;

Peluang Pertumbuhan Emiten Kawasan Industri

Hairul Rizal 24 Mar 2025 Kontan
Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Namun, para analis menggarisbawahi bahwa tahun ini pertumbuhan kawasan industri bisa tertahan oleh sejumlah tantangan domestik, seperti ketidakpastian hukum, panjangnya birokrasi, serta kebijakan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menimbulkan ambiguitas di mata investor asing.

Sukarno Alatas, Senior Analyst dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, menyatakan bahwa investor kini cenderung menahan diri karena ketidakpastian kebijakan dan iklim investasi. Hal senada disampaikan oleh Ahmad Iqbal Suyudi dari Edvisor Profina Visindo, yang menyoroti tantangan regulasi dan birokrasi sebagai hambatan utama masuknya investasi langsung asing (FDI).

Sementara itu, Ismail Fakhri Suweleh dan Wilastita Muthia Sofi dari BRI Danareksa Sekuritas menekankan pentingnya daya saing dan kejelasan hukum, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, sebagai faktor penting untuk menarik investor. Mereka juga menyoroti bahwa kemampuan monetisasi investasi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan cadangan lahan (landbank).

Imam Gunadi dari Indo Premier Sekuritas menambahkan bahwa meskipun terdapat hambatan seperti kualitas tenaga kerja dan beban regulasi, sektor-sektor tertentu seperti kendaraan listrik (EV) dan proyek hilirisasi tetap menjanjikan karena didukung insentif pemerintah.

Dari sisi investasi, Imam merekomendasikan PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) karena kinerja keuangan yang solid, sementara Ismail dan Wilastita memilih PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang dinilai kuat karena diversifikasi pendapatannya.

Meskipun emiten kawasan industri menghadapi banyak tantangan struktural dan kebijakan, potensi pertumbuhan tetap terbuka lebar jika pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan stabil.

Nasib Bank BUMN Ditentukan RUPS

Hairul Rizal 24 Mar 2025 Kontan
Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menjadi salah satu figur yang diperkirakan akan digantikan dalam RUPS, dengan Putrama Wahju Setyawan disebut-sebut sebagai calon pengganti. Posisi Sunarso, Direktur Utama BRI, juga dikabarkan akan diganti, meski masa jabatannya belum berakhir. Nama Catur Budi Harto dan Hery Gunardi muncul sebagai kandidat kuat untuk posisi tersebut.

Dari sisi kebijakan, pembagian dividen menjadi perhatian utama investor. BNI mengusulkan rasio dividen sebesar 60% dari laba, dan BRI bahkan menaikkan hingga minimal 85%. Namun, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas mengingatkan bahwa rasio dividen yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kinerja bank. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan fundamental dan prospek jangka panjang bank.

Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menambahkan bahwa tekanan pada saham bank tak lepas dari faktor politik domestik dan ketidakpastian terhadap program pemerintah baru, khususnya terkait efektivitas Danantara, yang membuat investor bersikap lebih hati-hati atau risk off terhadap saham sektor perbankan.

Investor menantikan arah kebijakan dan kepastian dari RUPS sebagai sinyal penting untuk menentukan kembali strategi investasi mereka di sektor perbankan BUMN.

Tarik Menarik Properti Hijau Dengan Pengembang

Yoga 22 Mar 2025 Kompas

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Aksi Solidaritas Buruh Jateng Menuntut THR bagi Pekerja Sritex

Yoga 22 Mar 2025 Kompas

Puluhan pekerja di Jateng menggelar aksi solidaritas di depan rumah Direktur PT Sri Rejeki Isman, Iwan Kurniawan Lukminto, di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jateng, Jumat (21/3). Mereka menuntut Sritex segera membayarkan THR dan pesangon kepada ribuan pekerja Sritex yang terdampak PHK. Peserta aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng dan Partai Buruh itu datang dari sejumlah daerah di Jateng, seperti Semarang, Kendal, Jepara, dan Wonogiri. Mereka tiba di Kota Surakarta pada Jumat siang.

Ketua KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan, pihaknya membawa dua tuntutan untuk pemilik Sritex. Pertama, diminta membayar THR para buruh Sritex yang telah dilakukan PHK paling lambat H-7 Lebaran. ”Kedua, membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 %, uang penggantian cuti, dan hak-hak buruh lainnya, seperti uang koperasi paling lambat H-7 Lebaran,” kata Aulia. Aulia menyadari, pembayaran THR dan pesangon menjadi kewajiban kurator. Namun, kewajiban itu baru bisa dipenuhi kurator setelah aset-aset milik Sritex terjual. (Yoga)

Optimalisasi Dana Jangka Panjang untuk Pembangunan

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Lembaga pengelola aset investasi jangka panjang, seperti dana pensiun (dapen) dan lembaga jaminan sosial, memiliki potensi besar untuk mendongkrak performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam waktu dekat. Meskipun saat ini terdapat penurunan alokasi investasi pada saham, sejumlah lembaga ini memiliki likuiditas yang kuat untuk menambah investasi di pasar saham, terutama pada saham dengan valuasi menarik.

Felix Darmawan, seorang analis dari Panin Sekuritas, mengungkapkan bahwa dana pensiun yang lebih agresif dapat melihat saham dengan valuasi menarik sebagai peluang investasi. Martin Aditya dari PT Capital Asset Management juga meyakini bahwa dana pensiun dapat memainkan peran penting dalam memulihkan pasar saham, khususnya pada emiten berkapitalisasi besar seperti sektor perbankan.

Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi IHSG, namun perlu dukungan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, Bam-bang Sri Muljadi dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mengungkapkan bahwa dana pensiun cenderung menunggu kondisi pasar yang lebih stabil.

Di sisi lain, Togar Pasaribu dari AAJI melihat saham sebagai instrumen yang menjanjikan untuk profitabilitas dan penguatan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Iwan Pasila, juga mendorong asuransi untuk menyesuaikan kebijakan investasi dengan karakteristik dan durasi kewajiban masing-masing. Secara keseluruhan, investasi dari dana pensiun dan lembaga pengelola jangka panjang diyakini dapat memberikan angin segar bagi pasar saham Indonesia.


RI Bersiap Jadi Pemain Utama Industri Nikel Dunia

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen nikel global, dengan cadangan nikel yang mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Nikel memiliki peran penting dalam industri baja tahan karat (stainless steel) dan pembuatan baterai, terutama untuk mobil listrik dan perangkat elektronik. Permintaan global terhadap nikel diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri baterai yang mencapai sekitar 600.000 ton per tahun.

Untuk mengoptimalkan potensi cadangan nikel tersebut, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pihak asing sangat diperlukan. Eramet, salah satu entitas bisnis global, telah memulai kolaborasi dengan Indonesia sejak 2006, dengan tetap mematuhi standar global dalam hal tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Praktik bisnis yang mengarah pada "smart mining" dan keberlanjutan (sustainability) serta pengelolaan emisi karbon menjadi bagian penting dalam operasional mereka.

Selain itu, potensi cadangan nikel yang belum dieksplorasi di daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua perlu dikelola dengan hati-hati dan melibatkan studi yang kredibel dari berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan dan penelitian. Dengan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan dan sosial serta kolaborasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar global dalam industri nikel. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nikel secara berkelanjutan.


Moody’s: Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Ketidakpastian

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid dengan rata-rata 5,0% pada tahun 2025 dan 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi yang kuat, dan stabilitas ekspor komoditas. Namun, Moody’s juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 dengan outlook stabil, mencatatkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, didukung oleh sumber daya alam melimpah dan demografi yang baik. Kebijakan fiskal dan moneter yang dikelola dengan baik juga memperkuat profil kredit Indonesia. Meski demikian, tantangan utama Indonesia adalah belum optimalnya basis pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas penilaian positif Moody’s dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat stabilitas ekonomi dan fiskal serta memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya memperluas sektor manufaktur dan komoditas, penguatan pendapatan pemerintah, serta pendalaman pasar keuangan sebagai upaya meningkatkan peringkat kredit Indonesia ke depan.


Puluhan Ribu Warganet Tolak UU TNI

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga secara daring melalui petisi yang diinisiasi oleh Imparsial Indonesia. Hingga Jumat pagi (21/3), petisi tersebut telah ditandatangani oleh 41.287 orang. Menurut Imparsial, revisi UU TNI dinilai tidak mendesak dan justru mengancam profesionalisme militer, karena memungkinkan TNI menjalankan fungsi-fungsi non-pertahanan, seperti menduduki jabatan sipil. Sebagai tokoh utama dalam gerakan ini, Imparsial menegaskan bahwa yang lebih mendesak adalah reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997, bukan revisi terhadap UU TNI.


Sepinya Transaksi Emas Perhiasan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Kontan (H)
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, aktivitas jual beli emas perhiasan di berbagai toko di Jakarta justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disinyalir akibat melemahnya daya beli masyarakat dan bergesernya preferensi dari perhiasan emas ke logam mulia sebagai instrumen investasi.

Ahmad Warsan, penjual perhiasan emas di Paseban Raya yang telah berjualan selama 35 tahun, menyebutkan bahwa penjualan emas perhiasan sudah menurun dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat konsumen lebih hati-hati dalam membelanjakan uang, termasuk untuk membeli perhiasan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pandu, penjual di Cikini Gold Center, yang mencatat adanya penurunan transaksi hingga 20% dibanding Ramadan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, permintaan terhadap emas logam mulia justru meningkat. Pantauan di Butik Logam Mulia Antam Pulogadung menunjukkan antrean pembeli yang panjang hingga banyak yang kehabisan kuota pembelian. Ini menunjukkan pergeseran tren masyarakat dari konsumsi ke investasi.

Lukman Leong, analis dari Doo Financial Futures, menilai tren harga emas Antam masih akan meningkat dan menyarankan strategi investasi jangka panjang seperti dollar cost averaging. Ia memprediksi harga emas Antam bisa mencapai Rp 1,8 juta per gram dalam waktu dekat, seiring dengan meningkatnya minat investasi emas di tengah ketidakpastian ekonomi.

Peningkatan Likuiditas Bersifat Sementara

Hairul Rizal 22 Mar 2025 Kontan
Pertumbuhan likuiditas perekonomian Indonesia, yang diukur melalui uang beredar dalam arti luas (M2), mengalami peningkatan pada Februari 2025, dengan posisi M2 mencapai Rp 9.239,9 triliun, tumbuh 5,7% secara tahunan. Faktor musiman, terutama menjelang Ramadan, berperan penting dalam kenaikan ini, yang terlihat dari peningkatan uang beredar dalam arti sempit (M1), yang mencatatkan pertumbuhan 7,4% secara tahunan. Meskipun demikian, pertumbuhan uang kuasi lebih rendah, hanya 1,8% secara tahunan.

Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyatakan bahwa penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan M2, dengan kredit tercatat naik 9% secara tahunan. Namun, meski ada indikasi peningkatan aktivitas ekonomi, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengingatkan bahwa sebagian besar peningkatan M2 lebih ditopang oleh komponen uang kuasi seperti tabungan dan deposito, yang belum sepenuhnya terserap ke sektor riil.

Josua juga menilai bahwa meskipun ada potensi peningkatan daya beli menjelang Ramadan, pertumbuhan M2 lebih bersifat musiman. Untuk memastikan pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, perlu dipantau faktor-faktor lain seperti inflasi, penyaluran kredit, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025.

Pilihan Editor