Perhatian Indonesia tak boleh lemah di tengah tantangan keamanan global dan geopolitik yang makin pelik. Itu sebabnya, sektor pertahanan harus diperkuat agar Indonesia bisa mengamankan kekayaan nasional yang pada ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia perlu menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) andal untuk perkuat pertahanan nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan begini, Indonesia bisa menguasai sistem dan teknologi, bukan sekedar membeli alat dan membangun infrastruktur penunjang. Hal itu ditegaskan calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar atau simpanan jumbo diperbankan pada November 2023 tercatat terus menyusut menjadi Rp4.369 triliun, tumbuh 1,6% secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lambat sejak awal tahun 2023, salah satunya karena ada penarikan dana untuk kebutuhan kampanye pemilihan umum (Pemilu). Berdasarkan data distribusi simpanan bank umum yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perlambatan pertumbuhan simpanan kelas kakap sejalan dengan simpanan giro yang  juga tumbuh melambat dibandingkan posisi awal 2023. Per November 2023, giro tumbuh 3% menjadi Rp2.564 triliun, sedangkan pada Januari 2023 tumbuh 15,9% (yoy). Dari data yang dihimpun Investor Daily, simpanan dengan tiering di atas Rp 5 miliar memang terjun bebas dari posisi januari 2023 yang meningkat 11,7% (yoy) menjadi hanya naik 1,6% (yoy) per November 2023. (Yetede)

Pemerintah memiliki peran krusial dalam penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KU Alsintan) sebagai salah satu upaya memberikan daya dorong terhadap perekonomian. Optimalisasi penyaluran KU Alsintan dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pada tahun ini target penyaluran KU Alsintan sebesar Rp 100 miliar. Target tersebut, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari petani dan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga. Adapun KU Alsintan merupakan program pembiayaan  untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran KUA yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian di mana basis data tersebut merupakan  petani atau kelompok tani binaan dari kementerian tersebut. (Yetede)

Pemungutan pajak rokok untuk rokok elektrik sebesar 10% oleh pemerintah dapat menghantam industri. Sebelumnya, industri tersebut sudah terbebani oleh kenaikan cukai sebesar 15% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang memicu kenaikan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menerangkan, pungutan pajak rokok untuk rokok elektrik adalah pukulan ketiga bagi industri rokok elektrik pada tahun ini. . Sebelumnya, industri disebut sudah terbebani kenaikan cukai sebesar 15% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang memicu kenaikan beban PPN. Pelaku rokok elektrik juga mengeluhkan, kebijakan pengenaan pajak rokok elektrik diumumkan mendadak setelah mereka melakukan pemesanan pita cukai di awal Desember untuk kebutuhan 2024, sesuai prosedur yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kami menyayangkan sikap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) yang tidak mempertimbangkan masukan industri yang terdampak serta tergesa-gesa dan tidak transparan dalam perumusan regulasi," kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Garindra menerangkan, DJPK mengatakan bahwa dasar hukum dari Pajak Rokok untuk Rokok Elektronik adalah UU No.1 Tahun 2022, sedangkan UU tersebut dibuat tanpa ada sosialisasi maupun diskusi dengan pihak pelaku usaha. Selain itu, dalam UU tersebut juga tidak disebutkan satu kata pun mengenai Rokok Elektronik. DJPK memiliki penafsiran bahwa yang disebut di Pasal 33 UU No.1 Tahun 2022 sebagai “bentuk rokok lainnya” adalah Rokok Elektronik, padahal selama ini Rokok Elektronik dibebankan Cukai sebagai Hasil Tembakau, bukan sebagai Rokok. Garindra menerangkan, Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari APVI, Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), berharap pemerintah mempertimbangkan ulang pelaksanaan pajak rokok untuk rokok elektrik dan memberi waktu persiapan yang cukup dan melihat keseluruhan kebijakan fiskal terkait rokok elektrik. 

Garindra menjelaskan, industri rokok konvensional mendapatkan masa transisi selama 5 tahun sebelum pemberlakuan efektif pungutan pajak rokok. Sebagai informasi, rokok elektrik baru menjadi kategori tersendiri pada 2022. Dia mengungkapkan, pihaknya akan mendiskusikan dengan semua pihak, juga dengan para ahli hukum mereka, dan juga dengan parlemen. Apabila pemikiran mereka benar, maka sangat mungkin menempuh jalur hukum  sebagai hak warga negara, yaitu mendapatkan perlindungan berusaha. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai, penetapan pajak dan cukai atas rokok elektrik sebesar 10% dan 15% oleh pemerintah merupakan langkah yang sudah tepat. Aturan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Dia mengatakan, penetapan itu demi equal playing field, karena rokok konvensional sudah dikenakan pajak rokok, maka sudah seharusnya rokok elektrik dikenakan pajak rokok. “Dan secara waktu, rokok elektrik sudah kelonggaran dalam implementasi. Seharusnya, ketika dikenakan cukai rokok, pajak rokok elektrik dikenakan namun pemerintah baru mengenakannya sekarang,” kata Fajry dikutip dari Antara. Kendati demikian, menurut Fajry seharusnya pemerintah harus tetap mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merumuskan PMK terkait perubahan tarif cukai atau pajak atas industri rokok elektrik. “Hanya saja, seharusnya pemerintah mengajak stakeholder seperti asosiasi dalam merumuskan kebijakan agar tidak ada penolakan atau menjadi gaduh di publik," jelas dia. Senada dengan Fajry, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono juga menilai penetapan tarif atas rokok elektrik dan pajak rokok elektrik sudah tepat. Dengan adanya aturan tersebut, maka diharapkan aspek pengendalian konsumsi dan penerimaan negara melalui cukai menjadi optimal. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 menyampaikan bahwa, pengenaan pajak atas rokok elektrik lebih menekankan tujuan memberikan keadilan daripada soal penerimaan negara.

Dana pihak ketiga (DPK) di bank umum menunjukkan pertumbuhan melambat menjelang akhir 2023. Sebaliknya, sumber dana non-DPK tumbuh 0,20% secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023. Apabila dilihat secara bulanan, sumber dana non-DPK meningkat lebih tinggi sebesar 6,01% (month to month/mtm). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, pertumbuhan sumber dana non-DPK secara tahunan terutama  dikontribusi oleh kenaikan  kewajiban bank lain sebesar Rp 41,06 triliun. "Perkembangan ini menunjukkan perbankan mengoptimalkan sumber pendanaan jangka menengah dan panjang di tengah kenaikan suku bunga pinjaman," tulis LPS. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa tren pertumbuhan sumber non-DPK masih berlanjut di 2023. Salah satu faktornya adalah gencarnya penerbitan surat utang pemerintah yang diperkirakan lebih dari Rp 600 triliun. (Yetede)

Trafik layanan internet/data operator telekomunikasi (telko) di Tanah Air bergerak naik 8,9% hingga 19% pada momen puncak perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan trafik ditopang oleh geliat aktivitas masyarakat pada berbagai platform media sosial/digital yang membutuhkan akses layanan internet untuk merayakan dua momen tersebut. PT XL, Axiata Tbk (EXCL) mencatat rata-rata trafik layanan data tumbuh 15% sepanjang 24 Desember 2 Januari 2024 dari pada hari-hari normal dan 19% ketimbang momentum sama tahun sebelumnya. Pencapaian XL Axiata lebih tinggi daripada Telkomsel (anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk) yang mencatat kenaikan trafik data 14,08% dan  PT Indosat Tbk atau dikenal juga sebagai Indosat Ooredoo Hutchinson (ISAT) 8,9%. "Jauh-jauh hari, kami di XL Axiata sudah menyiapkan jaringan untuk melayani dan menjaga kenyamanan pelanggan selama libur panjang Nataru," ucap Direktur & Chef Teknologi Officer  XL Axiata I Gede Darmayusa. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan pada 2027 terwujud interkoneksi pipa transmisi gas Sumatera-Jawa. Hal ini seiring dengan rampungnya proyek pipa transmisi gas ruas Dumai-Sei mangke di Sumatera bagian utara. Pipa sepanjang 400 kilometer itu mulai digarap pada tahun ini dengan alokasi anggaran Rp6,6 triliun. Interkoneksi pipa membuat gas bumi dan Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh dapat disalurkan ke Jawa. "Tahun ini kita sudah mulai start, tahap penyiapan, 2027 harus selesai Dumai-Sei Mangkei 400 km lagi," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta. "Jadi nanti kalau ada gas itu selain untuk pupuk dan petrokimia di Lhokseumawe, kita tarik juga ke bawah (Sumatera-Jawa)," ujarnya. Pipa transmisi gas di Jawa menyisakan ruas Batang hingga ke Kandang Haur Timur

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) semakin dekat. Pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang, akan menjadi katalis penting yang menyetir pasar saham tahun ini. Ada tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang berkompetisi. Di nomor urut 1 ada Anies Rasyid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di nomor urut 2, serta  Ganjar Pranowo - Mahfud MD nomor urut 3. Tapi berbeda dengan dua pilpres sebelumnya. Tahun 2014 dan 2019, pasar tampak condong ke Joko Widodo. Pengamat pasar modal CSA Insitute David Sutyanto lebih menyoroti dampak pemilu dan pilpres ke ekonomi. Selain  anggaran pemerintah senilai Rp 71,3 triliun, belanja yang digelontorkan capres, calon legislatif dan partai politik bisa mendongkrak perputaran uang dan ekonomi. Dalam riset itu, investor dan sejumlah manajer investasi masih mencuil peluang di tengah tren menanjak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun mereka akan menyesuaikan dengan mencerna hasil  pilpres dan pemilu. CSA Index Januari 2024 mengungkapkan investor maupun manajer investasi tidak memandang pemilu dan pilpres dengan perspektif negatif.  Menurut David, wajar investor hati-hati dan mencerna dinamika politik yang seringkali diwarnai ketidakpastian. Fendi Susiyanto, Pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Finvesol Consulting meyakini, pasar akan tetap berjalan dalam tren positif pada momentum politik ini. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas sepakat, pasar akan merespons positif hasil pilpres dan pemilu, sepanjang terselenggara kondusif. Menurut Agung, hal menarik dalam visi-misi kandidat saat ini, ketiganya membawa isu pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, jika dapat meneruskan program pemerintah dianggap lebih market friendly. Asumsi saat ini, sebut Sukarno,  program Presiden Joko Widodo dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran dan  pasangan Ganjar - Mahfud. Sementara Anies-Muhaimin yang mengusung perubahan diasumsikan bakal meninjau ulang sejumlah proyek, seperti Ibu Kota Negara (IKN). Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian juga memperkirakan, tidak ada perubahan radikal kebijakan siapapun pemenangnya. Head of Retail Marketing & Product Development Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi mengamini, sentimen global dan kebijakan moneter ikut mewarnai fokus pasar tahun ini.