujudkan komitmen itu, regulator merangkul segenap taipan Indonesia guna berdiskusi dalam meja yang sama, demi penyelamatan IHSG dari koreksi beruntun.   Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan pihaknya akan menerapkan beberaoa kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dengan memberikan keputusan baik penyesuaian operasional perdagangan guna mendukung efisiensi pasar. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diantaranya adalah menunda  pelaksanaan atau implementasi short sel serta, mengkaji kebijakan relaksasi buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). "Tak hanya di Indonesia, penurunan indeks juga terjadi di berbagai bursa di pasar global. Hal itu membuat regulaor bursa terkait mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan kondisi pasar," jelas dia. (Yetede)

Di awal tahun ini, industri menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 1.390,8 triliun, tumbuh 2,5% secara yoy. Pertumbuhan kredit UMKM ini terus mengalami pelemahan beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data BI, pertumbuhan yang melambat pada januari 2025 disebabkan kredit usaha mikro yang terkoreksi 0,1% (yoy) menjadi Rp629,8 triliun. Realisasi tersebut berbalik arah dari posisi akhir Desember 2024 yang masih naik tipis 0,8% (yoy). Berikutnya, kredit skala menengah juga mengalami perlambatan dari 1,9% (yoy) per Desember 2024 menjadi hanya naik 1,1% (yoy) per Januari 2025 menjadi Rp 305,6 triliun. Sementara itu, kredit kecil tercatat tumbuh 7,2% (yoy) menjadi Rp 455,3 triliun per januari 2025, lebih  tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 7% (yoy) per Januari menjadi Rp390,3 triliun, menyusut dari akhir Desember 2024 yang meningkat 10,4% (yoy. Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskpiun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp.1000,4 per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskipun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp 1.000,4 juta per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). (Yetede)

Emiten baru batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat distribusi kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 922,64 juta atau setara Rp15,25 triliun pada tahun 2024, turun 25,51% dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy) US$ 1,24 miliar, Penurunan laba juga terjadi pada emiten baru bara milik pengusaha Garibaldi 'Boy Thohir'.  PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menjadi US$ 436,65 juta atau setara Rp7,22 triliun pada 2024.  Manajeman Bayan Resources dalam keterangan resminyua, Senin (3/3/2025) mengungkapkan, penyusutan laba bersih pada 2024 sejalan dengan berkurangnya penjualan perseroan turun 19,13% dari US$ 75,8 per ton di 2023 menjadi US$ 61,3 per ton pada 2024. Hal itu membuat pendapatan perseroan turun 3,77% yoy dari US$ 3,58 miliar menjadi US$ 3,45 miliar atau Rp56,97 triliun pada 2024. Penurunan pendapatan terjadi, meski volume penjualan batu bara perseroan naik 19,07% dari 47,2 juta ton menjadi 56,2 juta ton. Dengan produksi batu bara perseroan naik 14,48% dari 49,7 juta ton menjadi 66,9 juta ton. (Yetede)