BUMN Karya Lakukan Manuver Ekstra Hadapi Tantangan
Kinerja BUMN karya sektor konstruksi mengalami penurunan signifikan, baik dari sisi keuangan, kontrak baru, maupun posisi utang. Hal ini mengarah pada penyempitan ruang ekspansi korporasi pelat merah di sektor konstruksi. Meskipun demikian, beberapa perusahaan BUMN karya, seperti PT Adhi Karya (ADHI), PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya (WSKT), berusaha mencari strategi untuk memperbaiki kinerja mereka. ADHI misalnya, menggeser strategi dan berharap mendapatkan suntikan dana segar dan partisipasi modal negara. Sementara itu, WSKT berencana melepas aset non-bisnis utama untuk memperkuat modal dan menyelesaikan kewajiban.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada penurunan anggaran untuk infrastruktur, turut mengurangi peluang bisnis BUMN karya. Untuk mengantisipasi penurunan pasar, beberapa emiten BUMN karya juga melakukan divestasi aset dan merestrukturisasi perusahaan. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan kemungkinan merger BUMN karya untuk mencapai efisiensi lebih baik, yang dapat mengurangi jumlah perusahaan konstruksi pelat merah dari tujuh menjadi tiga, bahkan satu.
Secara keseluruhan, meskipun tantangan berat dihadapi BUMN karya, upaya perbaikan dan efisiensi terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan memperkuat posisi perusahaan di pasar konstruksi.
Deflasi Februari 2025: Peluang atau Ancaman?
Deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025, yang tercatat sebagai titik terendah sejak tahun 2000, mencerminkan situasi ekonomi yang penuh dilema. Di satu sisi, deflasi memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan daya beli dan mengurangi biaya hidup. Namun, penurunan harga juga mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi yang perlu diwaspadai. Meskipun terjadi deflasi, inflasi inti justru mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya tekanan harga di sektor tertentu, meskipun harga secara keseluruhan menurun.
Penyebab utama deflasi adalah penurunan harga pada sektor perumahan, listrik, dan bahan makanan, yang dipengaruhi oleh kebijakan subsidi dan pengendalian stok pangan. Namun, ketimpangan antara konsumsi rumah tangga yang terus meningkat dan sektor pertanian yang tidak mampu mengejar permintaan menjadi tantangan. Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema dalam kebijakan moneter karena inflasi rendah memberi ruang untuk menurunkan suku bunga, tetapi defisit neraca transaksi berjalan dan ketidakpastian pasar global dapat meningkatkan risiko arus modal keluar.
Sektor perbankan juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk sektor riil, terutama bagi UKM dan sektor korporasi terpilih. Bank seperti CIMB Niaga terus memperkuat akses pembiayaan dan layanan digital untuk mendukung pemulihan ekonomi. Meskipun deflasi tercatat pada Februari, diperkirakan inflasi akan kembali naik pada Maret 2025, terutama karena faktor musiman. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.
Secara keseluruhan, meskipun deflasi dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek, ketidakpastian dan lemahnya kegiatan ekonomi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan kolaborasi antara BI, pemerintah, dan sektor perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan jangka panjang.
Aturan THR untuk Ojek Daring Segera Disahkan
Hari Raya Idulfitri 2025 akan menjadi momen yang berbeda bagi pengemudi ojek daring (mitra online) karena mereka berpotensi menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang tunai, bukan poin atau voucer seperti tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menjelaskan bahwa Kemenaker telah mengusulkan pemberian THR untuk pengemudi transportasi daring, termasuk ojek online, taksi online, dan kurir. Namun, skema pemberian THR ini masih dalam pembahasan untuk mencari formula yang tepat, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan transportasi online dan serikat pekerja.
Isu mengenai pemberian THR juga diwarnai perbedaan pendapat antara pekerja dan pelaku usaha mengenai istilah yang tepat, apakah "THR" atau "Bantuan Hari Raya" (BHR). Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan bahwa THR adalah hak para pengemudi dan menolak jika pemberian THR hanya berupa imbauan atau dalam bentuk lain yang tidak mencerminkan kewajiban perusahaan. SPAI juga mengingatkan bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan platform telah memenuhi ketiga unsur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mereka berhak atas THR.
Beberapa perusahaan aplikator, seperti Gojek, menyatakan komitmennya untuk mendukung mitra pengemudi melalui berbagai program, termasuk Tali Asih Hari Raya. Namun, mereka juga sedang berkoordinasi dengan Kemenaker untuk memastikan pemberian manfaat yang tepat. Walaupun ada tantangan dalam implementasi dan perbedaan pendapat, upaya pemerintah dan sektor perusahaan untuk memberikan penghargaan bagi pengemudi ojek daring menjelang Lebaran ini menunjukkan langkah maju dalam mengakui kontribusi mereka sebagai pekerja dalam ekonomi digital.
Presiden Tegaskan Awal Baru dalam Kebijakan Ekonomi
Kabinet Merah Putih era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memasuki bulan kelima dan sudah mencapai berbagai capaian yang memicu pro dan kontra. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa meskipun sudah ada kebijakan yang diluncurkan, kabinet tidak boleh berpuas diri. Presiden menyatakan bahwa meskipun sejumlah kebijakan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah masih merasa bahwa mereka "belum mulai" dan harus terus berusaha lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Dalam taklimat yang diadakan pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat dan kerja keras bagi seluruh jajaran kabinet. Salah satu kebijakan terbaru yang mendapat perhatian adalah upaya pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik, yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat selama musim mudik. Hal ini juga mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran dengan harga tiket yang lebih terjangkau dan nyaman bagi masyarakat.
Bencana Banjir Bisa Hantam Bisnis dan Ekonomi
Pemerintah Longgarkan Pajak Emas, Siapa Untung?
Ekspansi Gerai di Luar Jawa Jadi Andalan Baru AMRT
Jelang Lebaran, Bank Genjot Layanan PayLater
Solusi Atasi Banjir dibutuhkan untuk Jabodetabek
Banjir menerpa wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam dua hari terakhir. Ribuan warga terdampak dan terpaksa mengungsi. Sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Banjir di beberapa wilayah metropolitan menjadi peringatan pentingnya solusi pengendalian banjir secara komprehensif. Hujan deras sejak Senin hingga Selasa (3-4/3/2025) di hulu sungai dan wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir parah di beberapa wilayah. Di Jakarta, banjir berasal dari luapan Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut. Sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim paling terdampak banjir, terutama di Rawajati, Pejaten Timur, dan Gedong, yang dekat Kali Ciliwung. Ketinggian banjir di wilayah itu ada yang mencapai 3 meter, memaksa ratusan warga mengungsi.
Sementara, luapan air Kali Bekasi membanjiri nyaris seluruh wilayah Kota Bekasi, Jabar. Aktivitas warga tersendat karena permukiman hingga pusat perbelanjaan terendam banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu, Bogor, Jabar, serta hujan lokal di Kota Bekasi. Setidaknya tujuh kecamatan kebanjiran hingga Selasa (4/3) sore. Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa paling terdampak banjir. Dua perumahan ini persis di bantaran kali dengan pemisah tanggul tembok setinggi 2 meter. Ratusan warga dievakuasi, sebagian bertahan di lantai dua rumah. Ketua RT 004 RW 008 Pondok Gede Permai, Tugimin, mengatakan, hujan deras bukan satu-satunya pemicu banjir. Kali Bekasi di kawasan perumahannya makin dangkal dan belum dikeruk.
Banjir juga menerjang pusat perekonomian, salah satunya Mega Bekasi Hypermall. Luapan Kali Bekasi menjebol tanggul dan merendam lantai dasar mal. Oscar (41) pedagang di lantai dasar menyebut aktivitas perekonomian di mal itu lumpuh. Banjir kali ini yang kedua melanda mal tersebut. Banjir sebelumnya terjadi tahun 2017. Luapan Kali Bekasi juga menutupi Jalan Raya Pekayon hingga PT Jasamarga Transjawa Tol mengalihkan kendaraan yang menuju Gerbang Tol Bekasi Barat, karena luapan terus membanjiri hingga menutup Jalan Raya Pekayon dan berimbas pada antrean kendaraan di Jalan Ahmad Yani hingga akses Gerbang Tol Bekasi Barat Satelit.
Merespons banjir di Jabodetabek, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Operasi modifikasi cuaca bakal ditambah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan telah menggelar rakor bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Dalam rapat itu disepakati, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terjebak banjir serta menambah operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di kawasan hulu dan hilir. Apalagi, BMKG memperkirakan curah hujan tinggi masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga awal pecan kedua Maret. (Yoga)
Kemampuan Pemda Danai PSU sedang Dicek oleh Pemerintah
Pemerintah pusat membuka peluang untuk ikut membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemendagri akan menyisir APBD di setiap daerah yang menggelar PSU untuk memastikan kemampuan setiap daerah secara riil. Lebih dari sepekan setelah MK membacakan putusan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, persoalan pembiayaan PSU belum tuntas. Pemerintah masih mencari solusi terkait pembiayaan PSU yang membutuhkan dana Rp 1 triliun. Wakil Mendagri, Bima Arya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN, tapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan.
Ia belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dulu dengan Kemenkeu. ”Kita lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 %. Pasti ada komponen yang dari APBD (kota/kabupaten) ataupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup APBN,” kata Bima. Karena itu, Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan anggaran penyelenggaraan PSU. Berdasarkan rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa siang, sejumlah daerah menyatakan siap untuk menyelenggarakan PSU dengan APBD-nya.
Namun, banyak daerah yang tidak memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan mereka. Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi daring itu secara langsung. ”Nanti satu per satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Sebab, kalau dibilang tidak mampu, kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” ujarnya. Kemendagri juga akan mencermati komposisi anggaran PSU yang dibuat setiap daerah. Sejumlah kegiatan yang tidak perlu akan dihapus atau digeser untuk aktivitas lain yang lebih menjadi prioritas. (Yoga)









