Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Indonesia telah menyiapkan strategi pendanaan pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan secara umum melalui bursa karbon. Mekanisme ini dinilai menjanjikan karena investasi global juga mulai mengarah ke sana. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, Presiden Jokowi akan meluncurkan Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9). Bursa ini memperdagangkan unit karbon yang dihasilkan perusahaan penghasil emisi karbon dengan proyek pengurangan emisi dari perusahaan berbasis inovasi. ”Ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pasar yang akan mendukung target NDC (Nationally Determined Contribution) pemerintah sekaligus menyeimbangkan transisi ke ekonomi berkelanjutan,” katanya saat membuka acara Forum Penelitian Internasional OJK 2023, Senin (25/9), di Jakarta.

 NDC adalah dokumen kontribusi nasional yang menjadi pijakan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Dari hasil pembaruan pada 2022, target itu ditingkatkan sebesar 31,89-43,2 % sampai 2030 dengan total pengurangan 3.000 juta ton lebih CO2 dari estimasi emisi pada 2010 (Kompas, 26/7). Dalam skenario itu, lima sektor penghasil emisi yang menjadi target adalah energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan penggunaan produk dan pemrosesan industrial. Bursa karbon yang akan dijalankan Indonesia menyasar sektor energi, kehutanan, dan industri. Mahendra meyakini, Indonesia berada di jalan yang tepat. ”Perdagangan karbon ini bisa menjadi yang paling unik di dunia karena menawarkan begitu banyak variasi unit karbon dari modal alam (60 %) ataupun energi berdasarkan kepatuhan atau offset market,” ujarnya. (Yoga) 

Potensi pendapatan daerah Sultra dari pajak sektor pertambangan di tiga kabupaten diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ironisnya, perusahaan tambang terus menunggak meski berulang kali ditagih. Berdasarkan evaluasi sementara BPKP di tiga kabupaten, potensi pendapatan dari sektor pertambangan mencapai Rp 1 triliun. Potensi itu dari beberapa sampel pajak yang belum terealisasi sampai saat ini. ”Kami melakukan kajian terhadap tiga wilayah, yaitu Kolaka, Konawe, dan Buton, potensi PAD sektor pertambangannya triliunan rupiah. Kajian itu kami ambil dari tahun 2017 hingga saat ini,” kata Kepala Perwakilan BPKP Sultra Panut seusai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan, di Kendari, Senin (25/9).

Kegiatan ini  diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK. Potensi pajak itu berasal dari Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LBMB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perhitungan potensi ini juga hanya mengambil beberapa sampel dari setiap wilayah. Di Kolaka, misalnya, Pajak Air Permukaan dari sektor pertambangan mencapai Rp 193 miliar. Di Konawe, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik senilai Rp 246 miliar. Di Buton, BPHTB untuk aspal Rp 630 miliar. Nilainya lebih dari Rp 1 triliun. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Pemerintah akhirnya mengambil sikap  tegas dengan melarang platform social commerce memfasilitasi transaksi perdagangan atau jual beli bagi pengguna. Platform jenis ini hanya boleh mempromosikan barang atau jasa seperti yang dilakukan oleh media televisi. Bila melanggar, ganjaran penutupan akan dijatuhkan kepada social commerce bersangkutan. Keputusan ini diambil karena aktivitas platform social commerce, seperti TikTok Shop, yang juga memfasilitasi transaksi jual beli, dinilai telah menekan UMKM Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar. Omzet penjualan beberapa pasar di Tanah Abang, Jakarta, mengalami kemerosotan tajam. Pengaturan baru terhadap platform social commerce itu dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelau Usaha,  dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya regulasi terkait transformasi digital. Regulasi tersebut harus dibuat dengan lebih holistis agar perkembangan teknologi dapat menciptakan potensi ekonomi baru dan tidak menghambat perekonomian yang sudah ada.  "Payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus diuat lebih holistis dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada," ujar Presiden dalam sambutannya pada Pembukaan Konggres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2023, yang digelar di Istana Negara jakarta, Senin (25/09/2023). Presiden juga mengatakan, regulasi tersebut dibuat unutk mengganti pesatnya kemajuan teknologi. Selain itu, melalui regulasi transformasi digital tersebut, pemerintah ingin memberikan payung hukum terhadap industri kreatif dan UMKM di Tanah Air. (Yetede)

JAKARTA,ID-Peningkatan target penerimaan pajak dicapai selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Angka ini meningkat dari target penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp1.718 triliun. "Tidak bisa hindari inilah yang harus kami lakukan pada waktu menentukan target penerimaan. Semakin tinggi PDB (produk domestik bruto) yang ada, sehingga tidak dapat dipungkiri jumlah pajak yang harus  dikumpulkan mengalami peningkatan," kata Dirgen Pajak Kemenkeu Surya Utomo. "Tax buoyancy masih di atas 1, setiap tahun bergerak tax ratio akan terus mengalami peningkatan. Namun apabila tax buoyancy di bawah 1 secara teoritis  tax ratio akan mengalami penurunan," tutur Suryo. Berdasarakan data Kementerian keuangan, tax ratio tahun 2021 sebesar 9,12% dari PDB. (Yetede)

BANGKOK,ID-Para pejabat tinggi Thailand termasuk Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin menyambut langssung sekitar 300 turis China di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, pada Senin (25/09/2023). Bersamaan dengan hari pertama program masuk bebas visa bagi turis asal Tiongkok, yang menurut para pejabat akan meningkatkan industri pariwisata negara dari keterpurukan akibat pandemi virus corona. Thavisin membagikan hadiah dan berfoto bersama Menteri Pariwisata dan tamu VIP lainnya saat menyambut sekitar 300 pelancong dari Shanghai. Para wisatawan yang  terkejut dihibur oleh penari dan penabuh genderang tradisional Thailand didalam area kedatangan Bandara Suvarnabhumi. "Kami yakin bahwa kebijakan ini akan sangat meningkatkan perekonomian," kata Sretta kepada Wartawan, seperti dikutip AP.  Dia menambahkan, pemerintah berencana mempromosikan kota-kota kecil di Thailand sebagai tujuan bagi wisatawan Tiongkok. (Yetede)