JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan rencana impor 12 trainer (rangkaian kereta) untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dari Jepang tetap akan dilakukan, mengingat produksi PT Inka (Persero) baru bisa dilakukan 2025. Kementerian BUMN menyiapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 3 triliun untuk membantu pemodalan Inka agar bisa memproduksi KA  tahun 2025. Keputusan untuk menyuntik dana di Inka ini juga disepakati bersama ditingkat kementerian. "Ketika kami rapat dengan Kementerian Perhubungan, Menko Marves, dan Menteri Perindustrian setelah kami memetakan memang harus ada yang namanya penambahan modal dari Inka sendiri untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kereta api untuk gerbong-gerbong barunya," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam repat  besama Komisi VI DPR RI, di Jakarta Seninm (05/06/2023). Lebih jauh Ericik menjelaskan, Inka sudah memiliki pabrik berkualitas. Salah satunya, kata dia, di Banyuwangi yang bekerja sama dengan perusahaan Swiss Stedler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara. "Ini yang tentu harus kita dorong sehingga penyehatan dari Inka ini membutuhkan penambahan Rp 3 triliun, sehingga terjadi ekulibrilum antara produksi gerbong dan juga peningkatan-peningkatan jumlah kereta. Kalaupun ada impor, seminimal mungkin yang kita minta karena itu hanya menutupi gap  kebutuhan 6-7 bulan ke depan," tuturnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog 31 Mei 2023 mencapai 515,381 ton, jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya yang sempat diposisi terendah sebesar 220 ribu ton per akhir Maret 2023. Meski meningkat, stok CBP itu masih dibawah level aman 1,2-1,5 juta ton, karena Bulog selain harus operasi  pasar juga mesti menyalurkan bantuan pangan. Karena itu, pemerintah meminta Bulog tetap memacu serapan beras domestik guna meningkatkan stok CBP, sambil pararel melakukan pengadaan dari luar negeri demi mengantisipasi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, Beras CBP di Bulog disalurkan untuk empat kegiatan, yakni Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, tanggap darurat (bencana), golongan anggaran, dan bantuan pangan. Per Mei 2023, penyaluran besar SPHP tembus 578,054 ton, tanggap darurat 1.672 ton, dan bantuan pangan (beras bagi 21,35 juta keluarga penerima  manfaat/KPM) 407,340 ton. Stok CBP dipenuhi dari pengadaan  dalam negeri dan impor. "Stok beras di Bulog total ada 566,835 ton dengan CBP sebesar 515.381 ton, pengadaan dalam negeri 544,502 ton. Dengan kondisi seperti itu, perlu penguatan bersama sehingga target serapan dapat tercapai. Karena sesuai arahan Presiden Joko Wiodo, kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan beras, ini intrusmen stabilitas harga pangan hulu-hilir," jelas ARief saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR Senin (05/06/2023). (Yetede)

Baru-baru ini, Anies mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang memberi subsidi untuk kendaraan listrik (mobil dan sepeda motor listrik). Anies menyebutkan subsidi itu bukanlah solusi atas masalah lingkungan (polusi udara dan ledakan emisi karbon) dan salah alamat, karena diberikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Untuk menopang kritiknya, Anies memaparkan bahwa kendaraan listrik tidak menggantikan (substitusi) kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM), yang diparkir di garasi-garasi masyarakat. Anies bahkan menyatakan emisi karbon per kilometer per kapita dari mobil listrik lebih tinggi dibanding bus dengan BBM. Subsidi untuk kendaraan listrik oleh pemerintahan Jokowi agar kampanye penggunaan kendaraan listrik makin bergema di masyarakat serta tampak di jalan-jalan raya. Ini tren dunia, ketika penggunaan kendaraan listrik dianggap sebagai jawaban atas masalah emisi karbon yang dimuntahkan kendaraan berbahan bakar minyak. Agar tumbuh kesadaran ihwal urgensi kendaraan listrik, pemerintah harus turun tangan. Tidak semata menjalankannya di kantor-kantor instansi pemerintah, tapi juga mendorong masyarakat (perkotaan) menggunakan mobil dan sepeda motor listrik.

Obyek subsidi adalah barang, alias sepeda motor dan mobil listrik, bukan warga negara. Jadi, siapa pun orangnya, kaya atau miskin, dapat membeli sepeda motor dan mobil listrik dengan harga yang disubsidi pemerintah. Besarannya Rp 7 juta untuk satu unit sepeda motor listrik dan Rp 25-35 juta hingga Rp 70-80 juta untuk satu unit mobil listrik, tergantung mereknya. Dana itu ditanggung pemerintah. Itulah subsidi, yakni dana yang disiapkan khusus oleh pemerintah untuk mendukung kendaraan listrik. Dalam ekonomi, ini disebut proteksionisme. Subsidi kendaraan listrik diberlakukan tidak menyasar golongan tertentu, tapi berkepentingan menjadikan jalan-jalan di kota-kota besar negeri kita sedikit demi sedikit dijejali kendaraan listrik. Inilah subsidi, proteksionisme terhadap lingkungan yang absah. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan, jika kendaraan listrik digunakan lebih massal, rata-rata emisi karbon per km akan turun 25 %, dari 252 gram karbon per km menjadi 188 gram per km, dengan asumsi rata-rata per 200 ribu kilometer operasi. Dengan skenario ini, emisi akan turun 33 % pada 2030.

Kritik Anies yang menyatakan "emisi karbon per kapita per kilometer dari mobil listrik lebih tinggi  ibanding bus berbahan bakar minyak" benar sebagian. Sebab, faktor pembaginya lebih besar. Jumlah orang atau penumpang yang naik bus dengan BBM, katakanlah 55 orang, jauh lebih banyak dibanding mobil listrik, yang berkapasitas maksimal 6-8 orang. Komparasi Anies ini benar jika tujuannya menegaskan bahwa subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan umum, bukan kendaraan listrik yang notabene kendaraan pribadi. Tapi logika ini sesat karena emisi mobil listrik seharusnya dibandingkan dengan emisi mobil BBM, bukan bus BBM. Ini mirip "berbohong dengan statistik". Kritik Anies itu semestinya ditanggapi secara wajar oleh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. (Yetede)

Pemerintah terus berupaya mengendalikan dan menurunkan tingkat utang serta memastikan kapasitas pembayaran utang selalu terpenuhi. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan pemerintah selalu berkomitmen mengelola utang secara hati-hati, kredibel, dan terukur, termasuk dalam mengelola kewajiban utang yang jatuh tempo. “Pemerintah terus memastikan untuk memenuhi seluruh kewajiban utang yang jatuh tempo secara tepat waktu dan tepat jumlah, serta pemerintah memiliki kapasitas untuk memenuhinya,” kata Suminto kepada Tempo, kemarin, 5 Juni 2023. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada April 2023 mencapai Rp 7.848,89 triliun. Jika dirinci, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo dalam satu hingga lima tahun ke depan mencapai Rp 2.606 triliun, dengan posisi utang jatuh tempo dalam satu tahun naik 7,91 %, tiga tahun naik 24,1 %, dan lima tahun naik 42,1 %.

Suminto mengatakan, dari sisi upaya pengendalian utang, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, untuk menjaga defisit anggaran. “Selain itu, pemerintah terus mengembangkan skema-skema pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta blended financing, sebagai alternatif pembiayaan utang,” ucapnya. Menkeu Sri Mulyani berujar pemerintah menargetkan tren penurunan rasio utang terhadap PDB terus berlanjut. “Kami berharap rasio utang bisa turun lagi ke level 38 % pada 2024,” ucapnya. Terlebih, konsolidasi fiskal Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini sudah mendekati normal setelah sempat melalui periode pandemi yang menantang. Pemerintah menargetkan rasio utang pada 2024 dapat berada di kisaran 38,07-38,97 % dari PDB. “Angka ini masih cukup aman, mengingat batas maksimal rasio utang adalah 60 % dari PDB.”  (Yetede)

Ujicoba pembayaran tol nirsentuh atawa multi lane free flow (MLFF) 1 Juni lalu batal. Alasan yang mencuat adalah sistem MLFF yang memakai deteksi kendaraan dengan satelit atau Global Navigation Satellite System (GNSS) tak bisa membaca lalu lalang mobil di jalan tol hingga 100%. Alat yang digadang-gadang akan membaca lalu lintas kendaraan di jalan tol 80% saja. Ini pula yang membuat Badan Usaha Milik Jalan Tol (BUJT) meragu keandalan alat kontraktor, yaitu Roatex Zrt dari Hunggaria. Ketidakandalan itu, sama artinya hanya bisa menjamin 80% pendapatan masuk ke BUJT. Adapun 20% sisanya berpotensi lost. Potensi kehilangan ini yang membuat sistem MLFF gagal ujicoba. Di sisi lain, pemerintah juga harus membayar US$ 80 juta, setara Rp 1,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$) kepada kontraktor yang membangun MLFF, yakni Multi Contact Zrt yang dipilih Roatex Zrt, induk usaha PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Beda dengan Eropa, di Indonesia banyak kendaraan nomor khusus, seperti kendaraan TNI/Polri dan kendaraan anggota DPR. Sumber KONTAN bilang, kendaraan khusus ini sulit dibaca sistem MLFF. Belum lagi jika kendaraan yang memalsukan nomor polisi, yang tentu sulit dibaca sistem MLFF. Operator jalan tol berharap ujicoba MLFF ditunda sampai solusi ditemukan. Selain MLFF, di Indonesia ada sistem jalan tol nirsentuh berbasis radio frequency identification (RFID) dan dedicated short range communication (DSRC). Sistem ini bisa mencatat sampai 99,9% trafik.

Pemerintah sudah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan belanja (K/L) untuk tahun 2024. Ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pagu indikatif belanja K/L senilai Rp 999,9 triliun. Angka ini naik 2,3% dibandingkan pagu indikatif tahun 2023 senilai Rp 977,1 triliun. "Ini tinggal sedikit lagi sudah Rp 1.000 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran RI, Selasa (30/5). Dari pagu anggaran tahun depan, kementerian dan lembaga yang mencatatkan belanja paling besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp 128,15 triliun. Pagu ini menanjak 2,34% dari anggaran tahun ini sebesar Rp 125,22 triliun. Kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono ini ditugaskan untuk bisa memastikan beragam proyek infrastruktur yang sudah dibangun bisa berlanjut. Adapun anggaran di bidang kesehatan secara total pada tahun depan senilai Rp 102,6 triliun melalui belanja lima kementerian/lembaga. Angka tersebut naik dari tahun ini Rp 100,7 triliun.

Pemerintah masih berencana membatasi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mulai 1 Januari 2024. Kebijakan pembatasan elpiji 3 kg bertujuan agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah sedang membahas skema yang tepat untuk melakukan pembatasan pembelian gas subdisi yang biasa disebut gas melon ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu bilang, dalam menentukan kebijakan subsidi elpiji 3 kg, pemerintah harus memperhatikan perkembangan harga komoditas global. Sebab, ada peluang tahun ini harga komoditas bisa seperti tahun kemarin. Dalam beberapa minggu ke depan, BKF bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas skema pemberian subsidi termasuk elpiji 3 kg untuk tahun depan agar tepat sasaran. Mereka yang berhak adalah masyarakat miskin dan mereka yang rentan kemiskinan. Beberapa langkah bakal pemerintah tempuh, di antaranya meneruskan transformasi kebijakan subsidi elpiji 3 kg dengan pendataan pengguna dan pencatatan transaksi penyaluran di sub penyalur menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diikuti penerapan subsidi berbasis data bantuan sosial. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarakankan penerima subsidi pembelian gas melon tidak hanya rumah tangga miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi pemerintah juga perlu menyalurkan susbidi tersebut kepada pelaku UMKM yang membutuhkan susbidi ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih banyak bergerak di zona merah sepanjang perdagangan bulan Mei 2023. IHSG turun 4,08% dan ditutup di 6.633,26 per akhir bulan lalu. IHSG banyak tertekan oleh saham-saham komoditas energi. Namun, IHSG berpeluang kembali menguat pada bulan ini. Chief Executive Officer Edivisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, pergerakan IHSG bulan Juni akan didominasi oleh berbagai sentimen eksternal. Salah satunya dari Amerika Serikat (AS). Data nonfarm payrolls AS meningkat menjadi 339.000 pada Mei 2023. Angka ini tumbuh mengalahkan harapan pelaku pasar di kisaran 190.000. Sebaliknya, tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam ini naik menjadi 3,7% pada Mei 2023. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menimpali, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi dari China yang diproyeksikan melambat."Perlambatan ekonomi China jadi tekanan. Tetapi hal ini juga membawa potensi perpindahan dana dari bursa China ke bursa Indonesia," ujar Hans. Sementara dari dalam negeri, investor akan menghadapi pemberlakuanv auto rejectionv bawah (ARB) sebesar 15% yang dimulai hari ini. Namun ketetapan ini dinilai tak berdampak signifikan. Direktur Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus menilai, batas ARB 15% diprediksi hanya akan mempengaruhi IHSG saat pemberlakuan di hari pertama, Senin (5/6).

Pendapatan premi asuransi umum masih mencatatkan pertumbuhan di kuartal pertama 2023. Lini bisnis asuransi properti tetap mendominasi dari seluruh total pendapatan premi di periode tersebut. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, pangsa pasar premi asuransi properti di tiga bulan pertama tahun ini mencapai 24,5% dari total premi. Premi asuransi properti tercatat tumbuh 11,9% secara tahunan menjadi Rp 6,4 triliun. Kendati premi naik, Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang menyebut, pangsa pasar asuransi properti mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 25,5%. “Salah satu penyebab penurunan ini adalah akibat turunnya penjualan untuk properti di triwulan satu tahun 2023,” ujar Trinita, beberapa waktu lalu. Tapi tetap saja, dari sisi pangsa pasar, asuransi properti masih secara konstan jadi yang terbesar. Di urutan berikutnya ada asuransi kendaraan bermotor. Sementara di posisi ketiga ada asuransi kredit dan di posisi keempat ada lini bisnis asuransi kesehatan. Buat perbandingan, premi asuransi kendaraan bermotor pada periode sama tahun lalu mencapai Rp 4,74 triliun. Trinita menjelaskan pertumbuhan yang dicatatkan asuransi kendaraan ini didukung meningkatnya penjualan kendaraan roda dua 45,5% dan roda empat sebesar 13,8%.

Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi secara bertahap dengan mengurangi porsi energi berbahan bakar fosil, ke energi baru terbarukan. Cadangan energi hijau yang begitu melimpah di negeri ini menjadi modal luar biasa. Sayangnya, pemanfaatan potensinya masih kecil, kurang dari 1% kapasitas terpasang. Faktor investasi menjadi tantangan. Indonesia perlu dana kurang lebih US$87 miliar untuk transformasi energi bersih mulai dari pengembangan infrastruktur, hingga teknologi. Strategi inovatif pemerintah, korporasi, dan pelaku di sektor energi menjadi kunci untuk menjaring investasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Harapannya, program Indonesia mencapai target net zero emission 2060 tercapai, tak sekadar jauh panggang dari api.