Emiten BUMN Guyur Likuiditas Rp 12 Triliun
ULN yang Tercatat US$ 427,2 Miliar pada Februari 2025
Kontrak Baru PT PP Naik 32%
China Tidak Perduli Lagi Angka-Angka Tarif yang Dilancarkan AS
Tegakkan Aturan Perlintasan Bidang
Pemerintah harus mempertegas aturan perlintasan sebidang antara jalur jalan dan jalur kereta yang menjadi penyebab kecelakaan fatal kereta dan kendaraan. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan antara truk muatan kayu dan Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indra - Sidoarjo di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada Selasa (8/4) lalu menjadi alasan perlunya penegasan aturan. "Terutama pada pedoman teknis perlintasan sebidang, seperti tata cara berlalu lintas di perlintasan sedibang. Ini sepele tapi fatal jika tidak disosialisasi dan dikampanyekan dengan masif," ungkapnya.
Djoko menjelaskan bahwa perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. "Tidak mendahului ketika sudah ada kendaraan pertama yang melintasi perlintasan sebidang," katanya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api disebutkan setiap pengemudi kendaran bermotor dan tidak bermotor yang melintasi perlintasan sebidang kereta wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan. (Yetede)
Stasiun Kereta Cepat Karawang Mulai Bergeliat
Kenaikan Royalti Minerba Jadi Dilema
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tetap melanjutkan kebijakan menaikkan tarif royalti mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025, meskipun menghadapi keluhan dari para pelaku industri pertambangan. Kebijakan ini tidak hanya menaikkan tarif royalti, tetapi juga memperkenalkan sistem tarif progresif, yang akan berlaku efektif pada 26 April 2025.
Meidy Katrin, Sekretaris Jenderal APNI, mengkritik kebijakan ini karena dikhawatirkan mengurangi investasi dan daya saing industri nikel nasional, serta memicu PHK massal di sektor hilir. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif IMA, menambahkan bahwa kenaikan ini akan mendorong efisiensi biaya yang ketat dan perhitungan ulang biaya operasional oleh perusahaan tambang. Ryan Davies, analis Citigroup, menilai bahwa dominasi Indonesia dalam industri penghiliran bisa terancam akibat kebijakan ini.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan selama masa transisi hingga kebijakan ini diberlakukan. Tri Winarno, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan PNBP yang ditargetkan sebesar Rp124,5 triliun tahun ini. Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis menilai bahwa kenaikan royalti adalah opsi yang paling minim dampak sosial dibandingkan kebijakan fiskal lainnya.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menambal kekurangan penerimaan negara, meskipun berisiko menekan industri minerba dalam jangka menengah hingga panjang.
Target Produksi Turun, Royalti Malah Naik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memiliki amunisi baru untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi tarif royalti baru di sektor mineral dan batu bara (minerba), menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022, dan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Tarif royalti kini ditetapkan berdasarkan jenis, kadar, serta lokasi penambangan, dengan besaran bervariasi antara 1,5% hingga 19%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pengusaha untuk lebih fokus pada hilirisasi dan pasar domestik. Namun, kalangan industri minerba menilai tarif ini berpotensi menekan ekspor di tengah tren penurunan harga komoditas global. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, dituntut untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara terukur, mengingat target PNBP sektor minerba 2025 dipatok sebesar Rp87,48 triliun—lebih rendah dari capaian dua tahun sebelumnya.
Upaya Tambah Akses Wisatawan Mancanegara
Peresmian Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast di Bengkong, Batam dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pelabuhan ini dibangun oleh PT Aneka Sarana Sentosa dan akan melayani rute Batam—Malaysia serta sedang dalam proses pembukaan rute ke Singapura. Didesain khusus untuk mendukung wisatawan rombongan, pelabuhan ini dilengkapi fasilitas CIQP dan berada di kawasan wisata terpadu Golden City. Selain meningkatkan konektivitas dan sektor pariwisata, pelabuhan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya pariwisata sebagai sektor ekspor jasa unggulan yang tahan terhadap tekanan eksternal global, dengan tiga strategi utama: memperkuat ekspor jasa, mengembangkan UMKM, dan mendorong wisata berkualitas tinggi.
Dana Hibah KONI Diselidiki KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, yang mendorong penggeledahan rumah anggota DPD La Nyalla Mattalitti pada 14 April. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus suap dana hibah saat La Nyalla menjabat sebagai Ketua KONI Jatim periode 2010–2019.
La Nyalla sendiri membantah keterlibatannya dan menyebut bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan dengan Kusnadi. Meski KPK belum merinci hasil penggeledahan, kasus ini menunjukkan langkah serius lembaga antirasuah dalam menelusuri dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah daerah.









