Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri kedirgantaraan nasional dengan mengembangkan kawasan fasilitas pemeliharaam dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy mengatakan, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, memiliki keunggulan lokasi dan potensi indutsri MRO. Di sisi lain, luasnya area Bandara Kertajati memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan Aerospace. "Pengembangan MRO dan Aerospace Park akan menjadikan tonggak penting menuju kemandirian teknis dan peningkatan  daya saing industri penerbangan nasional," ujar Menhub Dudy Koordinator Infrastruktur  dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahmat Pambudy di Bandara Kertajati Jawa Barat. Menhub Dudy menjelaskan saat ini 46% pesawat nasional  masih melakukan perawatan diluar negeri. Potensi pasar yang besar di Tanah Air masih belum termanfaatkan sehingga dengan ketersediaan lahan yang masih cukup besar, Indonesia diyakini memiliki basis perawatan yang terintergrasi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di posisi 5,75% untuk menjaga resiliensi perekonomian domestik di tengah tekanan akibat ketidakpastian perekonomian global. Langkah ini kian diperlukan menyusul penerapan tarif resiprokal oleh perintah AS teradap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Peneliti center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menejelaskan bahwa BI masih akan memeprtahnalan suku bunga acuan pada April 2025. Dengan harapan perekonomian nasional terjaga dan ekpektasi investor  yang menyimpan modal dalam pasar keuangan domestik tetap terjaga. Sehingga jumlah aliran modal asing tetap bertahan di pasar keuangan dalam negeri. BI akan memutuskan suku bunga acuan ini dalam Rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pada 22-23 April 2025.

"Ditengah ketidakpastian global yang terus meningkat, terutama akibat perang tarif  antara negara-negara besar seperti AS dan China, keputusan untuk menahan suku bunga menjadi langkah kehati-hatian yang tepat. Menjaga suku bunga tetap di level saat ini menjadi  langkah kompromi yang paling logis," jelas Yusuf kepada Investor Daily.  Bila perang tarif masih berlanjut, maka tidak hanya menekan perdagangan global, tetapi juga memicu gelombang  ketidakpastian pada arus investasi dan stabilitas pasar keuangan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Ketegangan tersebut akan memberikan dampak pada melemahnya permintaan gloabal, yang berimbas pada ekspor Indonesia , serta memperburuk sentimen  pelaku pasar terhadap risiko negara berkembang. (Yetede)

Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.

Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Laporan USTR (United States Trade Representative) menyoroti berbagai praktik kepabeanan Indonesia yang dianggap sebagai hambatan non-tarif, seperti penggunaan harga referensi alih-alih nilai transaksi aktual dalam penilaian barang impor, serta ketidakkonsistenan antar pelabuhan. Kebijakan verifikasi pra-pengapalan dan regulasi barang tidak berwujud juga menjadi perhatian karena dinilai menambah beban administratif dan mengurangi transparansi.

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Badan ini bertujuan mengonsolidasikan dan mengelola aset negara melalui investasi strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Sebanyak tujuh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom, dan MIND ID akan digabungkan bersama Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur BPI Danantara, dengan total aset mencapai Rp10.000 triliun.

Pembentukan BPI Danantara dinilai membuka peluang bagi peningkatan penerimaan pajak melalui aktivitas investasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi SDA, dan ketahanan pangan. Selain itu, investasi yang dilakukan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong kepatuhan pajak, dan meningkatkan basis pajak dari perusahaan serta individu. Jika dikelola dengan transparan dan akuntabel, BPI Danantara juga diyakini dapat memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Namun di sisi lain, sejumlah kerawanan terhadap penerimaan perpajakan mencuat. Pemerintah belum mengatur secara spesifik aspek perpajakan BPI Danantara. Jika mengikuti praktik SWF negara lain, badan ini bisa mendapatkan insentif atau pembebasan pajak, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, khususnya dari BUMN yang bergabung. Tahun 2023 saja, enam BUMN utama penyumbang BPI Danantara menyetor pajak Rp373 triliun.

Risiko lain termasuk penghindaran pajak, ketimpangan beban pajak antara BUMN dan sektor swasta, serta potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN. Jika terjadi gagal investasi, dampaknya bisa berujung pada peningkatan utang dan tekanan terhadap APBN. Pengawasan ketat dan regulasi perpajakan yang jelas dinilai krusial agar BPI Danantara tidak menjadi jebakan fiskal di masa depan.

Paskah dapat dimaknai sebagai kebangkitan dari kemiskinan, yang disebabkan korupsi. Homili atau khotbah Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, dalam misa pontifikal Paskah, Minggu (20/4) mewakili kegundahan akan masalah korupsi yang telah merasuk ke berbagai lembaga negara, termasuk pada korps hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan. Suharyo menyoroti korupsi sebagai kejahatan publik yang sangat merusak dalam tema Paskah 2025 Keuskupan Agung Jakarta, yaitu ”Kepedulian Lebih kepada Saudara yang Lemah dan Miskin”.

Ia mengutip Paus Fransiskus yang menyatakan, ”Luka-luka bernanah akibat korupsi merupakan dosa berat yang berteriak ke surga karena luka ini merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan karena keserakahannya yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal public yang berat.” (Kompas.id, 20/4/2025).

Kasus korupsi yang dirujuk Suharyo adalah kasus korupsi di PN Jaksel yang melibatkan Ketua PN Jaksel dan tiga hakimnya. Pada Sabtu (12/4), aparat Kejaksaan Agung menangkap Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta karena diduga menerima suap Rp 60 miliar untuk mengatur putusan lepas terhadap tiga perusahaan dalam kasus ekspor minyak kelapa sawit mentah. Dua hari berselang, Senin (14/4), tiga hakim yang ditunjuk Arif untuk menangani perkara itu, Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom, juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima total Rp 22 miliar.

Korupsi berkorelasi dengan kemiskinan. Hal itu karena uang hasil korupsi yang seharusnya untuk membiayai berbagai program untuk rakyat miskin hanya dinikmati koruptor. Jumlah orang miskin di Indonesia, berdasarkan data BPS, cenderung menurun, tetapi jumlahnya masih signifikan. Tingkat kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57 % dari total populasi atau sebanyak 24,06 juta orang. Oleh karena itu, kita mendorong pengusutan tuntas kasus korupsi di berbagai bidang dan memberi hukuman setimpal bagi pelakunya. Dana publik yang diselamatkan dari korupsi diharapkan dapat betul-betul dipakai untuk menyejahterakan kaum yang lemah dan miskin. (Yoga)