Pemerintah Anggarkan Subsidi KUR Rp 47,78 Triliun
LIBURAN DI BALI, YOGYAKARTA, DAN TOBA MASIH TERFAVORIT
Meski tahun baru kerap dirayakan dengan gemerlap yang kerap
diimbuhi modernitas, wisata kultural dan alam nyatanya tetap difavoritkan
wisatawan Indonesia. Yogyakarta dengan begitu banyak candi atau Bali yang
dibalut eksotisme misalnya, direncanakan meriah ditingkahi aksi musisi-musisi
kondang. Laporan tren perjalanan Oyo Travelopedia, Bali merupakan destinasi utama
merayakan Tahun Baru 2023. Platform global yang memberdayakan properti dan akomodasi
kecil itu mencatat wisata natural dan budaya menjaditujuan wisata paling
disukai turis. Sepadan dengan Airbnb yang menempatkannya di papan atas, Bali
termasuk primadona untuk menghabiskan liburan tahun baru kali ini. Tren menunjukkan
mereka ingin bermalam di kotakota ikonik yang dekat dengan obyek wisata dan
pantai indah.
Pantauan Kompas, Rabu (27/12) siang, akses masuk ke Jalan
Maliboro dari Jalan Abu Bakar Ali ditutup karena penuh. Selain di pusat kota,
wisatawan juga memadati destinasi di kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten
Sleman, DIY. Bahkan, lonjakan pengunjung di daerah tersebut telah terjadi sejak
18 Desember lalu. Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Barat
Dardiri menyebutkan, sejak 18 Desember,
wisatawan jip tur lava Merapi paling sedikit 16.000 orang per hari. Bulan-bulan
sebelumnya, kunjungan berkisar 10.000-11.000 wisatawan per hari. Tingginya kunjungan
diperkirakan sampai tanggal 2 Januari 2024.
Di Danau Toba, Sumatera Utara, dengan panorama alam yang
menawan, para pengelola hotel, taman bermain, dan restoran juga gencar berpromosi
untuk memikat tamu-tamu. ”Umumnya terpencar-pencar,” ujar Ketua Asosiasi Pelaku
Pariwisata Indonesia Kabupaten Samosir Ombang Siboro. Setiap hotel, contohnya,
mengadakan pertunjukan musik, gim, dan makan malam. Tak sedikit tamu yang
membawa kembang api untuk dinyalakan pada tengah malam. Di Simalungun, keramaianumumnya terkonsentrasi
di Parapat, demikian pula Toba dengan massa yang berhimpun di Balige. ”Kalau
hotel, bikinnya mandiri. Trip ke Danau Toba, sepanjang tepiannya yang cantic bisa
diamati. Air terjun di Samosir juga bagus,” tutur Ombang. (Yoga)
TPA Modern dan Ironi Tukang Sampah
Jalan di depan kompleks Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jatim,
Rabu (20/12) penuh sampah dan lelehan air lindi berbau tidak sedap. Tumpukan sampah
itu adalah wujud protes ratusan tukang sampah di Sidoarjo terkait tarif pengiriman
sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo. TPA modern itu beberapa hari
sebelumnya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Rabu pagi itu, 200 tukang angkut
sampah dari sejumlah desa berkumpul di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Mereka
membawa serta gerobak berisi sampah yang baru dipungut dari rumah-rumah warga.
Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait pengenaan tarif angkut sampah
ke TPA Griyo Mulyo yang dinilai memberatkan. Koordinator lapangan demonstrasi
itu, Dimas, menyatakan kekecewaan mereka karena perwakilan pendemo tak ditemui
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Mereka memprotes kebijakan pemda yang mengenakan
tarif pengangkutan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) atau
tempat penampungan sementara (TPS) ke TPA Griyo Mulyo. Pendemo menginginkan
biaya angkut itu gratis.
”Tarifnya terlalu tinggi, tidak relevan, sehingga merugikan
pengelola TPST,” ujar Dimas. Setelah berorasi, dan tidak kunjung ditemui
bupati, peserta aksi menumpahkan lebih dari 5 ton sampah dari truk di sepanjang
jalan di depan pendopo. Sampah yang berceceran itu mengotori jalan dan
menguarkan bau busuk di sekitar Alun-alun Sidoarjo. Aksi para tukang sampah itu
menyiratkan ironi. Sebab, seharusnya mereka menjadi bagian dari solusi dalam
pengelolaan sampah di Sidoarjo. Apalagi, Sidoarjo baru saja memiliki TPA sampah
yang dikelola secara modern bernama TPA Griyo Mulyo yang pembangunannya di atas
lahan seluas 29 hektar ini memakan anggaran Rp 384 miliar dari Kementerian PUPR.
Kapasitas TPA 1,65 juta meter kubik dengan daya tampung harian 450 ton.
Pengelola TPA memberlakukan pembayaran sampah berdasarkan
volume yang dibuang. Sebagai gambaran, biaya angkut dan pemrosesan sampah per 1
ton Rp 100.000. Pengenaan tarif inilah yang memicu protes dari tukang sampah.
Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) TPA Griyo Mulyo Hajid Arif Hidayat mengatakan,
penentuan tarif sudah sesuai ketentuan perundangan, dihitung secara cermat oleh
konsultan dan telah didiskusikan dengan pengelola TPS dan TPS 3R. ”Dari 157 TPS
dan TPS 3R, hanya 17 tempat yang protes. Mereka menuntut biayanya digratiskan.
Padahal, mereka juga menarik retribusi sampah dari rumah tangga,” ucap Hajid. Pemrosesan
sampah tidak bisa digratiskan, sesuai Permendagri serta Perda No 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Kadis Lingkungan
Hidup dan Kebersihan (LHK) Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan, volume sampah rumah
tangga di wilayahnya berkisar 600-1.000 ton per hari. Dari jumlah tersebut,
hanya 20 % yang bernilai ekonomi. Sisanya, 80 %, menjadi residu yang menumpuk
jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pengenaan tarif
untuk pembuangan sampah di TPA Griyo Mulyo tidak semata soal nominal uang,
tetapi bagian upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (Yoga)
Menanti Rezeki dari Efek Januari
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mantap melaju di atas 7.200. Usai terdorong
window dressing
dan
Santa Claus rally
di akhir tahun ini, pasar bersiap menyambut
january effect.
January effect
adalah fenomena kenaikan harga saham yang biasanya terjadi sepekan sebelum pergantian tahun dan dua pekan di bulan Januari.
January effect
tak selalu terjadi, dan berbeda di setiap negara, tergantung sejumlah sentimen yang mengiringi.
Catatan KONTAN, pada awal 2023 lalu,
january effect
tidak terjadi di pasar Indonesia. Tapi, di Hong Kong, bursa saham merekah dengan kenaikan 11,15% di pekan terakhir Desember hingga dua pekan pertama Januari.
Grandly Christophel, Analis &
Branch Manager
Jasa Utama Capital Sekuritas Manado mengamati, biasanya
january effect
hanya terjadi pada awal bulan, sebagai lanjutan
window dressing. Menurut dia, tanda-tanda kehadiran
january effect
terlihat dari posisi IHSG pada penutupan tahun.
CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo menambahkan, probabilitas
january effect
hanya 60% setelah
rally
di akhir tahun. Ada sejumlah rilis data ekonomi penting. Misalnya, inflasi domestik, FOMC Minutes, data tenaga kerja Amerika Serikat (AS), rilis data inflasi AS, hingga rilis pertumbuhan ekonomi dan indeks manufaktur China.
Associate Director
Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menyarankan investo masuk ke saham-saham sektor perbankan, barang konsumsi, ritel, serta transportasi dan logistik hingga Januari 2024. Saham pilihannya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, ASII, INDF, ICBP, MYOR dan AMRT.
Sedangkan Grandly melihat saham perbankan sebagai pilihan menarik untuk mulai dikoleksi. Rekomendasinya adalah BBRI, dan BBTN.
Chartered Financial Analyst Head of Research & Fund Manager
Syailendra Capital, Rizki Jauhari mengingatkan, sentimen
january effect
bersifat taktis dibanding katalis positif yang struktural. Ia menyarankan investor menyesuaikan posisi investasi dengan profil risiko.
Realisasi Belanja Daerah Masih Minim
Realisasi belanja daerah tercatat masih minim di sisa akhir tahun 2023. Hingga 26 Desember 2023, tercatat baru terealisasi Rp 976,22 triliun atau baru 75,97% dari target Rp 1.285,08 triliun.
Mengutip data sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai yang sudah tersalurkan sebesar Rp 350,05 triliun atau 81,89% dari target.
Kemudian, penyerapan belanja barang dan jasa baru tersalurkan Rp 272,7 triliun atau 73% dari target. Lalu, realisasi belanja modal tersalurkan senilai Rp 133,8 triliun atau 62,7% dari target. Terakhir belanja lainnya baru tersalurkan Rp 219,57 triliun atau 79,89% dari target.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyayangkan, pemerintah daerah (pemda) sering kali melakukan belanja namun pembayaran atas belanja itu ditumpuk dan baru dibayarkan di akhir tahun. Ia menilai, meski ada transaksi belanja, dampak ke perekonomian atas belanja tersebut akan berbeda, antara dibayarkan sesuai dengan tenggat kontrak dan di luar waktu kontrak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bisa langsung dieksekusi pada awal tahun. Ia juga mengimbau agar kebiasaan ini tidak diterapkan tahun depan. Khususnya untuk daerah yang realisasi belanjanya yang hingga Oktober 2023 baru mencapai 63%.
KSEI Bidik 2,5 Juta Investor Baru
BERKELIT DARI DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN
Masih lemahnya aktivitas ekspor-impor menjadi batu sandungan bagi performa neraca transaksi berjalan pada tahun ini yang diperkirakan defisit, setelah pada tahun lalu mencatatkan surplus 1% dari produk domestik bruto (PDB). World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit 0,1% dari PDB pada tahun ini, akibat terus menyusutnya neraca transaksi barang alias aktivitas ekspor-impor. Proyeksi tersebut lebih optimistis dibandingkan dengan prediksi kalangan ekonom yang mengestimasi defisit transaksi berjalan tahun ini di kisaran 0,2%—0,4% terhadap PDB. Dalam laporan terpisah berjudul Migration and Development Brief 39, World Bank (Bank Dunia) memandang terbatasnya defisit transaksi berjalan terbantu oleh meningkatnya remitansi pekerja migran pada tahun ini, yakni US$11 miliar, naik dibandingkan dengan realisasi 2022 senilai US$9,71 miliar. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho mengatakan faktor itulah kemudian yang mendorong bank sentral untuk memproyeksikan neraca transaksi berjalan dalam rentang yang cukup longgar. "Current account 2023 kami perkirakan berkisar antara defisit 0,4% PDB sampai dengan surplus 0,4% PDB. Jadi relatif balance," katanya. Tekanan pada tahun depan masih tak kalah berat. Hal ini tecermin dari ekspektasi pemerintah yang dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa moderasi harga komoditas sumber daya alam (SDA) akan berlanjut pada 2024.
Bahkan, World Bank memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan pada warsa depan berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. "Untuk tahun 2024 defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% PDB, sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Defisit ini masih aman," tegas Wahyu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan kinerja neraca perdagangan yang masih surplus mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang masih terjaga di tengah peningkatan risiko global. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Dalam konteks ini, defisit transaksi berjalan bisa dimaknai positif karena disebabkan oleh masuknya investasi asing yang memberikan daya dorong ke ekonomi karena terpacunya sisi produksi. Di sisi lain, harapan dari investasi asing masih kecil mengingat maraknya aksi wait and see pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri. Ini lantaran adanya proses politik pergantian kepemimpinan di Indonesia mulai akhir tahun ini hingga pelantikan pada Oktober tahun depan. Kalangan ekonom memandang perdagangan masih menjadi penekan utama transaksi berjalan baik pada tahun ini maupun tahun depan. Di sisi lain, kenaikan remitansi pekerja migran masih belum mampu mengompensasi penggerusan ekspor tersebut. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan defisit transaksi berjalan akan berlanjut pada tahun depan seiring dengan perlambatan ekonomi dunia yang membatasi geliat ekspor. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menambahkan faktor lain yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah neraca jasa, yang belum mampu sepenuhnya pulih seperti prapandemi.
Penerapan Bisnis Hijau Masih Jadi Tantangan
Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait terbatasnya pengetahuan perusahaan lokal mengenai ESG, kependekan dari environment (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola) terhadap 1.000 perusahaan anggota, tidak sampai 30 % perusahaan memahami ESG. Ketua Umum Apindo sekaligus CEO Sintesa Group Shinta W Kamdani mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan, yang mulai mengimplementasikan praktik ekonomi sirkular dan mematuhi prinsip-prinsip ESG umumnya perusahaan, itupun umumnya masih dalam bentuk ”keterpaksaan” untuk berbagai kebutuhan, seperti memperkuat daya tarik investasi dan sebagai bentuk akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kepada publik dan investor. Investor memandang ESG penting untuk menyaring perusahaan sekaligus mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Konsep ESG juga dapat mengawasi perusahaan agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang berisiko dan tidak etis secara aspek lingkungan, sosial, ataupun tata kelola.
Menurut Shinta, bahkan di tahun 2024 masih akan ada ketimpangan
pengetahuan tentang prinsip ESG antara perusahaan berskala besar dan usaha berskala
kecil-menengah. Perusahaan yang terbiasa menjalankan prinsip ESG akan semakin
mapan dan menikmati ”kue” pembiayaan, baik dari sumber konvensional maupun
alternatif, yang hanya bisa disalurkan untuk proyek yang memenuhi prinsip
keberlanjutan, sedang perusahaan berskala kecil yang belum terbiasa menggunakan
kerangka ESG dalam praktik bisnis mereka masih membutuhkan dorongan atau
stimulus agar secara perlahan bisa turut menjalankan praktik-praktik keberlanjutan
dalam bisnis mereka. ”Untuk menerapkan ESG, kebanyakan perusahaan harus
merekrut konsultan untuk membuat sustainability reporting dan lain-lain. ini
masih jadi pekerjaan rumah sangat besar bagi para pemangku kepentingan dalam
menyosialisasikan apa itu ESG dan manfaatnya,” ujar Shinta. (Yoga)
Mitigasi Kerawanan Distribusi Surat Suara
Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan dan distribusi
logistik Pemilu 2024 tahap II yang, antara lain, mencakup surat suara, masih
berada di rentang waktu yang direncanakan. Kendati begitu, Badan Pengawas
Pemilu mendorong KPU memitigasi potensi kerawanan distribusi logistik agar tiba
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kualitas, dan sesuai dengan prosedur.
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, dihubungi di Jakarta, Rabu (27/12) mengatakan,
produksi dan distribusi logistik pemilu tahap kedua dilakukan simultan dengan
pengiriman, penyortiran, dan pelipatan surat suara di KPU kabupaten / kota.
Logistik tahap kedua berupa surat suara, sampul, formulir, alat bantu
tunanetra, serta daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT). Adapun
produksi dan distribusi logistik pemilu tahap pertama berupa kotak suara, bilik
suara, segel plastik, tinta, dan segel sudah tuntas. Yulianto menuturkan, produksi dan pengiriman logistik
pemilu tahap kedua ke KPU kabupaten / kota telah berlangsung sejak 15 November
2023 dan dijadwalkan selesai 14 Januari 2024.
Dilanjutkan dengan proses sortir lipat, pengepakan, dan
distribusi ke tempat pemungutan suara mulai 15 Januari hingga 13 Februari 2024.
Data yang dihimpun KPU hingga Senin (25/12) menunjukkan, produksi lima jenis
surat suara rata-rata mencapai 66 % dan separuhnya telah didistribusikan ke KPU
kabupaten / kota. Produksi 10 jenis formulir berkisar 23 % hingga 95 %, alat
bantu tunanetra berkisar 35 % hingga 46 %, daftar pasangan calon pilpres 98 %, serta
DCT anggota DPR dan DPD sudah 100 %. ”Produksi dan distribusi logistik pemilu
masih sesuai timeline. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah dikirim ke gudang
KPU kabupaten/kota,” kata Yulianto. KPU juga akan segera mengganti 31.276 surat
suara pemilihan presiden dan 31.276 surat suara pemilihan anggota DPR untuk
pemilih di Taipei yang dinyatakan rusak, karena dikirim lewat pos oleh Panitia
Pemilihan Luar Negeri Taipei, Taiwan, sebelum jadwal yang ditentukan, yakni
2-11 Januari 2024. (Yoga)
Prospek dan Tantangan Ekonomi Global 2024
Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi
ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %,
setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan
ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing
perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian
suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi
dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD
diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan
prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi
ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September
2023.
OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja,
karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya
penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan
melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan
rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek
ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023)
menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 %
dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023)
menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di
Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari
kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan
bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang
diekspektasikan
Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia
yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 %
pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada
2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus
diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga
memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022)
menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 %
(2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk
fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang
sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara
berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah
yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang
kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam
memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)









