Bantuan sosial alias bansos selalu bikin heboh setiap tahun politik. Faktanya, bansos adalah bagian dari politik anggaran pemerintah. Pertanyaannya, politik anggaran semacam apa yang mendasarinya, instrumen teknokratis mengalahkan kemiskinan atau sarana memenangi pemilihan umum? Siifat bansos yang populis akan memengaruhi pilihan politik masyarakat penerima. Alokasi anggarannya yang selalu menggelembung setiap tahun politik sudah barang tentu menguntungkan petahana, atau dalam kontestasi Pemilu 2024, kemanfaatannya akan jatuh pada kandidat yang terafiliasi dengan petahana. Maka, selalu, kubu yang mendapatkan manfaat elektoral akan mendukung bansos dengan narasinya. Sebaliknya, kubu yang posisinya berhadapan akan mengkritik dengan alasan bahwa bansos telah diselewengkan sebagai komoditas politik.

Pada konteks Pemilu 2024, heboh soal bansos, diawali saat Mendag Zulkifli Hasan berkampanye di Kendal, Jateng, akhir Desember 2023. Ia mengklaim bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan oleh Presiden Jokowi sehingga rakyat mesti mendukung putra Jokowi, Gibran, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ucapan Zulkifli langsung diprotes kedua kandidat lain. Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, bansos sekarang sudah dijadikan komoditas politik. Capres no urut 1, Anies Baswedan, meminta agar bansos jangan diklaim sebagai bantuan pribadi calon tertentu karena asalnya dari uang rakyat melalui pajak. Jokowi, yang awalnya sering mengkritik kebijakan bansos SBY semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya ikut mengucurkan bansos.

Terjadi peningkatan anggaran bansos yang signifikan di era Jokowi, khususnya ketika dan sesudah pandemi Covid-19, serta terutama pada tahun politik.  Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Sabtu (6/1/2024) berpendapat, bansos sangat dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diteruskan. Namun, pada praktiknya, masih ada banyak kekurangan yang butuh dibenahi. Bukan hanya problem klasik berupa penargetan bantuan yang kerap meleset karena pendataan dan penyaluran yang tak tepat sasaran, konsep bansos yang diterapkan pemerintah pun dinilai tertinggal dari perkembangan kebutuhan masyarakat dan realitas sosial saat ini. ”Bansos sudah ada puluhan tahun, tetapi begini-begini saja. Belum ada ide baru yang luar biasa. Kita butuh pengembangan program bansos baru dengan sistem yang lebih adaptif dan inklusif. Saat ini bisa dibilang konsep bansos kita belum cukup adil untuk kelompok tertentu,” kata Teguh. (Yoga)

Perhatian Indonesia tak boleh lemah di tengah tantangan keamanan global dan geopolitik yang makin pelik. Itu sebabnya, sektor pertahanan harus diperkuat agar Indonesia bisa mengamankan kekayaan nasional yang pada ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia perlu menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) andal untuk perkuat pertahanan nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan begini, Indonesia bisa menguasai sistem dan teknologi, bukan sekedar membeli alat dan membangun infrastruktur penunjang. Hal itu ditegaskan calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto dalam debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar atau simpanan jumbo diperbankan pada November 2023 tercatat terus menyusut menjadi Rp4.369 triliun, tumbuh 1,6% secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lambat sejak awal tahun 2023, salah satunya karena ada penarikan dana untuk kebutuhan kampanye pemilihan umum (Pemilu). Berdasarkan data distribusi simpanan bank umum yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perlambatan pertumbuhan simpanan kelas kakap sejalan dengan simpanan giro yang  juga tumbuh melambat dibandingkan posisi awal 2023. Per November 2023, giro tumbuh 3% menjadi Rp2.564 triliun, sedangkan pada Januari 2023 tumbuh 15,9% (yoy). Dari data yang dihimpun Investor Daily, simpanan dengan tiering di atas Rp 5 miliar memang terjun bebas dari posisi januari 2023 yang meningkat 11,7% (yoy) menjadi hanya naik 1,6% (yoy) per November 2023. (Yetede)

Pemerintah memiliki peran krusial dalam penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KU Alsintan) sebagai salah satu upaya memberikan daya dorong terhadap perekonomian. Optimalisasi penyaluran KU Alsintan dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pada tahun ini target penyaluran KU Alsintan sebesar Rp 100 miliar. Target tersebut, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari petani dan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga. Adapun KU Alsintan merupakan program pembiayaan  untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran KUA yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian di mana basis data tersebut merupakan  petani atau kelompok tani binaan dari kementerian tersebut. (Yetede)

Pemungutan pajak rokok untuk rokok elektrik sebesar 10% oleh pemerintah dapat menghantam industri. Sebelumnya, industri tersebut sudah terbebani oleh kenaikan cukai sebesar 15% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang memicu kenaikan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menerangkan, pungutan pajak rokok untuk rokok elektrik adalah pukulan ketiga bagi industri rokok elektrik pada tahun ini. . Sebelumnya, industri disebut sudah terbebani kenaikan cukai sebesar 15% dan kenaikan harga jual eceran (HJE) yang memicu kenaikan beban PPN. Pelaku rokok elektrik juga mengeluhkan, kebijakan pengenaan pajak rokok elektrik diumumkan mendadak setelah mereka melakukan pemesanan pita cukai di awal Desember untuk kebutuhan 2024, sesuai prosedur yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kami menyayangkan sikap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) yang tidak mempertimbangkan masukan industri yang terdampak serta tergesa-gesa dan tidak transparan dalam perumusan regulasi," kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Garindra menerangkan, DJPK mengatakan bahwa dasar hukum dari Pajak Rokok untuk Rokok Elektronik adalah UU No.1 Tahun 2022, sedangkan UU tersebut dibuat tanpa ada sosialisasi maupun diskusi dengan pihak pelaku usaha. Selain itu, dalam UU tersebut juga tidak disebutkan satu kata pun mengenai Rokok Elektronik. DJPK memiliki penafsiran bahwa yang disebut di Pasal 33 UU No.1 Tahun 2022 sebagai “bentuk rokok lainnya” adalah Rokok Elektronik, padahal selama ini Rokok Elektronik dibebankan Cukai sebagai Hasil Tembakau, bukan sebagai Rokok. Garindra menerangkan, Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari APVI, Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), berharap pemerintah mempertimbangkan ulang pelaksanaan pajak rokok untuk rokok elektrik dan memberi waktu persiapan yang cukup dan melihat keseluruhan kebijakan fiskal terkait rokok elektrik. 

Garindra menjelaskan, industri rokok konvensional mendapatkan masa transisi selama 5 tahun sebelum pemberlakuan efektif pungutan pajak rokok. Sebagai informasi, rokok elektrik baru menjadi kategori tersendiri pada 2022. Dia mengungkapkan, pihaknya akan mendiskusikan dengan semua pihak, juga dengan para ahli hukum mereka, dan juga dengan parlemen. Apabila pemikiran mereka benar, maka sangat mungkin menempuh jalur hukum  sebagai hak warga negara, yaitu mendapatkan perlindungan berusaha. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai, penetapan pajak dan cukai atas rokok elektrik sebesar 10% dan 15% oleh pemerintah merupakan langkah yang sudah tepat. Aturan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Dia mengatakan, penetapan itu demi equal playing field, karena rokok konvensional sudah dikenakan pajak rokok, maka sudah seharusnya rokok elektrik dikenakan pajak rokok. “Dan secara waktu, rokok elektrik sudah kelonggaran dalam implementasi. Seharusnya, ketika dikenakan cukai rokok, pajak rokok elektrik dikenakan namun pemerintah baru mengenakannya sekarang,” kata Fajry dikutip dari Antara. Kendati demikian, menurut Fajry seharusnya pemerintah harus tetap mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merumuskan PMK terkait perubahan tarif cukai atau pajak atas industri rokok elektrik. “Hanya saja, seharusnya pemerintah mengajak stakeholder seperti asosiasi dalam merumuskan kebijakan agar tidak ada penolakan atau menjadi gaduh di publik," jelas dia. Senada dengan Fajry, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono juga menilai penetapan tarif atas rokok elektrik dan pajak rokok elektrik sudah tepat. Dengan adanya aturan tersebut, maka diharapkan aspek pengendalian konsumsi dan penerimaan negara melalui cukai menjadi optimal. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 menyampaikan bahwa, pengenaan pajak atas rokok elektrik lebih menekankan tujuan memberikan keadilan daripada soal penerimaan negara.

Dana pihak ketiga (DPK) di bank umum menunjukkan pertumbuhan melambat menjelang akhir 2023. Sebaliknya, sumber dana non-DPK tumbuh 0,20% secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023. Apabila dilihat secara bulanan, sumber dana non-DPK meningkat lebih tinggi sebesar 6,01% (month to month/mtm). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, pertumbuhan sumber dana non-DPK secara tahunan terutama  dikontribusi oleh kenaikan  kewajiban bank lain sebesar Rp 41,06 triliun. "Perkembangan ini menunjukkan perbankan mengoptimalkan sumber pendanaan jangka menengah dan panjang di tengah kenaikan suku bunga pinjaman," tulis LPS. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa tren pertumbuhan sumber non-DPK masih berlanjut di 2023. Salah satu faktornya adalah gencarnya penerbitan surat utang pemerintah yang diperkirakan lebih dari Rp 600 triliun. (Yetede)

Trafik layanan internet/data operator telekomunikasi (telko) di Tanah Air bergerak naik 8,9% hingga 19% pada momen puncak perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 (Nataru) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan trafik ditopang oleh geliat aktivitas masyarakat pada berbagai platform media sosial/digital yang membutuhkan akses layanan internet untuk merayakan dua momen tersebut. PT XL, Axiata Tbk (EXCL) mencatat rata-rata trafik layanan data tumbuh 15% sepanjang 24 Desember 2 Januari 2024 dari pada hari-hari normal dan 19% ketimbang momentum sama tahun sebelumnya. Pencapaian XL Axiata lebih tinggi daripada Telkomsel (anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk) yang mencatat kenaikan trafik data 14,08% dan  PT Indosat Tbk atau dikenal juga sebagai Indosat Ooredoo Hutchinson (ISAT) 8,9%. "Jauh-jauh hari, kami di XL Axiata sudah menyiapkan jaringan untuk melayani dan menjaga kenyamanan pelanggan selama libur panjang Nataru," ucap Direktur & Chef Teknologi Officer  XL Axiata I Gede Darmayusa. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan pada 2027 terwujud interkoneksi pipa transmisi gas Sumatera-Jawa. Hal ini seiring dengan rampungnya proyek pipa transmisi gas ruas Dumai-Sei mangke di Sumatera bagian utara. Pipa sepanjang 400 kilometer itu mulai digarap pada tahun ini dengan alokasi anggaran Rp6,6 triliun. Interkoneksi pipa membuat gas bumi dan Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh dapat disalurkan ke Jawa. "Tahun ini kita sudah mulai start, tahap penyiapan, 2027 harus selesai Dumai-Sei Mangkei 400 km lagi," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta. "Jadi nanti kalau ada gas itu selain untuk pupuk dan petrokimia di Lhokseumawe, kita tarik juga ke bawah (Sumatera-Jawa)," ujarnya. Pipa transmisi gas di Jawa menyisakan ruas Batang hingga ke Kandang Haur Timur