JAKARTA,ID-Persoalan pupuk bersubsidi di dalam negeri sangat kompleks. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah masalah distribusi. Satu sisi, sejumlah  petani mengeluhkan pasokan yang tidak mencukupi, namun disisi lain ternyata  pupuk bersubsidi yang ada belum terserap optimal. Karenanya, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia. "Badan Pemerika Keuangan (BPK) perlu melakukan audit secara menyeluruh kepada PT Pupuk Indonesia untuk mencegah  risiko penyelewengan yang mungkin terjadi," kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan ketika dihubungi oleh jurnalis B Universe pada Minggu (12/11/2023). Daniel mengungkapkan masalah data dan risiko penyelewengan pupuk bersubsidi akibat maladministrasi  menjadi  hal yang penting untuk segera dibenahi. Data petani penerima pupuk bersubsidi menjadi hal yang pertama harus segera dibenahi. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan, proses aksi korporasi akuisisi bank syariah tidak bakal terkejar  tahun ini karena masih dalam proses. Dengan demikian, proses akuisisi diharapkan bisa terlaksana di kuartal I-2024. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, hingga saaat ini  pihaknya  masih belum mengaku bank mana yang bakal diakuisisi, padahal hanya tersisa waktu satu bulan menuju akhir tahun. Adapun, terdapat dua calon bank syariah yang menjadi incarannya. "Tahun ini mungkin enggak terkejar, kami upayakan sesegera mungkin mungkin,  to be honest kalau bisa kuartal I-2024," ujar Nixon ditemui disela acara BTN Jakarta Run, di Jakarta, Minggu (12/11/2023). Nixon mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam proses, terdapat beberapa nama bank syariah   yang sedang di review. "Untuk kami akuisisi jadi vehicle spin off BTN Syariah. Ini tunggu waktu, kasih kami waktu sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa ada yang done," kata Nixon. (Yetede)

PAMEKASAN,ID-Wilayah kerja timur, (east region) operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk yang terdiri atas Jawa Timur, Bali, dan Nusa tenggara (Nusra) berkontribusi sekitar 23% terhadap total pendapatan konsolidasi secara nasional. Khusus di Pulau Madura saja, perseroan memiliki pangsa pasar terbesar dengan melayani total lebih dari 1 juta pelanggan. Saat ini, XL Axiata mempunyai tiga wilayah kerja operasional dan bisnis, yakni bagian barat (west region), pusat (central region), dan barat (east region). Jika east region berkontribusi 23%, pendapatan terbesar secara konsolidasi mencapai 77% masih dikontribusi dari wilayah kerja central region dan east region. Sementara itu, pada 2023 hingga semenster 1, berdasarkan laporan keuangan  yang dipublikasikan, XL Axiata telah membukukan pendapatan secara konsolidari Rp15,78 triliun serta laba bersih yang dinormalisasi Rp658 miliar, masing-masing tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Emiten BUMN Karya yakni PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengincar kontrak baru dari proyek infrastruktur pemerintah tahun anggaran  2024 yang mencapai Rp 422,7 triliun. Perolehan  kontrak dari proyek nasional ini, diharapkan dapat menjadi salah satu kunci pertumbuhan kinerja keempat BUMN karya tersebut. "Kami menargetkan untuk memaksimalkan peluang tersebut sebagai penambah kontrak baru ADHI, sesuai dengan kompetensi dan kapasit yang dimiliki," kata Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Farid juga menatap optimistis target kontrak baru pada tahun depan, sejalan dengan adanya upaya pemerintah terhadap pembangunan dan pemerataan  infrastruktur melalui peningkatan anggaran infrastruktur 2024. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) di bidang perdagangan beras bisa menjadi salah satu solusi menstabilkan harga pangan  tersebut secara nasional. Penguatan KAD itu di antaranya dapat dilakukan  melalui penyelenggaraan forum bisnis daerah (FBD)yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (pemda)  dengan melibatkan para pelaku usaha di bidang pangan khususnya beras. FDB akan menjadi jembatan bagi daerah yang defisit beras untuk memperoleh pasokan dari wilayah surplus. Menurut Direksi Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang, perdagangan pangan antar daerah, termasuk beras, belum termasuk, belum berjalan maksimal karena minimnya informasi dan komunikasi. Hal ini tercermin dari adanya kabupaten yang surplus beras justru mengirimnya informasi dan komunikasi . Sarman menjelaskan, menjadi tugas pemda untuk meningkatkan KAD dibidang perdagangan beras dengan eksekutor nantinya adalah pelaku usaha atau kegiatan di sektor tersebut. (Yetede)

Pemerintah merilis aturan terbaru pengupahan tahun 2024, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Pemerintah memastikan, dengan mengacu beleid ini, upah minimum di daerah di Indonesia akan naik pada tahun depan. Kepastian kenaikan upah pada 2024 diperoleh melalui penerapan formula upah minimum yang mencakup tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. "Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodasi secara seimbang," kata Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu. Namun kalangan buruh menolak rumusan formula penghitungan UMP 2024 dalam PP 51/2023. Mereka mengancam bakal menggelar mogok secara besar-besaran. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menuntut kenaikan upah sebesar 15% pada tahun depan. "Mogok nasional sudah bisa dipastikan menjadi pilihan buruh. Pada akhir November, 5 juta buruh dari 100.000 perusahaan akan berhenti operasi," ancam Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam pernyataan resminya, Minggu (12/11). "Penetapan indeks tertentu sebesar 0,10-0,30 jelas-jelas kebijakan yang berorientasi kepada upah murah," ungkap Said Iqbal. Kalangan pekerja mengusulkan indeks tertentu berkisar 1,0 hingga 2,0. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga bilang, regulasi ini memungkinkan penetapan UMP tahun depan dan seterusnya tidak naik jika dalam kondisi tertentu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, semua pihak perlu menghormati ketentuan formula upah di PP 51/2023. Ketentuan ini sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Pemerintah memangkas target penerimaan cukai pada tahun ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Di beleid tersebut, pemerintah mematok penerimaan cukai 2023 sebesar Rp 227,21 triliun. Angka ini turun 7,42% dibandingkan target di dalam Perpres 130/2022 yang sebesar Rp 245,44 triliun. Penerimaan cukai rokok hingga akhir September 2023 turun 5,37% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 144,84 triliun. Penurunan ini disebabkan rendahnya pemesanan pita cukai. Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat, loyonya setoran cukai hasil tembakau alias cukai rokok akhir-akhir ini menjadi alasan pemerintah memangkas setoran cukai pada tahun 2023. Dia juga menduga target yang dipangkas ini dipengaruhi perlambatan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, penurunan target penerimaan cukai pada tahun ini menjadi sinyal positif. Artinya, transaksi atas barang yang dikenai cukai semakin menurun. Hal tersebut senada dengan tujuan penerapan cukai yang bertujuan sebagai pengendali konsumsi. "Kalau penerimaan cukai turun kita harus bersyukur. Artinya transaksi yang tercatat untuk barang yang dibatasi turun," ucap dia. Hanya saja, penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ini menyusut 1,2% secara tahunan. Kemkeu menjelaskan, faktor utama dari penurunan itu adalah adanya penyusutan produksi sebesar 1,6% yoy. Begitu pula penerimaan cukai etil alkohol (EA) yang turun 7,5% yoy menjadi Rp 88,1 miliar atau 64,3% dari target APBN 2023. Di sisi lain, Huda menyebutkan, target cukai yang turun juga akibat kenaikan tarif cukai rokok. Oleh karena itu, dia mendukung kenaikan tarif cukai secara terus menerus dengan tujuan menurunkan angka prevelensi rokok, terutama usia muda, meskipun harus memukul industri tembakau dalam negeri. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, perlu juga diantisipasi penurunan penerimaan cukai lantaran masyarakat tertentu membeli rokok ilegal.

Angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia menurun pada tahun ini. Namun, target pemerintah untuk menuju kemiskinan ekstrem 0% masih jauh panggang dari api. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun ini tepatnya Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,12% dari tahun 2018 di level 2,6%. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Maret tahun ini, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau 53% dari total provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di kisaran 1%-5% sebanyak 14 provinsi, serta jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% ada dua provinsi. BPS mencatat prestasi di beberapa provinsi yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstremnya cukup pesat. Tercatat dua provinsi yakni Maluku dan Papua yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat cepat yakni dari 10,92% menuju 7,67% pada Maret 2023. Dia menambahkan, beberapa karakteristik rumah tangga miskin ekstrem pada Maret 2023 diantaranya 11,26% dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis. Dengan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah selama 5,9 tahun. Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, tantangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini adalah karena kriteria atau variasi tingkat kemiskinan di daerah sangat beragam.