Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pihaknya bakal merevisi dua beleid mengenai subsidi konversi sepeda motor menjadi berbasis listrik untuk meningkatkan realisasi program tersebut di tengah minimnya minat masyarakat. “Kendalanya saat ini masih mahal, kami masih menyasar kepada perorangan, sedangkan yang memiliki uang adalah korporasi. Korporasi juga memiliki kendaraan operasional, itu juga belum kami akomodasi,” katanya, Kamis (14/9). Adapun, dua beleid yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3/2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik, serta Keputusan Menteri ESDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik. Kementerian ESDM mengidentifikasi biaya konversi sepeda motor listrik setelah diberi insentif sebesar Rp7 juta, yakni berkisar di angka Rp8 juta. Hanya saja, sisa biaya itu masih terbilang mahal bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM sampai dengan Agustus 2023, pendaftaran konversi kendaraan roda dua baru mencapai 5.659 orang, sedangkan realisasi konversi per 16 Agustus 2023 baru mencapai 100 unit. Dari jumlah itu, sepeda motor dengan merek Honda mengambil porsi 66%, Yamaha 29%, dan tipe lainnya 5%. Adapun, sepeda motor matik sebanyak 71%, manual 26%, dan sport 3%.

Tak dapat dimungkiri, Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun, siapa sangka komoditas perkebunan andalan Bumi Sriwijaya ini nyatanya juga masih menghadapi persoalan klasik, yakni stabilisasi harga di tingkat petani. Data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan bahwa produksi kopi wilayah ini mencapai 206.307 ton pada 2022. Angka ini terus meningkat dari 2 tahun sebelumnya yang hanya 162.975 ton pada 2021, dan 198.945 ton pada 2020. Sejauh ini, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumsel telah menjadi daerah penghasil kopi, salah satunya adalah Kota Pagar Alam yang memiliki jumlah produksi sebanyak 16.375 ton pada 2022. Zulkifli, salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Kopi Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam, mengungkapkan bahwa rata-rata hasil produksi kopi masyarakat di wilayahnya mencapai 2 ton per hektare setiap tahunnya. Hasil produksi yang melimpah itu diikuti dengan harga yang terkerek naik mencapai Rp35.000 per kilogram (kg), bahkan sempat menyentuh Rp42.000 per kg pada tahun ini. Dia mengakui bahwa harga tersebut memang relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp21.000—Rp25.000 per kg. “Kadang di momen tertentu, seperti misalnya hari kemerdekaan harganya bisa turun drastis Rp3.000—Rp5.000. Jadi misal harga Rp38.000 per kg bisa menjadi Rp35.000 per kg,” katanya. Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi diharapkan dapat mengupayakan stabilisasi harga yang mampu membantu kesejahteraan para petani kopi di Bumi Sriwijaya. Sementara itu, Nisdiarty, Ketua Koperasi Produsen Mandiri Mitra Andalan Indonesia (MAI) Pagar Alam menjelaskan bahwa keberadaan SRG di wilayah itu sudah sejak 2012. Akan tetapi, baru beroperasional kembali pada 3 tahun belakangan ini. Menurutnya, pengaktifan kembali SRG itu kini dikelola oleh Produsen Mandiri MAI Pagar Alam, dan nilai resi gudang yang sudah tercatat saat ini mencapai Rp1,84 miliar. Di lain sisi, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa mengatakan bahwa upaya untuk mendorong kemajuan kopi di Sumsel juga terus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, imbuh Agus, perbaikan pada komoditas kopi ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel mulai dari hulu, seperti pola penanaman, pemilihan kualitas bibit sampai kepada hilir, yaitu penjualan hasil kopi.

Perusahaan raksasa teknologi AS, Google, menghadapi gugatan dari pemerintah federal AS. Google dituduh melakukan monopoli atas mesin peramban. Departemen Kehakiman mengatakan, Google setiap tahun mengucurkan dana 10 miliar USD (Rp 153,5 triliun) demi menjegal saingan mereka. Persidangan melawan Google, anak perusahaan Alphabet, berlangsung di Washington DC, mulai Selasa (12/9) siang waktu setempat atau Rabu (13/9) dini hari WIB. Departemen Kehakiman AS menunjuk Kenneth Dintzer selaku jaksa penuntut umum. Google diwakili tim pengacara yang diketuai John Schmidtlein. Bertindak sebagai hakim adalah Hakim Federal Amit Mehta. ”Google mengancam masa depan perkembangan internet dan membatasi inovasi dari berbagai pihak. Semua ini karena mesin peramban Google menjadi bawaan asali di semua situs maupun aplikasi digital,” kata Dintzer.

Ia menjelaskan, Google mengucurkan 10 miliar USD per tahun untuk membayar berbagai aplikasi peramban, antara lain Mozilla Firefox dan Opera, untuk menjadikan Google sebagai pencari bawaan. Hal serupa mereka lakukan terhadap Apple. Khusus untuk perusahaan ini, Google melakukan bagi hasil. ”Namun, kerja sama ini tidak melalui negosiasi yang setara, tetapi paksaan. Google mengancam meninggalkan Apple jika tidak bersedia menjadikan pencari mereka sebagai sistem asli Apple. Akibatnya, Apple tidak bisa mengembangkan mesin pencari sendiri,” papar Dintzer. Melalui cara-cara itu, Google menguasai 90 % pasar internet. William Cavanaugh, penuntut yang mewakili Negara Bagian Colorado, menuduh Google juga melarang mesin-mesin pencari saingan, salah satunya Microsoft, untuk bisa diakses melalui lapak penjualan daring mereka, SA360. Menghadapi dakwaan tersebut, Google menyatakan, PemerintahAS salah saat menyatakan mesin pencarian dan periklanan pihaknya melanggar undang-undang hanya karena diterima luas oleh pasar. Disebutkan, mesin pencariannya sangat populer karena kualitas. Pengguna yang tak puas atas layanannya tinggal menekan ”beberapa klik dengan mudah”. (Yoga)

Pagu anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang hanya terbatas sampai pemilihan presiden satu putaran dipandang bisa menimbulkan kesan bahwa desain kompetisi yang dipaksa hanya untuk dua pasang calon presiden-calon wakil presiden. Sebaliknya, jika langsung dianggarkan untuk pilpres dua putaran, penyelenggara pemilu akan memperoleh keleluasaan dalam menyiapkan agenda besar demokrasi lima tahunan sesuai tahapan yang direncanakan. Hingga Rabu (13/9) Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan dana yang dibutuhkan, baik untuk pemilihan presiden satu putaran maupun dua putaran.

Kepastian itu disampaikan Presiden karena sejauh ini Komisi II DPR baru menyetujui pagu anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pilpres putaran pertama saja, belum termasuk putaran kedua. Dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (12/9), Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Pemilu 2024 untuk KPU Rp 27,39 triliun dan BawasluRp 11,6 triliun. Pagu anggaran itu tercatat hanya untuk pelaksanaan pemilu hingga pilpres putaran pertama. ”Kalau satu putaran ya satu putaran, kalau dua putaran ya dua putaran,” ujar Presiden Jokowi seusai uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jabar, Rabu. Adapun kebutuhan anggaran pilpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu, berdasarkan data KPU dan Bawaslu, mencapai Rp 22 triliun. Hingga kini, kebutuhan anggaran itu belum mendapatkan kepastian dari pemerintah. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta agar pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN yang telah dikerjakan tidak boleh terhenti atau mandek. Salah satu proyek yang dimaksud Presiden adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Presiden Jokowi, dalam acara Sewindu PSN, Rabu (13/9) di Jakarta, mengatakan, PSN terbukti positif dalam mendongkrak ekonomi nasional. PSN, antara lain, menyerap 11 juta tenaga kerja lewat pengerjaan 161 proyek pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

”Saya minta untuk PSN yang belum selesai, paling lambat semester I-2024 harus kita selesaikan. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pemba-ngunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Cek betul,teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah,” kata Jokowi. Jokowi menyampaikan pesan itu di hadapan, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Yoga)

Asap pekat mengepul dari lapangan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo, Jatim, Rabu (13/9) saat jajaran pejabat bea cukai membakar tumpukan hasil tembakau atau rokok ilegal yang dikumpulkan dalam empat tong pembakaran. Siang itu, bea cukai memusnahkan barang-barang ilegal berupa 15,8 juta batang rokok hasil tembakau (HT), 10.500 gram tembakau iris (TIS), dan 1.595 liter minuman mengandung etil alkohol (minuman keras), yang didapat dari hasil penindakan sepanjang tahun 2022. Potensi kerugian negara dari peredaran barang-barang ilegal itu mencapai Rp 10,04 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Jatim I Agus Sudarmadi mengatakan, belakangan ini, rokok ilegal kian marak beredar dengan modus penjualan yang kian beragam pula. ”Ada yang dijual di toko kelontong, diedarkan secara daring atau lewat perusahaan jasa titipan, sampai dijual antarwilayah dengan memakai kendaraan pribadi dan umum. Distribusinya semakin kompleks, bahkan sampai dijual ke luar negeri,” ujar Agus sesudah upacara pemusnahan barang kena cukai ilegal.

Menurut dia, sebagian besar barang illegal yang dimusnahkan siang itu merupakan barang kena cukai polos alias tidak ditempeli pita cukai. Namun, banyak pula ditemukan modus penjualan rokok ilegal yang memakai pita cukai, tetapi tidak sesuai peruntukannya. Penerimaan turun Maraknya peredaran rokok  ilegal semakin terasa setelah pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2023 dan 2024 sebesar rata-rata 10 %. Kenaikan itu diterapkan pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP). Rokok ilegal yang semakin marak beredar itu  membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tahun ini berpotensi tidak tercapai. Sampai Agustus 2023, realisasi penerimaan cukai rokok Rp 126,8 triliun atau 54,53 % dari target APBN 2023 yang Rp 232,5 triliun. Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto, potensi tak tercapainya target penerimaan itu disebabkan oleh peredaran rokok ilegal yang semakin menjadi-jadi, tren migrasi konsumsi rokok ke golongan rendah yang lebih murah, dan peralihan konsumsi ke rokok elektrik. (Yoga)

Pemerintah menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini 15,5 miliar dollar AS atau setara Rp 232,5 triliun. Target itu 26 persen lebih tinggi daripada realisasi 2022. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Nanang Abdul Manaf, Rabu (13/9/2023), mengatakan, hingga 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 18 miliar dollar AS per tahun. (Yoga)

Dalam kunjungan ke Papua pada 11-13 September 2023, Kementerian Sosial menyalurkan bansos berbasis pemberdayaan masyarakat kepada warga Kepulauan Mapia (Kabupaten Supiori), Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura. ”Pemberian bantuan dengan pemberdayaan akan menciptakan kebiasaan masyarakat mandiri dan berkelanjutan,” kata Mensos Tri Rismaharini di Biak, Rabu (13/9). Sebelumnya, Risma mengunjungi Pulau Brasi, Mapia, dalam Ekspedisi Kepulauan Mapia, Selasa (12/9). Rombongan Kemensos berangkat dari Biak menggunakan kapal rumah sakit TNI, yaitu KRI dr Wahidin Sudirohusodo, Senin (11/9), membawa berbagai bantuan, seperti pangan, bibittanaman, unggas petelur, perlengkapan sekolah, obat dan alat kesehatan, serta keperluan perbaikan fasilitas. Kepulauan Mapia terletak di ujung utara Pulau Papua, 300 km dari Pulau Biak, ibu kota Supiori.

Di kepulauan yang berada di perairan Samudra Pasifik ini ada tiga pulau utama, yakni Brasi, Pegun, dan Fanildo. Pulau terakhir tidak berpenghuni dan merupakan wilayah darat terluar Indonesia yang bertetangga dengan negara Palau. Di Mapia, Kemensos memberikan bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan bagi puskesmas pembantu. Ada pula bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk 29 murid di SD Negeri Kecil Mapia. Kemensos juga memberikan bantuan berupa bibit sayur dan buah serta ayam petelur, selain kebutuhan akan listrik dan air bersih bagi masyarakat yang terisolasi. ”Seminggu yang lalu, tim kami bersama TNI di Mapia membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan listrik dan air bersih. Kami bantu penggunaan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar dan bantu solar cell (panel Surya) untuk listrik,” kata Risma. Simon Yawan dari Forum Peduli Masyarakat Mapia berharap pemerintah juga membantu usaha mereka agar bisa menjangkau pasar. ”Kami punya potensi kopra. Jika pemerintah bisa membantu kami memasarkan lebih luas, akan sangat berguna bagi ekonomi masyarakat,” ucapnya. (Yoga)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

Perkembangan industri dalam negeri yang dianggap belum maju memengaruhi permintaan keterampilan yang dibawa oleh diaspora Indonesia. Pemerintah perlu mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang membuat para diaspora turut membangun Tanah Air. ”Banyak diaspora Indonesia sebenarnya ingin kembali ke Tanah Air, tetapi akhirnya harus berhadapan dengan isu kesesuaian keterampilan yang mereka punya dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gaji memang penting, tetapi kesesuaian keterampilan jadi factor yang lebih penting bagi mereka sebelum memutuskan kembali,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, Rabu (13/9) di Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah bisa memfasilitasi pelaku industri swasta dalam negeri untuk meningkatkan penelitian yang melibatkan diaspora Indonesia. Industri yang berpartisipasi bisa diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi (insentif super tax deduction). Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik supaya iklim investasi tetap menarik. Pemerintah bisa meminta diaspora Indonesia dengan keterampilan yang dimiliki untuk menjadi mentor. Beberapa lembaga pelatihan milik pemerintah membutuhkan tenaga pelatih terampil, tetapi sering kali pemenuhannya tidak optimal. ”Jika diaspora Indonesia dipekerjakan sebagai mentor, keterampilan yang mereka miliki tetap terpakai. Mereka juga sekaligus bisa transfer ilmu,” ujar Bhima. (Yoga)