Kinerja sejumlah emiten pelayaran per September 2023 masih melambat. Ini terlihat dari pendapatan yang mengalami tekanan sehingga berimbas pada bottom line. Misalnya, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) yang membukukan pendapatan US$ 575,41 juta hingga kuartal III-2023. Ini turun 32,61% secara tahunan. Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 62,90% secara tahunan dari US$ 171,53 juta menjadi US$ 63,62 juta. Pendapatan usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) juga turun 7,76% secara tahunan menjadi US$ 79,31 juta. Sementara laba bersih PSSI merosot sebesar 59,37%. Namun masih ada beberapa emiten yang mencetak pertumbuhan positif. Salah satunya, PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) yang sanggup mencetak laba bersih. Per 30 September 2023, WINS membukukan laba bersih US$ 2,74 juta. Ini berbalik dari rugi bersih US$ 2 juta per kuartal III-2022. Pek Swan Layanto, Investor Relation WINS optimistis kinerja WINS akan lebih kuat sepanjang sisa tahun ini. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) juga bisa mempertahankan pertumbuhan yang solid sepanjang sembilan bulan pertama di 2023. Pendapatan ELPI melonjak 76,22% secara tahunan ke Rp 806,05 miliar. Laba bersih ELPI menembus Rp 146,55 miliar atau melesat 76,58% tahunan dari Rp 82,99 miliar. Efilya Kusumadewi, Direktur Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari menyebut realisasi ini didukung pembaruan beberapa kontrak eksisting dan tambahan kontrak baru. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas menjelaskan, kenaikan permintaan komoditas di akhir tahun ini bisa mendorong lonjakan harga komoditas. Ini akan berdampak positif bagi emiten pelayaran. Equity Research Associate Samuel Sekuritas Indonesia Daniel Widjaja menyampaikan ada beberapa katalis yang akan mendorong laju emiten pelayaran. Mulai dari normalisasi harga komoditas hingga kenaikan permintaan angkutan komoditas.

Kinerja keuangan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) merosot di kuartal III 2023. Emiten jasa transportasi ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3,46 triliun, turun 25,26% secara tahunan atau  year on year (yoy) dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,62 triliun. Penurunan pendapatan ini juga berpengaruh pada laba bersih ASSA. Laba bersih ASSA turun 9,9% secara yoy menjadi Rp 118,26 miliar, dibanding periode sama 2022 yang senilai Rp 131,27 miliar. Direktur Utama ASSA, Prodjo Sunarjanto mengatakan, tahun ini ASSA berfokus pada perbaikan bottom line dibandingkan dengan top line. "Penurunan pendapatan ASSA ini seiring dengan penurunan pendapatan Anteraja yang termasuk last mile logistic, karena adanya normalisasi permintaan dari e-commerce," katanya saat dihubungi KONTAN, Sabtu (11/11). Meski terjadi penurunan pendapatan, Prodjo tidak mengoreksi target yang sudah ditetapkan, terutama pada sisi laba bersih. "Targetnya pertumbuhan double digit pada laba bersih dibandingkan tahun lalu," katanya. ASSA optimistis target tercapai lantaran prospek bisnis logistik tetap menjanjikan di masa mendatang. Menurut Prodjo, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan biaya logistik bervariasi antara 25%-30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, peraturan pemerintah juga mendukung rencana perseroan ini untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Oleh karena itu, ASSA melihat pasar yang lebih besar di segmen business to business (B2B). Melalui Cargoshare, ASSA akan terus mengembangkan penggunaan teknologi dalam memperkuat layanannya. Di antaranya melalui Transportation Management System (TMS) untuk mengintegrasikan logistik dari tahap awal (first mile), tahap menengah (mid mile), hingga tahap akhir (last mile). Lewat konsep itu, ASSA mengklaim bisa memberikan layanan one stop solution bagi semua pelanggan logistik ASSA. Upaya ini memang sejalan dengan fokus bisnis ASSA yang menargetkan layanan logistik end-to-end.

Lagi-lagi sektor properti memperoleh pemanis berupa insentif pajak. Penjualan hunian masih diandalkan untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah bayang-bayang pelambatan ekonomi sebagai dampak gejolak geopolitik dan tahun politik di Tanah Air.Instrumen berupa insentif pajak memang jadi satu terobosan mengungkit penjualan properti. Namun, ada aspek lain yang tak boleh dilupakan untuk mendorong penjualan properti yakni hambatan dari aspek faktor perizinan, suku bunga kredit yang melejit, dan uang muka pembelian rumah yang dinilai masih tinggi.Insentif pemerintah diharapkan memperbesar daya serap hunian dan menggenjot mesin pertumbuhan ekonomi yang bertumpu lewat konsumsi masyarakat.

Skema insentif untuk menggerakkan penjualan properti kembali digulirkan pemerintah. Lewat relaksasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP dan penghapusan biaya administrasi untuk harga hunian tertentu, harapannya mengungkit konsumsi masyarakat. Pada Selasa (24/10) pagi, Presiden Joko Widodo sempat berbagi kisi-kisi mengenai kebijakan ekonomi baru yang bakal digulirkan pemerintah. Bicara dihadapan para investor, Presiden Jokowi mengutarakan niat pemerintah memberikan insentif ke sektor properti. Pilihan insentif ke sektor properti dengan pertimbangan rantai bisnis di sektor tersebut yang panjang. Jika konsumsi properti meningkat, harapannya mengungkit sektor-sektor lainnya yang berimbas pada laju ekonomi. “Intinya kita ingin men-trigger ekonomi dengan memberikan insentif kepada pembangunan perumahan, properti karena dari properti ini punya buntut banyak sekali. [Ada] 114 yang bisa terangkut dalam industri properti, entah genting, semen, batu bata, pasir, semuanya, kayu, semuanya, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka ikut naik pertumbuhannya,” ujar Presiden. Sore harinya, selepas rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat pernyataan Presiden Jokowi. Airlangga menyatakan pemerintah menerbitkan kebijakan untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar. Adapun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah memberi keringanan administrasi berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, skema insentif PPN DTP dan keringanan administrasi lantas diterjemahkan secara teknis. Pemberian insentif PPN DTP mulai berlaku November 2023 dengan ketentuan bagi masyarakat yang membeli rumah seharga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Hanya saja, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% hanya untuk harga rumah di bawah Rp2 miliar. 

Dalam situasi serupa, Bank Indonesia juga memberi kelonggaran dari aspek keringanan uang muka atau loan to value (LTV) untuk pembelian properti. Data bank sentral mencatat pertumbuhan KPR/KPA pada 2020 yang hanya 3,4% year-on-year (YoY) saat pandemi Covid-19, langsung melonjak hingga 9,7% YoY pada akhir 2021. Pertumbuhan kembali berlanjut pada akhir 2022 yang mencapai 7,8%. Satu sisi, bank menghadapi situasi yang kurang lebih sama ketika pandemi. Simpanan masyarakat menanjak, satu sisi permintaan kredit sangat terbatas. Alhasil, berbagai insentif yang diberikan untuk mendongkrak pembelian properti, mampu menggeser dana masyarakat untuk membeli rumah. Menurut Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin, dampak insentif PPN DTP sektor properti cukup positif meski secara terbatas terhadap tren kinerja KPR. Melihat mekanisme insentif yang ditetapkan pemerintah, Amin menilai pengaruhnya hanya akan efektif untuk dua segmen pasar. Pertama, kalangan menengah yang segera butuh unit rumah jadi (ready stock) dan terbilang tidak terlalu sensitif terhadap selisih harga. Kedua, kalangan menengah ke atas yang mengincar investasi properti pada tahun depan. Selain itu, mekanisme satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk satu unit rumah, tetap melahirkan kompetisi di antara segmen pembeli rumah pertama dan segmen pembeli rumah untuk investasi. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, hal mutlak dengan adanya pemberian insentif yakni pengaruhnya terhadap beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sektor properti tercatat mempunyai sumbangan besar dalam perekonomian nasional. Kontribusi terhadap PDB sebesar 14%—16%, dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9,3% atau sebesar Rp185 triliun per tahun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat kebijakan tersebut sangat positif terhadap masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Sempat mencatat laju positif pada pengujung 2021 dan pertengahan 2022, khususnya untuk hunian tipe besar, pertumbuhan tahunan penjualan rumah memasuki pertengahan kuartal dua tahun lalu, bergerak turun. Merujuk data Bank Indonesia penjualan rumah hingga kuartal II/2023 terkontraksi 12,3% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 15,23% YoY.Kontraksi yang terjadi di penjualan hunian terutama dibebani oleh penjualan di segmen menengah dan segmen kecil yang terkontraksi masing-masing 15,17% dan 15,81%. Adapun untuk penjualan segmen besar bertahan positif 15,11%.Country Director of Ray White Indonesia Johann Boyke Nurtanio mengatakan realisasi kinerja sektor properti yang positif selama paruh pertama 2022, salah satunya dipicu oleh permintaan pasar yang besar serta berbagai produk sektor properti yang mudah diserap pasar berkat adanya insentif fiskal dari pemerintah. Melalui pemberian insentif PPN DTP, pemerintah dapat meredam daya beli konsumen yang mengalami penurunan akibat tergerus oleh infl asi. Dia menilai PPN DTP merupakan penyelamat sektor industri terlihat dari perkembangan yang terjadi semenjak pandemi. Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) DKI Jakarta Tommy Tanuwidjaja menuturkan tren permintaan hunian tergolong bagus dengan tingkat permintaan tertinggi untuk hunian di bawah Rp2 miliar untuk dihuni sendiri.Sementara itu harga rumah di bawah Rp500 juta, juga mengalami peningkatan permintaan, terutama di wilayah perkotaan. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menilai isentif PPN DTP dinilai mampu mendongkrak penjualan hunian, khususnya hunian tapak. Mengingat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan segmentasi yang berlaku dalam penerapan PPN DTP, katanya dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini diperkirakan juga terbatas.

Industri bank di Tanah Air masih berlimpah likuiditas di tengah tanda-tanda permintaan kredit yang naik. Satu sisi, dinamika politik dalam negeri dan global, memberi sentimen terhadap rencana ekspansi dan investasi yang berujung pelambatan ekonomi. Dian Ediana Rae, Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memotret kondisi likuiditas di industri perbankan yang masih longgar saat memberikan keterangan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada akhir Oktober 2023. Jika merujuk data OJK, loan to deposit ratio (LDR) yang mencerminkan rasio pendanaan terhadap kredit sebesar 83,92% pada posisi September 2023. Meski masih longgar, besaran LDR itu mulai naik dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yang berada di level 78,78%. Longgarnya likuiditas sudah berlangsung sejak pandemi Covid-19. Jauh sebelum pandemi, rata-rata LDR perbankan di kisaran 90%—92%. Bahkan, secara spesifik Dian menyebut perbankan Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I dan KBMI II, sangat berlimpah likuiditas. Bagi perbankan, ekses likuiditas yang besar praktis kurang menguntungkan. Bank perlu menggenjot fungsi intermediasi guna memperoleh marjin keuntungan dari dana masyarakat yang disalurkan. Satu-satunya taktik yang bisa diandalkan mengerek permintaan pembiayaan yakni menggenjot sektor konsumsi. Adanya insentif pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk hunian dengan harga Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, menjadi angin segar bagi bank. Menurut Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan, adanya insentif PPN DTP akan mendorong animo masyarakat, terutama pembeli rumah perdana. “Kami sambut baik insentif untuk KPR. Harapannya bisa menaikkan animo masyarakat untuk segera mengambil KPR. Terutama, untuk first time buyer,” kata Lani kepada Bisnis. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napi­tupulu menyatakan insentif PPN DTP dan insentif untuk hunian bagi masyarakat berpenghaislan rendah (MBR), akan berpengaruh secara psikologis terhadap calon pembeli rumah untuk segera merealisasikan rencananya.

Serupa, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rudi As Aturridha menekankan bahwa pihaknya merespons baik inisiatif pemerintah mendorong pertumbuhan sektor perumahan dengan berbagai insentif. Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Okki Rushartomo menjelaskan belajar dari pengalaman insentif PPN sebelumnya pada Maret—Desember 2021, kemudian diperpanjang hingga Desember 2022, terjadi peningkatan permintaan KPR sekitar 5%—15% dibandingkan tahun sebelumnya. “Adapun saat ini, properti residensial dengan harga Rp500 juta hingga Rp 2 miliar menjadi segmen yang paling diminati. PPN DTP akan memengaruhi komponen pembiayaan yang disalurkan oleh bank,” kata Okki kepada Bisnis, Jumat (10/11). Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI Joko Suranto menyatakan agar industri properti optimal dan berkelanjutan, insentif PPN DTP oleh pemerintah harus dibarengi dengan konsep propertynomics. Propertynomics merupakan cara pandang untuk menumbuhkan kontribusi properti terhadap ekonomi. REI memproyeksikan dengan ditetapkannya kebijakan insentif PPN DTP, pasar properti bakal kebanjiran dana mencapai Rp10 triliun dengan output pada ekonomi nasional mencapai Rp1,8 triliun. Wakil Ketua Umum REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin meyakini kebijakan insentif ini dibuat untuk mendorong kemampuan beli konsumen terutama untuk kaum milenial dan yang belum memiliki rumah. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Djunaidi Abdillah berharap agar kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tidak bersifat fluktuatif agar menciptakan kondisi yang lebih tenang bagi pengusaha. ?“Kami support apa pun bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang kami tunggu,” katanya. Saat ini Apersi masih memiliki kuota 20.000 hunian komersial yang siap jual. Emiten properti Sinar mas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai kebijakan itu dapat mendorong kinerja penjualan segmen residensial. Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan sampai kuartal III/2023, pihaknya telah mengamankan prapenjualan Rp6,75 triliun, atau 77% dari target periode 2023 sebesar Rp8,8 triliun. Terkhusus segmen residensial, porsinya Rp4,47 triliun. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menekankan insentif PPN DTP akan berpengaruh besar untuk mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah stok.

Indonesia bersama puluhan negara kembali mendesak penghentian perang di Gaza. Warga sipil harus dilindungi dari serangan ataupun penyanderaan. Desakan disampaikan dalam KTT Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11). Sebagai pemimpin negara berpenduduk Muslim terbesar, Presiden Jokowi hadir di KTT itu. Lawatan ke Riyadh ini bagian dari muhibah Presiden di Arab Saudi dan AS. Dalam pernyataan beberapa hari lalu, Jokowi mengatakan akan membawa hasil KTT OKI ke Presiden AS Joe Biden. Jokowi-Biden akan bertemu di Washington DC dan California.

KTT Riyadh menunjukkan negara-negara Timur Tengah bisa bersatu karena kegentingan di Palestina. Buktinya, sejumlah pemimpin negara yang selama ini bermusuhan di Timur Tengah kini berkumpul di Riyadh. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad datang ke KTT. Sekjen OKI Hissein Brahim Taha menyebut, KTT itu menegaskan solidaritas dan dukungan teguh OKI pada Palestina. Ia menyerukan, serangan Israel ke Gaza harus segera dihentikan. Koridor kemanusiaan untuk pengungsian warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan harus disediakan secara memadai dan berkelanjutan. Ia menolak setiap upaya pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ataupun Tepi Barat.

Apa pun alasannya, warga Gaza dan Tepi Barat tidak boleh digusur atau dipindah paksa. Kemerdekaan penuh Palestina, menurut Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), adalah solusi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini. ”Kami yakin satu-satunya jalan perdamaian adalah berakhirnya pendudukan Israel dan permukiman illegal serta pemulihan hak-hak rakyat Palestina dan pembentukan negara sesuai perbatasan 1967, dengan Jerusalem timur sebagai ibu kotanya,” ujarnya. Ia pun mengecam standar ganda komunitas internasional. Hukum kemanusiaan internasional jelas sedang diabaikan di Gaza dan tidak ada tindakan apa pun dari komunitas internasional pada Israel. (Yoga)

Kondisi perekonomian yang kurang baik membuat konsumen di China berhemat. Akibatnya, semangat belanja pada Hari Jomblo yang juga dikenal dengan ”Double 11” mengendur. Dari hanya sehari, kini ”11.11” berkembang menjadi tawaran diskon dalam hitungan pekan. Setiap ”11.11” atau tanggal 11 bulan 11, berbagai lokapasar menawarkan potongan harga besar-besaran. Hal itu juga terjadi pada Sabtu (11/11). Tmall milik Alibaba berpromosi ”Harga Terendah di Internet”. Sementara JD.com menyebarkan slogan ”Benar-benar Murah”. Adapun Pinduoduo mencoba menarik konsumen dengan iming-iming ”Harga Murah Setiap Hari”. Harian The Japan Times, Jumat (10/11) melaporkan, Alibaba dan JD.com menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang mampu menghasilkan gambar produk dengan cepat. Lokapasar juga membagi- kan aneka kupon diskon. Alibaba dan JD.com juga gencar mengunggah siaran langsung, rekaman video, atau foto promosi di media sosial. Douyin, Tiktok versi China, menjadi pelantar utama bagi orang-orang dan pengecer yang menjual kepada konsumen melalui siaran video secara langsung.

Ternyata, tahun ini, semua tawaran diskon itu tak menarik konsumen. Survei Bain&Co, lembaga konsultasi asal AS, terhadap 3.000 konsumen China menyimpulkan, 77 % responden tidak akan belanja sebanyak tahun lalu. Bahkan, separuh responden mengaku cenderung memilih produk lebih murah. ”Mungkin orang tidak mau mengeluarkan uang sebanyak dulu atau mungkin mereka tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Saya juga tidak mengeluarkan uang apa pun kecuali untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Hu Min, karyawan toko serba ada di kota Shijiazhuang, Hebei. Pada 2019, konsumen bisa menghabiskan 38 miliar USD atau Rp 596 triliun di Alibaba saja selama Hari Jomblo. Kini, konsumen di China lebih berhati-hati mengeluarkan dana belanja tambahan. Sebab, pendapatan menurun, sementara harga aneka hal serta pengangguran naik. (Yoga)

Senyum lebar menghias wajah Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, Kamis (9/11) pagi. Bagi Presiden, pembangunan infrastruktur penghasil energi hijau ini semakin membuka langkah maju untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Tanah Air. PLTS ini berkapasitas 192 megawatt-peak dan mampu memasok listrik hingga 50.000 rumah. Dengan kapasitas yang dimiliki, PLTS Terapung Cirata menjadi pembangkit listrik terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga terbesar di dunia. ”Ini merupakan hari bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana,” ujarnya dalam peresmian yang disambut terik matahari pagi itu.

Setiap panel terapung seperti pulau persegi dengan luas 10 hektar atau 14 kali lapangan sepak bola. Panel terapung ini menutupi 4 % total permukaan Waduk Cirata yang mencapai 6.200 hektar. Posisi panel surya ini berada di sebelah utara waduk dan berjarak sekitar 400 meter dari pintu pengambilan air (water intake) Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata. Waduk Cirata membentang di antara Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta. Panel Surya yang terbentang itu membuat Jokowi semakin optimistis dalam kontribusi energi hijau di masa depan. Dia berujar sudah saatnya Indonesia memaksimalkan potensi EBT yang terbentang di Tanah Air. ”Kami harapkan makin banyak EBT yang dibangun di Indonesia, baik itu tenaga surya, tenaga air, panas bumi, maupun tenaga angin. Memang permintaan untuk energi hijau untuk industri ini paling banyak karena semua ingin mendapatkan produk premium dari green energy,” ujarnya. (Yoga)

Uang telah menjadi alat tukar yang dianggap menandai peradaban modern. Namun, di Pasar Wulandoni, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, uang bukanlah segalanya. Nelayan dan petani masih saling tukar kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menggunakan uang. Sabtu (12/8) pagi pukul 08.00, para pedagang, hampir semuanya perempuan, telah menggelar hasil bumi seperti pisang, singkong, keladi dan umbi-umbian hutan, kacang-kacangan, jagung, sirih dan pinang, serta sayur-mayur. Mereka duduk di lapak-lapak batu yang disemen berbentuk lingkaran, di bawah pohon asam yang tumbuh meraksasa. Lokasi tiap lapak itu diwariskan turun-temurun. Pasar Wulandoni hanya buka seminggu sekali setiap Sabtu, dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, butuh tiga jam dengan mobil.

Pukul 09.00, nelayan dari Pantai Harapan dan Lebala, desa pesisir sekitar Wulandoni, membawa ikan segar yang ditaruh dalam ember dan ikan terbang kering. Ketika hampir semua lapak terisi, Kosmas Dua (64), Mandor Pasar Wulandoni, memungut retribusi dengan membawa karung dan ember. Para pedagang menyerahkan sebagian dagangan, sesisir pisang, beberapa ikat sayur atau ubi. Kosmos memasukkannya ke dalam karung dan membawanya ke Kantor Desa Wulandoni, di depan pasar. Hasil retribusi ini akan dilelang menjelang penutupan pasar. Menandai dimulainya barter, Kosmas meniup buri (peluit) tepat pukul 10.00 pagi. Para nelayan segera menyerbu petani yang membawa hasil kebun, seperti singkong, pisang, ubi, dan sayur-mayur. Pada umumnya, nelayan yang berjalan-jalan sedangkan orang-orang gunung duduk menunggu, karena ikan lebih ringan dibandingkan hasil pertanian.

Tawar-menawar barang berlangsung dalam diam. Kebanyakan menggunakan Bahasa isyarat. Safira (45), misalnya, nelayan dari Pantai Harapan menyodorkan dua ekor ikan kembung segar sambari menunjuk dua sisir pisang susu milik Lena (56), petani dari Kampung Puor, Lena mengangkat tiga jari tangan pertanda ia meminta tambahan satu ekor ikan lagi.  Safira berlalu, transaksi barter gagal. Tak lama berselang, Lidya (34) menyodorkan satu renteng ikan asin sejumlah 10 ekor dan meminta tiga sisir pisang susu kepada Lena, ia mengangguk. Barter berjalan mulus, masing-masing tersenyum puas. ”Kami butuh ikan mereka dan mereka butuh makanan dari kebun kami,” kata lena. Di Wulandoni, kita bisa melihat Pasar barter terbesar yang terakhir di Pulau Lembata ini mempertemukan warga pesisir dan orang-orang pegunungan yang saling membutuhkan. Hampir semua hasil barter untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk dijual lagi. Para petani dan nelayan di Pasar Wulandoni tak terpengaruh lonjakan harga beras atau bahan-bahan pangan lain di level nasional, apalagi perdagangan global. Mereka menentukan nilai barang secara merdeka, berdasarkan kesepakatan dua pihak. (Yoga)