Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi, memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah.Kepala KPw BI Riau Muhamad Nur menyoroti berbagai tantangan dalam pengendalian infl asi di Provinsi Riau. Dia menilai pasokan pangan di Riau hingga kini masih bergantung kepada daerah-daerah tetangga.“Khususnya komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging sapi, dan lainnya merupakan komoditas yang sangat penting, dan Riau masih sangat bergantung kepada pasokan dari daerah tetangga,” katanya saat peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Infl asi Pangan (GNPIP) di Desa Pambang Baru, Bengkalis, Selasa (26/9).Oleh karena itu, KPw BI Riau dan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya ekstra, termasuk lewat tujuh program unggulan GNPIP.  Nur meyakini bahwa jika program ini berhasil, maka inflasi akan tetap terkendali dalam level rendah dan stabil, yang akan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.Gubernur Riau Syamsuar mengakui pentingnya upaya bersama seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam pengendalian inflasi.

Peneliti ekonomi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri mengatakan, keputusan pemerintah melarang media sosial memfasilitasi e-dagang dalam platform atau social commerce tidak membuat warga berhenti berbelanja daring. Pasalnya, model berbelanja seperti ini memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan berbelanja, pilihan produk, hingga soal harga. ”Warga dipastikan akan tetap berbelanja daring, baik bertransaksi langsung di lokapasar maupun bertransaksi di luar platform media sosial, setelah ada komunikasi dengan penjual di media sosial,” ujar Adinova saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/9).

Sebelumnya, pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Inti revisi itu, antara lain, pemisahan media sosial dengan social commerce. Social commerce hanya boleh untuk promosi barang dan jasa (Kompas, 26/9). Adinova menambahkan, apabila tujuan pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 hanya untuk memulihkan pasar tradisional, seperti Tanah Abang, hal itu akan sulit tercapai, karena perilaku konsumen yang berbelanja daring saat pandemic Covid-19 tak berubah ketika pandemi usai. (Yoga) 

Potensi nilai perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Nilai tersebut berasal dari besaran target pengurangan emisi gas rumah kaca atau karbon yang bisa diperjualbelikan. Dananya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. ”Di catatan saya, ada lebih kurang 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi karbon bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau, karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa dan sudah kita rasakan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9). Presiden Jokowi berharap bursa karbon yang resmi diselenggarakan BEI dan diawasi OJK menjadi langkah konkret Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tersebut.

Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (nationally determined contribution/NDC) yang diperbarui pada 2022, Indonesia ditargetkan dapat mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 sampai tahun 2030. Pada acara yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon, mengharapkan potensi perdagangan karbon lewat bursa tersebut juga bisa ditangkap pelaku perdagangan karbon internasional. Bursa nasional diyakini unik karena keberagaman sektor usaha penghasil emisi, yang mayoritas berbasis alam. Pelaku usaha atau industri yang emisi karbonnya telah tersertifikasi dan masuk dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dapat mendaftar ke bursa. Berikutnya, kegiatan pembelian efek unit karbon bisa dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak emisi karbon. Adapun perusahaan  yang kegiatannya mampu menyerap dan menghasilkan sedikit emisi bisa menjual efek lewat proyek pengurangan emisi karbon. IDX Carbon mencatat, sampai penutupan bursa pukul 16.00 pada Selasa (26/9) sebanyak 459.953 ton unit karbon telah diperdagangkan dengan nilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. (Yoga) 

Penerapan kebijakan hilirisasi komoditas mineral dengan sepenuhnya melarang ekspor produk mentah mulai menekan penerimaan negara dari pos bea keluar. Untuk mengganti potensi hilangnya pendapatan dari larangan itu, pemerintah mengkaji opsi penerapan pajak atas ekspor produk turunan setengah jadi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri. Data Kemenkeu menunjukkan, sepanjang tahun 2023, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi. Pada Januari-Agustus 2023, penerimaan bea keluar ”terjun bebas” atau terkontraksi 80,3 %. Jatuhnya penerimaan dari pos bea keluar itu merupakan imbas kebijakan perpajakan untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan melandainya harga sejumlah komoditas andalan. Sejauh ini sudah ada beberapa komoditas mineral yang dikenakan larangan ekspor bentuk mentah, seperti nikel dan bauksit.

Ada lima komoditas yang masih diizinkan ekspor dalam bentuk mentah sampai Mei 2024, yaitu tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Mohammad Alfah Farobi, Selasa (26/9) mengatakan, sampai Agustus 2023, penerimaan bea cukai baru mencapai 56,59 % dari target APBN. Ia memperkirakan, hingga akhir tahun, penerimaan kepabeanan dan cukai hanya akan sebesar Rp 300,1 triliun, lebih rendah daritarget awal Rp 317,8 triliun. ”Kondisi bea cukai sedang menantang. Kemungkinan target tahun initidak bisa tercapai. Selain harga komoditas menurun, tantangan lain yang perlu diantisipasi tahun depan adalah dampak hilirisasi SDA mineral dan progres penyelesaian sejumlah smelter mineral terhadap pemasukan bea keluar,” kata Alfah dalam diskusi APBN 2024 di Cipanas, Jabar. (Yoga) 

Pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi rumput laut dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi rumput laut akan dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, program hilirisasi industri semakin digaungkan karena memberikan peluang bagi komoditas yang awalnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku untuk dikapalkan dalam bentuk barang setengah jadi atau produk jadi sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. ”Hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, di antaranya membuka kesempatan kerja secara signifikan,” kata Agus dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/9). Salah satu sektor yang kini sedang dipacu hilirisasinya adalah rumput laut.

Industri rumput laut dinilai mampu menghasilkan banyak produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, Indonesia menjadi penghasil rumput laut terbesar nomor dua di dunia, negara eksportir karagenan keenam di dunia, dan negara eksportir agar ketujuh di kancah global. Negara tujuan ekspor produk olahan rumput dari Indonesia, antara lain, China, AS, dan Korsel. Untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri rumput laut, Kemenperin berupaya meningkatkan diversifikasi produk yang diminati pasar global, serta SDM. Data KKP menunjukkan, nilai pasar rumput laut dunia pada tahun 2022 mencapai 3,7 miliar USD atau meningkat 32 % dibandingkan tahun 2021. Sementara nilai ekspor rumput laut Indonesia sebesar 600 juta USD atau 16 % terhadap nilai pasar rumput laut dunia. Perdagangan rumput laut ke luar negeri didominasi dalam bentuk bahan mentah. (Yoga) 

Kekeringan panjang akibat dampak El Nino tidak hanya memengaruhi produksi beras. Fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal itu juga akan menyebabkan penurunan produksi dan harga komoditas ekspor Indonesia, seperti CPO, karet, dan kopi. Berdasarkan kajian Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, El Nino dapat memengaruhi sejumlah komoditas perkebunan yang diekspor Indonesia dan Malaysia. Untuk CPO, misalnya, El Nino ekstrem dapat menurunkan produksi komoditas itu pada 3-6 bulan ke depan. ”Dengan asumsi dasar tidak ada faktor lain yang memengaruhi (cateris paribus), produksi CPO diperkirakan dapat turun 3-7 % dan harganya dapat naik sekitar 4-10 %,” kata Vice President for Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, Selasa (26/9) di Jakarta.

Selain CPO, El Nino juga akan memengaruhi 60 % tanaman kopi Indonesia. BPS mencatat, pada 2022, perkebunan dan produksi kopi di Indonesia masing-masing seluas 1,25 juta hektar dan sebanyak 794.800 ton. Begitu juga karet. Merujuk data BPS dan Statista, luas perkebunan dan produksi karet Indonesia pada 2022 masing-masing 3,83 juta hektar dan 3,14 juta ton. Menurut Dendi, penurunan produksi kopi diperkirakan bisa mencapai 15-20 % karena lebih sensitif terhadap cuaca. Adapun karet, penurunan produksinya relatif kecil, diperkirakan sekitar 2 %. ”Harga karet alam pada 2023 dan 2024 akan relatif stabil, masing-masing diperkirakan 1,5 USD per kg dan 1,6 USD per kg. Sementara harga kopi bisa meningkat sekitar 15 %,” ujarnya. (Yoga) 

Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam menyatakan bakal mempercepat pembangunan kawasan di Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri, yang dijadikan lokasi pemindahan warga. Pemerintah tetap akan memindahkan warga beberapa kampung di Pulau Rempang karena tempat tinggalnya bakal dijadikan kawasan Rempang Eco City. Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Tanjung Banun cocok menjadi perkampungan baru. Letaknya di tepi pantai sehingga warga nelayan masih bisa melaut seperti biasa. ”Kami mengikuti keinginan masyarakat,” kata Rudi dalam konferensi pers di Batam, Selasa (26/9). Penetapan Tanjung Banun sebagai lokasi pemindahan, lanjut dia, sesuai permintaan warga.

Lima kampung menjadi prioritas pemindahan tahap awal, yakni Belongkeng, Pasir Panjang, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. Pada lima kampung itu terdapat 950 keluarga. Hingga Selasa (26/9), Rudi menyebutkan, 291 keluarga telah bersedia pindah ke Tanjung Banun. Sementara 437 keluarga telah berkonsultasi dengan tim BP Batam. Rudi meyakini keluarga yang telah berkonsultasi suatu waktu akan setuju pindah. Pemindahan penduduk dari kampung itu, lanjutnya, harus dilakukan. Sebab, BP Batam akan menyerahkan lahan kepada investor. Kebutuhan lahan untuk tahap awal seluas 2.350 hektar, yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan tower. Rudi melanjutkan, akan dibangun sekitar 900 hingga 1.000 unit rumah permanen di Tanjung Banun. Lahan yang dipersiapkan seluas 300 hektar untuk menyiapkan perkampungan baru nanti. Selain rumah, akan dibangun juga fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, kantor kelurahan dan kantor polisi. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, seiring beroperasinya bursa karbon. Sebab, potensi nilai perdagangan  di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) sangat besar, mencapai Rp3.000 triliun lebih. Sejalan dengan itu, Presiden meminta otoritas bursa itu menjalankan tiga hal demi mewujudkan Visi Indonesia poros karbon dunia. Pertama, standar yang digunakan Bursa Karbon Indonesia perlu merujuk bursa sejenis di dunia dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi. Kedua, Presiden meminta bursa baru ini memiliki target timeline serta mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional. Ketiga, memastikan standar internasional itu tidak menganggur target Indonesia. "Saya optimis Indonesia mampu menjadi poros karbon dunia, asalkan tiga langkah konkret itu digarap dengan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Presiden saat meresmikan Bursa Karbon Indonesia di main hall Sursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selatan (26/9/2023). Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pendjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. (Yetede)