Media massa ramai memberitakan tentang permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen beberapa waktu terakhir, yang disebabkan adanya ketidak sepahaman antara PUJK dan konsumen atas perjanjian yang telah disepakati. Asuransi unitlink merupakan produk asuransi yang memiliki manfaat investasi, tetapi sering kali dipahami secara berbeda oleh masyarakat dan pemegang polis. Perlu diingat, asuransi unitlink adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Oleh karena itu, manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan lainnya lebih ditekankan pada ketentuan asuransi. Manfaat investasi di asuransi unitlink adalah manfaat tambahan. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dan pemegang polis dapat menyesuaikan penggunaan produk dengan tujuan keuangan dan profil risiko yang dimiliki. PUJK berkewajiban untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat dan pemegang polis tentang hal ini.

Permasalahan antara PUJK dan konsumen terekam dari jumlah pengaduan yang diterima OJK. Sejak awal Januari hingga 24 November 2023, OJK telah menerima 284.469 permintaan layanan, termasuk 20.622 pengaduan, 103 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.271 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sebanyak 18.120 pengaduan (87,87 %) terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK. Sebanyak 2.502 pengaduan (12,13 %) sedang dalam proses penyelesaian. Guna mewujudkan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan ruang tumbuh bagi lembaga jasa keuangan (LJK), dibutuhkan penguatan berbagai aspek. Pertama, peningkatan literasi masyarakat sebagai konsumen tentang produk dan layanan jasa keuangan, di antaranya berkaitan dengan manfaat, risiko, dan biaya. Kedua, menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko konsumen.

Ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, konsumen akan dapat memaksimalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan yang dimiliki dan jika terjadi permasalahan di masa depan, konsumen mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagi PUJK, hal ini membantu mengurangi permasalahan yang timbul di kemudian hari dan mendorong kinerja PUJK. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki, akan mendukung konsumen untuk cerdas berinvestasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan di masa yang akan datang. Konsumen diimbau untuk memahami klausul dari perjanjian sebelum menandatanganinya. Jika ada hal yang masih belum dipahami, konsumen dapat bertanya kepada petugas pemasaran lembaga jasa keuangan. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, penyaluran bantuan sosial alias bansos bisa membantu masyarakat miskin. Namun, bansos bukan solusi jangka panjang. Untuk itu, perlu ada pemberdayaan supaya masyarakat bisa menjadi pengusaha dan semakin mandiri. Wapres Amin tidak berharap anggaran bansos terus-menerus ditambah. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit,” tuturnya seusai menunaikan ibadah shalat Jumat dan makan siang bersama staf, perangkat, dan wartawan peliput di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Ke depan, anggaran pemberdayaan masyarakatlah yang perlu lebih diperkuat. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin mandiri dan menjadi pengusaha, mulai dari UMKM sampai menjadi pengusaha besar.

Guna mengatasi kemiskinan, Wapres Amin berpendapat, pelaku UMKM harus naik kelas jadi pengusaha menengah dan kemudian menjadi pengusaha besar. Selama ini, ada yang stagnan, tetapi tak sedikit yang bisa terus berkembang menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. ”Tergantung daripada upaya-upaya kita, dalam rangka pemberdayaannya. Itu nanti kita dorong supaya mempercepat pemberdayaan UMKM,” ujarnya. Setiap tahun politik, anggaran bansos selalu menggelembung. Alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2023, sebesar Rp 433 triliun. Pada 2024, sebagaimana disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan dana transfer ke daerah di Istana Negara, Jakarta, 29 November 2023, alokasinya mencapai Rp 496,8 triliun. Artinya, anggaran perlindungan sosial melonjak lebih dari Rp 63 triliun atau naik 14,7 % ketimbang 2023. Alokasi ini juga lebih tinggi ketimbang anggaran perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2022. (Yoga)

Indonesia dinilai belum memanfaatkan secara optimal posisi daya tawar (bergaining power) ekonomi yang dimiliki, dalam diplomasi ekonomi internasional yang dilakukan  selama ini. Akibatnya, Indonesiapun kurang bisa mengapitalisasi kekuatan ekonomi nasional dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam hubungan ekonomi global. Lebih dari itu, telah terjadi reduksi  terhadap pengertian dan cakupan  diplomasi ekonomi hanya dipandang sebatas diplomasi perdagangan dengan satu tujuan  untuk meningkatkan ekspor. Sejumlah persetujuan  perdagangan internasional yang dicapai juga belum membuahkan hasil yang diharapkan. Bahkan, di sejumlah kasus, Indonesia justru  dalam posisi tertekan, meski memiliki posisi bargaining power yang relatif kuat yang bisa mendukung kepentingan ekonomi nasional. (Yetede)

Peristiwa kecelakan kereta Api (KA) Turangga dengan KA Commuterline Bandung Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa barat, Jumat (5/1/2024), pukul 06.03 WIB, terjadi dijalur  satu rel (single track) yang rawan terjadi kecelakaan. Sebanyak empat petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) meninggal dunia dan sedikitnya 33 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan KA Commuterline Bandung raya dan KA Tarugga relasi Surabaya Gubeng-bandung di kilometer 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka. Adapun kedua kereta tersebut saling bertabrakan tepat di jalur single track. Dalam istilah perkeretapian, istilah single track merupakan lintasan kereta api yang hanya memiliki satu jalur rel. Jalur tunggal memungkinkan kereta api dapat berjalan dari dua arah. (Yetede)

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) akan menjadi pengendali baru PT Petrosea Tbk (PTRO) setelah mengambil alih 342.295.700 saham kontraktor pertambangan  itu dari PT Caraka Reksa Optima. Akuisisi 34% saham Petrosea senilai Rp940 miliar tersebut, dilakukan melalui PT Kreasi Jaya Persada, anak usaha yang 99,98% sahamnya dimiliki CUAN. Untuk memuluskan aksinya, emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu ini akan meminta persetujuan akuisisi dalam  rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 12 Februari mendatang. "Kreasi Jasa Persada (KJP) dan caraka Reksa Optima (CRO) telah mendandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat (PPSB) sehubungan dengan pembelian 34% saham Petrosea tanggal 7 November 2023 senilai Rp 940.000.000. Penjual (CRO) wajib membantu pembeli (KJP) untuk memastikan bahwa pembeli menjadi pengendali PTRO," tulis manajemen Petrindo Jaya. (Yetede)

Pemerintah diharapkan dapat menjalankan kebijakan penarikan utang selama tahun 2024 dengan memperhatikan dinamika perekonomian dunia. Kebijakan tahun ini, perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga global yang masih berada pada tren relatif masih tinggi, karena akan berdampak terhadap harga surat utang (obligasi) yang lebih rendah dan imbal hasil yang lebih tinggi. Adapun alokasi pembiayaan utang dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun, terbagi dalam Surat Utang Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman sebesar negatif Rp18,4 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang tahun 2023 mencapai Rp407,0 triliun (58,4% dari target APBN 2023 atau 96,6% dari Perpres 75/2023). (Yetede)

Pemerintah menghimpun penerimaan sebesar Rp16,9 triliun dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada 2023. Nilai ini terbagi dalam setoran tahun 2020 senilai Rp731,4 miliar, Rp3,9 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, pemerintah tidak melakukan penunjukkan pemungut PPN PMSE baru selama bulan Desember 2023. Pemungut PPN PMSE jumlahnya tidak bertambah  dibandingkan bulan November 2023 yaitu sebanyak 163 pemungut. "Pada Desember 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjuk atas Iqiyi International Singapore Pte Ltd," jelas Dwi dalam keterangan resminya.  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Selain itu, pemungut wajib membuat  bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, biling, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.  (Yetede)

PT Hutama Karya (Persero) mencatat lebih dari 1,5 juta kendaraan melintas di jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) atau mulai 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 38% lebih jika dibanding volume lalu-lintas (VLL) normal dan 52% jika dibandingkan Nataru tahun 2022/2023. Angka ini merupakan total VLL dari sembilan ruas JTTS yang beroperasi penuh, yaitu Tol Terbanggi Bear-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). Selain itu, Tol Palembang-Indralaya Prabumulih (Inpra), Tol Bengkulu-Taba Penanjung (Bengtaba), Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), Tol Pekanbaru-Bangkinang (Pek-Bang), Tol Binjai-Langsa Seksi 1&2 (Binjai- Kuala Bingai), Tol Indrapura-Lima Puluh, dan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2-6 (Seulimeu-Baitussalam).