Masih dalam rangkaian pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua calon presiden pada Minggu (7/1) mendatang. Debat kali ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Dalam konteks terkini, bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia? Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 70,9 triliun yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini tertinggi kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk belanja modal kementerian. Misalnya untuk modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista TNI) dan non-alutsista, hingga sarana serta prasarana pertahanan. Adapun belanja Kemhan ini juga meningkat 36% dibandingkan dengan total belanja pada tahun 2022 yang sebesar Rp 52,1 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga memutuskan menambahkan anggaran untuk pertahanan khususnya belanja alutsista tahun 2024. Tambahan anggaran yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri. Keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 28 November 2023. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai belanja alutsista dan pinjaman luar negeri. Usai rapat, Sri Mulyani mengatakan, ada perubahan alokasi anggaran Kemhan, terutama untuk anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri berupa tambahan alokasi anggaran menjadi US$ 25 miliar. Menurut Menkeu, penambahan masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor pertahanan hingga tahun 2034. Ia mengatakan, rencana belanja alutsista dari pinjaman luar negeri sesuai tiga renstra hingga 2034 mencapai US$ 55 miliar.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan alias suspensi saham PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU) per Rabu (3/1). Penghentian sementara ini karena terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham KAYU. "Penghentian sementara perdagangan saham KAYU tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai," tulis manajemen BEI, Rabu (3/1). Pada perdagangan terakhir, Selasa (2/1), saham KAYU ditutup melemah 34,71% atau turun 42 poin ke level harga Rp 79 per saham. Pengamat pasar modal dan pendiri WH-Project, William Hartanto mengatakan, penghentian tersebut wajar terjadi. Ini setelah terjadinya auto rejection bawah (ARB) berhari-hari terhadap saham KAYU. "Ke depan perdagangan saham KAYU berpotensi lebih sepi," katanya ke KONTAN Rabu (3/1). Sementara Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai, emiten KAYU tengah mengupayakan memperkuat kinerja fundamentalnya di tengah faktor unusual market activity yang terjadi pada KAYU. "Supaya cooling down ," tuturnya.

Emiten ritel, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) bakal terus melanjutkan ekspansi bisnisnya di tahun ini. Pihaknya menargetkan penambahan 800 gerai baru di tahun 2024. "Kami menutup tahun hingga akhir 2023 dengan 19.100 gerai dan penambahan satu pusat distribusi di Madiun. Sementara rencana penambahan gerai di tahun 2024 sebanyak 800 gerai," ujar GM Corporate Communications AMRT, Rani Wijaya kepada KONTAN, Selasa (2/1). Rani mengungkapkan, penambahan 800 gerai tersebut akan menyasar wilayah di luar kota-kota besar di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Di sisi lain, AMRT optimistis tren pertumbuhan bisnis selama tahun 2023 akan berlanjut hingga tahun 2024. Rani menyatakan, kondisi ekonomi dalam negeri sudah semakin membaik paska pandemi Covid-19. Hal ini juga yang membuat daya beli masyarakat terus meningkat. Meskipun 2024 merupakan tahun politik, proyeksi bisnis ritel akan semakin membaik karena melanjuti kinerja yang sudah baik di 2023. Sekadar informasi, tahun 2024 diprediksi menjadi tahun pemulihan bagi sektor ritel. 

Pasalnya, pada tahun ini mobilitas masyarakat sudah tak lagi dibatasi serta adanya momentum politik, seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daaerah (Pilkada) serentak. Ajang pesta demokrasi diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ritel. Hingga kuartal III-2023, AMRT membukukan laba bersih sebesar Rp 2,19 triliun, tumbuh 25,1% dibandingkan periode sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 1,751 triliun. Pengelola gerai ritel Alfamart ini menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan laju bisnisnya di tahun 2024. Salah satunya melalui digital initiatives, yakni pengoptimalan omnichannel Alfamart melalui aplikasi Alfagift yang semakin membuka jalan dan potensi lain untuk pengembangan bisnis Alfamart, khususnya manajemen hubungan pelanggan ( Customer Relation Management /CRM) dan teknologi. Pengembangan omnichannel seperti Alfagift ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, manajemen AMRT terus berupaya menyempurnakannya. Ini dilakukan setelah melihat tingginya minat belanja masyarakat secara daring atau online. Terkait anggaran dana belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini, Manajemen AMRT juga belum bersedia memberikan rinciannya.Namun, Rani menjelaskan sebagian besar capex dialokasikan untuk keperluan ekspansi usaha. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 lalu, AMRT mengalokasikan dana capex sebesar Rp 4 triliun–Rp 4,4 triliun.Dana yang dinilai cukup untuk agenda ekspansi AMRT.

Optimisme awal tahun 2024 rupanya turut membawa ekspektasi tinggi terhadap kinerja sejumlah produk investasi. Kendati tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah kalangan tetap meyakini beragam instrumen investasi baik di pasar uang maupun pasar modal, mampu mendulang cuan.Apalagi, di pasar modal sedang diliputi katalis positif. Selain kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.323,58 pada perdagangan perdana tahun ini, ancang-ancang emiten untuk menggelar aksi korporasi digadang-gadang membuat investor bergeliat.Menurut otoritas pasar modal, pada awal tahun ini setidaknya terdapat delapan emiten anyar yang siap mengadu nasib menggalang dana lewat aksi penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Aksi IPO juga diperkirakan ramai dengan target 62 emiten baru yang masuk ke bursa.Katalis positif lainnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga acuan baik oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, maupun Bank Indonesia, seiring dengan infl asi yang makin terkendali.Ekonom Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan investasi high risk akan lebih menarik dibandingkan dengan yang low risk dengan ekspektasi suku bunga yang akan turun, baik di AS maupun di Indonesia. Hal senada dikemukakan Head of Research Pasardana.id Beben Feri Wibowo. 

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral bakal membuka potensi geliat ekonomi yang sekaligus membawa sentimen positif bagi investor. Sebagai contoh, pada akhir 2014, kinerja saham, surat utang, dan produk terkait seperti reksa dana saham dan campuran mendulang return dua digit yakni pada rentang 12% hingga 26%. Namun, emas stagnan karena tertekan sentimen Federal Reserve. Sementara itu, pada Pemilu 2019, kinerja produk investasi kompak menguat mulai rentang 2% hingga 18%. Pada periode tersebut, reksa dana saham terkoreksi sedangkan emas memimpin akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve. Sejumlah sekuritas menilai saham-saham sektor bank, konsumer, telekomunikasi, hingga komoditas dan manufaktur menjadi jagoan pada 2024. Demikian pula dengan IHSG yang diramal melanjutkan tren menembus rekor baru sepanjang sejarah. Dalam laporan terbaru bertajuk 2024 Investment Playbook, Mirae Asset Sekuritas menyatakan bahwa pada paruh pertama 2024, pasar dibayangi oleh tensi geopolitik, dampak suku bunga mahal, dan ketidakpastian akibat penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, Mirae menyarankan investor untuk memberi porsi dominan pada aset konservatif. Head of Investment Specialist Syailendra Capital Teguh Bagja mengatakan masih ada risiko yang perlu diantisipasi yakni kemungkinan perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, pelaku pasar perlu meredam risiko dengan melakukan diversifi kasi. “Sebaiknya investor menyesuaikan dengan kondisi profi l resiko masing-masing, sebagai contoh untuk investor dengan profil risiko balance mungkin bisa mempertimbangkan komposisi 40% reksa dana saham, 30% reksa dana pendapatan tetap, dan 30% reksa dana pasar uang,” ujarnya, Rabu (3/1).

Pemerintah mesti bergerak lebih cepat untuk menata distribusi liquefied petroleum gas alias LPG 3 kilogram agar lebih baik. ‘Penyakit menahun’, yakni distribusi yang tidak tepat sasaran, tidak boleh berlarut-larut agar tak membuat masyarakat yang berhak menerima kelimpungan. Jika merujuk pada Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo Perpres 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 Tahun 2021, maka mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg yakni rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak memiliki kompor gas. Gas melon itu juga diperuntukkan bagi nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari yang memiliki kapal paling besar 5 gros ton bermesin tak lebih dari 13 horse power. Pengguna lain yang juga berhak adalah petani yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektare untuk usaha tani tanaman pangan atau hortikultura yang dikerjakan sendiri, serta menggunakan pompa air berdaya maksimal 6,5 horse power. Namun, rupanya masih jamak laporan bahwa LPG 3 kg justru digunakan oleh pihak-pihak di luar kategori tersebut. Padahal, pemerintah menggelontorkan subsidi yang tak sedikit untuk komoditas ini. Bahkan nilainya makin hari makin membengkak. Artinya, jika penyaluran LPG 3 kg tak tepat sasaran, maka gelontoran subsidi yang menggelayuti keuangan negara itu pun, tak efektif sebagaimana tujuannya.

Sejak Maret 2023 dilakukan pendataan pengguna yang berhak melalui sistem berbasis web dan aplikasi. Adapun, mulai 1 Januari 2024 pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Mereka yang belum terdata, wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg. Sayangnya, upaya tersebut juga bukannya tanpa kendala. Pendataan yang mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu pun tak sepenuhnya lancar. Bahkan hingga tahun ini pun pendataan masih dilakukan, meski sedianya tenggat ditetapkan pada akhir Desember 2023. Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s.d 7 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mencapai 189 juta NIK. Adapun per 31 Desember 2023, jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi LPG 3 kg sebesar 31,5 juta NIK. Sebanyak 24,4 juta NIK di antaranya merupakan konsumen data P3KE, sedangkan dan 7,1 juta NIK terdaftar secara mandiri lewat pangkalan atau sub penyalur. Dus, masih dibutuhkan upaya ekstra untuk melakukan sosialisasi menyeluruh baik kepada masyarakat, agen maupun pangkalan. Hal itu demi tetap menjaga agar mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg karena status ekonominya, tetap terpenuhi haknya. Langkah tersebut juga perlu dijalankan selaras dengan upaya untuk meningkatkan keandalan penyaluran.

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.

Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) diprediksi berlangsung lama, setelah Israel menegaskan akan terus berperang melawan Hamas di Gaza, Palestin, dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, belum ada tanda perang Rusia-Ukraina berakhir. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mengancam akselerasi ekonomi Indonesia tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai. Konflik itu bisa mendongkrak harga komoditas, terutama minyak mentah. Imbas berikutnya, inflasi di sejumlah negara bakal naik, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik senjata di Timteng berpotensi mengganggu jalur logistik ekspor Indonesia. Ini tak lepas dari langkah Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di laut Merah sejak November 2023 untuk menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran global menghindari jalur Laut Merah dan mengambil rute yang lebih panjang dan mahal melalui tanjung Harapan di Afrika daripada Terusan Suez. (Yetede)