Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.

Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)

Mateus Saleleubaja (47), warga Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, masih ingat ketika ia bersama puluhan warga lainnya diminta membuka lahan persawahan sepuluh tahun lalu. ”Ada 30 hektar lahan dijadikan sawah. Rata-rata satu orang menggarap satu hektar. Semuanya gagal, tidak ada yang panen sama sekali,” kata Meteus, yang ditemui Kamis (28/9). Pemkab Kepulauan Mentawai mencanangkan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar selama periode 2011-2016 di kepulauan ini, termasuk di Pulau Siberut. Pemerintah pun memberikan sejumlah bantuan dan pendampingan kepada warga untuk menyukseskan program ini. Menurut Mateus, waktu itu ia dan warga lain di Rogdok mendapat bantuan bibit padi, parang, cangkul, dan uang operasional bensin untuk membersihkan lahan dari pepohonan. Selain itu, pegawai dinas pertanian juga memberikan pendampingan. Akan tetapi, sawah yang dibuka di Rogdok gagal total. Sekarang lahan bekas sawah sudah beralih menjadi areal perladangan.

Kisah itu hanya segelintir dari cerita kegagalan program cetak sawah di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Selama puluhan tahun, warga diarahkan, bahkan dipaksa bersawah, sejalan dengan dorongan agar warga meninggalkan pangan lokal sagu, keladi, dan pisang. Kisah tutur dan dokumentasi ilmiah telah menunjukkan, upaya cetak sawah berulang kali dilakukan di Pulau Siberut dan kebanyakan menuai kegagalan. Misalnya, laporan Darmanto, peneliti Mentawai yang menjadi Research Fellow at the Oriental Institute, Czech Academy of Sciences, dalam artikelnya di Journal of Southeast Asian Studies (2023), mengungkapkan, upaya cetak sawah di Siberut sudah dilakukan sejak tahun 1911-an oleh Belanda, tapi mengalami kegagalan. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai, Hatisama Hura, Jumat (13/10), mengatakan, selama periode 2011-2016 memang ada program cetak sawah di Mentawai. Capaian program cetak sawah 1.000 hektar pada periode 2011-2016 itu hanya 300-400 hektar sawah. ”Kebanyakan (sawah yang dibuka itu) tidak berlanjut,” katanya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) memang meroket 179% menjadi 10.406 unit per September 2023, seiring guyuran masif insentif dari pemerintah. Akan tetapi, penetrasi mobil listrik masih rendah, hanya 1,3% dari total pasar sebanyak 755 ribu unit, di bawah rata-rata Asean 2% dan dunia 4%. Harga yang masih mahal dan minimnya infrastruktur pengecasan baterai menjadi alasan utama leletnya peningkatan adopsi BEV di Indonesia. Selain itu, hanya ada dua pabrikan besar yang bermain di pasar BEV, yakni Wuling dan Hyundai. Sisanya pendatang baru, seperti MG dan sejumlah merek mobil China, yang tidak mendapatkan insentif. Penjualan HEV melaju kencang, setelah Toyota melepas model rakitan lokal, yakni Innova Zenix dan Yanis Cross. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Investasi tetap moncer, meskipun Indonesia sedang memasuki Indonesia memasuki tahun politik. Selama Januari-September 2023, realisasi investasi mencapai Rp1.053,1 triliun, naik 18% dari periode sama tahun lalu ini Rp 1.400 triliun. "Alhamdulillah, investasi sudah tercapai Rp 1.053,1 triliun, tumbuh 18% dibandingnya sudah mencapai 75,2% dari target," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlia Lahadahlia di Jakarta, Jumat (20/10/2023). "Dalam sejarah dalam bangsa kita, bahwa sekalipun kita masuk tahun politik, tapi global itu menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat luar biasa yang ditandai dengan realisasi investasi ini. Kalau ada orang mengatakan di tahun politik terjadi wait and see tapi mereka  malah agresif untuk merealisasi investasi," ucap Bahlil. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Tri Megah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nikcel berencana membangun pelabuhan dan delapan dermaga pada tahun ini. Pembangunan megaproyek tersebut masuk sebagai bagian dari rencana  startegis perseroan di 2023. Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy menyampaikan bahwa sampai saat ini pembangunan berbagai proyek  dan fasilitas Harita Nickel di pulau Obi masih  bisa berlangsung. "Termasuk menyangkut kebutuhan perseroan terhadap infrstruktur pelabuhan dan dermaga  yang akan terus berlanjut kedepannya," jelas Roy kepada Investor Daily baru-baru ini. Roy mengungkapkan pembangunan fasilitas pelabuhan dan dermaga akan menyerap dana belanja modal (capital expenditure/capex) yang sudah dicadangkan perseroan pada tahun ini. Akan tetapi, Roy tidak merinci secara  spesifik besaran  yang akan digelontorkan perseroan untuk membangun sejumlah infrastruktur tersebut. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan mempertahankan pemberian insentif untuk meningkatkan minat investor agar berpartisipasi dalam hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA). Hilirisasi diharapkan dapat  memberikan  nilai tambah ke perekonomian.  Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total nilai realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 mencapai Rp266 triliun. Jumlah tersebut mencapai  25,3%  dari total realisasi invetasi sepanjang Januari-September 2023 yang sebesar Rp1.053,1 triliun. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menjelaskan, saat ini semua negara  terus berupaya memberikan insentif agar investor berminat melakukan investasi, khususnya investasi yang  berkaitan dengan hilirisasi. "Jadi ini memang perang regulasi dalam memengaruhi negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo tetap memberikan perintah  kepada saya,  bahwa kita tetap tetap memberikan tax holiday dan tax allowance sebagai bentuk sweetener (pemanis)," jelas Bahlil. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan menentukan batas usia maksimal capres/cawapres. Pakar umum tata negara itu menegaskan tidak ada isu konstitusional dalam permohonan uji materi tentang batas usia maksimal capres dan cawapres. "Masalah penerapan usia dalam jabatan  apa pun adalah ranah pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Juamt (20/10/2024). Ada dua permohonan yang meminta MK membatasi usia maksimal capres maupun cawapres, yakni perkara bernomor 102/PUU-XXI/2023 dan 104/PUU-XXI/2023.  Perkara bernomor 102/PUU-XXI/2023  dimohonkan oleh Wiwit  Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputra. Isi permohonan mereka mereka meminta ialah  meminta MK membatasi usia capres/cawapres setinggi-tingginya 65 tahun. (Yetede)

Setelah pandemi Covid-19 berlalu, industri penerbangan kembali menggeliat. Namun, permintaan yang meningkat itu tak dibarengi dengan kesiapan bengkel pesawat atau fasilitas perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat serta kemudahan impor suku cadang untuk menjawab persoalan ini. Menurut Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie, sebagian bengkel pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) berjatuhan terdampak pandemi Covid-19. Saat bersamaan, maskapai-maskapai penerbangan akan mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang diparkir lama selama pandemi.

”Akibatnya, antrean panjang sehingga maskapai terdampak tak dapat cepat naikkan kapasitasnya,” ujar Alvin saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (19/10). MRO asing terdekat saat ini berada di Singapura. Alhasil, maskapai yang akan memeriksakan pesawatnya harus mengantre panjang di sana. Kondisi serupa terjadi secara global. Selain itu, kelangkaan pasokan suku cadang juga dialami MRO dalam negeri. Indonesia telah memiliki sejumlah MRO, di antaranya PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), anak usaha Garuda Indonesia, serta Batam Aero Technic (BAT) di bawah naungan Lion Air Group. Kesulitan mendapat suku cadang membuka celah bagi vendor-vendor atau distributor untuk menjual barang palsu. Beruntung, vendor-vendor tersebut telah masuk daftar hitam MRO Indonesia. (Yoga)