Transaksi valuta asing (valas) di perbankan mengalami peningkatan sejak Agustus 2023 lalu. Peningkatan terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Transaksi di beberapa bank didominasi penjualan valas. Pada penutupan perdagangan Kamis (14/9), nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat tipis. Nilai tukar mata uang Garuda di pasar spot ditutup naik 0,10% ke level Rp 15.355 per dollar AS. Sementara kurs Jisdor Bank Indonesia (BI) menguat 0,06% ke Rp 15.357 per dollar AS. Namun, dalam sepekan terakhir, pergerakan rupiah masih kontraksi sebesar 0,18%. Bila dihitung dalam sebulan, rupiah turun 0,26%. Peningkatan transaksi valas di antaranya dialami Bank Central Asia (BCA). Tak merinci apakah kenaikan didorong transaksi jual atau beli. "Transaksi valas yang paling banyak dilakukan di BCA adalah transaksi yang berhubungan dengan ekspor-impor dan remitansi," kata Hera F. Haryn, EVP Komunikasi Perusahaan BCA. Di Bank Tabungan Negara (BTN),  nasabah banyak melakukan penjualan valas dibandingkan transaksi beli karena rupiah turun. "Sejak Agustus hingga saat ini, tren transaksi valas menunjukkan nasabah lebih banyak melakukan jual," ungkap Ramon Armando, Sekretaris Perusahaan BTN, kepada KONTAN, Kamis (14/9). Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat pertumbuhan volume transaksi valas sebesar 13% secara tahunan. Namun, peningkatan transaksi antara jual dan beli valas di bank ini masih seimbang. "Transaksi jual dan beli valas saat ini masih relatif imbang. Kami akan penuhi kebutuhan nasabah dari dua sisi," kata Novita Widya Anggaraini, Direktur Keuangan BNI. Tapi, menurut Novita, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih menguat sepanjang tahun berjalan, lebih kuat dari yen, dollar Singapura , maupun won. Ini karena fundamental ekonomi Indonesia masih solid, inflasi terjaga, dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas rupiah lewat kebijakannya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, para pelaku usaha maupun importir sebagian akan menahan diri untuk melakukan pembelian valas di perbankan saat rupiah kontraksi.

Pemerintah perlu mewaspadai tren peningkatan inflasi nasional ke depan. Belum selesai persoalan pangan, kini laju inflasi dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut juga berisiko mengerek inflasi yang berasal dari barang-barang impor alias imported inflation. Nilai tukar rupiah masih bergerak di atas Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, bila menilik data sejak awal pekan hingga kemarin (14/9), nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 0,23%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa imported inflastion merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Mengingat, harga barang-barang impor cenderung meningkat. Dia memperkirakan, sektor-sektor yang akan terdampak dari adanya pelemahan rupiah, yaitu sektor yang mengandalkan bahan baku impor. Misalnya, gandum, gula dan kedelai. Sektor farmasi, elektronik dan barang elektrikal, serta tekstil juga berisiko terdampak pelemahan nilai tukar rupiah. "Pelemahan rupiah akan mendorong peningkatan harga dari produk manufaktur tersebut, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan inflasi impor," jelas Josua kepada KONTAN, kemarin. Kabar baiknya, nilai tukar rupiah menguat. Kurs rupiah mengacu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) kemarin di level Rp 15.357 per dolar AS atau menguat tipis 0,07% dari posisi Rabu (13/9). Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa menjadi ancaman bagi pergerakan inflasi. Apalagi di tengah harga minyak di pasar global yang terus meningkat. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz juga menilai, pelemahan nilai tukar rupiah kali ini tidak akan membawa dampak signifikan berupa membengkaknya inflasi. Kalkulasi Faiz, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 1% akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,008%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Agustus mencatatkan deflasi sebesar 0,02%, setelah inflasi 0,21% pada bulan sebelumnya. Namun, laju inflasi secara tahunan pada Agustus tercatat 3,27%, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk cadangan investasi bagi sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2024. Nilai PMN yang diajukan mencapai Rp 12,8 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, ada enam perusahaan yang bisa mendapat suntikan modal tersebut. Pertama, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun. Anggaran cadangan investasi untuk KAI tersebut diberikan untuk penguatan permodalan. Kedua, Indonesia RE sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan perusahaan. Ketiga, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian kapal angkutan perintis. Keempat, PT INKA (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelima, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun untuk elektrifikasi desa. Keenam, ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk pembelian permodalan perusahaan. Adapun cadangan investasi untuk PLN diajukan kembali setelah Komisi XI DPR menolak usulan suntikan PMN sebesar Rp 10 triliun dalam rapat kerja bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), pada Rabu (13/9). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengusulkan untuk memanggil keenam perusahaan BUMN. Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pengajuan PMN tahun depan. "Usulan ini kita sepakati dalam rapat ini untuk pembahasan. Nanti kita telepon satu-satu, KAI, Indonesia RE, Pelni, INKA, PLN, ID Food akan kita panggil lagi," ungkap Aria.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) gencar menggelar refinancing utang. Emiten ini juga tengah menggeber sejumlah rencana ekspansi. Belum lama ini, MDKA sudah melunasi dan membayar bunga atas dua seri obligasi senilai total Rp 1,64 triliun. Sumber pendanaan MDKA untuk melunasi pokok dan membayar bunga obligasi tersebut berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023. Dalam penawaran umum berkelanjutan itu, MDKA menargetkan bisa menghimpun dana hingga Rp 15 triliun. "Sampai akhir Agustus lalu telah diterbitkan Rp 8,1 triliun. Waktu penerbitan Rp 6,9 triliun akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar," kata Head of Corporate Communication MDKA Tom Malik kepada KONTAN, Kamis (14/9). Selain itu, per 30 Juni 2023 MDKA memiliki fasilitas pinjaman revolving credit facility sebesar US$ 160 juta yang belum ditarik. Sumber-sumber pendanaan itu melengkapi arus kas operasional yang dibutuhkan MDKA untuk memenuhi belanja modal (capex) jumbo. Tom merinci, capex MDKA itu dialokasikan untuk menunjang tambang emas Tujuh Bukit dan tambang tembaga Wetar sebesar US$ 70 juta, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan dibangun secara bertahap, dengan potensi puncak produksi tahunan sebesar 112 ribu ton tembaga dan juga 366.000 ounces emas. Lalu, Proyek Emas Pani. Saat ini tengah melakukan studi kelayakan, yang diharapkan tuntas di kuartal IV-2023. Potensi produksi puncak tahunan proyek ini lebih dari 450.000 ounces emas per tahun. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, di tengah fluktuasi harga komoditas, top line MDKA masih berpotensi tumbuh. Meski begitu, perlu dicermati bagaimana strategi MDKA dalam meredam lonjakan pada beban pokok pendapatan.

Bank Indonesia (BI) siap merilis instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Jika tak ada aral, Jumat (15/9) ini, BI bakal menggelar lelang perdana SRBI pada pukul 13.30. Lelang SRBI tersebut akan berlangsung sekitar 30 menit.   Dalam lelang perdana ini, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. SRBI akan diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana, SRBI ini hanya bisa dibeli bank umum konvensional yang menjadi peserta operasi pasar terbuka, baik langsung atau via perantara. Artinya, bank bisa menjual kembali SRBI ke investor. Memang, sih, modal yang dibutuhkan cukup besar. Nilai pembelian awal Rp 1 miliar, dengan kelipatan selanjutnya Rp 100 juta. Imbal hasil yang didapatkan investor akan menyesuaikan tenor. Sejumlah bank tengah merancang skema penawaran SRBI ini di pasar sekunder. Contoh PT Bank Tabungan Negara (BBTN). EVP Treasury Division Head BTN Sindhu Rahadian Ardita menyebut, BTN siap menjual SRBI ke nasabah di pasar sekunder.  Bank lain yang siap menjual SBRI di pasar sekunder adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengaku, saat ini pihaknya masih dalam tahap ekplorasi dan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap dan menjual kembali SRBI. "Saat ini kami sudah menjual berbagai instrumen pemerintah seperti ORI, sukuk ritel dan dan sukuk tabungan," katanya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki akses ke pasar perdana. Karena itu, bank punya keleluasaan penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga non-bank, seperti perusahaan pengelola aset, investor asing, maupun investor ritel.  

Sambung-menyambung upaya Bank Indonesia (BI) dalam memagari gerak rupiah agar tetap eksis di zona aman. Setelah meluncurkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada Term Deposit (TD) Valuta Asing di sektor komoditas sumber daya alam (SDA), bank sentral hari ini, Jumat (15/9), resmi memulai lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen itu adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, dengan menggunakan underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki BI. SRBI merupakan alat operasi moneter untuk mengelola likuiditas yang sekaligus mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh nonbank di pasar sekunder. Produk ini pun membawa keuntungan yang besar bagi ketahanan eksternal Indonesia. Di antaranya menjaga mata uang Garuda tetap stabil di tengah ketidakpastian dunia akibat pengetatan moneter bank sentral negara maju. Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha, mengatakan kehadiran SRBI bisa menjadi alternatif instrumen operasi moneter kontraksi likuiditas yang sudah ada saat ini seperti reverse repo SBN dan term deposit rupiah. "SRBI memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda dari instrumen lainnya, yaitu tradable dan dapat dimiliki oleh penduduk mau­pun bukan penduduk," kata Rudi kepada Bisnis, Kamis (14/9). Senada, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan, mengatakan perseroan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap instrumen tersebut. Namun demikian, dia memastikan bahwa CIMB Niaga saat ini memiliki likuiditas yang cukup solid, ditandai dengan current account saving account (CASA) dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tumbuh, dengan loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga baik. "Sedang kami periksa [kemungkinan menyerap SRBI]," katanya. Kalangan ekonom pun optimistis SRBI memiliki daya pikat yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan suku bunga reverse repo SBN ataupun Surat Perbendaharaan Negara (SPN) karena keuntungan yang ditawarkan lebih menarik. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan bank yang memiliki akses ke pasar primer, mempunyai keleluasa­an penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga nonbank, seperti perusahaan pengelola aset, investor luar negeri, dan investor ritel.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

Sepanjang 2023, indeks harga saham Nasdaq (yang memiliki bobot lebih besar di saham teknologi) mengalami kenaikan 32,5% (per 8 September), hampir dua kali lipat kenaikan indeks harga saham S&P500 sebesar 16,6%. Bahkan kenaikan indeks Nasdaq tersebut lebih tujuh kali lipat dari kenaikan indeks harga saham Dow Jones Industrial sebesar 4,4%. Pada saat indeks Nasdaq naik tinggi, ternyata harga saham perusahaan rintisan privat (private startup) yang pemiliknya venture capital (VC) dan private equity (PE) cenderung mengalami penurunan. Misalnya Forge Private Market Index, terkoreksi 16% sepanjang 2023. Bila dilihat dari titik tertinggi 16.057 (19 November 2021), indeks Nasdaq saat ini masih lebih rendah 14%. Sedangkan Forge Private Market Index sendiri terkoreksi 53% dari titik tertinggi di Januari 2022. Divergensi arah pergerakan indeks tersebut menunjukkan perbedaan dinamika pasar perusahaan publik dengan pasar perusahaan privat. Pasar perusahaan publik menyediakan likuiditas dan transaksi harian, sehingga proses penyesuaian harga berlangsung cepat dengan volatilitas yang besar. Sebaliknya, kuotasi harga transaksi private startup tidak transparan, susah dikompilasi dalam jumlah besar, serta sering terjadi dengan senjang yang besar (discrete) antara transaksi satu dan lainnya. Akibatnya, penyesuaian harga saham perusahaan private startup berjalan lebih lambat. Lesunya pasar sekunder perusahaan private startup juga terlihat dari menurunnya nilai transaksi VC global menjadi US$87 miliar di kuartal II/2023 (Pitchbook.com, Juli 2023), jauh dibawah nilai transaksi rata-rata di periode kuartal III/2020—kuartal III/2022 yang mencapai US$155 miliar (tertinggi US$213 miliar di kuartal IV/2021). Jumlah transaksi VC di kuartal II/2023 juga turun ke 7.786, jauh di bawah jumlah rata-rata sekitar 13.000 transaksi per kuartal pada periode kuartal I/2021—kuartal II/2022 (terbanyak 15.130 transaksi di kuartal I/2022). Penyesuaian harga, nilai, dan frekuensi transaksi atas private startup terjadi saat pasar private capital memiliki dana menganggur (dry powder) mencapai US$3,2 triliun. PE dan VC sendiri masing-masing memiliki dry powder sebesar US$1,25 triliun dan US$0,6 triliun. Penggalangan dana (fund raising) oleh PE dan VC di 2022 tetap tinggi, masing-masing mencapai US$461 miliar dan US$254 miliar. Pertama, adanya reorientasi strategi pengembangan perusahaan startup yang lebih mengedepankan efisiensi, sustainabilitas operasional, dan profitabilitas. Kedua, kembalinya pendekatan creative destruction daripada disrupsi artifisial menggunakan modal besar VC/PE. Creative destruction (Schumpeter, 1942) adalah fenomena di mana inovasi melahirkan produk baru yang lebih superior sehingga produk lama akan tersingkir. Ketiga, mendorong perusahaan startup unggulan IPO lebih cepat.

Pemerintah menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional menjadi 8%—9% terhadap produk domestik bruto pada 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan guna mencapai target itu salah satunya dengan penguatan sistem logistik nasional. “Setidak-tidaknya sasaran 2045 itu biaya logistik menjadi 9% dari PDB ,” katanya dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Kamis (14/9). Sesuai perhitungan pemerintah, dia menjelaskan biaya logistik nasional pada 2022 mencapai 14,1% terhadap PDB. Namun, biaya itu belum memasukkan biaya logistik dari sisi ekspor yang mencapai 8,89% terhadap PDB. Dia melanjutkan sasaran biaya logistik menjadi 8%—9% terhadap PDB pada 2045 sangat penting guna menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Suharso juga menyinggung model baru perhitungan biaya logistik yang komponennya terdiri atas biaya transportasi, biaya penyimpanan atau investory dan biaya administrasi. Ke depan, dia menegaskan pemerintah akan mengeluarkan perhitungan biaya logistik setiap tahun yang perhitungannya melibatkan kerja sama Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan visi Indonesia Emas 2045 menyasar peningkatan status menjadi negara berpenghasilan tinggi.   Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menyatakan ada tiga langkah strategis Pelindo yang berorientasi kepada perbaikan performa logistik. Pertama, transformasi pelayanan pelabuhan. Kedua, efisiensi jaringan pelayaran, dan ketiga, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

Industri furnitur atau mebel bakal mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar bisa bersaing dengan produk serupa yang berasal dari luar negeri. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan agar industri furnitur bisa kembali berjaya. Saat ini, ekspor furnitur Indonesia tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12.Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah bakal terus mendorong industri mebel dan kerajinan di Tanah Air untuk menguasai pasar di dalam negeri, sehingga tidak dikuasai oleh produk-produk impor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog. Dengan begitu, produk furnitur domestik akan lebih mudah diserap oleh belanja pemerintah pusat, daerah, hingga badan usaha milik negara atau BUMN. “Kalau kita gabung belanja APBN, APBD, maupun BUMN, belanja kita pada 2023 sudah mencapai Rp1.236 triliun. Belanja ini bukan hanya mebel, dan mebel tadi disampaikan kurang dari lebih US$1,1 miliar, artinya Rp17 triliun. besar sekali, dan banyak diisi oleh furnitur impor,” katanya saat membuka IFFINA Indonesia Meubel & Design Expo 2023, Kamis (14/9). 

Kepala Negara pun berharap para pelaku usaha mau lebih membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lain agar bisa bersaing. Dengan kerja sama tersebut, Presiden optimistis para pengusaha mebel di dalam negeri dapat mengambil alih pasar domestik. Anne Patricia Sutanto, Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), meminta waktu 5 tahun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor furnitur terbesar di Asia Tenggara.   Salah satu upaya yang bakal dilakukan adalah dengan menggelar pameran Indonesia International Furniture and Craft Fair (IFFINA) 2023 pada 14—27 September 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Agenda tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor hingga 20% pada 2024. Adapun, Asmindo mencatat pendapatan ekspor Indonesia dari funitur dan kerajinan tangan secara global sebesar US$2,81 miliar. Sementara itu, ekspor furnitur Indonesia di Asean diketahui hanya sebesar US$196 juta pada 2022 dari potensi pasar Asean sebesar US$14,5 miliar. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan ekspor mebel Indonesia dari pasar Asean mencapai US$1,2 miliar. Ketua Asmindo Dedy Rochimat optimistis masih banyak potensi pasar yang dapat digali, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk furnitur (kode HS 94) mengalami penurunan dari US$3 miliar pada 2021 menjadi US$2,9 miliar pada 2022. Pada semester pertama 2023, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai US$1,1 miliar. Untuk mengejar target US$2,2 miliar tahun ini, Asmindo tengah menggali potensi IKN Nusantara yang disinyalir akan segera dibangun berbagai proyek, seperti hotel, apartemen, hingga perkantoran. Hal tersebut pun didukung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.