PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Presiden Prabowo, dalam Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) berseloroh tentang volatilitas harga saham di bursa Indonesia. Menurut dia, harga saham boleh saja naik turun, yang terpenting, pangan dan negara tetap aman. Pernyataan ini menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 % ke level 6.073 dalam waktu kurang dari sehari pada 18 Maret 2025. Media nasional hingga media sosial memviralkan kabar ”IHSG Anjlok”, yang mengingatkan publik pada situasi serupa di awal masa pandemi Covid-19. Aksi jual oleh investor asing yang membuat pasar melemah sejak Oktober 2024 pada hari itu memuncak.

Justru di tengah tren positif pasar saham di banyak negara. Tak heran jika publik kemudian menuding faktor internal sebagai penyebab utama. Pasar yang dibangun atas dasar kepercayaan itu belakangan terusik oleh sejumlah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mulai dari penambahan kementerian dan lembaga, efisiensi anggaran ASN demi program Makan Bergizi Gratis, konsolidasi aset BUMN untuk Danantara, rumor pergantian Menkeu Sri Mulyani, hingga pengesahan revisi UU TNI yang menghidupkan kembali nostalgia dwifungsi ABRI. Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah tengah dilanda kekhawatiran akibat penurunan pendapatan dan ancaman PHK yang semakin meluas.

Kondisi ini tecermin dalam survei Indeks Kepercayaan Konsumen oleh BI yang terus menurun sejak November dan mencapai angka 126,4 pada Februari 2025. Gejala pemburukan ekonomi juga tampak dari sisi fiskal. Hingga Februari 2025, penerimaan negara dilaporkan turun 20,85 % disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan merosotnya penerimaan perpajakan sebesar 30,19 % dibanding capaian dua bulan pertama tahun 2024. Ketika kondisi tersebut memperburuk kinerja IHSG, pemerintah mengklaim bahwa kondisi fiskal negara masih kuat. Pasar tidak bisa diminta untuk berpura-pura bahwa ekonomi sedang baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian.

Menurut ekonom Agustinus Prasetyantoko, pasar memiliki inteligensinya sendiri. Karena itu, investor tidak bisa ”dibeli” hanya dengan narasi atau optimisme sepihak. Pelaku pasar, khususnya investor, cenderung lebih cepat dan cerdas dalam membentuk ekspektasi terhadap prospek ekonomi, membaik maupun memburuk. Tak heran jika respons pelaku sektor keuangan hampir selalu mendahului kenyataan di sektor riil. Ketika ekspektasi telah dijawab oleh realitas di lapangan, strategi membentuk persepsi positif saja tidak lagi memadai. Terlebih jika sosok kunci dalam perekonomian, seperti Presiden, justru bersikap berseberangan terhadap reaksi pasar yang telah lebih dahulu membaca kondisi riil. (Yoga)

IHSG anjlok hingga 6,12 % pada 18 Maret 2025, memicu ”trading halt”. Meski sempat pulih, pasar saham masih melemah. Berikut respons dan siasat para investor ritel menghadapi kondisi tersebut : “Penurunan IHSG belakangan ini berdampak besar pada portofolio saya. Sebulan lalu, saat Danantara dibentuk, saya menjual rugi saham bank-bank BUMN dan mengalihkan investasi ke sektor swasta. Jika tren ini berlanjut, saya akan mengamankan dana dalam bentuk tunai sambil menunggu stabilitas pasar. Setelah investor asing kembali masuk, baru saya mempertimbangkan membeli saham lagi,” ujar Nico Himawan (28), pekerja swasta di Pekalongan, Jateng.

“Saya berinvestasi saham jangka panjang, jadi saat IHSG anjlok, saya tidak cut loss dan justru menambah sedikit demi sedikit dengan strategi dollar cost averaging. Meski tren penurunan IHSG memengaruhi portofolio, saya tetap mempertahankan saham, termasuk yang fundamentalnya kurang baik, sambil diversifikasi ke aset lain, ujar Yuliana Jemie, pebisnis UMKM asal Pontianak, Kalbar. Menurut Sem (28) karyawan swasta di Jakarta, “Untuk mengantisipasi penyusutan nilai saham, saya mulai mengalihkan dana ke emas dan deposito, yang dinilai lebih aman dan menguntungkan. Ketidakpastian kebijakan setiap pergantian presiden membuat investor ragu. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang stabil dan berkelanjutan agar investor percaya, termasuk menunjukkan komitmen dengan menindak tegas koruptor.”  (Yoga)

DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Jakarta tak lagi menjadi magnet yang menarik bagi pendatang. Jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 diperkirakan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Aturan administrasi ketat, kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup diduga melatarbelakanginya. Berdasarkan data Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang seusai Lebaran 2025 diperkirakan 10.000-15.000 orang. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun 2024 yang sebanyak 16.207 orang dan tahun 2023 sebanyak 25.931 orang. Arini (28), perantau asal Surabaya, Jatim, yang sudah tinggal dua tahun di Jakarta, mengatakan, biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Jika hanya bergaji UMR, mau tidak mau harus berhemat. ”Belum lagi biaya untuk mudik dan lain-lain. Kos layak di Jakarta saja harganya bisa sepertiga dari gaji,” ujar Arini, Minggu (23/3).

Menurut Arini, dengan gaji UMR di kota lain, warga kemungkinan masih bisa menabung. Sementara gaji UMR di Jakarta butuh perhitungan tepat dan gaya hidup yang tidak sembarangan untuk menabung. ”Jika bisa mengulang waktu, mending cari kerja di Surabaya. Tidak ada biaya mudik,” ucapnya. Ika Vandari (26), karyawan di Jakarta, berpendapat, magnet Jakarta untuk mencari pekerjaan kian memudar. Saat ini, banyak orang yang lebih menginginkan kerja jarak jauh atau WFH (work from home). ”Saya juga sebenarnya ingin beralih WFH. Kemajuan teknologi mendorong banyak orang untuk bisa bekerja lebih fleksibel tanpa meninggalkan kota asal,” kata Ika, yang baru tinggal di Jakarta satu tahun.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai, Jakarta  sudah tidak lagi menarik bagi pendatang. Salah satu alasannya, kemajuan teknologi. Dia mencontohkan, masyarakat bisa berjualan daring di lokapasar atau menjadi pengendara ojek daring di daerah asal. ”Ini yang membuat kesempatan kerja di daerah menjadi sama tanpa harus ke Jakarta,” katanya. ”Daya tarik Jakarta bagi kaum urbanis baru itu sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Kota-kota, seperti Bekasi dan Tangerang, itu tumbuh sebagai kota tujuan pendatang baru dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan Jakarta,” ujar Yayat. (Yoga)

Relaksasi pembelian kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) tidak cukup mengangkat bursa saham Indonesia. Pasar saham membutuhkan tambahan stimulus demi menangkis efek negatif global, seperti perang dagang, ketidakpastian penurunan suku bunga, dan peningkatan konflik geopolitik. Dari dalam negeri, beberapa analis menyebutkan, prospek suram ekonomi, pelemahan rupiah, defisit APBN per Februari 2025, isu reshuffle kabinet dan kehadiran BPI Danantara memicu kecemasan di kalangan investor, sehingga mereka agresif melepas saham.

Tanpa tambahan stimulus, indeks harga saham gabungan (IHSG) dikhawatirkan merosot hingga di bawah 6.000. Kondisi ini dikhawatirkan memicu instabilitas, lantaran pelemahan indeks akibat derasnya capital outflow bisa memukul rupiah. Apalagi, belakangan ini, imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun sudah diatas 7%. Beberapa kalangan mulai bicara potensi krisis finansial, yang dimulai dari pasar saham. Sejumlah indicator pun mencuat, di antaranya pelemahan rupiah yang berkepanjangan, koreksi turun pasar saham, dan terus meningkatnya yield SBN.

Pada 8 Januari 1998, IHSG turun11,95%, lalu pada 12 Februari di tahun yang sama turun 9,27%. Selanjutnya, pada Mei 1998, rupiah melemah dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.800 per US$. Inflasi kala itu melonjak jadi 77%, banyak perusahaan gulung tikar, karena tercekik pembengkakan utang akibat selisih kurs. Krisis moneter pun terjadi. Maka, dari sisi pemerintah, kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dan meresahkan pasar perlu segera dievaluasi. Pemerintah juga disarankan melakukan perombakan di sektor-sektor strategis guna mengembalikan kepercayaan investor, dan memberikan stimulus. (Yetede)

Sejak pemerintah melakukan pemotongan anggaran, industri perhotelan dan restoran mengalami penurunan yang signifikan. Jika ini terus berlanjut, bukan tak mungkin badai PHK akan mengetuk industri tersebut. Ketua bidang Litbang dan IT BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Christy Megawati memaparkan kinerja pasar mengalami penurunan sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, tercermin dari survei PHRI dalam beberapa bulan terakhir yang melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi.

"Dalam grafik kita bisa lihat November, market memang masih optimis bahwa kinerja pasar 2024 dibanding tahun sebelumnya masih positif. Tapi di bulan Desember, semenjak adanya pengumuman kebijakan anggaran, market mulai shifting," jelas dia dalam Konferensi Pers PHRI di Jakarta belum lama ini. Chisty melihat, lebih dari 50% responden yang khawatir dampak negatif kebijakan pemerintah ini akan berlangsung setidaknya 6 bulan atau lebih. Tanpa penyesuaian kebijakan, sebanyak 88% responden menyatakan akan menghadapi PHK masal, serta gangguan rantai-rantai pasok. "Setelah ini berlangsung lebih lama bukan tak mungkin, hotel akan mengalami defisit dan harus melakukan keputusan penutupan hotel," tegas dia.

Dari Januari, industri mulai pesimistis karena market secara kinerja pasar mengalami penurunan. “83 responden melaporkan, awal tahun 2025 ini memang kurang menguntungkan, terutama permintaan dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5-7% bisnis hotel serta sektor mice yang mencapai 6-21% mengalami penurunan drastis," jelas dia. Hal Ini menunjukkan, pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan. Untuk mendorong Industri hotel danrestoran, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menekankan pemerintah perlu merelaksasi atau menjalankan kembali anggarannya. (Yetede)

Penyaluran kredit UMKM per Februari 2025 tercatat Rp 1.393,4 triliun, hanya tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang terus melemah ini dihantam daya beli yang juga masih lesu. Berdasarkan data BI, kredit UMKM per Februari 2025 kembali menyusut dibanding bulan sebelumnya yang naik 2,5% (yoy). Pada Februari 2021 kredit UMKM dihantam Covid-19 hingga terkoreksi 2,7% (yoy). Namun, pelaku UMKM bangkit dengan pertumbuhan 14,4% (yoy) per Februari 2022. Bahkan, kredit mikro pada Februari 2022 melonjak 82,9% (yoy), kemudian kredit usaha kecil tumbuh 27,2% (yoy) dan kredit menengah masih terkoreksi dalam 26,6% (yoy).

Pada Februari 2023, kreditUMKM masih tumbuh 8,6% (yoy) walau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2024 pertumbuhan kredit UMKM meningkat ke 9,4% (yoy). Tren penurunan terus terlihat hingga dua bulan pertama tahun ini, kredit kepada wong cilik hanya naik 2,1% (yoy). Chief Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan, perlu ada insentif dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Perlu mendorong investasi atau program prioritas yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Karena ujung-ujungnya kita bicara UMKM itu, pembelinya kelas menengah. Dan kalau pembelinya recover spendingnya, daya belinya membaik, tentu penjualan UMKM juga membaik," ujar Josua, Minggu (23/3/2025). Menurut dia, bagaikandua sisi mata uang. Apabila pembeli dari UMKM memiliki daya beli yang baik, tentu akan meningkatkan kinerja UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, UMKM akan mengajukan kredit ke perbankan apabila penjualan meningkat dan butuh ekspansi. "Dan kalau kinerja UMKM membaik, tentu penyaluran kredit perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM juga membaik. Jadi semua saling berkaitan, terkait isu penurunan kelas menengah," jelas Josua. (Yetede)

“Pergeseran tren konsumen secara global yang mengarah pada produk alami dan berbasis bahan herbal, mendukung perkembangan industri kosmetik dan obat tradisional. Bahkan, dalam penggunaan tanaman obat dan bahan alami untuk pengobatan tradisional, juga sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Kami terus mendorong pengembangan daya saing IKM (Industri Kecil dan Menengah) kosmetik dan obat tradisional dalam negeri melalui berbagai kegiatan fasilitasidan pembinaan agar mereka mampu menguasai pasar lokal,serta dikenal dan masuk ke pasar global," tutur Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, di Jakarta, Minggu (23/3/2025). Kemenperin mencatat, komoditas produk kosmetik dan obat-obatan tradisional menunjukkan kinerja yang positif melalui capaian ekspor dan pertumbuhan unit usaha.

"Pada periode Januari-November 2024, kinerja ekspor industri produk kosmetik menembus angka US$ 382,4 juta, sedangkan kinerja ekspor industri obat-obatan tradisional sebesar US$ 6,3 juta," ungkap dia. Berdasarkan data BPOM, lebih dari 85% pelaku industri kosmetik dan obat-obatan tradisional merupakan sektor IKM. "Kontribusi IKM dalam kinerja sektor ini patut diapresiasi," ujar dia. Industri kosmetik diprediksi tumbuh 4,3% per tahun (CAGR 2025-2030) sedang industri obat tradisional diperkirakan tumbuh 7,1% per tahun (CAGR 2024-2033). Dia menerangkan, kesadaran konsumen akan pentingnya bahan yang aman, ramah lingkungan, serta memiliki manfaat kesehatan yang lebih luas merupakan faktor kunci yang dapatmembedakan produk satu dengan lainnya. Kami menganjurkan pelaku IKM menentukan target pasar yang sesuai dan menembus pasar global," kata dia. (Yetede)