Kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sebesar 0,25 % poin menjadi 5-5,25 %, pada hari Rabu (3/5) waktu setempat, diyakini tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar. Sebab, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. ”Karena sesuai ekspektasi, para pemilik modal pun tidak lantas serta-merta menarik modalnya dari Indonesia atau capital outflow sehingga tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual saat dihubungi pada Kamis (4/5).

David menjelaskan, berbagai indikator perekonomian Indonesia yang dalam kondisi positif juga memberikan keyakinan para pemilik modal bahwa risiko investasi di Indonesia cenderung menurun. Alih-alih melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga, nilai tukar rupiah justru menguat terhadap dollar AS. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup di level Rp 14.632, menguat ketimbang perdagangan Rabu yang sebesar Rp 14.706. Adapun sejak awal tahun hingga Kamis (4/5), nilai tukar rupiah telah menguat sebesar 6,15 %. Penguatan nilai tukar rupiah itu ditopang oleh derasnya arus modal masuk ke dalam negeri. (Yoga)

Tingginya harga beras turut menekan pedagang warung nasi. Sejumlah pedagang yang mayoritas berskala UMKM serta melayani pekerja sektor informal sebagai pelanggan memilih untuk menanggung kenaikan harga. Namun, sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi nasi yang dijual. Berdasarkan data Panel Harga Bapanas per Kamis (4/5) rata-rata nasional harga beras medium ditingkat pedagang eceran senilai Rp 11.900 per kg, sedangkan beras premium Rp 13.620 per kg. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata nasional harga beras medium Rp 10.810 per kg dan beras premium Rp 12.340 per kg. Sejumlah pelaku UMKM, khususnya warung nasi, mengandalkan beras sebagai bahan baku.

Mereka antara lain pelaku usaha warung tegal, nasi padang, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi kucing, dan nasi rames. Ada juga dagangan lain yang mengandalkan beras, seperti ketupat, lontong, dan arem-arem. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, Kamis (4/5), mengatakan, sejumlah pelaku UMKM pedagang warung nasi sudah menaikkan harga. Dia mencontohkan, terdapat pedagang yang menaikkan harga nasi dari Rp 3.000 per porsi pada tahun lalu jadi Rp 4.000 per porsi. Adapun bagi pedagang yang tidak menaikkan harga, pilihannya adalah mengurangi porsi nasi yang dijual. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan pedagang warung nasi, Hermawati berharap pemerintah dapat meredam harga beras, karena ada tambahan pasokan dari impor. Pasokan ini diharapkan dapat segera membanjiri pasar. (Yoga)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan secara grup 602,99 juta dollar AS pada triwulan I-2023 atau tumbuh 72 % secara tahunan. Garuda juga membukukan penurunan rugi bersih sebesar 50,91 % menjadi 110,03 juta dollar AS. ”Pada triwulan II-2023, kami optimistis pendapatan Garuda bakal berkontribusi besar terhadap pendapatan,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Kamis (4/5/2023), di Jakarta. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat aturan pengelolaan reksa dana dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Aturan ini diterbitkan menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan reksa dana dan pengembangan reksa dana yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. (Yoga)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Kota Bogor di bidang transportasi untuk mengatasi kemacetan dan mempermudah mobilitas warga. Itu terungkap dalam pertemuan antara Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (4/5) di Balai Kota DKI Jakarta. Bus Transjakarta akan membantu mobilitas warga Bogor ke Jakarta.  Ada satu titik pertemuan antar angkutan umum yang dioperasikan Pemprov DKI dengan Kota Bogor. Di titik itu, penumpang berpindah angkutan. (Yoga)

Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi Daniel Djumali mengungkapkan, pengembang rumah bersubsidi seakan dihadang rentetan persoalan selama beberapa tahun terakhir. Persoalan utama meliputi hambatan perizinan dan belum adanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun. Hambatan perizinan yang belum tuntas menyebabkan langkah pengembang dalam memasok rumah rakyat,termasuk rumah bersubsidi, semakin berat. Persoalan perizinan itu mencakup peralihan dari IMB menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) yang lamban di sejumlah daerah. Selain itu, penetapan aturan lahan sawah dilindungi (LSD) di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang dinilai tumpang tindih dengan rencana tata ruang (RTR) dan kontraproduktif dengan program perumahan.

Daniel menambahkan, persoalan LSD turut memicu masalah perizinan, pelayanan pertanahan, dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Kerap terjadi, lahan yang sudah dimiliki pengembang perumahan masuk dalam area LSD sehingga pengembang tidak bisa memperoleh izin membangun. Beberapa kawasan hunian yang sudah selesai dibangun bahkan tercatat masuk dalam LSD. Sementara itu, persyaratan dan jangka waktu pengurusan PBG berbeda-beda hampir di setiap daerah sehingga membingungkan pengembang. Persoalan izin yang rumit memakan waktu dan biaya tinggi. Masalah perizinan dirasa kian pelik dengan tertundanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun dan menyebabkan arus kas pengembang tergerus. ”Perizinan untuk rumah bersubsidi seharusnya dipermudah karena rumah ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu,(pembangunanrumah) dapat menekan backlog (kekurangan) rumah,” ujar Daniel, saat dihubungi, Jumat (14/4). (Yoga)

Sudah lama Jakarta bukan tujuan utama mencari penghidupan lebih baik. Magnet bagi pendatang itu kian kuat dipancarkan banyak kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Depok, dan Deli Serdang. Dwi Setiyono (45) meninggalkan rumah orangtuanya di Madiun, Jatim, untuk bekerja dan kuliah di Surabaya. Sejak itu, ia hidup dan berkeluarga di sini, gula ekonomi terbesar setelah ibu kota negara di Jakarta. ”Di usia 25 tahun, saya lulus kuliah dan bersyukur karena mendapat pekerjaan formal di perusahaan,” ujar Dwi, Minggu (30/4). Upah yang ia terima tiga kali lipat upah minimum kota yang Rp 4,252 juta. Upah, tunjangan, dan terkadang ditambah honor lembur cukup untuk menghidupi dua anak. ”Cicilan rumah dan kendaraan (mobil) sudah selesai,” ujarnya. ”Peluang kerja di Surabaya jauh lebih baik daripada di Madiun. Selain itu layanan pendidikan, kesehatan, dan situasi sosialnya terbaik di Jatim,” katanya.

Fandi MF (27), lelaki asal Klaten, Jateng, memilih menetap di Kota Depok, Jabar. Seusai mudik Lebaran, sejak Senin (1/5) Fandi sudah kembali ke pekerjaannya sebagai barista dan mekanik laptop ataupun komputer di Depok. Ia menekuni kesehariannya itu sejak delapan tahun lalu setelah lulus kuliah di kota yang sama. Kota Depok ditinggali banyak mahasiswa dan pekerja yang menciptakan peluang usaha baginya. Berpenghasilan Rp 8 juta per bulan, Fandi percaya diri akan kelangsungan hidupnya di kota tersebut. Ia berencana meminang kekasihnya dan membeli rumah di Depok.

Kota di luar Jawa pun kini kian memancarkan pesona bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan nasib di luar kampung halaman. Sofyan Lubis (29) sudah hampir empat tahun bekerja sebagai analis di laboratorium bahan pakan di sebuah pabrik pakan ternak di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut. Dia pendatang dari Kota Padang Sidempuan. ”Saya datang ke Deli Serdang untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya, Selasa (2/5). (Yoga)

Gencarnya industrialisasi mendorong pembangunan di daerah lebih masif dan diikuti tingkat  pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menarik masyarakat dari luar daerah untuk bermigrasi dan menetap di daerah itu. Secara umum, masyarakat melakukan migrasi demi mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Michael P Todaro, ekonom Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan migrasi lekat dengan urusan ekonomi. Pelopor bidang ekonomi pembangunan itu menyatakan, kebijakan yang berdampak pada pendapatan riil penduduk akan memengaruhi migrasi. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap arus migrasi itu juga berlaku di Indonesia, tergambar dari hasil pemodelan ekonometrika untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi migrasi. Untuk mengukurnya, Litbang Kompas menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data di 34 provinsi dengan periode waktu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020. Hasil analisis menunjukkan 98 % migrasi di Indonesia dipengaruhi faktor-faktor ekonomi.

Ada empat variabel yang mendorong terjadinya migrasi seumur hidup di Indonesia, yang terbesar adalah variabel upah minimum provinsi (UMP), produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri (industrialisasi), angkatan kerja, dan investasi. Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, kuatnya pengaruh ekonomi itu sejalan dengan adagium ”ada gula ada semut”. Hal senada disampaikan Sukamdi, dosen Fakultas Geografi UGM. Menurut dia, ekonomi jadi motif orang bermigrasi,terutama karena upah. ”Orang ingin mencari pendapatan yang lebih baik,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM itu. (Yoga)

Realisasi produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2023 berpotensi merosot 4,3 % dibandingkan periode sama pada 2022. Penurunan itu terjadi di tengah potensi terjadinya El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan dan ancaman tergerusnya produksi beras dunia sepanjang 2023 dan 2024. Data Bapanas yang diolah dari BPS menunjukkan realisasi produksi beras pada Maret 2023 sebanyak 5,12 juta ton, lebih rendah dibandingkan proyeksi yang sebanyak 5,38 juta ton. Koreksi realisasi produksi beras pada Maret 2023 merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Februari 2023, realisasi produksi beras sebanyak 2,86 juta ton, sedangkan proyeksinya 3,68 juta ton. Menurut data hasil pengamatan terbaru tersebut, produksi beras pada April 2023 diproyeksikan 3,81 juta ton. Dengan demikian, jumlah produksi beras nasional sepanjang Januari-April 2023 diperkirakan 13,12 juta ton, lebih rendah 4,3 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Departemen Pertanian AS (USDA) merilis laporan yang memproyeksikan produksi beras global sepanjang 2022-2023 sebanyak 509,4 juta ton pada pertengahan April, lebih rendah 400.000 ton dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi produksi 2021-2022, proyeksi tersebut lebih rendah 1 %. Proyeksi tersebut dipengaruhi penurunan produksi yang diprediksiterjadi di Brasil, Indonesia, dan Malaysia. Oleh sebab itu, Kepala Bapanas Arief  Prasetyo Adi menggarisbawahi terbatasnya pasokan beras di pasar dunia dapat meningkatkan harga di tingkat internasional. ”Dengan situasi ini, penguatan produksi dalam negeri harus dilakukan (demi meningkatkan cadangan beras pemerintah). Per kemarin (Selasa, 2/5) posisi serapan (beras) dari dalam negeri 312.000 ton, sedangkan penyaluran untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 572.000 ton dan bantuan pangan 182.000 ton,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/5). (Yoga)

Hingga posko satgas THR Kemenaker ditutup Jumat (28/4), ada 2.369 pengaduan dengan 1.529 perusahaan yang diadukan. Tindak lanjut pengaduan tersebut sampai sekarang masih berjalan. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, Rabu (3/5), di Jakarta, mengatakan, 430 pengaduan pengabaian THR sudah ditindaklanjuti. Dia juga mencatat terdapat dua perusahaan yang direkomendasikan mendapatkan sanksi administratif. ”Wujud sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara secara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” ujar Yuli. Sebanyak 2.369 pengaduan yang masuk itu mencakup 1.197 aduan THR tidak  dibayarkan, 780 aduan THR dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Bentuk-bentuk pengabaian yang dilaporkan ke posko meliputi THR dibayar dengan cara dicicil, THR berupa produk, THR tidak dibayar, dan nilai THR sangat  rendah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pengecekan pengaduan pengabaian THR yang masuk sudah termasuk menyangkut laporan keuangan masing-masing perusahaan. Hal itu bertujuan untuk verifikasi. ”Arahan Menaker adalah setiap pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah turun mengecek kebenaran pengaduan yang masuk. Penyelesaian pengaduan pengabaian THR memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Setahu saya, ada kasus yang membutuhkan waktu delapan bulan untuk penyelesaian,” kata Indah yang ditemui seusai menghadiri peluncuran platform Kadin for Naker, Minggu (30/4), di Jakarta. (Yoga)