Tabungan atau simpanan menjadi penyangga saat terjadi guncangan ekonomi atau situasi darurat. Apa jadinya jikalau tabungan tergerus hingga tak bersisa. Konsumsi rumah tangga menjadi andalan dalam PDB Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak membuat peran konsumsi menjadi signifikan. Pada awal pandemi Covid-19, triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51 % secara tahunan. PDB triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 % secara tahunan.  Kini, triwulan II-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,23 % secara tahunan. Perannya terhadap PDB sebesar 53,31 %.  Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 % karena daya beli masyarakat dan mobilitas meningkat seiring pandemi yang mereda. Masyarakat kembali bepergian, berwisata, dan berkegiatan di luar rumah dengan leluasa. Kafe dan restoran kembali ramai. Kegiatan pendidikan luar jaringan (luring) kembali aktif sehingga rumah kos terisi.

Di satu sisi, aktivitas masyarakat yang kembali bergairah itu memacu konsumsi rumah tangga. Konsumsi bahan bakar meningkat, ongkos transportasi dialokasikan lagi setelah pada masa pandemi bekerja dan bersekolah dari rumah, intensitas makan di kafe dan restoran kembali naik setelah pada masa pandemi membawa bekal makanan dari rumah. Di sisi lain, masyarakat kelompok bawah merogoh tabungan untuk menopang lonjakan belanja berupa kebutuhan sehari-hari, seperti makanan. Mandiri Spending  Index menunjukkan, belanja masyarakat kelompok bawah (yang memiliki tabungan dengan rata-rata saldo di bawah Rp 1 juta) pada Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan. Dana pihak ketiga atau tabungan masyarakat kelompok bawah pun anjlok ke level 83,0 atau terendah sejak Januari 2022. Tabungan bisa habis jika terus-menerus digunakan untuk menambal kekurangan biaya konsumsi. Situasi ini mesti diwaspadai agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. (Yoga)

Dalam RAPBN 2024, pemerintah mencantumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian. Beberapa di antaranya adalah peningkatan ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton, bawang merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton, dan cabai 252.501 ton. Pemerintah juga menargetkan lumbung pangan (food estate) seluas 61.400 hektar terbangun di Kalteng. Selain itu, produksi padi di Kalteng, Sumsel, dan Papua Selatan juga ditargetkan sebanyak 5,06 juta ton. Produktivitas padi dan Indeks Pertanaman ditargetkan meningkat masing-masing 5,3 % dan 5,0 % per tahun. Selain itu, nilai tukar petani(NTP)juga ditargetkan meningkat di kisaran 105-108 dan nilai tambah per tenaga kerja pertanian bisa menjadi Rp 59,8 juta per orang per tahun.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (23/8/2023), menilai, target ketersediaan beras sebanyak 46,84 juta ton pada 2024 tidak masuk akal. Hal itu disebabkan produksi beras pada 2015-2022 sudah stagnan dan cenderung turun 0,21 % per tahun. Produksi beras nasional rata-rata sebanyak 31 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan surplus beras akhir tahun, stok yang ada di masyarakat, swasta, dan Perum Bulog, rata-rata ketersediaan beras nasional sekitar 35 juta ton. ”Apalagi tahun ini produksi beras bakal turun akibat dampak La Nina dan El Nino. Jadi, tidak mungkin jika dalam setahun, ketersediaan beras bisa langsung meningkat drastis jadi 46,84 juta ton,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi memperkirakan produksi beras tahun ini bakal turun 5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

Pemerintah membutuhkan waktu untuk menegosiasikan isi dokumen perencanaan investasi pada Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau JETP. Masih banyak isu mendasar yang perlu dinegosiasikan ulang, termasuk upaya untuk mendapat porsi dana hibah yang lebih besar dari total komitmen pendanaan senilai 20 miliar USD. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP) JETP, dari seharusnya pada 16 Agustus 2023 menjadi jelang akhir 2023. Dokumen itu berisi keterangan terkait skema pendanaan, rekomendasi kebijakan, daftar proyek investasi dan transisi energi yang adil, serta kajian dampak transisi energy di Indonesia.

Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butarbutar, Rabu (23/8) mengatakan, dana yang sejauh ini terkumpul untuk pengakhiran dini PLTU sesuai rencana masih sangat terbatas. Dari total pendanaan publik 10 miliar USD yang dijanjikan, hanya sedikit yang benar-benar dialokasikan untuk penghentian dini PLTU batubara. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mematangkan berbagai aspek dalam dokumen CIPP JETP, termasuk aspek pendanaan yang dinilai masih kurang, baik dari segi jumlah total maupun porsi hibah yang terlalu kecil. ”Setelah evaluasi dari tim teknis yang dipimpin International Energy Agency (IEA), kita melihat bahwa target itu sebenarnya bisa dieksekusi, tetapi itu akan membutuhkan jumlah uang yang substansial dan usaha luar biasa dari semua pihak, sampai membuat rencana ini hampir mustahil diterapkan,” kata Paul dalam seminar yang digelar saat Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 di Jakarta. (Yoga)

Kebijakan BBM Satu Harga yang mulai diberlakukan sejak 2018 kini telah menjangkau  enam titik di Pulau Sumba, NTT. Masyarakat pedalaman yang selama ini kesulitan  mengakses BBM merasa terbantu.Mereka berharap program itu dipertahankan dan diperluas ke wilayah pelosok lain. Kebijakan tersebut kini berlaku di SPBU Desa Anakaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana terpantau pada Rabu (23/8). SPBU tersebut juga melayani masyarakat di dua kecamatan lain, yakni Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar. Setiap hari, 7.000 kiloliter BBM terjual di SPBU tersebut. Agus Tamuama, Sekretaris Desa Anakaka, menuturkan, kehadiran BBM Satu Harga sangat membantu masyarakat, baik dari sisi akses maupun harga.

Sebelumnya, untuk mendapatkan BBM dengan harga tersebut, mereka harus pergi ke Tambolaka, ibu kota Sumba Barat Daya, dengan waktu tempuh 1 jam. ”Sampai di sana pun kami harus antre lama-lama dan kadang kala kami tidak dapat karena stok BBM habis. Kami terpaksa beli eceran dengan harga lebih mahal dan takarannya juga lebih sedikit. Kami rugi dobel,” ujarnya. Kehadiran BBM Satu Harga mendorong kemajuan ekonomi setempat, mulai dari UMKM hingga aktivitas melaut. Lalu lintas transportasi yang membawa hasil komoditas ke wilayah perkotaan juga semakin lancar. ”Disadari bahwa selama ini masyarakat di pelosok membeli BBM dengan harga yang tidak wajar. Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi melalui program BBM Satu Harga,” kata Taufiq Kurniawan, Section Head Communication Relation Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara. (Yoga)

Festival Delapan atau F8 dibuka di kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/2023). Pemerintah Kota Makassar menargetkan perputaran uang puluhan miliar dari acara lima hari ini. Sebanyak 16 negara berpartisipasi. Wali Kota Makassar M  Ramdhan Pomanto mengatakan, acara ini ingin menghidupkan ekonomi melalui pariwisata dan UMKM. Tahun lalu, perputaran uang di F8 mencapai Rp 50 miliar. (Yoga)

Pihak swasta menunggu regulasi dari pemerintah untuk ikut menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH). ”Dari hasil diskusi dengan pemerintah, regulasi yang tepat terus dikaji, termasuk skema yang diterapkan. Namun, kami memperkirakan, jika ASN DKI bisa  terlibat 50 persen, mungkin dunia usaha sulit mencapai itu,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dan K3 Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nurjaman, Rabu (23/8/2023). (Yoga)

Pendidikan menjadi faktor penting dalam menopang produktivitas suatu negara. Pendidikan membutuhkan investasi jangka panjang untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan kredibel yang mumpuni mengembangkan riset sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. Ekosistem riset perlu dibangun di berbagai lini, mulai dari perguruan tinggi hingga industri. Oleh karena itu, pengembangan kapital intelektual menjadi faktor krusial, salah satunya lewat pendidikan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) 2018-2023 Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sebaiknya berinvestasi jangka panjang dalam pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

”Pendidikan itu investasi, bukan biaya. Seharusnya berinvestasi di pendidikan untuk mendapatkan orang-orang terbaik untuk negara ini,” ujar Satryo dalam seminar daring ”Perlukah Indonesia Memiliki Scientist Ketika Tempat Kerja Belum Terbangun”, Rabu (23/8). Kebijakan afirmatif lain yang dibutuhkan adalah berinvestasi jangka panjang dalam bidang riset dan pengembangan (research and development/R&D). Selain itu,  menghapus regulasi yang menghambat investasi pendidikan dan R&D. Satryo  menyebutkan, pengembangan kapital intelektual akan mendongkrak nilai tambah. Riset dan pengembangan merupakan dasar kekuatan dari industri manufaktur berbasis pengetahuan. ”Dibutuhkan para ahli diberbagai bidang untuk mewujudkannya, yang dipersiapkan lembaga perguruan tinggi yang kredibel dan bereputasi,” ucapnya. (Yoga)

Mengikuti tren dunia atas pengurangan emisi, Indonesia siap menggelar Bursa Karbon. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga baru saja menerbitkan Peraturan OJK No 14/ 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Beleid ini menjadi pedoman perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. Bursa Karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. "POJK ini bagian dari upaya OJK mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim," jelas Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK dalam keterangan resminya, kemarin. Di POJK 14/2023, unit karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon adalah efek yang wajib terlebih dulu terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan Penyelenggara Bursa Karbon. Untuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon, perusahaan wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. OJK melarang pemenuhan modal berasal dari pinjaman. Pemerintah menargetkan Bursa Karbon bisa bergulir pada September 2023. OJK mengaku sudah ada perusahaan yang menunjukkan minatnya untuk menjadi penyelenggara Bursa Karbon. "Sudah beberapa (yang diskusi), cuma yang menyerahkan dokumen belum ada," kata Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Jumat (19/8). BEI siap menjadi penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia. Mereka akan mendaftar ke OJK. "BEI siap mengajukan diri sebagai penyelenggara Bursa Karbon," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI kepada Kontan, kemarin. Potensi perdagangan karbon di Indonesia memang menggiurkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan nilai ekonomi karbon di tanah air mencapai Rp 8.000 triliun.

Pemerintah semakin getol menerbitkan surat berharga negara (SBN) ritel. Dari tahun ke tahun nilai penerbitan SBN ritel terus meningkat. Porsi kepemilikan ritel terhadap total SBN juga cenderung meningkat. Pada akhir 2022, kepemilikan investor individual mencapai Rp 344,30 triliun yang setara 6,48% total SBN Rp 5.309,43 triliun. Hingga Senin (21/8), kepemilikan ritel naik menjadi Rp 382,50 triliun setara 6,97% SBN. "Karena utang itu untuk menutup defisit, maka kebutuhan utang sangat dinamis sesuai perkembangan kinerja APBN. Ketika kinerja APBN bagus, pendapatan bagus dari yang direncanakan," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Suminto, kemarin. Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan memproyeksikan rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di level 6,7%. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN neto direncanakan Rp 666,4 triliun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, imbal hasil dari SBN ritel masih tetap menarik di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dia mencatat, pada tahun ini instrumen keuangan dengan imbal hasil tertinggi adalah obligasi pemerintah bila dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Staf Riset Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto juga sepakat daya tarik investor ritel akan menggeliat pada tahun depan.

Sepanjang semester pertama 2023, laba bersih mayoritas emiten tambang batubara menyusut. Penyebabnya tak lain adalah harga jual rata-rata yang lebih rendah, akibat penurunan harga komoditas ini. Terbaru, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melaporkan penurunan laba bersih sebesar 27,94% year on year (yoy) menjadi US$ 873,83 juta. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan pendapatan ADRO yang juga tergerus hampir 2% menjadi senilai US$ 3,47 miliar. Nasib serupa dialami oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang laba bersihnya merosot 33,39% menjadi US$ 306,94 juta. Sedangkan laba bersih PT Indika Energy Tbk (INDY) menambah tergerus 55,24% menjadi US$ 89,81 juta. Salah satu faktor penekan margin emiten batubara adalah penurunan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP). Realisasi ASP ITMG misalnya, hanya sebesar US$ 130,6 per ton, turun 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 175,1 per ton.Sedangkan ASP ADRO turun hingga 18% yoy. Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Richard Suherman memangkas asumsi harga batubara Newcastle untuk tahun 2023 dan 2024 menjadi US$ 140 dan US$ 100 per ton, dari sebelumnya US$ 250 dan US$ 150 per ton. Revisi turun ini seiring dengan minimnya katalis di sektor ini. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menyematkan rating netral terhadap sektor batubara Indonesia Dia mempertahankan rekomendasi trading buy ITMG dengan target harga Rp 30.400.