Gedung Putih mengonfirmasi persetujuan pencairan dana penjualan minyak Iran senilai 6 miliar USD atau Rp 92,2 triliun. Washington juga akan membebaskan lima warga negara Iran yang ditahan AS. Sebagai imbalannya, Iran membebaskan lima warga negara AS. Iran akan membebaskan seluruh warga AS itu apabila dana pencairan sudah berada di rekening Pemerintah Iran. Teheran memilih rekening di Qatar untuk menampung dana itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menandatangani surat persetujuan pencairan dana minyak Iran itu pada Senin (11/9). Ia, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, telah memberi tahu Kongres AS soal keputusan Gedung Putih tersebut.

”Proses transfer itu sangat krusial untuk mengamankan pembebasan lima warga AS yang ditahan oleh Iran,” kata juru bicara Deplu AS. Dana yang akan dicairkan berada di dua bank di Korsel, yaitu Woori Bank dan Industrial Bank of Korea, selama dua tahun terakhir. Pemerintahan Presiden Joe Biden berkeras dana itu hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, obat-obatan, atau barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Iran. Dokumen persetujuan pencairan dana itu juga menjadi pengakuan resmi pertama Washington soal penahanan lima warga Iran. Mereka segera dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran warga AS yang ditahan oleh Iran. (Yoga)

Keluarga anak-anak korban obat sirop beracun penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA putus asa mendengar wacana pemberian santunan oleh pemerintah yang tak kunjung direalisasikan. Pemerintah selalu beralasan pemberian santunan terhambat birokrasi anggaran. Padahal, tragedi yang menewaskan ratusan anak ini sudah menggantung selama satu tahun. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, para korban sudah terlalu sering mendengar kabar akan diberikan santunan, tetapi hal itu tak kunjung datang. Hal itu terutama pada keluarga anak-anak yang selamat dari tragedi itu tetapi mengalami efek jangka panjang, mulai dari kesulitan bicara, membutuhkan bantuan selang nasogastrik saat makan, hingga mengalami kelumpuhan. ”Kasus sudah berjalan satu tahun lebih, dari Juli tahun lalu sampai hari ini kita berada di September. Sangat lucu kalau hari ini pemerintah masih terus-terusan menggulirkan wacana santunan itu,” kata Habiba di Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (12/9).

Selain itu, Habiba juga menyoroti istilah yang dipakai pemerintah sejak awal adalah santunan, bukan kompensasi atas dugaan kelalaian pemerintah mengawasi peredaran obat di masyarakat. Kata santunan, menurut Habiba, bisa berarti bantuan semata, bukan tanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 204 korban dan 122 korban masih mengalami efek jangka panjang. Dia juga khawatir, penggunaan kata santunan dapat berdampak pada gugatan bersama atau class action yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat. Sebab, dalam gugatan ini, keluarga korban yang meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan keluarga dari korban yang masih dalam pengobatan menuntut kompensasi Rp 2 miliar per orang. ”Jadi, ada atau tidak adanya santunan yang diberikan pemerintah, itu seharusnya tidak akan menegasikan kasus perdatanya yang kami tempuh. Pemberian santunan dari pemerintah harus dilihat sebagai bentuk empati bukan tanggung jawab,” ucapnya. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengecek dan memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jabar, beroperasi dan diresmikan pada akhir Oktober 2023. PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara itu akan diampu oleh PLTA Cirata sehingga kendala ketergantungan cuaca dapat teratasi. PLTS terapung di atas Waduk Cirata merupakan kolaborasi PLN dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar. Menempati area seluas 200 hektar, PLTS tersebut berkapasitas 192 megawatt-peak (MWp). Adapun energi yang dihasilkan 245 juta kilowatt jam (kWh) per tahun atau dapat memasok listrik untuk 50.000 rumah tangga. 

Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin, di Jakarta, Selasa (12/9) mengatakan, meski kapasitas instalasi PLTS tersebut 192 MWp, kapasitas rata-ratanya 145 MWp. Hal itu, antara lain, mempertimbangkan susut jaringan dan faktor-faktor lain. Menurut rencana, peresmian akan dilakukan pada 27 Oktober 2023. ”Saat ini sedang commissioning. Jadi, memastikan semua  komponennya selesai dipasang. Juga dites secara komprehensif untuk memastikan semua berjalan serta output-nya sesuai,” katanya. Zainal menuturkan, saat diresmikan nanti, listrik akan langsung masuk ke sistem (Jawa-Madura-Bali) melalui Gardu Induk Cirata. Kelebihan PLTS terapung di Cirata itu yakni terhubung dengan PLTA besar di sana. Dengan demikian, efek intermitensi (keandalan bergantung pada cuaca) bisa dimitigasi. (Yoga)

Kemenkeu meminta dukungan Komisi XI DPR mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan BUMN. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2024 menyepakati PMN sebesar Rp 28,1 triliun untuk tiga BUMN. Ketiganya adalah PT Hutama Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. ”Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan oleh Komisi XI karena timing dari PMN ini menentukan kesehatan tiga BUMN tersebut,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (12/9).

PT Hutama Karya Persero perlu mendapattambahan dana Rp 18,6 triliun karena perusahaan konstruksi itu menjadi BUMN utama penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap 1, lalu proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Suka- bumi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero Tbk perlu Rp 6 triliun untuk mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakannya. ”Kita harapkan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel sehingga tidak memasukkan PMN, kemudian dia masuk neraca, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan,” ujar Sri Mulyani. Terakhir, PT BPUI butuh tambahan modal untuk menguatkan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (Yoga)

Pemerintah akan memberikan fasilitas kepabeanan dalam bentuk pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman pekerja migran Indonesia. Relaksasi itu diharapkan bisa meningkatkan fasilitas bagi para pekerja migran yang telah menyumbangkan pemasukan devisa tinggi bagi negara melalui remitansi. Rancangan peraturan menkeu (PMK) tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Regulasi itu dikeluarkan untuk menyikapi kasus perlakuan kurang menyenangkan terhadap barang bawaan atau kiriman milik pekerja migran selama proses pengecekan bea cukai. Skema fasilitas tersebut akan dibagi ke dalam tiga kategori. Pekerja migran resmi yang terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mendapat pembebasan bea masuk sebanyak tiga kali dalam setahun dengan nilai masing-masing 500 USD atau total 1.500 USD, yakni setara Rp 23 juta.

Untuk pekerja migran yang terdaftar di Kemlu (tidak melalui jalur BP2MI) pembebasan bea masuk  diberikan satu kali dalam setahun senilai 500 USD atau setara Rp 7,6 juta. Adapun pekerja migran yang tidak terdokumentasi (undocumented) tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. ChotibulUmam, Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, mengatakan, pemberian fasilitas itu diharapkan bisa mendorong pekerja migran untuk mendaftar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi yang terdata. ”Ini juga sekaligus untuk meningkatkan fasilitas bagi pekerja migran, apresiasi untuk mereka yang dalam setahun bisa menyumbangkan remitansi hingga ratusan triliun rupiah,” kata Chotibul dalam acara Press Tour Kemenkeu, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/9). (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

Perusahaan pengembang Vasanta Group mempersiapkan belanja modal setidaknya Rp 10 triliun dalam lima tahun ke depan. Modal ini dipersiapkan untuk membangun beberapa proyek, seperti Shila at Sawangan dan Marche yang merupakan hasil kerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Chairman Vasanta Group Agnus Suryadi, Selasa (12/9/2023), menjelaskan, dana untuk belanja modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber. (Yoga)

Ekonomi Bali bertumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan II-2023. Pertumbuhan ekonomi itu banyak dipengaruhi pulihnya pariwisata pascapandemi Covid-19. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara ”Suryaloka dan Tourism Talk” di Kantor Perwakilan BI di Bali, Kota Denpasar, Senin (11/9/2023), mengatakan, Bali masih menjadi one stop services andalan dalam industri pariwisata. (Yoga)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengecekan kelayakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik DKI. Rusunawa dipilih berdasarkan peninjauan lapangan dan biaya operasional yang tersedia. Pengecekan mulai akhir September atau awal Oktober dan hasilnya diumumkan pada Desember 2023. Pelaksana Tugas Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ada 4.000 unit rusunawa tidak layak huni dari total 32.000 unit di 40 rusunawa. ”Belum semua rusunawa dievaluasi karena tergantung anggaran. Kami sedang lengkapi data untuk persiapan evaluasi,” kata Retno, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk memenuhi target Sustainable Development Goals pada 2030. Salah satunya beralih ke angkutan umum. Ketika infrastruktur transportasi publik memadai, ia berharap 60-70 persen warga Jakarta beralih ke transportasi publik. ”Keterlibatan pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan capaian TPB/SDGs yang telah direncanakan,” katanya dalam acara Kampanye Green Economy and Green Environtment di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). (Yoga)