;

BUMN Karya Lakukan Manuver Ekstra Hadapi Tantangan

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kinerja BUMN karya sektor konstruksi mengalami penurunan signifikan, baik dari sisi keuangan, kontrak baru, maupun posisi utang. Hal ini mengarah pada penyempitan ruang ekspansi korporasi pelat merah di sektor konstruksi. Meskipun demikian, beberapa perusahaan BUMN karya, seperti PT Adhi Karya (ADHI), PT Brantas Abipraya, dan PT Waskita Karya (WSKT), berusaha mencari strategi untuk memperbaiki kinerja mereka. ADHI misalnya, menggeser strategi dan berharap mendapatkan suntikan dana segar dan partisipasi modal negara. Sementara itu, WSKT berencana melepas aset non-bisnis utama untuk memperkuat modal dan menyelesaikan kewajiban.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada penurunan anggaran untuk infrastruktur, turut mengurangi peluang bisnis BUMN karya. Untuk mengantisipasi penurunan pasar, beberapa emiten BUMN karya juga melakukan divestasi aset dan merestrukturisasi perusahaan. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan kemungkinan merger BUMN karya untuk mencapai efisiensi lebih baik, yang dapat mengurangi jumlah perusahaan konstruksi pelat merah dari tujuh menjadi tiga, bahkan satu.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan berat dihadapi BUMN karya, upaya perbaikan dan efisiensi terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan memperkuat posisi perusahaan di pasar konstruksi.


Deflasi Februari 2025: Peluang atau Ancaman?

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025, yang tercatat sebagai titik terendah sejak tahun 2000, mencerminkan situasi ekonomi yang penuh dilema. Di satu sisi, deflasi memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan daya beli dan mengurangi biaya hidup. Namun, penurunan harga juga mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi yang perlu diwaspadai. Meskipun terjadi deflasi, inflasi inti justru mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya tekanan harga di sektor tertentu, meskipun harga secara keseluruhan menurun.

Penyebab utama deflasi adalah penurunan harga pada sektor perumahan, listrik, dan bahan makanan, yang dipengaruhi oleh kebijakan subsidi dan pengendalian stok pangan. Namun, ketimpangan antara konsumsi rumah tangga yang terus meningkat dan sektor pertanian yang tidak mampu mengejar permintaan menjadi tantangan. Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema dalam kebijakan moneter karena inflasi rendah memberi ruang untuk menurunkan suku bunga, tetapi defisit neraca transaksi berjalan dan ketidakpastian pasar global dapat meningkatkan risiko arus modal keluar.

Sektor perbankan juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk sektor riil, terutama bagi UKM dan sektor korporasi terpilih. Bank seperti CIMB Niaga terus memperkuat akses pembiayaan dan layanan digital untuk mendukung pemulihan ekonomi. Meskipun deflasi tercatat pada Februari, diperkirakan inflasi akan kembali naik pada Maret 2025, terutama karena faktor musiman. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, meskipun deflasi dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek, ketidakpastian dan lemahnya kegiatan ekonomi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan kolaborasi antara BI, pemerintah, dan sektor perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan jangka panjang.


Aturan THR untuk Ojek Daring Segera Disahkan

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Hari Raya Idulfitri 2025 akan menjadi momen yang berbeda bagi pengemudi ojek daring (mitra online) karena mereka berpotensi menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang tunai, bukan poin atau voucer seperti tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menjelaskan bahwa Kemenaker telah mengusulkan pemberian THR untuk pengemudi transportasi daring, termasuk ojek online, taksi online, dan kurir. Namun, skema pemberian THR ini masih dalam pembahasan untuk mencari formula yang tepat, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan transportasi online dan serikat pekerja.

Isu mengenai pemberian THR juga diwarnai perbedaan pendapat antara pekerja dan pelaku usaha mengenai istilah yang tepat, apakah "THR" atau "Bantuan Hari Raya" (BHR). Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan bahwa THR adalah hak para pengemudi dan menolak jika pemberian THR hanya berupa imbauan atau dalam bentuk lain yang tidak mencerminkan kewajiban perusahaan. SPAI juga mengingatkan bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan platform telah memenuhi ketiga unsur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mereka berhak atas THR.

Beberapa perusahaan aplikator, seperti Gojek, menyatakan komitmennya untuk mendukung mitra pengemudi melalui berbagai program, termasuk Tali Asih Hari Raya. Namun, mereka juga sedang berkoordinasi dengan Kemenaker untuk memastikan pemberian manfaat yang tepat. Walaupun ada tantangan dalam implementasi dan perbedaan pendapat, upaya pemerintah dan sektor perusahaan untuk memberikan penghargaan bagi pengemudi ojek daring menjelang Lebaran ini menunjukkan langkah maju dalam mengakui kontribusi mereka sebagai pekerja dalam ekonomi digital.


Presiden Tegaskan Awal Baru dalam Kebijakan Ekonomi

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kabinet Merah Putih era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memasuki bulan kelima dan sudah mencapai berbagai capaian yang memicu pro dan kontra. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa meskipun sudah ada kebijakan yang diluncurkan, kabinet tidak boleh berpuas diri. Presiden menyatakan bahwa meskipun sejumlah kebijakan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah masih merasa bahwa mereka "belum mulai" dan harus terus berusaha lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Dalam taklimat yang diadakan pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat dan kerja keras bagi seluruh jajaran kabinet. Salah satu kebijakan terbaru yang mendapat perhatian adalah upaya pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik, yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat selama musim mudik. Hal ini juga mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran dengan harga tiket yang lebih terjangkau dan nyaman bagi masyarakat.


Bencana Banjir Bisa Hantam Bisnis dan Ekonomi

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Kontan (H)
Banjir yang melanda Jabodetabek kembali menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kawasan ini adalah pusat bisnis Indonesia. Dengan 105 titik banjir dan 17.000 pengungsi, bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti yang terjadi pada 2013 dan 2020, dengan kerugian masing-masing mencapai Rp 20 triliun dan Rp 10 triliun.

Menurut Nurjaman, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta, banjir menyebabkan banyak perusahaan tidak bisa beroperasi, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Kerugian terbesar dialami oleh perusahaan yang barangnya terendam atau hanyut.

Di sektor logistik, Reinaldo Harjanto, Chief Logistics Officer Lazada Indonesia, menyebut layanan Lex di Bekasi terdampak banjir, sehingga pengiriman mengalami keterlambatan. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, menambahkan bahwa meskipun keterlambatan pengiriman barang umumnya hanya 1 hari, hal ini berdampak besar pada produk fresh seperti ikan hidup dan frozen food.

Banjir juga meredupkan bisnis properti. Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI), memperkirakan penjualan properti di daerah terdampak akan turun 20%, karena calon pembeli menjadi lebih berhati-hati dalam memilih lokasi.

Dari sisi asuransi, Trinita Situmeang, Wakil Ketua AAUI, menyatakan bahwa rumah tinggal dan pusat belanja adalah objek yang paling terdampak, sementara kawasan industri relatif aman.

Pengamat tata kota Nirwono Joga menilai, solusi mengatasi banjir tidak cukup hanya dengan pengerukan kali dan pembangunan tanggul. Ia menekankan perlunya relokasi permukiman di bantaran sungai ke rumah susun (rusunawa), serta pelebaran dan penghijauan badan sungai, yang menjadi tugas utama pemerintah daerah.

Banjir Jabodetabek berdampak luas pada perekonomian, logistik, properti, dan asuransi, serta menegaskan perlunya solusi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Pemerintah Longgarkan Pajak Emas, Siapa Untung?

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Kontan
Pemerintah berencana memberikan stimulus bagi industri emas untuk mendorong pertumbuhan sektor bullion dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah sinkronisasi aturan perpajakan, terutama terkait PPh 22 atas transaksi penjualan emas antara produsen dan bullion bank.

Menurut Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, regulasi perpajakan terhadap emas sudah diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023. Dalam aturan ini, emas batangan untuk cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN, sementara pembelian untuk kepentingan lain tetap dikenakan pajak dengan beberapa insentif.

Raden menilai, bullion bank yang mulai beroperasi pada Februari 2025 seharusnya tidak menjadi objek PPN, karena perannya mirip dengan Bank Indonesia dalam membeli emas batangan.

Meskipun akan ada relaksasi pajak, Raden memperkirakan dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak akan signifikan. Justru, penerimaan pajak bisa meningkat jika Ditjen Pajak bekerja sama dengan bullion bank untuk memperoleh data wajib pajak penyimpan emas, sehingga dapat mengklarifikasi kepatuhan pajak dalam SPT tahunan.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, merekomendasikan dua opsi kebijakan. Pertama, PPh 22 atas transaksi emas dengan bullion bank harus adil agar menciptakan level playing field yang setara. Kedua, transaksi dengan bullion bank dapat dikecualikan dari PPh 22 berdasarkan diskresi yang dimiliki Menteri Keuangan.

Meskipun sinkronisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi emas, efektivitasnya bergantung pada kerja sama pemerintah dengan industri bullion serta pemantauan kepatuhan pajak.

Ekspansi Gerai di Luar Jawa Jadi Andalan Baru AMRT

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Kontan
Strategi ekspansi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) ke luar Pulau Jawa menjadi faktor kunci dalam memperkuat posisi pasar dan mendukung pertumbuhan jangka panjang, meskipun masih dihadapkan pada tantangan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, prospek AMRT tetap optimistis dengan proyeksi kenaikan penjualan 10%-20%. Faktor pendorongnya meliputi strategi diskon, peningkatan ekosistem digital melalui Alfagift, serta momentum konsumsi saat Lebaran.

Sementara itu, Rifdah Fatin Hasanah, Research Analyst Ina Sekuritas, menilai ekspansi AMRT di luar Pulau Jawa membawa dampak positif dengan pertumbuhan gerai CAGR 11,2%, didorong oleh biaya tenaga kerja lebih rendah dan sewa yang lebih terjangkau. Selain itu, perluasan pusat distribusi dan gudang juga meningkatkan efisiensi rantai pasokan, terutama untuk produk makanan beku bermargin tinggi.

Andrianto Saputra, Analis Indo Premier Sekuritas, mengamati bahwa kinerja AMRT masih kuat di awal 2025, meskipun terdapat tekanan dari peningkatan pengeluaran operasional (opex) akibat pembangunan tiga distribution center (DC) baru pada kuartal III-2024. AMRT juga berencana menambah dua DC di Palangkaraya dan Bengkulu pada semester kedua 2025, yang dalam jangka pendek dapat memberikan tekanan pada leverage operasi.

Ketiga analis sepakat merekomendasikan "buy" untuk saham AMRT, dengan target harga berbeda: Andrianto (Rp 3.050 per saham), Nico (Rp 3.250 per saham), dan Rifdah (Rp 3.300 per saham). Secara keseluruhan, strategi ekspansi dan peningkatan efisiensi diharapkan dapat menjaga pertumbuhan AMRT meskipun masih ada tantangan daya beli.

Jelang Lebaran, Bank Genjot Layanan PayLater

Hairul Rizal 06 Mar 2025 Kontan
Menjelang Lebaran, perbankan menggenjot penyaluran kredit melalui produk paylater (BNPL) guna memanfaatkan peningkatan konsumsi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Januari 2025, kredit paylater perbankan tumbuh 46,45% menjadi Rp 22,57 triliun, berasal dari 22,44 juta rekening pengguna.

Bank Mandiri optimistis transaksi paylater akan naik 20% dibanding periode sebelumnya, terutama melalui aplikasi Livin' by Mandiri. Yanto Masyap, SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri, menjelaskan bahwa paylater banyak digunakan untuk transaksi offline di minimarket dan SPBU, serta e-commerce. Bank Mandiri menawarkan bunga 0% untuk tenor 1-3 bulan dan 1,5% per bulan untuk tenor lebih lama.

Bank Central Asia (BCA) juga menargetkan pertumbuhan paylater selama Idulfitri. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menyebut outstanding paylater BCA tumbuh 195% yoy menjadi Rp 339 miliar per Januari 2025. BCA memberikan bunga 0% untuk tenor 1-3 bulan dan 1,25% untuk tenor 6-12 bulan.

Allo Bank Indonesia juga optimistis dengan kenaikan transaksi paylater 20%-30% selama Ramadan dan Idulfitri, didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, mencatat pertumbuhan pengajuan paylater mencapai 300% sepanjang 2024, dengan total pinjaman digital yang disalurkan mencapai Rp 5,7 triliun per Januari 2025. Allo Bank menargetkan debitur muda dengan limit kredit hingga Rp 100 juta, yang bisa digunakan untuk transaksi offline via QRIS.

Secara keseluruhan, bank-bank besar semakin agresif mengembangkan layanan paylater, menawarkan bunga rendah hingga 0%, serta memperluas ekosistem transaksi, baik online maupun offline. Hal ini menunjukkan bahwa BNPL masih memiliki potensi besar untuk tumbuh, terutama di tengah meningkatnya tren belanja digital dan konsumsi saat Ramadan.

Solusi Atasi Banjir dibutuhkan untuk Jabodetabek

Yoga 05 Mar 2025 Kompas (H)

Banjir menerpa wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam dua hari terakhir. Ribuan warga terdampak dan terpaksa mengungsi. Sebagian aktivitas ekonomi dan keseharian warga lumpuh. Banjir di beberapa wilayah metropolitan menjadi peringatan pentingnya solusi pengendalian banjir secara komprehensif. Hujan deras sejak Senin hingga Selasa (3-4/3/2025) di hulu sungai dan wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir parah di beberapa wilayah. Di Jakarta, banjir berasal dari luapan Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut. Sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim paling terdampak banjir, terutama di Rawajati, Pejaten Timur, dan Gedong, yang dekat Kali Ciliwung. Ketinggian banjir di wilayah itu ada yang mencapai 3 meter, memaksa ratusan warga mengungsi.

Sementara, luapan air Kali Bekasi membanjiri nyaris seluruh wilayah Kota Bekasi, Jabar. Aktivitas warga tersendat karena permukiman hingga pusat perbelanjaan terendam banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu, Bogor, Jabar, serta hujan lokal di Kota Bekasi. Setidaknya tujuh kecamatan kebanjiran hingga Selasa (4/3) sore. Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa paling terdampak banjir. Dua perumahan ini persis di bantaran kali dengan pemisah tanggul tembok setinggi 2 meter. Ratusan warga dievakuasi, sebagian bertahan di lantai dua rumah. Ketua RT 004 RW 008 Pondok Gede Permai, Tugimin, mengatakan, hujan deras bukan satu-satunya pemicu banjir. Kali Bekasi di kawasan perumahannya makin dangkal dan belum dikeruk.

Banjir juga menerjang pusat perekonomian, salah satunya Mega Bekasi Hypermall. Luapan Kali Bekasi menjebol tanggul dan merendam lantai dasar mal. Oscar (41) pedagang di lantai dasar menyebut aktivitas perekonomian di mal itu lumpuh. Banjir kali ini yang kedua melanda mal tersebut. Banjir sebelumnya terjadi tahun 2017. Luapan Kali Bekasi juga menutupi Jalan Raya Pekayon hingga PT Jasamarga Transjawa Tol mengalihkan kendaraan yang menuju Gerbang Tol Bekasi Barat, karena luapan terus membanjiri hingga menutup Jalan Raya Pekayon dan berimbas pada antrean kendaraan di Jalan Ahmad Yani hingga akses Gerbang Tol Bekasi Barat Satelit.

Merespons banjir di Jabodetabek, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Operasi modifikasi cuaca bakal ditambah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan telah menggelar rakor bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Dalam rapat itu disepakati, pemerintah mengutamakan penanganan penyelamatan masyarakat yang terjebak banjir serta menambah operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di kawasan hulu dan hilir. Apalagi, BMKG memperkirakan curah hujan tinggi masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga awal pecan kedua Maret. (Yoga)


Kemampuan Pemda Danai PSU sedang Dicek oleh Pemerintah

Yoga 05 Mar 2025 Kompas

Pemerintah pusat membuka peluang untuk ikut membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemendagri akan menyisir APBD di setiap daerah yang menggelar PSU untuk memastikan kemampuan setiap daerah secara riil. Lebih dari sepekan setelah MK membacakan putusan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, persoalan pembiayaan PSU belum tuntas. Pemerintah masih mencari solusi terkait pembiayaan PSU yang membutuhkan dana Rp 1 triliun. Wakil Mendagri, Bima Arya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN, tapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan.

Ia belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dulu dengan Kemenkeu. ”Kita lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 %. Pasti ada komponen yang dari APBD (kota/kabupaten) ataupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup APBN,” kata Bima. Karena itu, Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan anggaran penyelenggaraan PSU. Berdasarkan rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa siang, sejumlah daerah menyatakan siap untuk menyelenggarakan PSU dengan APBD-nya.

Namun, banyak daerah yang tidak memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan mereka. Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi daring itu secara langsung. ”Nanti satu per satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Sebab, kalau dibilang tidak mampu, kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” ujarnya. Kemendagri juga akan mencermati komposisi anggaran PSU yang dibuat setiap daerah. Sejumlah kegiatan yang tidak perlu akan dihapus atau digeser untuk aktivitas lain yang lebih menjadi prioritas. (Yoga)


Pilihan Editor