Pemerintah menunjuk Maroef Sjamsoeddin untuk memimpin MIND ID, sebagai cara Prabowo memuluskan kebijakan strategisnya. Rapat umum pemegang saham MIND ID yang digelar pada Senin, 3 Maret 2025, pukul 14.30 WIB memutuskan mengganti Hendi dengan Maroef Sjamsoeddin. Jubir Kementerian BUMN, Putri Viola, menyatakan pergantian Direktur Utama MIND ID bertujuan merotasi pemimpin perusahaan. "Kenapa kemudian yang terpilih Pak Maroef? Kami melihat jam terbang, pengalaman, sudah cukup mumpuni," ujarnya, kemarin, 4 Maret 2025, merujuk peran singkat Maroef di PT Freeport Indonesia. Ia pernah memimpin perusahaan tersebut pada 2015-2016. Sebelum terjun ke perusahaan, Maroef pernah bertugas di BIN. Pada 2011-2014, dia menjabat Wakil Kepala BIN.

Perubahan posisi di pucuk pimpinan MIND ID, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, penting buat Presiden Prabowo. "Dia terlihat ingin menjaga jabatan strategis dan mengisinya dengan orang terdekatnya," ujarnya. Maroef adalah adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin, Menhan saat ini. Sjafrie tergabung dalam Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Maroef dan Sjafrie juga punya latar belakang yang sama dengan Prabowo, yakni prajurit TNI. Bedanya, Maroef bertugas di Angkatan Udara. Menurut Bhima, posisi Maroef sebagai Direktur Utama MIND ID menimbulkan risiko konflik kepentingan dengan Sjafrie.

Kementerian Pertahanan membawahkan PT Pindad yang membutuhkan mineral kritis sebagai bahan baku produk mereka. Bhima mengatakan peran Maroef bakal krusial lantaran holding BUMN tambang tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penghiliran sumber daya alam, yang sekarang menjadi program Prabowo. MIND ID memiliki saham di lima perusahaan tambang mineral dan batu bara di dalam negeri, yaitu PT Antam Tbk, PTBA Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Fokus usahanya tak hanya di hulu tambang, tapi juga hilir dengan pengolahan lanjutan komoditas tambang. PT Antam Tbk, anak usaha MIND ID, sudah menjalankan penghiliran emas, nikel, dan bauksit. (Yetede)

Pemerintah memberi diskon tiket pesawat sebesar 13-14 % untuk periode Lebaran 2025. Menhub, Dudy Purwagandhi membeberkan alasan tidak adanya diskon untuk moda transportasi lainnya, seperti kereta api, kapal, angkutan penyeberangan, dan bus. “Moda lain (selain pesawat) relatif sudah murah,” kata Dudy kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. Meskipun tidak ada diskon, Dudy memastikan tidak ada kenaikan harga. Selain itu, pemerintah memanfaatkan angkutan darat, laut, dan kereta api, dalam program mudik gratis. “Jadi, tidak ada diskon tapi ada mudik gratisnya,” kata dia. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan diskon tiket pesawat sebesar 13-14 % untuk periode mudik Lebaran 2025. Potongan tarif ini berlaku untuk keberangkatan pada 24 Maret hingga 7 April 2025.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan penurunan harga tiket pesawat diputuskan setelah pemerintah bisa menurunkan ongkos kebandarudaraan, mengurangi harga avtur di 37 bandara, dan mengurangi fuel surcharge. Selain itu, ada intervensi kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebbesar 6 persen,” kata AHY dalam konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sebelumnya, saat periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 %. (Yetede)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi meminta pemerintah agar berhati-hati memberikan solusi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Ristadi menyinggung janji pemerintah yang akan mempekerjakan eks pegawai industri tekstil tersebut dalam dua pekan. “Harus dihitung betul secara teknis memungkinkan tidak. Sebab kalau gagal lagi, maka akan semakin menurunkan kepercayaan buruh terhadap pemerintah, khususnya eks pekerja Sritex,” kata Ristadi, Rabu, 5 Maret 2025.

Meski demikian, Ristadi mengingatkan kalau solusi ini berlaku bagi semua pekerja di berbagai perusahaan yang telah bangkrut. Dia mengatakan banyak perusahaan yang situasinya tak jauh berbeda dengan Sritex. “Sebetulnya banyak perusahaan lain yang alami situasi tidak jauh beda dengan Sritex, cuma dipandang sebelah mata saja oleh pemerintah, berbeda dengan perlakuan terhadap Sritex,” kata dia. (Yetede)

PT KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik Lebaran dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret, sedangkan untuk puncak arus balik pada 6 April. Menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada akhir Maret, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan total kapasitas sebanyak 4.568.838 tiket, yang mencakup layanan kereta api jarak jauh, kereta api lokal, dan kereta api wisata.

Dari total kapasitas tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk tempat duduk pada kereta api lokal, guna memenuhi kebutuhan perjalanan jarak dekat dan menengah bagi masyarakat. Dalam hal ini, PT. KAI turut memprediksi puncak penjualan tiket terjadi pada 28 Maret 2025, atau tiga hari sebelum Lebaran (H-3). (Yetede)

Pelantikan serentak 961 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di Indonesia. Momentum ini membawa harapan besar bagi berbagai sektor, termasuk perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, hutan Indonesia sedang menghadapi ancaman serius, seperti deforestasi yang mencapai 7,7 juta hektare dalam 10 tahun terakhir dan kebakaran hutan yang melanda lebih dari 200.000 hektare pada 2024. Namun, isu lingkungan seringkali terpinggirkan dalam agenda politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan banyak kepala daerah lebih fokus pada proyek yang menguntungkan pribadi atau korporasi, seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

Kepala daerah memiliki peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan di wilayah mereka. Pertanyaannya adalah apakah para pemimpin ini memiliki visi lingkungan yang jelas dan komitmen terhadap kelestarian hutan, atau hanya terfokus pada kepentingan sesaat. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil kebijakan progresif dan menegakkan hukum terkait illegal logging dan praktik perusakan hutan lainnya. Dengan ancaman deforestasi yang terus berlanjut, para kepala daerah yang baru dilantik harus memastikan bahwa hutan, sebagai warisan berharga, dilindungi dengan langkah nyata demi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masa depan.