Pelemahan rupiah dalam 3 bulan terakhir menjadi sentimen yang mengintai kinerja emiten di berbagai sektor. Emiten sektor farmasi diproyeksi bakal terbebani, sedangkan emiten berorientasi ekspor berpotensi mendapat angin segar. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 2 poin atau 0,01% menuju level Rp15.330 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan awal pekan ini. Alhasil, nilai tukar Garuda melemah 3,04% dalam 3 bulan tetapi masih terapresiasi 1,58% sepanjang tahun berjalan 2023. Hingga Senin (11/9), indeks dolar AS juga melemah 0,31% ke 143,65. Indeks yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap sekeranjang mata uang lainnya itu melandai jelang pengumuman data inflasi AS dan harga produsen pada pekan ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa emiten berorientasi ekspor akan mendulang keuntungan dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Melemahnya nilai tukar ru­piah, ujarnya, dapat berimbas pada kenaikan biaya bahan baku produk yang digunakan oleh emiten farmasi. Hal ini bahkan dinilai Nafan dapat memengaruhi capaian laba bersih emiten farmasi pada semester I/2023. Senada, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan emiten-emiten yang mengekspor hasil produksi. Emiten itu tentu sudah mengantisipasi pelemahan rupiah yang terjadi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan emiten-emiten yang sensitif tentunya sudah mengantisipasi fluktuasi rupiah di kisaran Rp15.000. Dengan demikian, lanjutnya, kondisi saat ini belum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. Sementara itu, kebijakan Bank Indonesia menerbitkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang disebut akan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, belum mampu mengerek rupiah kembali ke posisi Rp14.000. “Bisa menguat ke Rp14.800 saja sudah bagus,” katanya. Terpisah, Head of Investor and Public Relation PT RMK Energy Tbk. (RMKE) Julius Caesar Samorsir menyatakan fluktuasi mata uang, baik rupiah maupun mata uang asing, tidak akan berdampak signifikan terhadap perseroan.

Pemerintah memastikan memiliki cadangan beras yang cukup hingga akhir tahun lantaran impor beras sudah dalam tahap realisasi. Dengan demikian, cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun masih terjaga di atas target 1,2 juta ton kendati bantuan pangan tetap disalurkan selama tiga bulan ini. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (11/9).

Presiden menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah itu akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor tiba. Sebagian di antaranya berasal dari Kamboja. ”Sebetulnya (impor beras) ini, kan, sudah realisasi, terus berjalan. Jadi, barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog, paling lama November. Ini (impor beras) untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Itu harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi masih turun karena El Nino,” tutur Presiden. (Yoga)

Perkembangan industri pertahanan di Indonesia dinilai masih jalan di tempat. Selain riset yang belum optimal, proporsi anggaran yang tak berkembang serta tidak adanya program yang berkelanjutan ditengarai sebagai penyebab. Dibutuhkan inovasi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan ini. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, selama ini pengembangan industri pertahanan masih sangat minim. ”Kita memiliki harapan tinggi, tapi pelaksanaannya tidak ada,” ujar Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja BUMN Industri Pertahanan Komisi I DPR bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (11/9). Hasanuddin mencontohkan, rencana pembuatan senjata EMB-314 Super Tucano hilang begitu saja di tengah jalan. Demikian pula rencana pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX), juga pembuatan kapal selam yang tak ada kelanjutannya. ”Hal itu menunjukkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan setiap perencanaan,” tegasnya.

Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas Marsekal Pertama (TNI) Rolland DGWaha mengakui harapan untuk memajukan industri pertahanan masih berbenturan dengan minimnya anggaran. ”Karena itu, akan sulit mengharapkan percepatan peningkatan kemandirian apabila hanya mengandalkan litbang dalam negeri,” ujarnya. Dalam paparannya, Rolland menjelaskan bahwa visi anggaran pertahanan 1,5 % dari PDB tahun 2025 masih sulit terwujud. Hingga tahun ini, proporsi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1 % PDB. Selain itu, distribusi belanja pertahanan Indonesia 2018-2025 sebagian besar digunakan untuk belanja personel serta operasi dan pemeliharaan. Adapun anggaran untuk litbang belum menjadi prioritas. Di sisi lain, impor senjata Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. (Yoga)

Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas, Senin (11/9) mewartakan, kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022-8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, selain itu terjadi anomaly harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 %. Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan pemenuhan pangan  masyarakat.

Perubahan iklim telah memengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Kita belum pulih dari dampak pandemi, terjadi perang Ukraina. Perang mengganggu  ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman di atas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan serta pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan solusi segera untuk jangka pendek dan menengah-panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan  berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada korupsi dalam penyediaan beras murah, termasuk pengoplosan dan rente ekonomi. (Yoga)

Judi daring diduga menjadi pemicu pinjaman daring bermasalah. Tren ini muncul di tengah mendominasinya akses keuangan digital oleh kalangan usia muda yang dibayangi rendahnya literasi keuangan. Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Senin (11/9) berpendapat, judi daring bisa menjadi katalisator pinjaman daring yang macet dan bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan, nominal transaksi mencurigakan atas dugaan judi daring pada 2022 sebesar Rp 69 triliun, meningkat daripada Rp 58 triliun tahun 2021. Tren ini bersamaan dengan peningkatan total outstanding atau utang pinjaman daring di platform peer to peer lending legal yang belum terlunasi pada Mei 2023 sekitar Rp 56 triliun secara nasional, menurut OJK.

Nilai itu meningkat dari Rp 40 triliun pada periode sama tahun 2022. Adapun kredit macet lebih dari 90 hari sampai Juli 2023 sebesar Rp 1,94 triliun atau naik 59,42 % secara tahunan dari Rp 1,22 triliun pada Juli 2022. ”Ini hati-hati. Bisa jadi judi online bisa jadi penyebab. Saya rasa banyak masyarakat kita yang kalah judi online, terus mereka pinjam di pinjaman online, dan uangnya untuk main lagi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Bahaya Pinjaman Online bagi Penduduk Usia Muda” secara virtual. Pernyataan ini didukung laporan Google Trends 2023 yang menemukan kesamaan kenaikan tren pencarian kata kunci yang merujuk pada situs judi daring zeus slot dengan kata kunci ”pinjaman online”. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layarku, Senin (11/9/2023). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku  Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. (FAJ (Yoga)

Kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada Agustus 2023. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2023 sebesar 204,4 atau tumbuh positif 1,3 persen secara tahunan. Secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan tumbuh positif sebesar 0,5 persen. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (11/9/2023). (Yoga)

Kementrian Kelautan dan Perikanan memastikan kuota penangkapan ikan untuk kapal-kapal perikanan berlaku mulai 1 Januari 2024. Kuota tangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas akan didistribusikan bagi nelayan kecil, nelayan lokal, industri perikanan dalam negeri, dan penanaman modal asing. Pemberlakuan kuota penangkapan ikan merupakan tindak lanjut dari kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pemerintah telah menerbitkan Permen Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 1 September 2023.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan, saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/9) berpendapat, aturan turunan kebijakan penangkapan ikan terukur perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan pendistribusian kuota penangkapan ikan per kapal di pelabuhan pangkalan. Selain itu, pembagian kuota yang didasarkan kapasitas pelabuhan perikanan juga dinilai memicu ketimpangan kuota antara industri dan nelayan lokal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman mengemukakan, merujuk pada Pasal 112 Permen KP No 28/2023, kuota penangkapan ikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemberian kuota tangkapan itu dalam bentuk sertifikat kuota penangkapan ikan bagi kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan. (Yoga)

Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS dinilai akan dibutuhkan ke  depan, bahkan menjadi bagian dari daya tarik investasi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi penyimpanan hingga 400 gigaton CO2. Pemerintah kini tengah menyusun Perpres yang akan mengatur tentang CCS. Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CO2 dari industri minyak dan gas bumi atau lainnya ditangkap untuk diinjeksikan ke dalam reservoir atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sehingga CO2 akan larut ataupun tersimpan secara permanen. Adapun dalam carbon capture, utilization, and storage (CCUS), karbon yang ditangkap dimanfaatkan salah satunya untuk peningkatan produksi migas.

Saat ini ada 15 studiterkait CCS/CCUS di Indonesia. Sementara yang sudah mulai berjalan dan terdepan ialah CCUS Tangguh di Papua Barat, oleh perusahaan migas global bp, yang ditargetkan diimplementasikan pada 2027. Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center Belladonna Troxylon Maulianda, di sela-sela International & Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta, Senin (11/9) mengatakan, sejumlah perusahaan yang hendak berinvestasi di Indonesia tak lagi sebatas membicarakan profit. Lebih jauh, terkait apakah CCS dapat diterapkan atau tidak. ”Sebab, mereka tidak mau menambah lagi emisi dalam portofolio mereka. Sudah ada di tahap: bisa atau tidak CCS dilakukan di Indonesia? Kalau tidak, mereka enggak mau investasi,” kata Belladonna. (Yoga)

Penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Papua masih terus terjadi tahun ini. Anggaran yang sering disalahgunakan adalah pembangunan jalan dan jembatan. Kejaksaan Negeri Jayapura menangani tiga dari empat kasus korupsi anggaran untuk pembangunan fasilitas infrastruktur dengan kerugian negara lebih dari Rp 10,3 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya pada Senin (11/9) mengatakan, tahun ini ada tiga kasus korupsi terkait bidang infrastruktur, yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom.

Dua kasus korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pembangunan ruas jalan Trimuris-Kasonaweja dengan kerugian negara Rp 3,8 miliar. Satunya lagi, kasus proyek fiktif pembangunan dermaga untuk pelayaran tradisional di Kampung Teba, dengan kerugian negara Rp 1,9 miliar. Adapun kasus korupsi di Keerom ialah proyek pembangunan ruas jalanTepanma-Towe Hitam sepanjang 7 km dengan anggaran Rp 47 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,6 miliar. ”Kami menetapkan empat tersangka dalam tiga kasus ini,” kata Lukas. Sebanyak tiga tersangka telah menjalani persidangan, sedangkan satu tersangka yang terkait kasus korupsi pembangunan dermaga di Mamberamo Raya belum ditahan. (Yoga)