Aksi penambahan modal pelaku industri perbankan di Tanah Air berlanjut di tahun 2023. Bedanya, jika tahun lalu aksi korporasi itu merupakan cara memenuhi ketentuan modal inti minimum, kali ini tujuannya adalah untuk memperkuat permodalan agar lebih lincah melancarkan ekspansi. Sebut saja misalnya KB Bukopin Tbk (BBKP) yang akan menggelar aksi rights issue dengan target perolehan dana hingga Rp 12 triliun. BBKP akan merilis maksimal 120 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham. Investor Relation BBKP I Putu Adi Saputra menyatakan, Kookmin Bank selaku pemegang saham pengendali akan bertindak sebagai pembeli siaga dan berkomitmen memborong 100% saham baru BBKP. BBKP akan mengalokasikan dana rights issue untuk memperkuat permodalan anak usaha, dan mendukung ekspansi kredit di semua segmen. Selain BBKP, Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) akan merilis 14,72 miliar saham baru dengan nominal Rp 250 per saham, setara 41,87% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang dibidik sekitar Rp 3,68 triliun. Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) membidik dana rights issue Rp 1,38 triliun pada pertengahan tahun ini. Namun, IBK selaku pengendali  hanya akan mengeksekusi sebagian haknya dan sisanya dialihkan ke PT Bumi Indawa Niaga (BIN). Selepas rights issue , modal inti AGRS akan naik menjadi Rp 5,3 triliun.

Bukan perkara mudah bagi para nasabah korban kasus polis palsu PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (MISG Life) mendapatkan kembali dananya. Meski nasabah telah mengantongi kemenangan atas dua gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manado, namun MISG Life dan Swita Glorite Supit melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya banding. Dua perkara tersebut tercatat dengan nomor 54/Pdt.G/2022/PN Mnd dan 61/Pdt.G/2022/PN Mnd. Majelis hakim pada kedua perkara itu, telah memutuskan MISG Life, Swita dan Veike Alma Angelique Wakary membayar kerugian nasabah secara tanggung renteng. Perkara tersebut pun kini ditangani Pengadilan Tinggi Manado. Pihak MSIG Life menyatakan melakukan upaya banding, karena menilai dirinya juga merupakan korban dari aksi eks karyawannya tersebut. "Kami juga sebagai korban dan kami akan memperjuangkan hak kami," ujar Lukman Auliadi Head of Customer & Marketing PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Salah seorang korban berinisial JT kepada KONTAN mengatakan pada 17 April 2023 sejatinya telah berlangsung audiensi dengan pihak MSIG Life. MSIG Life, kata JT, disebut menawarkan ganti rugi senilai Rp 6,9 miliar dari total kerugian Rp 133 miliar. Tentu saja tawaran itu langsung ditolak para nasabah.

Federal Reserve alias The Fed seolah tak pernah berhenti menghentak pasar keuangan dunia. Termutakhir, pada Kamis (4/5), Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25% untuk mengamankan inflasi. Kendati sinyal kenaikan suku bunga acuan telah muncul jauh-jauh hari, pengetatan moneter tersebut tetap bikin negara lain ketar-ketir. Sebab, makin tinggi suku bunga acuan di Negeri Paman Sam, akan mendorong keluar­nya modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Impaknya, nilai tukar pun kian rentan. Untungnya, Indonesia diproyeksikan memiliki imunitas yang tinggi, baik dari sisi pasar keuangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Alasannya, baik otoritas fiskal dan bank sentral telah melakukan respons dini. Bank Indonesia (BI) misalnya, telah mengerek suku bunga acuan dengan agresif sejak Agustus 2022. Pun Kementerian Keuangan yang mengutak-atik postur fiskal untuk menebalkan bantalan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan Ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan, Kamis (4/5), mengatakan aksi The Fed tak memberikan hentakan keras bagi ekonomi nasional. Meski begitu, pemerintah terus memantau kesenjangan antara imbal hasil US Treasury dengan Surat Berharga Negara (SBN). “Kami akan terus menjaga sehingga keseimbangan antara cost of fund yang mengalami tekanan luar biasa besar gara-gara kenaikan suku bunga The Fed dengan belanja yang harus baik dan membuat ekonomi kita tumbuh,” ujarnya. Selain itu juga melakukan Operation Twist, yakni menjual SBN bertenor pendek dan membeli di tenor panjang sebagai bagian dari langkah untuk mendukung kebijakan dan memperkuat stabilitas.   Ditemui di lokasi sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan kode bank sentral tak akan mengekor The Fed. Menurutnya, suku bunga pada posisi menjadi 5,75% sudah cukup untuk memastikan inflasi dalam negeri terkendali. Terlebih, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan hingga 225 basis poin sejak Agustus tahun lalu. Dia bahkan optimistis inflasi indeks harga konsumen (IHK) juga akan turun cepat, yakni di bawah 4% mulai Agustus tahun ini. "Kami sampaikan dulu core inflation di bawah 4%, sekarang malah 2,83% ,” katanya.

Tren kenaikan suku bunga acuan di tingkat global belum juga surut. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25%. Kenaikan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2007. Kebijakan moneter yang ditempuh The Fed ini sudah diproyeksikan sebelumnya. Bahkan, para ekonom memprediksikan bahwa The Fed bakal beberapa kali menaikkan suku bunga sepanjang 2023. Upaya The Fed untuk menetapkan kebijakan suku bunga tentu saja demi menjaga stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam. Kendati, kebijakan itu berdampak pada munculnya gejolak di pasar keuangan, investasi negara lain, dan nilai tukar di sejumlah negara berkembang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield). Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield).

Beberapa produsen sepeda motor listrik di Indonesia melaporkan tengah memasuki tahap pengetesan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua, meskipun kebijakan itu berlaku sejak 20 Maret 2023. Co Founder PT Smoot Motor Indonesia (Smoot) Kevin Phang mengatakan bahwa perusahaannya tengah menjalani prosedur pengetesan Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) “Sudah lolos tapi belum mulai ini Sisapiranya, masih testing,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/5). Pada tahun ini, dia menargetkan bisa menjual 100.000 unit atau 50% dari target subsidi kendaraan listrik pemerintah.Kevin optimistis target itu bisa tercapai apabila bantuan relaksasi pembelian motor listrik pemerintah berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, jumlah subsidi yang menyasar 200.000 unit bisa ludes dengan cepat. Smoot memiliki dua model motor listrik yang sudah lolos verifikasi pemerintah yaitu Smoot Elektrik Tempur dan Zuzu. Dalam kesempatan berbeda, produsen motor listrik merek Selis, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) melalui anak usahanya, PT Juara Bike, juga tengah menjalani prosedur dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng menyatakan SLIS sudah lulus verifikasi dari Kemenperin. “Kami sudah mendapatkan surat penetapan dari Kemenperin dan saat ini kami telah masuk dalam proses verifikasi dealer,” kata Wilson. Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) Riyanto Umar mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik yang menyasar 200.000 unit motor tak kunjung terjual. Setidaknya, dia menyatakan pada sisa 8 bulan tahun ini sepeda motor listrik harus terjual sebanyak 25.000 unit per bulan. Riyanto mengatakan bahwa implementasi subsidi penjualan motor listrik di lapangan itu tidak mudah.

SKK Migas menargetkan blok yang dikelola Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL), entitas Genting Group yang dikendalikan taipan dan pengusaha resor judi asal Malaysia, Lim Kok Thay, tersebut bisa beroperasi komersial pada 2025 atau 2026, setelah beberapa kali tertunda sejak hak pengelolaan dipegang pada 2008. Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, produksi gas dari GOKPL direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk milik PT Pupuk Kaltim dan pasar gas alam cair. “Dengan kemampuan pasok hingga setidaknya 2043, maka diperkirakan kesinambungan produksi gas jangka menengah akan terjaga dalam rangka mendukung penghiliran dan transisi energi,” kata Kurnia saat dihubungi, Kamis (4/5). Adapun, Kementerian ESDM telah menyetujui revisi rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD) I Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri sejak awal Februari 2023.

Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.

Jawa Tengah tempo dulu terkenal memiliki berbagai pelabuhan dagang dan perikanan yang terbentang di pesisir pantai utara, seperti Lasem, Teluk Semarang, Rembang, Juwana, dan Pekalongan. Namun, lambat laun pelabuhan-pelabuhan perikanan itu meredup menyusul sejumlah persoalan yang membelit nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja, inovasi Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel) yang diluncurkan akhir tahun lalu, diyakini bakal memompa sektor perikanan wilayah ini dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Secara geografis, provinsi ini diapit oleh dua segara di ujung utara dan selatan. Kampung-kampung nelayan juga dapat dengan mudah ditemui di sepanjang kawasan pesisir. Namun kenyataannya, kondisi perikanan Jawa Tengah hari ini juga tidak baik-baik amat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan laut Jawa Tengah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terhitung rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sendiri sudah mulai menaruh perhatian terhadap sektor usaha perikanan tangkap. Pada Desember 2022, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman diteken menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kebijakan itu diambil sebagai wujud dukungan Pemprov Jateng kepada nelayan dan petambak garam. Ganjar juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan atau Siandin.  Harapannya, nelayan bisa memanfaatkan informasi cuaca, statistik perikanan, hingga basis data harga dan pemasaran untuk menunjang usahanya. emprov Jateng juga telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). PT Produksi Pangan dan Energi Nusantara (Propanen) menjadi rekanan pemerintah daerah yang bakal membina, serta mendorong nelayan-nelayan di pesisir Jawa Tengah untuk membangun korporasi. 

Bisnis menemui Muhammad Qunut, Koordinator BUMNel dari Propanen, buat mengorek lebih lanjut perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil diskusi yang dilakukan, problem yang dihadapi teman-teman nelayan a.l persoalan bahan bakar minyak [BBM], TPI, harga, mutu ikan, keuangan nelayan sendiri, dan permodalan. Propanen menawarkan skema kerja sama pembiayaan untuk nelayan-nelayan yang ingin membentuk BUMNel. Di awal pelaksanaan program, komposisi kepemilikan saham terbagi menjadi 60% milik Propanen sebagai penyuntik modal awal, dan sisanya milik nelayan itu sendiri. “Sebagai bagian dari BUMNel, Propanen mengirim perwakilan, tetapi semua manajemen BUMNel diambil dari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Komisaris dan pengawasnya saja yang dari Propanen, dibantu oleh Kepala Desa,” jelas Qunut. Sementara itu, Muhyidin, Kepala Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, merespons positif rencana pembentukan BUMNel tersebut. Desa Magersari sendiri menjadi salah satu desa yang bakal menjadi percontohan dari program BUMNel Pemprov Jateng. “Dengan adanya BUMNel ini, nelayan disamping punya penghasilan dari menangkap ikan, mereka bisa mendapat bagi hasil dari usaha perusahaan. Harapannya, BUMNel ini bisa berkembang ke penyediaan alat tangkap, pengelolaan BBM, termasuk pengelolaan ikan Saya harapkan begitu,” katanya saat ditemui Bisnis.

Daerah-daerah tujuan utama migrasi di Indonesia belum sepenuhnya terbangun secara baik. Kesepuluh daerah itu belum mampu memberikan lingkungan ideal layak huni bagi 27,8 juta warganya. Minimnya kelayakan tersebut terlihat dari indeks layak huni hasil analisis Litbang Kompas yang diolah dari data kuantitatif yang menjadi indikator pembangunan daerah layak huni. Hasilnya, 10 daerah tujuan utama migrasi 2021 belum ideal sebagai kota layak huni. Daerah-daerah itu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, Kota Tangerang, dan Kota Bandung. Fenomena ini menjadi ironi lantaran daerah tujuan migrasi, yang juga sentra perekonomian dengan upah relatif tinggi dan fasilitas pendukung lengkap, belum memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Hampir semua daerah tujuan migrasi di Indonesia belum siap menerima kehadiran pendatang dalam jumlah masif. Pembangunan yang sporadis dan tidak terkontrol bermunculan seiring padatnya wilayah akibat serbuan para pendatang. Alihalih hidup tenteram dan nyaman, warga setempat,termasuk para perantau, harus hidup berdampingan dengan sejumlah persoalan. Menurut pengamat Lingkungan Perkotaan Sekolah Kajian Strategis dan Global UI, Rudy P Tambunan, perkembangan kota yang acak mengakibatkan banyak persoalan.

”Perkotaan di Indonesia umumnya berkembang mengikuti pola urban sprawl (acak atau tak terencana). Perkembangan kota tidak didukung sarana prasarana tepat pada waktunya sehingga terjadi keterlambatan pembangunan dan muncul banyak masalah sosial serta ekonomi,” ujar Rudy, Kamis (6/4). Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi fenomena migrasi. ”Pentingnya perkotaan dan permukiman layak huni, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ujarnya. Indeks layak huni disusun dari 16 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat parameter utama, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Kompas mengguna-kan data 2021 pada setiap indikator. Parameter ekonomi, misalnya, terdiri dari jumlah pengangguran dan  besaran upah minimum. Parameter lingkungan diukur melalui tingkat kepadatan penduduk, kejadian bencana, dan ruang terbuka hijau dengan rentang penilaian 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, tingkat layak huni daerah semakin tinggi. Analisis dilakukan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa seluruh daerah di Indonesia memperoleh skor tidak lebih dari 0,7. Artinya, daerah-daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang hidup yang layak huni bagi  penduduknya. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 diperkirakan bakal sedikit melambat. Konsumsi rumah tangga yang belum pulih betul serta turunnya kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas global jadi risiko yang perlu diantisipasi sepanjang paruh awal 2023. Sejumlah ekonom memproyeksikan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini berada di bawah 5 %, yakni di kisaran 4,8 %-4,9 %. Kondisi itu turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 sebesar 5,01 % serta sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 %. Perkiraan itu dikemukakan menjelang pengumuman data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan I-2023 oleh BPS, Jumat (5/5).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (4/5), konsumsi rumah tangga masih akan jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi awal tahun ini, terutama di tengah kinerja ekspor yang melemah akibat menurunnya harga komoditas global. Meski demikian, terjadi tren pelambatan pada laju konsumsi rumah tangga ketimbang sebelumnya. Hal itu  terlihat dari Indeks Penjualan Riil (IPR) atau Survei Penjualan Eceran per triwulan I-2023 yang dirilis BI pada 12 April 2023. IPR triwulan I-2023 diperkirakan tumbuh 1,6 % secara tahunan, melambat dibandingkan dengan IPR triwulan IV-2022 sebesar 1,9 %. Survei BI memprediksi, penjualan eceran di hampir semua kategori barang masih terkontraksi pada triwulan I-2023, kecuali sektor makanan dan minuman yang tumbuh 4,5 %. Meski tumbuh positif, penjualan eceran di sektor makanan dan minuman itu hanya naik tipis dari 4,4 % pada triwulan sebelumnya. (Yoga)