Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Keterbatasan infrastruktur membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyetujui penjualan seluruh gas yang diproduksi dari Lapangan Mako di Blok Duyung ke Singapura. Surat rekomendasi terkait dengan penjualan gas oleh Conrad Asia Energy Ltd. sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi (migas) tersebut bakal disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai bagian dari penyelesaian negosiasi penjualan gas dengan SembCorp Gas Pte Ltd., yang merupakan perusahaan pembangkit listrik di Singapura.“Sejauh ini sudah tidak ada isu lagi, dan SKK Migas sudah menyiapkan surat rekomendasi ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan harga gas dan alokasinya,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).Nanang menambahkan bahwa nantinya Conrad Asia tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan sebagian gas hasil angkut dari Blok Duyung untuk pasar domestik. Hanya saja, dia menuturkan bahwa infrastruktur penyaluran gas untuk pasar domestik direncanakan baru mulai dibangun pada akhir 2025.Dia juga menggarisbawahi jadwal salur gas domestik itu bakal bergantung kepada pengerjaan infrastruktur migas yang kelak menghubungkan Blok Duyung dengan beberapa pembeli potensial di dalam negeri. Dengan total volume penjualan gas mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu, setara dengan 71%—95% dari keseluruhan potensi 2C contingent resources sebanyak 413 Bcf.Penjualan tersebut pun nantinya bakal mengikuti harga yang bergulir di pasar global, seperti harga minyak mentah Brent. “Conrad akan menginformasikan kelanjutan dari negosiasi nota awal ini,” tulis manajemen. Di sisi lain, persoalan ekspor gas sempat menjadi problematika, meski Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menegaskan pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Harapan mencapai kemandirian di sektor petrokimia kembali mencuat seiring dengan lancarnya progres pembangunan megaproyek yang digarap oleh PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini bisa mengurangi impor Indonesia untuk sejumlah produk petrokimia. Fasilitas produksi petrokimia yang digarap oleh perusahaan asal Korea Selatan dengan investasi mencapai Rp60 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa megaproyek yang digarap Lotte Chemical Indonesia ditujukan sebagai substitusi impor, karena 70% produk yang dihasilkan dari fasilitas tersebut akan dilempar ke pasar domestik, sedangkan 30% sisanya dilepas ke pasar global. Fasilitas tersebut pun diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk diketahui, nilai realisasi investasi proyek tersebut hingga bulan ini telah mencapai Rp35,64 triliun atau sekitar 60,9% dari total nilai rencana investasi sebesar Rp59,36 triliun. Progres pembangunan engineering, procurement, and construction (EPC) fasilitas tersebut juga diketahui telah mencapai 73,4%, dengan serapan 13.406 tenaga kerja pada tahap konstruksi. Presiden Joko Widodo yang mengunjungi fasilitas tersebut juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut cukup menggembirakan, karena naik signifikan dibandingkan dengan pada Februari tahun ini di mana perkembangan EPC-nya baru 38%. “Proyek ini sudah dimulai sejak 2020, dan akan selesai pada Maret 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73%. Proyek ini juga menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira Rp60 triliun atau US$3,9 miliar,” katanya. Kepala Negara memastikan bahwa pada Maret 2025 Lotte Chemical Indonesia akan melaksanakan commissioning atau kegiatan pengujian, sehingga proyek tersebut bisa langsung berproduksi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera pun mengamini bahwa kegiatan dari megaproyek itu bakal menguatkan struktur industri petrokimia di dalam negeri. Dia menjabarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi mencapai 13.000 orang dari dalam negeri, dan 500 orang merupakan tenaga kerja asing. “Jika melihat dari harga energi yang naik, maka yang akan terimbas adalah emiten petrokimia, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang lumayan terkena dampak seperti tahun lalu,” kata Equity Analyst Research Panin Sekuritas Felix Darmawan beberapa waktu lalu. Direktur Legal & External Affairs TPIA, Edi Rivai mengatakan bahwa gempuran impor produk kimia yang mencakup plastik telah menghambat pertumbuhan industri. Adapun, nilai impor produk tersebut mencapai US$10 miliar dengan volume 10 juta ton per tahun.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah dana operasional senilai Rp5 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Dana operasional tersebut mencakup dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,5 miliar dan bantuan alat operasional tambahan di antaranya pompa jinjing, nozel, perlengkapan alat pelindung diri (APD), pompa induk, pompa sedang, selang, flexible tank, tenda posko, velbed, pompa apung, dan alat komunikasi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan karhutla di Sumsel sebagai salah satu provinsi prioritas rawan karhutla di Indonesia. Menurutnya, selain tambahan dana operasional, BNBP juga akan memindahkan penggunaan dua helikopter water boombing dari Riau dan Kalimantan Barat untuk membantu proses pemadaman. “Saya sudah koordinasikan juga dengan Jakarta untuk nantinya menggelar TMC [teknologi modifikasi cuaca] lagi di Sumsel, khususnya untuk membantu pemadaman di Kabupaten OKI [Ogan Komering Ilir],” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa total luasan lahan gambut di wilayah ini yaitu 1,2 juta hektare (ha) dengan 600.000 ha lahan gambut berada di Kabupaten OKI.

Laju konsumsi masyarakat berpotensi melambat kuartal ketiga tahun ini. Hal itu seiring berlalunya masa puncak konsumsi di perayaan Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal kedua lalu. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus di level 204,4. Indeks ini tumbuh 0,5% month on month (mom). Pencapaian ini membaik, setelah pada Juli 2023 mencatat kontraksi 8,9% mom. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, kenaikan IPR sejalan dengan kenaikan permintaan karena pola musiman, yakni Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Selain itu, adanya cuaca yang mendukung dan kelancaran distribusi turut mendongkrak penjualan ritel pada bulan tersebut. Peningkatan IPR terutama terlihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang meningkat 0,7% mom. Juga kelompok suku cadang dan aksesoris yang tumbuh 0,8% mom. Adapun kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat, yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,3%, yoy dan subkelompok sandang 6,9% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pertumbuhan belanja kebutuhan konsumsi cukup mendominasi. Dengan porsi sekitar 56,1%, belanja mengenai kebutuhan konsumsi menunjukkan prospek pertumbuhan yang gemilang. "Sejak pertengahan kuartal II-2023, nilai belanja berkaitan rumah tangga meningkat cukup signifikan, dan saat ini menunjukkan tren meningkat," terang Andry kepada KONTAN, Senin (11/9). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pesimistis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa menembus angka 5% pada kuartal III 2023. Hitungannya, konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,75% yoy, setelah pada kuartal II tercatat tumbuh 5,23% yoy. Sebab, tak ada lagi stimulus yang mendongrak konsumsi masyarakat.

Beberapa investor asing terpantau mulai berkemas-kemas dari bursa saham Indonesia. Mereka bersiap mengantisipasi keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) pada pekan depan. Memang pada Senin (11/9), asing tercatat melakukan aksi beli bersih alias net buy senilai Rp 891,37 miliar. Namun sepanjang tahun 2023, investor asing mencetak net sell sebesar Rp 1,39 triliun. Padahal sampai dengan Juli 2023, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp 18,92 triliun. Sejak Agustus 2023, investor asing mulai terendus melakukan aksi jual. Equity and Economics Analyst KGI Sekuritas, Rovandi menjelaskan aksi penjualan oleh asing karena The Fed berpotensi menaikkan suku bunga sampai 5,75%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, kalau The Fed menaikkan suku bunga, investasi di Amerika akan lebih menarik. "Imbal hasil SUN juga akan mengalami penurunan, sehingga harga obligasi kian murah. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi asing untuk melirik pasar obligasi," ucap dia. Rovandi menilai, agar bisa kembali memanggil investor asing yang sudah pergi, kenaikan suku bunga BI menjadi salah satu jalan yang bisa ditempuh. Investor asing terpantau tercatat melakukan net sell terbesar pada TLKM sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang 2023. Ini turut menekan harga TLKM 1,33% year to date (ytd) ke level Rp 3.700.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) bakal lebih sehat berkat potensi meningkatnya kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Sebab emiten rumah sakit ini memiliki fokus pasar pada segmentasi pasien BPJS. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Jonathan Guyadi dalam riset 7 Agustus 2023 memperkirakan, trafik pasien program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tumbuh positif di sisa 2023. "Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terjadi yang mengindikasikan bahwa kunjungan ke rumah sakit bakal lebih tinggi," kata analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, dalam riset 8 September 2023. Analis Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menambahkan, kinerja HEAL ke depan akan terangkat ekspansi pembangunan rumah sakit baru. Selain memiliki potensi meningkatnya volume kunjungan dari pasien BPJS. Emiten rumah sakit swasta ini dijadwalkan akan membuka dua rumah sakit baru di Aceh dan Ciawi di sisa tahun ini. "Kemudian tahun depan rencananya akan dibuka empat rumah sakit baru yaitu RS Internasional PIK 2, rumah sakit di IKN, Pasuruan dan Madiun," ujar Lukman, Senin (11/9). Sementara Analis Panin Sekuritas, Rizal Rafly melihat HEAL saat ini berfokus pada pasien JKN. RS Hermina berfokus kepada segmentasi ini sebagai penggerak penjualan. Sehingga menjadikan peningkatan jumlah pasien rawat inap (inpatient) dan rawat jalan (outpatient). Menurut Rizal, HEAL masih berpotensi untuk mengakuisisi lebih banyak pasien baru yang akan berpengaruh pada pendapatan. Hal tersebut didukung oleh strategi doctor partnership yang memungkinkan dokter spesialis milik HEAL akan memiliki saham minoritas di salah satu rumah sakit Hermina.

Momok inflasi yang belakangan menjauh, ternyata kembali membayangi pemerintah. Setidaknya ada dua faktor yang patut dicermati lantaran berisiko mendorong lesatan inflasi kembali ke tangga lebih tinggi, yakni pangan dan energi serta nilai tukar rupiah.Perihal pangan, Indonesia tengah dihadapkan pada anomali cuaca yakni El Nino sehingga membatasi pasokan hingga distribusi komoditas pangan strategis, terutama beras.Adapun, nilai tukar juga menjadi tekanan lantaran pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah, sehingga berisiko mengakselerasi inflasi atas barang impor.Apalagi, beberapa indikator juga memberikan alasan bagi pemangku kebijakan untuk lebih waspada merespons inflasi. Pertama, kenaikan inflasi untuk pertama kalinya dalam enam bulan terakhir pada Agustus 2023, yakni 3,27% (year-on-year/YoY). Kedua, Survei Penjualan Eceran) Bank Indonesia (BI) yang menggambarkan meningkatnya kekhawatiran konsumen soal kenaikan harga pada Oktober 2023 dan Januari 2024, sehingga ekspektasi inflasi pun merangkak.Ketiga, kembali memuncaknya kewaspadaan komunitas global soal risiko inflasi ke depan, terutama yang berasal dari komponen pangan dan energi, sebagaimana terangkum dalam Leaders’ Declaration yang disepakati pimpinan G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) India, 9—10 September 2023. Presiden Joko Widodo, saat melakukan tinjauan dan pemberian bantuan sosial di Gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9), tak memungkiri adanya risiko tertekannya daya beli akibat naiknya inflasi, terutama dari komponen pangan.Kepala Negara pun memahami adanya daerah yang kelabakan menghadapi keterbatasan pasokan pangan. Presiden menekankan upaya yang dilakukan adalah memastikan penanganan stok beras dalam negeri tetap dalam taraf aman. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking, mengatakan fokus kebijakan otoritas moneter saat ini adalah menjaga stabilitas rupiah, terutama dalam mengendalikan imported inflation agar tetap rendah."Nilai tukar rupiah yang melemah ini kita jaga," katanya.Erwindo menambahkan BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, termasuk efektivitas implementasi instrumen penempatan valuta asing devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pebisnis berupaya menjaga kecukupan suplai barang di pasar untuk menstabilkan harga. Dia berharap, pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang rentan.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.

Tulisan Nadhila Dzikrina yang berjudul ‘Dilema Mengakses KUR’ (23/8) pada kolom opini media ini perlu diberi penjelasan secara detail, karena ada beberapa statement yang bias dan tidak sesuai update aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta implementasi di lapangan. Hal ini penting disampaikan pada pembaca, agar pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerima infromasi detail terkait KUR. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kinerja UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa opini di atas perlu ditanggapi? Karena jangan sampai terdapat informasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak pro pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai informasi bersama, bahwa pemerintah memberikan KUR sebagai vaksin bagi UMKM saat pandemi Covid-19. Saat ini, KUR masih menjadi separuh napas bagi UMKM terkait pemenuhan permodalan di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun statement Nadhila Dzikrina yang perlu dibahas adalah sebagai berikut; yaitu, terkait rate bunga KUR sebesar 6%—7% sehingga kurang diminati. Kemudian berlanjut, bahwa program KUR makin tidak dilirik karena prosesnya ribet, kemudian ditambah lagi, dengan argumen bahwa jangka waktu pengembaliannya amat terbatas. Nadhila juga nyinyir kalau jenis pembiayaan KUR yang diberikan tidak sesuai karakteristik usaha dari pelaku UMKM. Terakhir, Nadhila Dzikrina memberikan kritik masalah jaminan. Di mana untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, hanya diberikan pada mereka dengan batas maksimal pinjaman hanya Rp50 juta. Tujuan KUR itu sendiri adalah; pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; kedua, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itulah, kebijakan KUR tiap tahun selalu dievaluasi untuk perbaikan sehingga daya dorong UMKM agar menjadi lebih efektif. Dan, keempat, agar pelaku usaha dapat naik kelas. Naik kelas dari segmen mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi menengah, dan menjadi korporasi.