Kenaikan harga kelapa terjadi sejumlah wilayah di Jabar, Jateng, hingga Kaltim, akibat banyaknya kelapa yang dialihkan untuk ekspor kelapa bulat sehingga pasokan dalam negeri menipis. Pembeli dan penjual kelapa mengeluhkan kondisi ini. Harga kelapa di Kota Bandung, Jabar, naik dua kali lipat sebulan terakhir. Chiko (40), pedagang kelapa parut di Pasar Balubur, Kota Bandung, mengatakan, harga kelapa mencapai Rp 12.000 per butir. Sebelum Lebaran, harga kelapa hanya Rp 6.000 per butir. ”Ini tergolong murah, di pasar lain, bisa Rp 16.000 per butir. Tidak apa hanya ambil untung Rp 1.000-Rp 2.000 per butir, kasihan pelanggan. Kebetulan, pemasoknya keluarga sendiri di Tasikmalaya,” katanya, Minggu (20/4). Chiko mengatakan, kenaikan harga ini karena stoknya terbatas. Lonjakan harga ini membuatnya sulit menjual kelapa.

Juki (71), pedagang kelapa di Pasar Bulu, Semarang Selatan, Kota Semarang, menyebut, harga kelapa yang ia jual mencapai Rp 17.000 per butir, jauh lebih tinggi dari harga normal di bawah Rp 10.000 per butir. ”Saat ini, harga dari petani Rp 16.000 per butir, jadi cuma untung Rp 1.000. Itu juga untuk menutup biaya parut, plastik, dan bensin, hampir tidak untung,” tutur Juki. Kadis Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto mengatakan, harga kelapa di wilayahnya terus naik sejak akhir 2024. ”Kenaikan harga kelapa di Jateng terjadi karena terbukanya keran ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi dibanding harga penjualan di dalam negeri. Para pengusaha lebih banyak menjual kelapanya untuk keperluan ekspor daripada menjualnya di dalam negeri,” kata Supriyanto. (Yoga)

Suasana Lebaran sedikit berbeda pada 2025, meskip tanpa pandemi Covid-19 yang sempat melenyapkan momen sakral silaturahmi Lebaran beberapa tahun lalu. Lengangnya perjalanan mudik dalam masa cuti bersama delapan hari menunjukkan sisi lain pelemahan mobilitas dan ekonomi masyarakat. Kemenhub melaporkan, jumlah pergerakan selama periode Lebaran 2025 turun 4,69 % disbanding tahun lalu. Jumlah perjalanan intra dan antar-provinsi selama Lebaran 2025 tercatat 154,6 juta orang, lebih rendah dari 162,2 juta orang yang melakukan perjalanan pada 2024. Penurunan tingkat perjalanan masyarakat berdampak terhadap konsumsi BBM. Data BPH Migas mencatat, dibanding tahun 2024, konsumsi BBM pada periode dua pekan sebelum dan setelah Lebaran 2025 tercatat menurun.

Konsumsi BBM jenis bensin turun 6 %, avtur untuk pesawat juga 4 % dan kerosin atau minyak tanah turun 9 %. Sementara, penyaluran BBM jenis solar untuk mesin diesel naik 11 %. Bukti itu menguatkan proyeksi penurunan perputaran uang selama masa Lebaran. Tim Peneliti Bank Mandiri juga membedah indikator konsumsi musiman ini dalam publikasi Econ Mark April 2025 yang berjudul ”Konsumen Indonesia: Mengatasi Tantangan,” yang menguliti kebiasaan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran, tingkat tabungan, hingga pola mobilitas selama masa libur panjang. Disimpulkan bahwa tren konsumsi Ramadhan 2025 menunjukkan adanya perubahan perilaku, seperti penundaan belanja, peningkatan ketergantungan pada THR, dan peralihan ke barang yang lebih terjangkau.

Mandiri Spending Index, yang mengukur pola konsumsi masyarakat menggunakan kanal pembayaran Bank Mandiri di seluruh Indonesia, mencatat, belanja masyarakat lesu di dua minggu pertama Ramadhan diikuti kenaikan tajam di paruh kedua, melampaui laju pertumbuhan yang terlihat pada tahun 2024. Namun, momentum ini kembali melambat selama periode liburan Lebaran. ”Sementara belanja meningkat pada paruh kedua Ramadhan, pertumbuhan keseluruhan mencapai 11,2 %, sedikit di bawah capaian 12,1 % tahun lalu,” kata mereka. Pola konsumsi Lebaran 2025 masih bergantung pada THR, sedangkan tingkat tabungan individu lebih rendah dari tahun 2024 dan terus menurun seusai Idul Fitri.

Mobilitas liburan bergeser ke destinasi jarak pendek dan transportasi umum, mencerminkan konsumen yang lebih hemat dan selektif. Temuan itu diperkirakan menekan pertumbuhan aktivitas ritel. Dengan penjualan yang stagnan, persaingan yang semakin ketat, pedagang juga berjuang untuk beradaptasi dengan permintaan yang berubah. Pada saat yang sama, risiko yang muncul dari potensi tarif Trump dapat membebani ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya konsumsi, terutama di segmen menengah ke bawah. ”Tren belanja yang hati-hati dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi harus diantisipasi,” kata mereka. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memulai misi diplomatik untuk menegosiasikan tarif bea masuk impor tinggi yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk ekspor nasional. Delegasi menyiapkan skenario kompensasi agar AS melonggarkan bea masuk barang Indonesia dari rencana tarif 32 %. ”Indonesia merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Beberapa negara sudah berbicara dengan AS, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan AS dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4) pagi waktu Jakarta. Airlangga menjelaskan, dalam 60 hari ke depan, serangkaian pertemuan dijadwalkan berlangsung antara delegasi Indonesia dan pejabat tinggi AS. Targetnya untuk menghasilkan perjanjian dagang bilateral.

Delegasi Indonesia telah bertemu dengan Mendag AS, Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer. Menlu Indonesia, Sugiono juga telah mengadakan pertemuan dengan Menlu AS Marco Rubio. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan keinginan membangun kerja sama perdagangan yang adil dan berimbang dengan AS. Fokus utamanya menegosiasikan pengenaan tarif impor yang lebih kompetitif terhadap produk-produk ekspor unggulan Indonesia. Indonesia menawarkan beberapa langkah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, termasuk meningkatkan volume impor dari AS. Produk-produk yang ditawarkan untuk diimpor antara lain minyak dan gas serta produk agrikultur, seperti gandum dan kedelai.

Pemerintah, kata Airlangga, juga berkomitmen memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia, termasuk insentif dan penyederhanaan perizinan usaha. Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis dan membuka peluang mempermudah regulasi impor, termasuk produk hortikultura, dari AS. Di bidang investasi, kerja sama akan didorong melalui skema bisnis ke bisnis (B2B). Dalam negosiasi yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, delegasi Indonesia akan memperjuangkan agar produk ekspor utama Indonesia ke pasar AS dikenai tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing, terutama dari kawasan ASEAN. Produk yang dimaksud, misalnya, garmen, alas kaki, dan furnitur. (Yoga)

Pergeseran pola makan yang kian seragam telah menjalar hingga ke desa-desa. Konsumsi beras dan gandum mendominasi. Pangan lokal pun kian terpinggirkan. Melalui budidaya beragam pangan lokal, petani desa meretas jalan daulat pangan. Maria Mone Soge (35), petani asal Desa Hewa, Kabupaten Flores Timur, NTT, risau dengan bantuan pangan pemerintah, karena bantuan itu tidak memaksimalkan pangan lokal yang amat beragam. ”Bantuan pangan bertujuan baik untuk mengatasi kerawanan pangan. Namun, sayangnya program ini mengakibatkan masyarakat lokal punya ketergantungan tinggi terhadap pangan impor. Sebab, bantuan pangan itu tidak menggunakan bahan pangan lokal,” ujar Maria dalam diskusi ”Dialog Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan: Kolaborasi Program Untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional Berbasis Pangan dan Kearifan Lokal” yang digelar Koalisi Pangan BAIK, Rabu (16/4).

Maria yang biasa disapa Shindy menuturkan, Flores Timur punya keberagaman pangan lokal yang sangat berlimpah. Beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Petani di sana juga menanam jagung, jewawut, pisang, singkong, dan umbi-umbian lain. Namun, pola makan warga bergeser dalam beberapa dekade terakhir. ”Saat ini masyarakat di sini sangat bergantung pada beras. Padahal, pengganti karbohidrat di sini sangat beragam,” ujarnya. Dampaknya luas. Ketergantungan warga terhadap pangan dari luar daerah memengaruhi perekonomian warga setempat. Peluang ekonomi petani lokal menyempit karena pangan lokal yang mereka hasilkan kurang diminati. Dampak lainnya, kelestarian budaya berpotensi tergerus. Pangan lokal tak sekadar makanan, tetapi juga warisan leluhur yang sarat nilai-nilai sejarah dan budaya

Melalui Komunitas Wetan Hewa Lewo Rotan atau Wetan HLR yang beranggotakan puluhan petani muda, Shindy membudidayakan pangan lokal di desanya. Mereka mengumpulkan beragam benih tanaman lokal, termasuk varietas padi lokal, jagung, dan umbi-umbian. Mereka juga bergerak dalam dunia wirausaha. Bahan pangan lokal diolah menjadi berbagai produk makanan yang dijual di kios-kios di desa tersebut. Media sosial dimanfaatkan untuk mempromosikannya. “Selain budidaya dan mengembangkan wirausaha, kami mengedukasi pentingnya mengonsumsi pangan lokal,” ucapnya. Butuh berbagai strategi untuk menciptakan pasar pangan lokal. Tanpa ada kepastian hasil panen diserap pasar, masyarakat akan ragu untuk menanam dan membudidayakan pangan lokal. Selain itu, kenyang tak harus makan nasi. (Yoga)

Korupsi pengelolaan sampah di Tangsel bagian dari kasus serupa yang banyak terjadi di daerah. Korupsi menjegal pembangunan daerah. Kejaksaan Tinggi Banten menahan Kadis Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, Selasa (15/4). Wahyunoto tersangka dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun anggaran 2024 senilai Rp 75,9 miliar. Penahanannya menyusul penahanan Dirut PT Ella Pratama Perkasa, Syukron Yuliadi Mufti. Kejaksaan mengungkap bahwa PT Ella Pratama Perkasa tidak memiliki fasilitas, kapasitas, dan kompetensi dalam pengelolaan sampah. Terjadi rekayasa tender antara kedua tersangka. Sebelumnya, KPK menahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu beserta suaminya, Alwin Basri, Rabu (19/2) yang disangka terlibat tiga perkara korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang, Jateng dan menerima uang miliaran rupiah.

Berita tentang korupsi yang menjerat kepala daerah dari ujung barat sampai timur Indonesia selalu muncul tiap beberapa bulan. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada 2005 sampai 2020 saja, terjadi 144 kasus korupsi di daerah. Lima tahun terakhir, korupsi di daerah tak mereda. Korupsi di pemda, seperti halnya di lembaga negara di tingkat pusat, sama-sama mengakar, membudaya. Dalam ”Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption” (2012), laporan riset kerja sama USAID, KPPOD, dan SEADI menyebutkan, jika biaya investasi dan pemeliharaan dikorupsi hingga 5 %, keuangan negara berkembang diprediksi terbebani hingga 18 miliar USD. Biaya illegal dapat menurunkan kualitas proyek pemerintah dan meningkatkan anggaran belanja 30-50 %.

Korupsi menyebabkan berkurangnya atau bahkan meniadakan insentif bagi pihak swasta berkapasitas tepat yang dapat digandeng untuk menjalankan program pelayanan publik. Masalah perkotaan, termasuk pengelolaan sampah,tak kunjung teratasi. Lagi-lagi, warga yang juga pembayar pajak yang menjadi korbannya. Penggunaan anggaran daerah yang efisien dan transparan kemudian menggandeng pihak ketiga yang berkompeten biasa dilakukan di banyak negara maju untuk mempercepat terwujudnya berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan suatu kota. Publik dan para elite pejabat, korupsi bukan masalah kecil dan harus diberantas tuntas. Jika tidak, setiap daerah akan terus berkubang masalah, negara pun tak akan pernah maju. (Yoga)

Indonesia dan Jepang perlu mengembangkan lebih lanjut hubungan kerja sama yang telah terbangun 68 tahun menjadi semakin strategis guna menghadapi tantangan global. Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan filosofi budaya sehingga bisa saling menguntungkan. Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang Rachmat Gobel di sela kunjungannya ke World Expo 2025 Osaka mengingatkan, Jepang merupakan negara yang sangat strategis bagi Indonesia. Indonesia memiliki pasar dan sumber daya alam besar. Namun, potensi ini belum dikelola dengan maksimal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat.

Sementara, Jepang memiliki teknologi, tapi tak punya banyak penduduk atau tenaga kerja. Penduduk Indonesia yang berjumlah banyak semestinya dapat dikirim berlatih bekerja di Jepang. Di sisi lain, Jepang sebagai investor akan lebih mendapat kepastian karena tenaga kerja Indonesia lebih siap. ”Hal ini juga yang dilakukan China atau Vietnam. Sebelum membuka pasarnya, mereka sudah mengirim anak-anak mudanya belajar ke Jepang. Begitu investor Jepang masuk ke Vietnam, mereka sudah siap dan bahkan bisa melakukan transfer teknologi,” papar Gobel, Jumat (18/4).

Presdir PT Gobel International, Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan, laporan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) atau Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional menyebutkan, Indonesia pada saat ini merupakan negara peringkat lima yang paling menjanjikan untuk berinvestasi bagi perusahaan Jepang. Ketua Harian Japan Indonesia Association (Japinda) Tatsuo Fukuda berpandangan, kerja sama Jepang dengan Indonesia bisa dilakukan di banyak sektor, seperti pertanian dan juga penguatan UMKM yang sangat penting bagi penguatan ekonomi Indonesia, karena akan membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengalir ke  rakyat. UMKM di Jepang pun mencapai 80 %. (Yoga)

Logam mulia emas tengah menjadi primadona. Sebagian masyarakat berbondong-bondong menuju gerai penjualan logam mulia untuk membeli emas yang kerap disebut sebagai safe haven. Harga emas pun terus melejit. Berdasarkan data PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam laman logammulia.com, harga emas per 18 April 2025 hampir mencapai Rp 2 juta, tepatnya Rp 1,96 juta per gram, melejit empat kali lipat dibanding 10 tahun silam ketika harga emas masih Rp 567.000 per gram. Tak hanya emas dalam rupa logam mulia, emas perhiasan pun kondang di masyarakat. BPS mencatat, emas perhiasan pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 41,71 % secara tahunan dengan andil 0,44 %. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, emas memang sudah menjadi safe haven sejak dulu.

Bagi masyarakat luas, investasi dalam bentuk emas secara umum cenderung lebih mudah dicerna dibanding instrumen investasi lainnya. ”Kalau emas, masyarakat bawah atau kelas menengah punya tabungan (dalam bentuk emas). Selain lebih mudah mencernanya, emas harganya bisa naik, bisa turun. Aksesnya juga lebih mudah dan familier,” katanya dalam diskusi secara daring, Kamis (17/4). Emas dapat menjadi pilihan investasi dalam jangka waktu menengah panjang, sedang investasi di mata uang bersifat jangka pendek. Para investor global pun meninggalkan USD yang sebelumnya dianggap sebagai safe haven dan beralih ke emas serta mata uang lain seiring ketidakpastian akibat kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump. Mengutip data World Gold Council, harga emas dunia pada 17 April 2025 menyentuh 3.305,65 USD per troy ons atau naik 26,69 % secara tahun kalender berjalan.

Goldman Sachs memperkirakan harga emas dunia dalam jangka menengah-panjang bisa menembus 4.500 USD per troy ons pada pengujung 2025. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan berpendapat, masyarakat cenderung mencari instrumen keuangan yang memberi imbal hasil yang pasti dan kompetitif di tengah kondisi pasar keuangan saat ini. Adapun bank digital menawarkan bunga tabungan dan deposito yang lebih kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. ”Kami menawarkan bunga tabungan 6 % per tahun dan bunga deposito hingga 8,75 % per tahun, yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan kepastian imbal hasil yang menguntungkan. Nasabah tidak perlu khawatir akan kondisi pasar yang cenderung dinamis dan fluktuatif,” katanya, Selasa (15/4). (Yoga)

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kawasan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur, Lampung, tahun anggaran 2022 menyeret mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo. Dalam kasus yang merugikan negara Rp 3,8 miliar, Dawam diduga menitipkan perusahaan pemenang tender. Kasus itu diselidiki Kejaksaan Tinggi Lampung sejak November 2024. Kejati Lampung mengeluarkan SP Penyidikan Kepala Kejati Lampung No Print-10/L.8/Fd.2/11/2024 pada 11 November 2024. Pada 9 Januari 2025, Kejati Lampung menggeledah rumah Dawam dan Kantor Bupati Lampung Timur serta Dinas PU dan Penataan Ruang Lampung Timur. Tim penyidik menyita dokumen terkait pembangunan kawasan gerbang rumah jabatan Bupati Lampung Timur. Penyidik juga menyita sebuah mobil, sertifikat tanah, emas, tas bermerek, dan jam tangan yang diduga dibeli dari hasil korupsi.

Sejumlah uang, buku tabungan, telepon genggam, dan kartu identitas tersangka juga disita. Kejati Lampung memeriksa puluhan saksi, akhirnya menetapkan Dawam sebagai tersangka. Kejati Lampung juga menetapkan tersangka lain, yakni AC alias AGS, direktur  perusahaan pelaksana tender proyek dan SS alias SWN. direktur perusahaan konsultan pengawas perencanaan proyek. Kasus dugaan korupsi ini berawal saat Pemkab Lampung Timur berencana membangun kawasan gerbang rumah dinas jabatan bupati pada 2021. Dawam, yang menjabat bupati, memerintahkan Kepala Satker Perangkat Daerah Lampung Timur berinisial M membuat rencana proyek pembangunan pada tahun anggaran 2022. ”Awalnya karena terinspirasi dengan patung ikon tugu di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung,” kata Asisten Pidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya, Kamis (17/4) di Bandar Lampung.

Setelah masuk pagu anggaran, proyek pembangunan kawasan gerbang rumah dinas bupati mulai berjalan. Perencanaan dikerjakan tersangka SWN dengan meminjam nama perusahaan dan menggunakan gambar yang pernah dibuat oleh seniman asal Bali. Dawam selaku pejabat pembuat komitmen membuat kerangka acuan seolah-olah proyek itu merupakan pekerjaan konstruksi. Padahal, proyek itu termasuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus seniman. Selain itu, Dawam juga diduga menitipkan perusahaan milik tersangka AGS yang akhirnya memenangi tender proyek tersebut. Dalam pengerjaannya, penyidik Kejati Lampung menemukan dugaan korupsi pada proyek pembangunan senilai Rp 6,8 miliar tersebut. ”Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar,” ungkap Armen. (Yoga)

Kabupaten Malang merupakan salah satu sentra sayur dan buah terkemuka di Indonesia. BPS Kabupaten Malang menyebutkan, tanaman sayur dan buah semusim dengan produksi terbanyak di Kabupaten Malang tahun 2023 adalah kubis. Produksinya mencapai 109.500 ton, disusul cabai rawit (88.900 ton), bawang merah (52.300 ton), terung (50.900 ton), dan tomat (47.400 ton). Faktor penentu produksi sayur dan buah, selain ketersediaan pupuk dan sarana prasarana, juga kondisi cuaca yang mendukung. Kebijakan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memangkas rantai birokrasi pupuk bersubsidi kini dinikmati petani. Mereka bisa mendapat pupuk bersubsidi pada awal tahun 2025 tepat saat musim tanam dimulai. Di Kabupaten Malang, jumlah petani mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 sebanyak 110.446 petani, dengan total luas lahan rencana tanam 127.718 hektar (ha).

Jumlah pupuk urea diusulkan 23.653,9 ton, NPK 60.759 ton, dan pupuk organik 3.150 ton. Biasanya realisasi pupuk urea disetujui 84 % dan NPK 59 %. Dengan tersedianya pupuk bersubsidi lebih cepat, petani lebih tenang dalam menanam sayur mayur. ”Kalau cuaca dan tanaman sedang bagus, dari 2.500 batang tanaman cabai bisa menghasilkan 1,5 kuintal. Namun, pada musim tanam ini, bisa dibilang gagal panen. Sebab, cabai sebelum panen sudah layu kena hama penyakit. Jadi, tidak panen sama sekali, hanya diambil sedikit pas masih hijau,” kata Lilik (40), petani cabai rawit dari Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Januari 2025. Wajak merupakan salah satu sentra tanaman hortikultura di Malang. Memang cuaca kali ini tidak baik sehingga gagal panen,” kata perempuan petani yang juga pemilik kios pupuk tersebut. Usia tanaman cabai 95 hari, membutuhkan pupuk 10 hari sekali 5-10 kg setiap pemupukan.

Account Executive PT Pupuk Indonesia Wilayah Malang, Andi Susianto menjelaskan, cepatnya proses penyaluran pupuk bersubsidi mulai tahun ini, karena pemerintah telah memangkas jalur birokrasi penyaluran yang panjang. ”Sebelumnya, usulan itu harus melalui Kemendagri, turun menjadi SK Pemprov dan SK pemkab. Dengan demikian, pupuk bersubsidi baru disalurkan Maret tahun berikutnya. Tapi, tahun ini berbeda karena SK alokasi pupuk langsung di bawah Kementan, sehingga turun langsung SK alokasi dinas pertanian provinsi dan SK alokasi dinas pertanian kabupaten/kota sehingga prosesnya bisa cepat. Jadi, memangkas rantai birokrasi cukup banyak, tidak perlu lewat SK Gubernur dan bupati sehingga pupuk lebih cepat tersalurkan ke petani,” katanya.  (Yoga)