JAKARTA,ID-Generasi muda Indonesia berusia 19-34 tahun terjerat utang pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal. Ini terlihat pada pembengkakan pinjaman macet pinjol di segmen usia tersebut. Ironisnya, kenaikan kredit macet pinjol diduga berkolerasi dengan  maraknya judi onlie yang tahun lalu nilai transaksinya mencapai Rp69,6 triliun, berdasarkan data Pusat pelaporan  dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). Artinya, anak muda diduga memakai uang pinjol untuk berjudi online. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI, dan lembaga pemerintah lainnya harus segera bertindak tegas memberantas ilegal dan judi online. Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu digenjot agar masyarakat, khusunya generasi muda sadar bahwa bahaya pinjol  ilegal dan judi online. Di sisi lain, generasi muda didorong untuk memilih intrusmen investasi legal jika ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yakni saham. Namun, disaat yang sama, mereka perlu meningkatkan  literasi agar terhindar dari kerugian akibat volatilasi pasar sekaligus mendapat keuntungan optimal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa program bantuan pangan beras (PBP) tahap kedua penting dilakukan demi menjaga inflasi tahun ini di level 3%. BPB tahap kedua merupakan  salah satu intrusmen yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi harga beras di pasaran yang kini melambung tinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rerata nasional harga  semua jenis beras pada awal Agustus 2023 masih Rp12.346 per kilogram (kg) dan akhir bulan menjadi Rp12.632 per kg, namun pada pekan pertama September telah menembus Rp12.994 per kg. Kepala Negara menjelaskan, kenaikan harga beras didalam negeri yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya wajar. Sebab, saat ini, harga beras hampir di semua negara di dunia juga terkerek oleh  naiknya harga pangan global. Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), ketika harga minyak dunia melonjak, maka harga BBM domestik ikut menanjak. "Semua negara sekarang (harga beras) naik, jadi (kenaikan harga beras domestik) terkerek, sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga begitu, pun dengan harga pangan. Apalagi beberapa negara menyetop ekspor, tidak eskpor beras lagi, seperti India, padahal India produksinya besar, ekspornya banyak. Dulu gandum juga begitu, Rusia dan Ukraina yang memiliki stok sampai dengan 200 juta ton, stop ekspor sehingga harga gandung goncang. Wajar itu," kata Presiden Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana aksi (action plan)  yang dicanangkan untuk merampungkan sejumlah persoalan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuat publik penasaran, terutama bagi nasabah Jiwasraya yang masih menolak program restrukturisasi polis. Sebab, rencana aksi ini ditengarai bakal menentukan nasib pengembalian dana mereka. Berdasarkan data Jiwasraya, jumlah pemegang polis yang menyetujui program restrukturisasi polis sampai dengan Juni 2023 telah mencapai sekitar 99% dari total polis yang ditawarkan restrukturisasi. Sementara kurang lebih 85% dari total liabilitasnya telah dialihkan ke IFG Life. Adapun jumlah nasabah yang masih menolak direstrukturisasi  sekitar 1% dengan nilai ditaksir hampir 1% dengan nilai ditaksir hampir Rp 1 triliun. Walaupun hanya 1%, sejumlah prosedur dan upaya untuk  mendapatkan dana sebesar itu kembali terlampau sulit. Sehingga membuat kelompok nasabah ini menjadi terkatung-katung. Dana kelompok nasabah ini baru bisa dikembalikan tergantung pada sisa nilai aset. Jiwasraya saat dilikuidasi  atau bisa saja berubah menyesuaikan dengan rencana penyehatan keuangan terbaru dari Jiwasraya. hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)

JAKARTA - Guyuran bantuan sosial pangan berupa beras kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat dalam tiga bulan ke depan diragukan bisa meredam lonjakan harga beras di pasar. Tanpa upaya menggerojok pasokan ke pasar, harga beras diperkirakan bisa terbang bebas. “Ini memang salah satu opsi untuk menenangkan publik, tapi belum tentu ampuh menurunkan harga beras,” kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, kepada Tempo, kemarin, 11 September 2023. Ia mengatakan, hingga saat ini, beras dari penggilingan masih dibanderol tinggi. Karena itu, harga komoditas tersebut di pasar terus menanjak. Menurut Mansuri, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial untuk mengendalikan harga beras. Solusi menekan harga adalah segera mengguyur pasokan ke pasar.

“Bansos untuk menaikkan ketenangan publik, meredakan kekhawatiran,” kata Mansuri. “Tapi faktor dominan dalam menurunkan harga pangan adalah barang harus banyak di pasar.” Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, juga sepakat bantuan sosial tak bisa meredam kenaikan harga dan membuat harga beras mencapai keseimbangan baru. “Kecuali produksi beras melimpah,” kata dia. Mujib memperkirakan harga beras medium bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogram apabila tren kenaikan harga tak berhenti. (Yetede)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat masih terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini mereka masih menyisakan pembahasan sejumlah pasal, khususnya penambahan aturan baru mengenai pengaturan platform digital. Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan pasal-pasal yang masih dibahas di antaranya mengenai pengaturan media sosial, seperti YouTube dan TikTok. Komisi I berharap platform digital ini mempunyai saringan terhadap konten yang berisi kabar bohong atau hoaks.

“Karena sekarang marak penipuan. Kalau tidak ada aturan itu, akan kejadian terus,” kata Dave, Senin, 11 September 2023. Politikus Partai Golkar ini mengatakan penyebaran kabar bohong sudah terbukti memicu kekacauan. Menurut Dave, substansi dari revisi UU ITE ini sesungguhnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Desember tahun lalu. Dalam KUHP sudah diatur secara rinci mengenai pencemaran nama, yang juga ada dalam UU ITE. Pencemaran nama ini diatur dalam beberapa pasal di UU ITE, seperti Pasal 27, 28, dan 29. Selama ini pasal-pasal tersebut dianggap multitafsir atau pasal karet. Dave mengatakan pasal-pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah Provinsi Bali akan menarik pajak wisata alias retribusi kepada wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu pada Februari 2024. Diperkirakan pendapatan dari pajak ini mencapai lebih Rp750 miliar. Pajak Wisman Bali diharapkan tidak membebani pariwisata Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, pajak wisman baru Bali yang mengajukan dan tentunya ini harus dipastikan jangan sampai membebani karena pariwisata belum terlalu pulih. "Jadi kita pastikan daya tarik dari wisata kita dari segi bagaimana tentunya memberikan nilai tambah kepada wisatawan," Ucap Sandiaga dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno secara daring, Senin (11/9/2023). Sementara itu, Ketua Sub Koordinator Bidang Promosi Dinas Pariwisata Bali I Ketut Yadnya Winarta menerangkan, pajak wisman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, tentang Pungutan bagi wisata asing untuk perlindungan bagi kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Perihal mengenai target dari pemasukan pajak tersebut, dia mengaku pihaknya belum menargetkan jumlah kunjungan wisman pada 2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran pada triwulan III-2023 diprakirakan tetap tumbuh meski melambat. Dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang dipublikasikan pada Senin (11/9/2023), Indeks Penjualan Riil (IPR) triwulan III-2023 diprakirakan tumbuh sebesar 1,4% secara year on year (yoy),melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 1,6 (yoy). Kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau (4,3%, yoy) dan subkelompok sandang (6,9%, yoy). Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi  BI Erwin Haryono menjelaskan, BI memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap kuat pada Agustus 2023, tercermin dari Agustus 2023 sebesar 204,4, atau tumbuh positif sebesar 1,3% (yoy). tetap kuatnya kinerja penjualan eceran pada Agustus 2023  tersebut didorong oleh subkelompok sandang yang meningkat, serta perbaikan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, barang lainnya, serta suku cadang dan aksesoris. (Yetede)

Otot rupiah mengendor menjelang pesta demokrasi Indonesia. Dalam sebulan rupiah melemah 0,72% dari Rp 15.219 per dollar Amerika Serikat menjadi Rp 15.330 per USD. Jika dihitung selama setahun, rupiah turun 3,28% dari Rp 14.842 per dollar AS. Namun kurs sekarang lebih baik dibanding posisi rupiah di awal tahun ini, yaitu Rp 15.573. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, rupiah akan cenderung lebih stabil menjelang pemilihan umum (Pemilu). Rupiah akan lebih bergejolak seusai pemilu. Pergerakan itu mencerminkan harapan pasar terhadap pemerintahan baru dan kabinet. Ambil contoh pada Pemilu April 2019. Menjelang bulan pencoblosan, rupiah melemah terbatas ke kisaran Rp 14.229 hingga Rp 14.257. Pada bulan berikutnya, rupiah melemah cukup tajam hingga menjadi Rp 14.525 per dollar AS. Setelah itu, rupiah melandai hingga menutup tahun 2019 di level Rp 13.866.   Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengamati nilai tukar rupiah cenderung melemah di sela Pemilu legislatif dan Presiden dalam empat gelaran terakhir. Kecuali pada pemilu 2009, di mana rupiah justru mencatatkan tren penguatan. Josua menilai pelemahan rupiah pada periode itu dipengaruhi dinamika politik hingga ketidakpastian di pasar keuangan domestik yang meningkat. "Antara lain terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Utamanya pada 2004 dan 2014," jelasnya, Senin (11/9). Rupiah bersama mata uang Asia lain berpotensi menguat terhadap dollar AS, terutama ketika Fed sudah memberikan sinyal mempertahankan suku bunga. Selain itu implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diperkirakan akan membuat rupiah cenderung lebih stabil ke depan. Direktur PT Laba Foreindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menambahkan, meski Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di kuartal keempat 2023, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan inflasi yang rendah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy cukup yakin rupiah bisa menuju Rp 15.000 di akhir tahun, didorong efek kebijakan DHE dan lancarnya pemilu pada Februari mendatang.

JAKARTA,ID-Penyelesaian segera Proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) makin mendekati kepastian menyusul  pengalokasian penyertaan 12,5 triliun pada tahun depan, sehingga total menjadi Rp109 triliun. Keberadaan jalan tol sepanjang 2.812 km yang pembangunannya ditugaskan kepada Hutama Karya itu akan mendongrak pertumbuhan ekonomi baik lokal, terutama  yang berada disekitar ruas jalan, maupun ekonomi nasional secara keseluruhan. "Saya kira keberadaan JJTS ini strategis karena mempertemukan potensi-potensi ekonomi di beberapa provinsi. Walaupun sekarang belum selesai seluruhnya, saya kira sangat strategis kedepannya. Namun, dari segi logistik akan cukup mengurangi cost," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhdi Ahmad saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (10/09/2023).Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Klik Ro mengungkapkan bahwa pembangunan JTTS sangat penting dilakukan guna meningkatkan akses logistik serta peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah. "Pengembangan jalan tol ini diproyeksikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra secara eksponensial. Hal ini tergambar pada nilai kelayakan ekonomi/economic internal rate of return (EIRR) dari setiap ruas JTTS yang cukup tinggi," jelas Aloysius beberapa waktu lalu. (Yetede)