JAKARTA — Langkah bank sentral menetapkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate) bulan ini diproyeksi tak akan mudah. Selisih BI Rate yang makin tipis dengan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) atau Fed Fund Rate menimbulkan dilema antara menaikkan bunga untuk memperlebar gap atau tetap mempertahankan level suku bunga saat ini untuk mendukung upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi tetap ekspansif. Fed Fund Rate saat ini berada di level 5,25-5,50 persen, hanya terpaut 0,25 persen dari BI Rate yang berada di level 5,75 persen. Adapun hasil kebijakan ketetapan suku bunga acuan akan diumumkan Bank Indonesia dalam hasil Rapat Dewan Gubernur hari ini.

Ekonom dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai, Bank Indonesia masih perlu menahan suku bunga acuan di level saat ini guna menahan tekanan eksternal terhadap rupiah dan adanya potensi kenaikan lanjutan Fed Fund Rate sebelum akhir tahun. “Kami melihat BI perlu mempertahankan suku bunga acuan 5,75 persen dengan tetap memantau stabilitas rupiah dan menjaga inflasi,” ujarnya, kemarin, 23 Agustus 2023. Adapun tingkat bunga tersebut sudah dipertahankan bank sentral setidaknya dalam delapan bulan terakhir atau sejak Januari 2023. (Yetede)

JAKARTA – Para pengelola modal ventura dianggap masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah tekanan bisnis digital. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa sektor harus konsisten menghimpun dan menyalurkan dana agar tetap sehat.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan jika usaha rintisan atau startup yang dibiayai terus merosot, kata Bhima, perusahaan modal ventura bisa menawarkan kepemilikan saham kepada investor lain (private offering). “Cara ini menjadi salah satu alternatif. Para pengelola modal ventura pun bisa mendorong startup potensial segera melantai di pasar modal,” tuturnya kepada Tempo, kemarin, 23 Agustus 2023.

Menurut Bhima, inkubasi atau program pendampingan yang disediakan para penyokong modal ventura menjadi lebih ketat sejak masa pandemi. Saat ini, dia meneruskan, para penyokong dana hanya melirik startup yang dibutuhkan oleh pasar. Model bisnis penggenjot promosi—sering diistilahkan sebagai bakar uang—juga dianggap tak lagi menarik bagi investor. (Yetede)

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas reformasi birokrasi adalah indeks efektivitas pemerintahan, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan independensinya, serta kualitas perumusan kebijakan hingga kredibilitas komitmen pemerintah. Bank Dunia mencatat efektivitas pemerintahan Indonesia berada di peringkat ke-62 dengan skor 0,38 pada 2021 dalam skala -2,5 yang terendah hingga 2,5 yang tertinggi. Tetangga kita di ASEAN, Singapura, adalah negara dengan birokrasi terbaik di dunia. Adapun Fiji, salah satu negara yang pernah belajar dari Indonesia, memiliki peringkat lebih baik dari kita dengan posisi di urutan ke-52.

Setelah 25 tahun reformasi berlangsung, target indeks efektivitas birokrasi masih jauh dari kata sukses. Misalnya, target pemerintah untuk mendapatkan skor 0,5 pada 2014 gagal dicapai. Dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo, indeks ini seakan-akan tenggelam dan pemerintah lebih memilih instrumen buatan sendiri untuk mengukur kesuksesannya. Alih-alih memperkuat reformasi birokrasi, eksekutif dan legislatif malah sibuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini termasuk eksistensi Komisi ASN dan “operasi penyelamatan” tenaga honorer non-ASN, yang semula hanya untuk honorer kategori dua (K2) yang berjumlah 300 ribuan tapi kini meledak hingga 2 jutaan orang. Beragam kebijakan eksotis pun belum secara tuntas dan kontekstual menjawab tuntutan menuju birokrasi yang efektif. Orientasi agenda reformasi birokrasi tampaknya semakin jauh dari harapan. (Yetede)

Fenomena El Nino menguat dan diprediksi berlanjut hingga Februari 2024. Di Indonesia, El Nino berdampak pada mundurnya awal musim hujan sehingga kekeringan bisa berlangsung sampai Oktober 2023. ”Fenomena El Nino hampir selalu berakhir pada tahun berikutnya di bulan Februari-Maret,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluawakan, di Jakarta, Selasa (22/8). Sebelumnya, laporan mingguan terbaru dari Badan Atmosfer dan Kelautan Nasional (NOAA) AS menyebutkan kemungkinan 95 % kejadian El Nino berlangsung hingga Februari 2024 disertai dengan dampak yang luas.

”Dampak El Nino di berbagai belahan dunia berbeda, mengikuti musimnya masing-masing,” kata Ardhasena. Pada belahan bumi lain, dampak El Nino masih bisa berlanjut hingga awal 2024. Misalnya, dampak El Nino di Amerika Selatan menyebabkan kondisi basah dan hujan yang banyak, berkebalikan dengan kondisi di Indonesia. Untuk Indonesia, dampak El Nino terutama dirasakan pada musim kemarau, Juni-September, menjadi lebih kering atau curah hujan di bawah normal. ”Dampak El Nino di Indonesia juga berakibat mundurnya awal musim hujan sehingga dampak kekeringan keseluruhan di Indonesia bisa sampai Oktober 2023,” katanya. (Yoga)

Pengenaan retribusi 10 dollar AS atau sekitar Rp 150.000 kepada setiap wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali akan diberlakukan mulai Februari 2024. ”Peraturan daerah mengenai penerapan retribusi sudah selesai. Tinggal menunggu peraturan gubernur Bali mengenai tata cara pemungutan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, Senin (21/8/2023) malam, di Jakarta. (Yoga)

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Selasa (22/8/2023), di Jakarta mengatakan, inklusi keuangan yang makin luas diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan mengakses layanan jasa keuangan, masyarakat bisa mendapat permodalan. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Laju konsumsi rumah tangga hingga pertengahan bulan ini masih terpantau stabil, bahkan berpotensi meningkat menjelang akhir tahun. Meski demikian, tren konsumsi masyarakat dari kelas ekonomi bawah perlu diantisipasi. Mereka merogoh tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tren perlambatan ekonomi. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tren belanja masyarakat hingga pertengahan Agustus 2023 masih terjaga stabil dan menunjukkan resiliensi. Per 13 Agustus 2023, MSI mencatatkan nilai 164,4. Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi atau Januari 2020, tingkat belanja masyarakat tumbuh hingga 64,4 %. Sampai Juli 2023, tren belanja masyarakat mencatat angka 168,1 atau tumbuh 31,8 % secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laju belanja masyarakat   diperkirakan akan terus meningkat di sisa tahun ini, mendekati masa kampanye pemilu.

Berdasarkan kelompok pendapatan, belanja oleh kelompok bawah (masyarakat dengan rata-rata saldo tabungan di bawah Rp 1 juta) per Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan dibandingkan posisi Juli 2022. Laju konsumsi oleh masyarakat kelompok bawah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja kelompok menengah (masyarakat dengan saldo tabungan Rp 1 juta-Rp 10 juta) yang tumbuh 35,96 % secara tahunan dan kelompok atas (masyarakat dengan saldo tabungan di atas Rp 10 juta) yang tumbuh 18 %n secara tahunan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, secara umum, kenaikan belanja masyarakat dari kelompok bawah lebih banyak ditopang oleh tabungan. Seiring dengan belanja yang naik, tingkat dana pihak ketiga atau dana tabungan kelompok bawah pun anjlok hingga menyentuh level terendah sejak Januari 2022, yaitu 83,0. (Yoga)

Untuk meningkatkan produksi pangan, para pemangku kepentingan mendorong petani menggunakan teknologi digital. Teknologi dapat menggenjot produktivitas pangan sehingga pengendalian inflasi lebih mudah dilakukan. ”Manfaatkan teknologi agar produksinya bertambah,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Rony Widijarto Purubaskoro, Selasa (22/8/2023), saat meluncurkan gerakan tanam padi bersama di Desa Paya Lumpat, Samatiga, Aceh Barat. (Yoga)

Pemerintah berencana membangun kawasan investasi terpadu di Pulau Rempang, Batam. Warga mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekonomi, tetapi mereka tegas menolak rencana penggusuran dalam proyek itu. Wali Kota Batam Muhammad Rudi siap berdialog dengan masyarakat Pulau Rempang kapan pun jika dibutuhkan. Hal itu disampaikan Rudi, yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, saat menemui perwakilan warga di kantor camat setempat, Selasa (22/8). ”(Saya) bukan tak berani (menemui warga), tetapi tak tahu nak cakap apa. Hari ini saya cakap apa adanya karena sudah diberi wewenang (dari pemerintah pusat) untuk menyampaikan,” kata Rudi.

Rencana, di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek bernama Rempang Eco City, yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG), itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. MEG diberi alokasi lahan seluas 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Oleh karena itu, seluruh penduduk Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa harus direlokasi. Tokoh masyarakat Pulau Rempang, Gerisman Ahmad, menegaskan, warga mendukung rencana pengembangan ekonomi itu. Namun, warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur perkampungan warga asli.

Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli yang terdiri dari suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, yang telah bermukim di Pulau Rempang sejak 1834. Menurut rencana, warga yang direlokasi akan mendapat lahan pengganti seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Warga juga akan mendapat sertifikat hak guna bangunan. Rudi menyebutkan, relokasi baru dimulai ketika rumah dan seluruh fasilitas rampung dibangun. Kini warga Pulau Rempang menanti perlindungan negara. (Yoga)