Kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) diprediksi cenderung stagnan sepanjang tahun ini. Sebab, perseroan ini masih akan menghadapi sejumlah tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Cindy Alicia mengatakan, dari domestik tantangan datang dari perubahan perilaku pelanggan serta daya beli konsumen yang lesu. Sementara dari luar negeri, ketidakstabilan nilai tukar di Nigeria memiliki dampak negatif pada kinerja ekspor pada semester II ini. Pasar Nigeria cukup berpengaruh signifikan terhadap pendapatan ekspor SIDO lantaran porsi ekspor ke Nigeria mencapai 30% dari total ekspor perusahaan. Meski begitu, SIDO berusaha menjalankan strategi jangka panjangnya, seperti fokus pada branding untuk beberapa produk baru seperti minuman siap minum dan Esemag melalui peningkatan investasi dan edukasi produk. Kemudian, distributor baru di Filipina yang diharapkan akan beroperasi penuh di semester II ini, setelah mulai beroperasi sejak Mei 2023. "Selain itu bisnis minyak atsiri yang juga aktif dijajaki peluangnya di pasar domestik untuk memperluas portofolio klien," jelasnya, Rabu (18/10). Segmen tersebut mencetak pertumbuhan 9,24% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 595,19 miliar. Marjin laba kotor segmen tersebut juga naik menjadi 31% akibat menurunnya bebarapa harga bahan baku. Sementara laba bersih diperkirakan masih akan stagnan atau sama dengan tahun lalu sebesar Rp 1,1 triliun. Analis RHB Sekuritas Vanessa Karmajaya menilai, prospek SIDO ke depan didorong ekspansi penguatan produk. Harapannya, ini bisa memperluas pangsa pasar SIDO dan meningkatkan pendapatan jangka panjang. Analis Panin Sekuritas Rizal Rafly juga memandang positif upaya inovasi produk SIDO. Perseroan ini juga telah menunjukkan rekam jejak penetrasi pasar yang kuat, dengan fokus berkembang ke luar Jawa, seperti ke wilayah Sumatera, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Vanessa mengatakan, usai pandemi terjadi pergeseran alokasi belanja masyarakat terhadap produk kesehatan. Karenanya, ia memproyeksi pertumbuhan yang cenderung mendatar untuk SIDO tahun ini dengan kisaran 1%-5%. "Kami memprediksi pertumbuhan perusahaan akan flat to soft growth," sebut Vanessa.

Jelang rilis laporan keuangan kuartal III, saham-saham bank besar yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 justru dilanda koreksi. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dijadwalkan mengumumkan kinerja hari ini. Kemarin, saham BBCA ditutup terkoreksi 1,12% ke level Rp 8.850 per saham. Sementara saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ditutup melorot 2,5% ke level Rp 5.850 per saham dan saham Bank Negara Indonesia (BBNI) turun 1,44% jadi Rp 5.125 per saham. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat stabil di level Rp 5.150 per saham. Tapi, saham bank ini sempat terkoreksi sebesar 1,9% pada hari sebelumnya. Memang, bila mengacu pada laporan keuangan per Agustus, kinerja bank besar di kuartal III tampaknya tak secerah di paruh pertama. Pertumbuhan laba secara bank only di periode tersebut lebih rendah dari pertumbuhan sepanjang enam bulan pertama. Laba bersih BBCA misalnya, dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, lebih rendah dari pertumbuhan laba konsolidasi di paruh pertama, 34%. Laba bersih BBNI hanya tumbuh 11,9%. Padahal di semester satu  labanya naik 17%. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, koreksi yang terjadi saat ini masih dalam kategori wajar. Ini lebih dipengaruhi oleh sentimen makro. Nafan melihat investor sedang menanti hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait penetapan tingkat suku bunga. Dia memprediksi suku bunga tidak akan berubah pada Oktober, karena The Fed masih mengambil kebijakan hawkish. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan, koreksi saham bank besar kemarin dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Israel-Hamas. Jika eskalasi perang membesar, dampaknya bisa terasa ke ekonomi.

Emiten produsen baja, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) melihat ada ruang untuk pertumbuhan kinerja perusahaan, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Optimisme ini muncul setelah pemerintah merilis kebijakan bea masuk bagi produk baja impor. Seperti diketahui, pemerintah menambah daftar barang yang dikenakan tarif bea masuk. Barang-barang yang baru akan dikenakan tarif bea masuk ini antara lain sepeda, jam tangan, kosmetik, dan produk baja. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Beleid ini bertujuan mengatasi banjir barang impor yang beredar melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias perdagangan online. Direktur Corporate Affairs GGRP, Fedaus mengatakan, perusahaan masih mencermati kondisi pasar baja dalam negeri, serta melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan dampak kebijakan pemerintah ini terhadap rencana bisnis perusahaan. Ia menerangkan, selama ini GGRP melihat upaya pemerintah mengurangi impor produk baja cukup baik. Contohnya saat penerapan trade remedies (anti dumping dan safeguard) atas produk baja impor untuk menghindari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga cukup ketat mengawasi produk baja impor yang tidak memenuhi standar produk yang wajib berlaku di Indonesia. Antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pasalnya, menurut Fedaus, penjualan baja GGRP hingga akhir tahun ini sangat dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain pasokan dan permintaan (supply and demand), harga, kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Fedaus menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja, GGRP memiliki strategi bisnis yang komprehensif untuk memperkuat posisi di pasar industri baja. Perusahaan akan terus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan kondisi pasar. Fokus utama GGRP saat ini meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Selain juga memperluas pasar di dalam negeri dan melihat potensi pasar luar negeri.

Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menopang laju ekonomi tetap di jalur ekspansi. Ada sejumlah indikator menguatkan optimisme tersebut, mulai dari infl asi yang kian terkendali hingga manufaktur yang terus menggeliat.Seluruh komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) pun mendapatkan sentimen positif, baik konsumsi, investasi, hingga ekspor. Kemitraan investasi hingga perluasan akses dagang pun terus dipacu.Termutakhir, Indonesia meneken 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan China, mencakup beberapa sektor ekonomi strategis yakni investasi, perdagangan, kesehatan, hingga pembangunan.Dus, MoU yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping itu memberi angin segar, mengingat Negeri Panda merupakan mitra strategis perdagangan dan investasi.Masih soal investasi, Indonesia Investment Forum (IIF) 2023 yang digelar di London, Inggris berhasil mengamankan 20 investor untuk masuk ke 13 proyek investasi di sektor energi, industri, kendaraan listrik, pariwisata, infrastruktur, transportasi, pertambangan, dan digitalisasi.Adapun, nilai proyek yang ditawarkan dalam agenda tersebut mencapai US$276 juta untuk industri kendaraan listrik dan US$1,7 miliar di sektor pariwisata. Hal ini pun menambah tabungan investasi yang sebelumnya diperoleh dalam Forum Bisnis Indonesia-China. (Bisnis, 18/10). Belum lagi manuver anyar Kepala Negara yang menerbitkan Perpres No. 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Beleid yang ditetapkan 16 Oktober 2023 itu menguatkan kepastian kemudahan berusaha yang selama ini acap kali terhambat persoalan lahan.Selain itu, ekspektasi kalangan ekonom yang memprediksi Bank Indonesia (BI) mempertahankan level suku bunga acuan 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, memberikan napas tambahan untuk mengakselerasi konsumsi dan investasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,31% pada kuartal II/2023 serta menahan laju infl asi di bawah 3%. Sementara itu, kemitraan dengan China dalam konteks ekspor akan melanjutkan tren positif kinerja dagang. Didukung dengan kebijakan suku bunga yang ramah usaha, peluang bagi pebisnis untuk ekspansi amat terbuka.Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan menuturkan bahwa BI sejauh ini telah proaktif dalam menghadapi inflasi sehingga fondasi makroekonomi Indonesia cukup baik. Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual, menambahkan Perpres No. 70/2023 menjadi pengiring dari masuknya komitmen investasi dari China dan negara lain baru-baru ini.

Polemik mengenai penghentian ekspor gas pada 2035 kembali mencuat setelah pemerintah mempertahankan rencana tersebut dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah bergeming dengan keresahan sejumlah pelaku industri hulu minyak dan gas bumi atau migas yang mengkhawatirkan kepastian pembeli domestik di tengah keterbatasan infrastruktur komoditas tersebut di dalam negeri.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membocorkan bahwa rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2035 tidak berubah setelah pemerintah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014.Meski pemerintah sudah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dirinya pesimistis kebijakan tersebut bisa segera disetujui karena saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Djoko memastikan bahwa pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan ekspor gas pada 2035, sembari terus mengebut peningkatan investasi secara masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dia meyakini permintaan gas bumi di dalam negeri bakal terdongkrak seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi.“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha]. PT PLN juga sedang melelang 170 titik pembangkit listrik berbasis diesel akhir bulan ini untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” ujarnya. 

Dalam kesempatan terpisah, pelaku usaha industri hulu migas dalam negeri menilai rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas pada 2035 akan membawa sentimen negatif terhadap investasi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pasar gas di dalam negeri belum mapan dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Apalagi, kata Moshe, harga gas di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh keekonomian lapangan yang bertumpu kepada biaya pokok produksi gas yang tinggi. Situasi itu membuat harga gas di dalam negeri tidak relevan terhadap pergerakan harga di pasar dunia. Menurut dia, langkah itu menjadi krusial dilakukan untuk meningkatkan permintaan gas bumi dari pasar domestik sembari menekan ongkos distribusi atau logistik yang terbilang mahal saat ini. Wacana penghentian ekspor gas bumi memang menjadi persoalan dilematik di tengah belum maksimalnya serapan di dalam negeri. Wacana yang beberapa kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Di sisi lain, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi itu tertuang dalam paket kebijakan atau white paper bertajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia’s Economic Growth & Sustainable Development yang resmi disampaikan saat agenda IPA Convex.Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, proyeksi itu didasarkan kepada minimnya investasi serta kegiatan eksplorasi di sisi hulu migas Indonesia untuk mengimbangi tren peningkatan permintaan dari dua pasar yang bergeliat saat ini, industri dan pembangkit listrik. Sementara itu, tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030 mendatang.

Sektor properti Jakarta diproyeksi tidak akan terpengaruh dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta tetap akan menjadi wilayah yang menarik untuk sektor real estat dengan statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Yunus Karim menjelaskan, prospek pasar properti di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal tetap stabil. Alasannya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Di samping itu, Yunus menambahkan optimisme terhadap pasar properti di Jakarta disandarkan kepada asumsi besarnya segi bisnis yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sejumlah daerah penyokongnya.Dia menyebut, 304 hari menjelang upaya pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, prospek pasar properti di Jakarta tetap menunjukkan geliat positif. Adapun, tingkat hunian sektor perkantoran, khususnya di wilayah Jakarta tercatat duduk stabil di level 70% sepanjang kuartal III/2023. Sektor lain yang juga terus mendominasi permintaan di kuartal ini, yaitu fast fashion, beauty, dan juga fasilitas hiburan. Selain itu, peritel mancanegara baru juga terlihat membuka gerai pertama mereka di beberapa pusat perbelanjaan.Kemudian dari sisi industri dan logistik, tingkat hunian pergudangan modern di Jabodetabek terpantau stabil di tingkat 88%, sama seperti kuartal sebelumnya.

Ambisi Pemerintah Provinsi Bali untuk memanfaatkan bus listrik sebagai moda transportasi massal dipandang bakal memberikan dampak positif untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan provinsi ini. Apalagi, strategi ini telah mampu mengundang minat investor untuk mendukung aksi tersebut. Apalagi, minat masyarakat Bali baik penduduk setempat maupun wisatawan dalam memanfaatkan kendaraan jenis bus beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik.Hal ini ditandai dengan jumlah bus yang ada di Bali meningkat hingga dua digit sepanjang tahun lalu. Lompatannya bahkan jauh melebihi jenis kendaraan lainnya yang hanya berkisar 5%. Tak ayal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama sejumlah pihak kini telah memulai proses studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pembangunan bus listrik terpadu atau electric bus rapid trans (EBRT) dan electric vehicle charging point (EVCP) yang bakal dihadadirkan di kawasan Denpasar, Badung, Giayar, dan Tabanan (Sarbagita).Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum menjelaskan bahwa pembangunan transportasi massal berbasis listrik di Bali dinilai sudah mendesak. “Bayangkan 4,4 juta unit sepeda motor, jika satu sepeda motor disubsidi Rp6.000, maka setahun pemerintah mengeluarkan Rp10 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak di Bali saja,” jelasnya, Rabu (18/10). Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi menjelaskan bahwa LRT dan EBRT akan terintegrasi di sentral parkir Kuta dan sejumlah titik di kawasan pariwisata di Seminyak dan Canggu. “Dengan konsep transportasi terintegrasi antara LRT dan EBRT, kami yakin masyarakat akan mau beralih ke transportasi massal, karena memang sudah sangat mendesak. Bali tidak selamanya bisa membangun jalan raya,” jelasnya. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa proyek EBRT dan LRT itu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Pulau Bali. Direktur Eksekutif MCA Indonesia Maurin Sitorus menjelaskan bahwa pelaksana studi kelayakan di lapangan adalah Pricewaterhousecoopers (PWC) dan KIAT. Di sisi lain, Bisnis mencatat bahwa Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat melalui MCA Indonesia telah mendanai empat proyek transportasi, dan satu proyek pasar di Indonesia.MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pulau-pulau kecil di Indonesia yang kini bergantung pada beras dan terigu rata-rata memiliki beragam sumber pangan lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Mendorong kembali produksi dan konsumsi pangan lokal akan mengembalikan kemandirian warga. Langkah ini membutuhkan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Sistem pangan di NTT telah beradaptasi terhadap iklim kering. Ada banyak sumber makanan tumbuh di tanah ini, tetapi memang tidak bisa kalau dipaksa semua harus menanam padi sawah. Jadi, kalau ukurannya kecukupan beras, NTT akan selalu kurang, tetapi kalau pangan lokal cukup banyak,” kata Maria Loretha, petani sorgum dan penggerak pangan lokal dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (17/10).

Maria mengatakan, lonjakan harga beras yang sekarang memukul penduduk di pulau-pulau kecil, termasuk NTT, harus menjadi titik balik untuk lebih serius mengembangkan pangan lokal yang terbukti lebih berdaya tahan. ”Masyarakat memang kesulitan dengan lonjakan harga beras. Saat ini harganya sudah di atas Rp 17.000 per kg,” katanya. Namun, lonjakan harga beras ini jangan jadi alasan memberikan bantuan beras lagi. ”Kalaupun ada bantuan atau operasi pasar, cobalah menggunakan pangan lokal di daerah masing-masing. Kalau di Flores Timur, misalnya, stok sorgum di petani masih banyak,” katanya. (Yoga)

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang keberadaan dan harganya bisa jadi hal sensitif. Persoalan terkait beras mesti diantisipasi jauh-jauh hari. Pada tahun 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 81,044 kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras sehari. Angka itu tercantum dalam Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementan. Tim buku itu mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan Bapanas. Buku yang sama memuat data ketersediaan beras, pada 2022 sebanyak 115,09 kg per kapita per tahun. Jumlah itu melebihi angka konsumsi.

Berasnya bersumber dari produksi dan impor. Hasil Susenas September 2022 menunjukkan, tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35 %. Artinya, 98,35 % rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Angka ini naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini membuat beras menjadi komoditas pangan yang menimbulkan sensitivitas tinggi. Harga beras yang naik, dan produksi beras yang turun juga bisa menimbulkan persoalan. Kenaikan harganya akan menyumbang inflasi. Selain itu, harga beras yang naik akan menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasinya. Jangan sampai masyarakat tercekik harga beras. Jangan sampai juga masyarakat mesti berburu beras.. (Yoga)

Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bisa dilakukan warga dengan biaya terjangkau. Penggunaannya juga mudah dengan biaya bulanan murah. Namun, realisasinya terkendala peraturan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada energy terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu pengguna PLTS atap, Binbin Mariana, menuturkan, dirinya sudah memakai panel surya sejak tahun 2020 untuk mengurangi beban biaya dari tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia memasang panel surya berdaya 1,7 kilowatt-peak (kWp) di atap rumahnya tanpa media penyimpanan energi. Total biaya pemasangan Rp 30 juta dengan DP, Rp 15 juta dan sisanya dibayar dengan tenor 12 kali sebanyak Rp 1,25 juta per bulan. Menurut dia, angka ini terjangkau sebagai modal awal menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan hemat mengingat paparan matahari di Indonesia berlimpah.

”Saya pasang sejak 2020. Hampir empat tahun tidak ada kendala. Pernah sekali bermasalah mati, saya telepon vendor-nya, bahkan tanpa teknisi datang bisa langsung benar karena ada aplikasinya, bisa diatasi dengan jarak jauh,” kata Binbin dalam diskusi bertajuk ”Revisi Aturan Surya Atap: Untung atau Buntung?” di Jakarta, Selasa (17/10). Meski tanpa media penyimpanan listrik, kini 80 % kebutuhan listrik di rumah Binbin berasal dari PLTS atap dan 20 % dari aliran PLN. Jadi, PLTS atap oleh publik berkontribusi menurunkan emisi sesuai janji Presiden Jokowi dalam KTT Perubahan Iklim (COP) 23 di Paris, Perancis, pada 2015. Ketua Bidang Advokasi dan Edukasi Asosiasi Energi Surya Indonesia Yohanes Bambang Sumaryo menegaskan, Indonesia, dengan matahari yang sangat melimpah, potensi energy suryanya mencapai 3.295 GW dengan potensi yang dimanfaatkan untuk PLTS masih sangat kecil, yaitu 260 MW. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto mengatakan, potensi ini terhambat kebijakan pemerintah. Salah satunya revisi Permen ESDM No 26 Tahun 2021 yang mengatur kapasitas PLTS atap  hanya 10-15 % dari kapasitas terpasang. (Yoga)