Pengelolaan utang negara menghadapi risiko ganda di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang diperkirakan berlanjut sampai paruh pertama tahun 2024. Tren kenaikan suku bunga acuan serta perlambatan ekonomi negara maju yang berlangsung lebih lama dari perkiraan bisa menambah beban ongkos utang pemerintah sekaligus menekan penerimaan negara. Jika pengelolaan utang dan belanja  pemerintah tidak berhati-hati, defisit APBN 2024 bisa melebar di atas target yang ditetapkan, yakni 2,29 % dari PDB. Beban belanja bunga utang yang harus ditanggung pemerintah ke depan bisa kian membengkak. Mengacu pada proyeksi terakhir yang dikeluarkan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) pada September 2023, tren kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) dapat bertahan lebih lama dari perkiraan awal (higher for longer).

Hal itu tampak dari proyeksi The Fed bahwa suku bunga acuan hanya bisa diturunkan dari level 5,75 % tahun ini ke 5,25 % pada tahun 2024, lebih tinggi dari perkiraan awal. Pemangkasan suku bunga secara lebih agresif baru akan terjadi pada tahun 2025, yaitu ke level 4 % serta menyentuh level 2,5 % untuk jangka panjang (long run). ”Ini diartikan pasar bahwa ada tren kenaikan suku bunga yang higher for longer. Kemungkinan, suku bunga acuan The Fed baru bisa dipangkas di semester II-2024,” kata Chief Economist Bank Permata Andry Asmoro, dikutip Kamis (28/9). Kenaikan suku bunga acuan The Fed otomatis berdampak terhadap semakin tingginya imbal hasil (yield) obligasi AS (US Treasury), yang turut mengerek imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Demi menarik minat investor, pemerintah menawarkan imbal hasil SUN yang lebih tinggi untuk menandingi imbal hasil obligasi AS, terutama untuk surat utang berdenominasi valuta asing (valas). Itu membuat ongkos atau biaya utang yang ditanggung pemerintah juga ikut meningkat. (Yoga) 

Pemblokiran rekening transaksi yang ditengarai berhubungan dengan judi daring menjadi salah satu upaya pemerintah memberi efek jera terhadap pelaku perjudian. Nilai transaksi perjudian daring di Indonesia saat ini ditaksir mencapai Rp 200 triliun. Per 21 September 2023, sebanyak 201 rekening bank telah diblokir otoritas karena terkait  dengan perjudian. Sebanyak 1.931 rekening lainnya sedang diproses. Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah, di Jakarta, Kamis (28/9) mengatakan, penghentian sementara sebagian atau seluruh transaksi terkait perjudian daring melalui jasa keuangan seperti perbankan menjadi salah satu upaya untuk menertibkan transaksi yang dicurigai atau sudah diketahui melanggar pidana.

”Penghentian sementara transaksi itu dilakukan case by case karena waktu yang diberikan oleh aturan terbatas. Tapi, masyarakat tetap perlu hati-hati terhadap rekening pribadi. Jangan sampai disalahgunakan atau dipakai langsung untuk tindak kejahatan karena bandar dan pemain judi sama-sama melanggar hukum,” tutur Natsir. Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK berhak meminta penyedia jasa keuangan memblokir sementara rekening pengguna jasa keuangan. Setelah disetuji penyedia jasa keuangan, pemblokiran dapat dilakukan dalam waktu 5-20 hari kerja dengan tujuan penyidikan pidana. (Yoga) 

Pengembangan bisnis florikultura atau tanaman hias membutuhkan lokomotif penggerak untuk memperluas pangsa pasar internasional. Sejauh ini, besarnya potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia belum diimbangi dengan  kontribusi bisnis tanaman hias terhadap pasar global. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat memberikan sambutan dalam pembukaan Floriculture Indonesia International Expo (FLOII) 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/9).

”Butuh lokomotif untuk menggerakkan bisnis tanaman hias ini agar produk kita dilirik oleh dunia. Kita harus mulai membangun ekosistemnya, termasuk dengan transformasi digital, agar terhubung dalam akses pembiayaan dan mempermudah pemasaran. Selama ini, kita kalah dalam hal promosi sehingga ini bisa jadi strategi baru,” kata Teten. MenurutTeten, gelaran acara FLOII dapat menjadi salah satu lokomotif untuk mendorong pengembangan industri tanaman hias di Tanah Air. Sebab, pameran yang telah berlangsung dua kali ini turut menarik minat pelaku pasar tanaman hias dari mancanegara. (Yoga) 

Tradisi dutu atau upacara antar harta dalam upacara peminangan memuat sejumlah hasil bumi yang wajib dibawa oleh calon mempelai pria, salah satunya kelapa yang ada tunasnya (tumula). Bagi  masyarakat Gorontalo, tunas kelapa memiliki makna filosofi kehidupan baru sekaligus menjadi teladan bagi kedua calon mempelai agar dapat hidup di mana pun dan memberikan banyak manfaat kepada siapa pun. Sebagai masyarakat asli Gorontalo, Mohamad S Hulopi atau akrab disapa Adi tak mau tradisi yang telah diturunkan dari generasi pendahulunya pudar. Kelapa menjadi salah satu hantaran yang amat penting dan bahkan dibicarakan secara serius dalam adat tolobango atau upacara musyawarah saat hendak melangsungkan pernikahan.

”Saya senang bisa menyediakan tunas kelapa untuk kebutuhan adat. Tak jarang, mereka yang butuh tunas kelapa untuk lamaran, biasanya enam butir, tidak saya patok harga. Berapa pun saya terima,” katanya, Sabtu (23/9).  Pada 1999, Adi mendirikan CV Hati Mas sebagai badan usaha pembibitan kelapa. Di lahan seluas 3 hektar, pria paruh baya itu membudidayakan tiga varietas kelapa lokal, yakni molowahu, kramat, dan panua. Dalam setahun, Adi mampu membibitkan 300.000 bibit kelapa. Rata-rata harga bibit kelapa tersebut dijual Rp 18.000- Rp 32.500 per bibit, bergantung varietasnya. CV Hati Mas merupakan satu-satunya produsen bibit kelapa lokal di Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam e-katalog. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Peran industri pelayaran nasional dalam kegiatan ekspor impor (perdagangan internasional) di wilayah perairan di Indonesia masih relatif kecil yakni hanya 37% dan sisanya yakni 63% dilakukan oleh asing. Upaya melakukan kiprah industri pelayaran nasional harus dilakukan secara terpadu. Pelayaran nasional sangat perlu mendapatkan kebijakan yang equal atau setara dengan internasional, yang selama ini dianggap berat sebelah. "Kendala utamanya adalah daya saing kita yang lemah terhadap pelayaran internasional. Dimana untuk investasi pengadaan kapal, pinjaman dua digit dengan loan tenure yang pendek, serta jaminan kolateral. Dibandingkan dengan pendanaan internasional yang hanya 1 atau 2 persen diatas libor/sibor, loan tenure yang panjang dan hanya kapalnya saja sebagai jaminan," kata ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (28/09/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sebagai payung hukum bagi upaya melindungi UMKM dan membangun ekosistem  niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Namun, secara bersamaan, pelaku UMKM juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. "Tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja, enggak ada. Pemerintah harus hadir, karena di negara manapun kalau UMKM enggak berkembang negaranya enggak akan maju," ujar Menteri Perdagangan  (Mendag) Zlkifli Hasan kepada awak media usai mengunjungi area Blok A, Pasar Tanah Abang di Jakarat Pusat, Kamis. (28/9/2023). Namun Mendag menekankan, disamping pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi UMKM dari derasnya impor produk  yang diperjual belikan secara online. (Yetede)

JAKARTA,ID-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan program penjamin polis (PPP), yang mulai berlaku pada Januari 2028. Tugas baru yang akan dijalankan LPS merupakan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (P2SK). Persiapan unutk perlengkapan PPP melingkupi antara lain perubahan organisasi, pengembangan sumber saya manusia (SDM), dan penyusunan peraturan turunan dari UU P2SK terkait PPP. "UU P2SK memberikan waktu 5 tahun untuk  masa transisi sejak UU ini ditetapkan sampai dengan PPP dimulai, yaitu dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2028," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih kepada Investor Daily. (Yetede)