Jawa Tengah tempo dulu terkenal memiliki berbagai pelabuhan dagang dan perikanan yang terbentang di pesisir pantai utara, seperti Lasem, Teluk Semarang, Rembang, Juwana, dan Pekalongan. Namun, lambat laun pelabuhan-pelabuhan perikanan itu meredup menyusul sejumlah persoalan yang membelit nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja, inovasi Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel) yang diluncurkan akhir tahun lalu, diyakini bakal memompa sektor perikanan wilayah ini dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Secara geografis, provinsi ini diapit oleh dua segara di ujung utara dan selatan. Kampung-kampung nelayan juga dapat dengan mudah ditemui di sepanjang kawasan pesisir. Namun kenyataannya, kondisi perikanan Jawa Tengah hari ini juga tidak baik-baik amat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan laut Jawa Tengah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terhitung rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sendiri sudah mulai menaruh perhatian terhadap sektor usaha perikanan tangkap. Pada Desember 2022, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman diteken menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kebijakan itu diambil sebagai wujud dukungan Pemprov Jateng kepada nelayan dan petambak garam. Ganjar juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan atau Siandin.  Harapannya, nelayan bisa memanfaatkan informasi cuaca, statistik perikanan, hingga basis data harga dan pemasaran untuk menunjang usahanya. emprov Jateng juga telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). PT Produksi Pangan dan Energi Nusantara (Propanen) menjadi rekanan pemerintah daerah yang bakal membina, serta mendorong nelayan-nelayan di pesisir Jawa Tengah untuk membangun korporasi. 

Bisnis menemui Muhammad Qunut, Koordinator BUMNel dari Propanen, buat mengorek lebih lanjut perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil diskusi yang dilakukan, problem yang dihadapi teman-teman nelayan a.l persoalan bahan bakar minyak [BBM], TPI, harga, mutu ikan, keuangan nelayan sendiri, dan permodalan. Propanen menawarkan skema kerja sama pembiayaan untuk nelayan-nelayan yang ingin membentuk BUMNel. Di awal pelaksanaan program, komposisi kepemilikan saham terbagi menjadi 60% milik Propanen sebagai penyuntik modal awal, dan sisanya milik nelayan itu sendiri. “Sebagai bagian dari BUMNel, Propanen mengirim perwakilan, tetapi semua manajemen BUMNel diambil dari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Komisaris dan pengawasnya saja yang dari Propanen, dibantu oleh Kepala Desa,” jelas Qunut. Sementara itu, Muhyidin, Kepala Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, merespons positif rencana pembentukan BUMNel tersebut. Desa Magersari sendiri menjadi salah satu desa yang bakal menjadi percontohan dari program BUMNel Pemprov Jateng. “Dengan adanya BUMNel ini, nelayan disamping punya penghasilan dari menangkap ikan, mereka bisa mendapat bagi hasil dari usaha perusahaan. Harapannya, BUMNel ini bisa berkembang ke penyediaan alat tangkap, pengelolaan BBM, termasuk pengelolaan ikan Saya harapkan begitu,” katanya saat ditemui Bisnis.