BI Kian Pede Merespons Ketidakpastian Ekonomi
JAKARTA,BI-Bank Indonesia (BI) makin pede atau percaya diri dalam menghadapi sejumlah perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. terakhir bank sentral menegaskan tidak akan merespon penaikan Fed Funds Rate (FFR) yang kemungkinan diputuskan pekan ini dengan mendongkrak BI-7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Respon kebijakan nonbunga lebih dipilih BI karena sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Diantara respon kebijakan nonbunga yang ditujukan untuk menjaga stabilitas kurs rupiah melalui triple intervention dan twists operation serta memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial. Lainnya adalah menerbitkan ketentuan terkait instrumen penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dan mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran. "Jamunya Bank Indonesia 'kan bukan (hanya) suku bunga. makanya ya pake jamu stabilisasi nilai tukar rupiah, intervensi kan? Baik twist operation maupun triple intervention. Itu yang terus kami lakukan," ujar Gubernur BI Pery Warjiyo dalam konferensi pers Pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bulanan Periode Juli 2023 di jakarta, Selasa (25/07/2023). (Yetede)
Konsorsium Pertamina- Petronas Akuisisi 35% Blok Masela Rp 9,75 Triliun
TANGERANG,ID-Konsorsium PT Pertamina dan Petronas secara resmi mengakuisisi 35% kepemilikan hak partisipasi (participacig interest/PI) Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di blok Masela. Sebanyak 65% PI masih dipegang Inpex Masela Ltd selaku operator. Dalam konsorsium itu, Pertamina Hulu Energi memegang 20% kepemilikan dan sisanya sebesar 15% dikelola Petronas Masela. Adapun nilai akuisisi yang disepakati sebesar US$ 650 juta atau setara dengan Rp9,75 trilun dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS. Transaksi akuisi dilaksanakan dalam dua termin, yakni US$ 325 juta secara tunai pada tahap awal. Transaksi tersebut memiliki tanggal efektif 1 januari 2023 dan ditargetkan rampung pada kuartal III-2023. Pada awal Agustus nanti, ketiga pemilik hak partipasi akan melakukan pertemuan guna membahas aspek teknis pengelolaan Blok Masela. Wilayah kerja Masela seluas 2.503 km2 yang terletak di Laut Arafura, sekitar 650 km dari Kepulauan maluku, Blok ini berpotensi memproduksi 1.600 juta standar kubik kaki per hari (MMSCFD) atau setara dengan 9,5 juta ton per tahun gas alam cair (LNG). (Yetede)
Menko PMK Ajak MPK Dukung Percepatan Pendidikan Wilayah Timur Indonesia
JAKARTA,ID-Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengajak majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia untuk berkolaborasi mengatasi ketertinggalan kualitas pendidikan dan berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan di wilayah timur Indonesia. Kualitas pendidikan di beberapa wilayah timur Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini ditegaskan menko PMK Muhadjir Effendi dalam kegiatan koordinasi nasional gereja dan pendidikan lanjutan konferensi nasional (Konfernas) gereja dan pendidikan 2023 di Gedung BPK Penabur International School, Kelapa Gading, jakarta Utara, jakarta, Selasa (25/7.2023). "Saya mohon kerja sama dari Gereja dari pihak untuk pendidikan di wilayah timur," ujarnya. Sebagai informasi, kegiatan konfernas ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendi beserta jajaran Kemenko PMK, didampingi oleh Ketua Alumni Penabur sekaligus Komisaris Utama B-Universe Enggar Tiasto Lukita. (Yetede)
Saham Siklikal Bakal Berkibar di Semester II
JAKARTA,ID-Sejumlah analis percaya, saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), seiring kondusifnya ekonomi global dan domestik. Sejalan dengan itu, saham siklikal, yang pergerakannya ditentukan kondisi ekonomi bakal berkibar di semester II-2023. Bedasarkan riset RHB sekuritas, dikutip Selasa (25/07/2023), saham siklikal yang layak dicermati adalah bank-bank besar, otomotif, semen, dan pertambangan mineral, RHB tak segan menetapkan rekomondasi positif untuk saham-saham di empat sektor tersebut. Indikasi menggeliatnya saham bank besar terlihat sejak pekan lalu, di mana pemodal asing mulai agresif memborong saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT bank Central AsiaTbk (BBCA), dan PT bank Mandiri Tbk (BMRI) pekan lalu, net buy asing di tiga saham bank besar itu mencapai Rp 1,3 triliun. Tren ini berlanjut pada pekan ini. Buktinya, dari total net buy asing, kemarin, Rp636,03 miliar, BBCA menarik Rp 358,4 miliar. BBRI Rp 194,29 miliar, dan BMRI p 97 miliar. Alhasil, saham BBRI mencetak all time high kemarin, setelah menyentuh level Rp 5.700 sebelum ditutup di level Rp5.650. (Yetede)
Bagai Airlangga dan Minyak Goreng
SETIAP perkara rasuah sudah sepatutnya diusut hingga tuntas, tak terkecuali kasus izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Siapa pun yang terlibat dalam kasus itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
Kejaksaan Agung harus mengungkap peran Airlangga seterang-terangnya agar perkara ini tak menjadi bola liar. Menjelang pemilihan presiden, pemeriksaan yang tanggung terhadap seorang politikus bisa dianggap sebagai cara untuk menekan mereka agar sejalan dengan penguasa. Pemeriksaan Airlangga oleh Kejaksaan terjadi ketika Ketua Umum Partai Golkar itu dikabarkan sedang merapat ke koalisi partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Di luar urusan pemilihan presiden, pemeriksaan terhadap Airlangga juga terjadi di tengah gejolak partai. Sekelompok orang di partai beringin itu dikabarkan sedang mendongkel Airlangga dari posisinya melalui musyawarah luar biasa. Gara-gara pemeriksaan ini, jangan sampai pula muncul tuduhan bahwa Kejaksaan berpihak pada salah satu kubu di Golkar.
Karena itu, Kejaksaan perlu mengebut perkara ini. Apalagi lima pejabat Kementerian Perdagangan, seorang konsultan, dan tiga petinggi perusahaan sawit sudah divonis bersalah dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,9 triliun ini hingga tingkat kasasi. Jika sudah cukup bukti, segera saja seret Airlangga ke pengadilan. Tapi, sekali lagi, jaksa harus bekerja semata-mata demi penegakan hukum. (Yetede)
Meningkatkan Upah, Menekan Kesenjangan
JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil kebijakan afirmatif kepada masyarakat yang masuk kelompok kelas ekonomi 60 persen terbawah. Musababnya, kesenjangan di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan jika dilihat dari sisi pendapatan.
"Untuk perekonomian dengan kesenjangan tinggi yang akut seperti Indonesia, tidak cukup kita melakukan kebijakan afirmatif hanya ke 40 persen kelas terbawah. Dan dalam realitas kebijakan seperti bansos, sebagian besar hanya terfokus di 20 persen kelas terbawah. Ini tidak memadai," ujar Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, kepada Tempo, kemarin.
Menyitir laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia meningkat dilihat dari rasio Gini pada Maret lalu yang sebesar 0,388. Angka tersebut naik 0,007 poin dibanding rasio Gini pada September 2022 yang sebesar 0,381. Jika menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,04 persen atau masih pada kategori ketimpangan rendah.
Meski demikian, menurut Yusuf, kalau dilihat dari indikator lain yang berbasis pendapatan penduduk, kesenjangan di Indonesia sangat lebar. Misalnya dengan melihat jumlah tabungan masyarakat di perbankan. Pertumbuhan simpanan untuk kelompok dengan nominal di atas Rp 5 miliar mencapai 9,6 persen secara tahunan pada Maret 2023. Sedangkan pertumbuhan simpanan di perbankan untuk kelompok dengan saldo di bawah Rp 100 juta sebesar 3,6 persen pada Maret 2023. (Yetede)
Tagihan Macet Piutang Pajak
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan masalah piutang pajak macet yang belum tertagih dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2022.Dalam laporan yang terbit pada 24 Mei 2023 tersebut, BPK menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap tunggakan pajak macet dengan total nilai mencapai Rp 7,2 triliun.
Menurut BPK, penagihan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Ditjen Pajak dalam hal wajib pajak tak kunjung melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan. Adapun jatuh tempo pelunasan dimulai setelah satu bulan ketetapan pajak atau inkrah. “Tindakan penagihan pajak antara lain meliputi penerbitan surat teguran (ST), penerbitan dan pemberitahuan surat paksa (SP), penyitaan, pelelangan barang sitaan, sampai penyanderaan,” demikian tertulis dalam laporan tersebut, seperti dikutip kemarin. (Yetede)
Cara Menggenjot UMKM
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka mampu menyerap 119,56 juta tenaga kerja atau 96,92 persen pangsa tenaga kerja pada 2018-2019. Rinciannya, usaha mikro menyerap 109,84 juta pekerja (89,04 persen), usaha kecil 5,93 juta pekerja (4,81 persen), dan usaha menengah 3,79 juta pekerja (3,07 persen). Bandingkan dengan usaha besar yang “hanya” menyerap 3,81 juta orang atau 3,08 persen pangsa tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi sebesar 57 persen terhadap produk domestik bruto.
Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan UMKM dengan menerbitkan Peraturan BI Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Aturan ini mewajibkan bank umum menyalurkan kredit UMKM minimal 30 persen secara bertahap. Tahap pertama sebesar 20 persen pada akhir Juni dan Desember 2022. Tahap kedua sebesar 25 persen pada akhir Juni dan Desember 2023. Tahap ketiga sebesar 30 persen mulai akhir Juni 2024.
UMKM kita sebenarnya cukup tangguh. Pada krisis moneter 1998/1999, UMKM justru menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada masa pandemi Covid-19, mereka malah menjadi korban paling besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalu menerbitkan aturan restrukturisasi kredit bagi nasabah perbankan, termasuk UMKM. Hal itu amat membantu nasabah UMKM bangkit kembali pelan-pelan. (Yetede)
Inilah Daftar Investor Individu Terkaya di BEI
Langkah investor kakap kerap menarik untuk dicermati. Sebab, dengan modal jumbo dan nama besar, mereka punya kekuatan untuk menggerakkan harga saham dan psikologis pasar.
Lihat saja, saat investor kakap Lo Kheng Hong (LKH) yang belakangan rajin ambil aksi untung. Pada 6-7 Juli 2023. ia melego 11,03 juta saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) saat harganya menanjak. Alhasil, bukan cuma kepemilikan LKH yang menciut dari 5,17% menjadi 4,8%, sehari kemudian hingga penutupan perdagangan kemarin, saham GJTL pun longsor.
Saat ini, Lo Kheng Hong masih mendekap 6,44% saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dan 6,62% di PT Intiland Development Tbk (DILD). Per Senin (25/7), nilai asetnya di kedua saham ini sekitar Rp 548,17 miliar. LKH juga memiliki saham dengan porsi di bawah 5%, misalnya di ANJT, PGAS dan ABMM.
Meski begitu, nama LKH tak menempati daftar 20 investor individu dengan kepemilikan nilai aset saham terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oh iya, daftar ini disusun KONTAN hanya berdasarkan kepemilikan secara langsung dengan porsi 5% atau lebih.
Di nomor wahid bercokol Low Tuck Kwong. Ia secara langsung mendekap tiga saham emiten. Namun saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) lah yang membuatnya mendominasi daftar tersebut dengan kepemilikan aset hingga Rp 399,97 triliun. Sekitar 99,88% diantaranya berkat kepemilikan BYAN.
Di tempat kedua ada nama Prajogo Pangestu yang memiliki saham BRPT, TPIA, hingga pendatang baru di bursa, CUAN. Sementara tiga individu yang berada di posisi ketiga, keempat dan kelima adalah Anthoni Salim, Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman menikmati betul berkah saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII).
Senior Information Investment
Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, emiten pertambangan nikel seperti MDKA dan MBMA masih punya prospek positif. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir adalah investor individu terbesar kedua saham ini.
Laba Unilever Merosot 19,55%
Kinerja PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) masih lesu. Sepanjang semester pertama 2023, emiten barang konsumsi ini mencatatkan penurunan laba sebesar 19,55% secara tahunan atau
year on year (yoy) menjadi Rp 2,75 triliun.
Mengutip paparan kinerja UNVR per 30 Juni 2023, penurunan laba bersih ini juga dipicu penurunan penjualan.
Secara kuartalan, laba bersih dan pendapatan UNVR juga turun. Pendapatan UNVR di kuartal II-2023 mencapai Rp 9,7 triliun, atau turun 8,8% secara tahunan.Sedangkan laba bersih kuartal II-2023 turun 2,9% secara tahunan menjadi Rp 1,4 triliun. Penjualan UNVR baik di segmen
home and personal care
(HPC) dan
food and refreshment
(FnR) terkoreksi secara kuartalan.
Presiden Direktur UNVR, Ira Noviarti mengatakan, penurunan kinerja UNVR disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satunya adalah, disrupsi
channel e-commerce
dan dampak penutupan layanan dari sejumlah kanal daring beberapa pemain B2B dan B2C
e-commerce pada akhir tahun lalu.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta masih optimistis kinerja UNVR membaik di sisa tahun ini. Dia menyarankan akumulasi UNVR dengan target harga Rp 4.920 per saham.









