Kinerja instrumen investasi reksa dana sepanjang tahun lalu cenderung tak menggembirakan. Di tengah performa efek yang sebagian besar sempat memble, penyertaan unit pun terkoreksi sehingga membuat nilai aktiva bersih industri merosot cukup dalam. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai dana kelolaan atau asset under management/AUM industri reksa dana bahkan sempat terperosok ke bawah Rp500 triliun pada periode Oktober dan November 2023. AUM pada akhir tahun memang akhirnya berhasil dikatrol menjadi Rp504,95 triliun berkat window dressing yang digiatkan oleh manajer investasi. Catatan saja, nilai aktiva bersih reksa dana di bawah Rp500 triliun terakhir kali terjadi pada Maret 2020. Itu pun dipicu oleh penurunan nilai aset akibat sentimen Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sehingga membuat penyertaan produk reksa dana berkurang cukup banyak. Kinerja efek pada tahun lalu sejatinya tidak buruk. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 6,16% sepanjang 2023. Nilai kapitalisasi pasarnya bahkan tumbuh 23,82% menjadi Rp11.762 triliun. Angka itu membuat pasar saham Indonesia menjadi bursa terbesar di kawasan Asean. Kinerja surat utang juga tak kalah impresif. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) mencatatkan pertumbuhan imbal hasil sebesar 8,65% secara year-on-year/YoY dari level 344,78 ke level 374,61.

Capaian itu bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2022 yang membukukan return 3,60% YoY. Lebih rinci lagi, kinerja indeks return obligasi pemerintah atau INDOBeXG-Total Return mencatatkan return sebesar 8,72% YoY dari level 337,20 ke level 366,60. Adapun kinerja indeks return obligasi korporasi atau INDOBeXC-Total Return menghasilkan imbal hasil sebesar 7,78% YoY dari 392,24 menjadi 422,78. Dengan pergeseran komposisi efek dari ekuitas ke obligasi, maka tidak heran jika etalase produk reksa dana juga didominasi jenis beraset pendapatan tetap dan terproteksi di mana jumlah keduanya nyaris mencapai 50% dari total produk reksa dana sepanjang 2023. Kita tentu menyadari bahwa situasi tahun lalu membuat kinerja pasar saham sangat volatil, terutama ditekan oleh sentimen kenaikan suku bunga dan krisis geopolitik. Kendati sempat berbalik arah dalam beberapa bulan terakhir di pengujung tahun, namun pergeseran komposisi efek dari ekuitas ke surat utang membuat berkah itu tak banyak diraup dan berdampak besar ke dana kelolaan. Hanya saja, jangan lupa bahwa ada pandangan umum di industri reksa dana yang bisa menjadi bekal positif di balik merosotnya AUM tahun lalu. 

Industri reksa dana boleh menutup kinerja 2023 dengan koreksi tipis dana kelolaan secara tahunan. Menariknya, sejumlah manajer investasi mengumpulkan dana kelolaan jumbo dengan pertumbuhan dobel digit. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Desember 2023 yang diolah Bisnis, Selasa (9/1), sejumlah manajer investasi mengumpulkan dana kelolaan tebal di industri reksa dana. Dana kelolaan industri reksa dana mencapai Rp504,95 triliun atau turun 0,64% dibandingkan dengan realisasi pada Desember 2022 dengan Rp508,19 triliun.Dari 90 manajer investasi, terdapat 10 manajer investasi dengan dana kelolaan reksa dana paling tebal yang mampu mencetak pertumbuhan hingga 17,91% pada periode yang sama. Kinerja moncertersebut ditorehkan oleh Bahana TCW Investment Management yang juga memimpin dengan perolehan dana kelolaan Rp46,23 triliun. Pertumbuhan tebal juga direalisasikan oleh BRI Manajemen Investasi. Perusahaan menutup tahun lalu dengan dana kelolaan reksa dana senilai Rp30,57 triliun atau tumbuh 12,89% secara tahunan (year-on-year/YoY). Manajer investasi yang mampu mendulang dana kelolaan tebal yakni Trimegah Asset Management dengan pertumbuhan dana kelolaan reksa dana sebesar 32,7% YoY. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan mengatakan bahwa kinerja dana kelolaan menunjukkan kombinasi kinerja pasar modal, kinerja produk hingga strategi pemasaran. Sementara itu, di pasar surat utang, dia menilai ada peluang dari kebijakan moneter yang lebih longgar pada 2024. Penurunan suku bunga acuan oleh Federal Reserve akan memicu langkah yang sama di bank sentral negara lain termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai tahun ini menjadi momen yang legit bagi pelaku pasar modal dan reksa dana. Dihubungi terpisah, Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan bahwa industri manajemen investasi masih perlu pembenahan sehingga moratorium masih diperlukan. Menurutnya, manajer investasi memerlukan kesempatan menambah pendapatan. Pembenahan industri manajemen investasi menjadi krusial karena jumlah investor reksa dana mencapai kurang lebih 12 juta. Menurutnya, diperlukan kualitas layanan yang mumpuni untuk menyediakan layanan dan perlindungan kepada investor sebanyak itu.

Pembangunan fasilitas pengolahan gas bumi menjadi alternatif yang akan menjadi ‘senjata’ andalan pemerintah dalam menyiasati minimnya serapan komoditas tersebut, sehingga mengancam pengembangan sejumlah lapangan di Jawa Timur. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengaku sedang menyiapkan jalan keluar untuk mengatasi minimnya serapan gas bumi yang diproduksi di wilayah Jawa Timur.Beberapa alternatif yang mencuat adalah pembangunan kilang mini gas alam cair (liquefi ed natural gas/LNG), gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), hingga liquefi ed petroleum gas (LPG).“Alternatif pemanfaatan gas bisa dilaksanakan melalui pembangunan kilang mini LNG, penyaluran melalui CNG, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk LPG, sehingga bisa mengurangi impor. Hal tersebut yang sedang dievaluasi oleh SKK Migas,” kata Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Selasa (9/1).Kurnia menjelaskan bahwa sejumlah alternatif menjadi pertimbangan seiring dengan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri baru, seperti pabrik metanol yang bisa menyerap banyak gas bumi.Terlebih, saat ini pemerintah terus berupaya merampungkan pipa transmisi Cirebon—Semarang yang diproyeksikan mampu mengalirkan gas dari berbagai sumber di Jawa Timur ke pelanggan di Jawa Barat. Berdasarkan data SKK Migas per Oktober 2023, lifting gas dari sejumlah lapangan gas Jawa Timur berada rata-rata di level 747 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri berencana untuk memulai lelang desain engineering, procurement, and construction (EPC) pipa Cirebon—Semarang tahap II pada Maret 2024. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan awal konstruksi transmisi pipa ruas Batang—Kandanghaur Timur bisa dimulai pada Juni tahun ini. Laode berpendapat bahwa minat dari badan usaha untuk mengerjakan konstruksi tersebut bakal tinggi, menyusul proyek pipa Cirebon—Semarang tahap I (ruas Semarang—Batang) yang telah rampung akhir tahun lalu.

Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak periode 2024—2025.Potensi demand gas yang dialirkan melalui pipa Cirebon—Semarang tahap II, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Pemalang, dengan volume sekitar 5,8—12 MMscfd. Optimisme terhadap meningkatnya sektor yang bisa menyerap gas dari Jawa Timur juga ditunjukkan oleh PGAS. Perusahaan saat ini diketahui sedang dalam proses menuju kontrak jual beli gas dengan PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang.“PGAS telah berproses menuju kontrak jual beli gas dengan KCC Glass Indonesia untuk volume kurang lebih 8 BBtud, dan Rumah Keramik Indonesia sekitar 4 BBtud melalui proyek distribusi Kawasan Industri Terpadu Batang Fase I,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama, Selasa (9/1). Sementara itu, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Endro Hartanto mengatakan bahwa pihaknya terpaksa harus menurunkan produksi dari lapangan Jambaran Tiung Biru lantaran keterbatasan kemampuan serap dari sejumlah pembeli terkontrak.“Saat ini, secara operasi Jambaran Tiung Biru sudah dapat menyalurkan 192 MMscfd, tetapi harus menurunkan kembali pasokannya, karena keterbatasan market,” katanya.Produksi gas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut saat ini diketahui berada pada kisaran 110 MMscfd. Akan tetapi, terdapat selisih yang cukup lebar dari kapasitas produksi maksimal yang berada di level 192 MMscfd. Dengan begitu, kata dia, keseluruhan gas dari Jambaran Tiung Biru telah terkontrak atau sudah memiliki pembeli. Dia pun menegaskan bahwa Pertamina tidak dalam posisi untuk menawarkan gas tersebut kepada pembeli baru. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memastikan produksi dan kebutuhan gas sebelum membangun fasilitas pendukung untuk meningkatkan serapan gas bumi dari Jawa Timur.

Kepastian pasokan bahan baku membuat industri makanan dan minuman nasional optimistis menjaga tren positif pertumbuhan kinerjanya pada tahun ini.Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, perizinan impor gula Kristal rafinasi yang terbit lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bakal memberikan kepastian bahan baku bagi industri makanan dan minuman. Hal itu diyakini bakal berimbas positif terhadap kinerja sektor tersebut. Gapmmi sendiri mematok target pertumbuhan kinerja sebesar 5%—7% sepanjang tahun ini. Angka tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan target pada tahun-tahun sebelumnya, karena pelaku industri masih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.Di sisi lain, Kementerian Perindustrian telah mengalokasikan kuota impor gula rafi nasi sebanyak 3,45 juta ton pada tahun ini. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan kuota pada tahun lalu yang sebesar 3,45 juta ton.Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, penurunan alokasi impor gula kristal rafinasi telah memperhitungkan kebutuhan dan cadangan yang dimiliki industri untuk bahan baku. Data Asosiasi Gula Rafi nasi Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kebutuhan rata-rata gula kristal rafinasi setiap bulan secara nasional sekitar 250.000—280.000 ton.

PT Pertamina International Shipping, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran terintegrasi, gencar menyasar pasar global, di tengah tingginya tuntutan dunia terhadap transisi energi. Komitmen tersebut diperkuat dengan rencana penguatan armada tanker jenis very large gas carrier (VLGC) sebanyak enam unit sepanjang tahun ini. Saat ini, PT Pertamina International Shipping (PIS) telah memiliki tiga unit VLGC, yang terdiri atas 1 unit VLGC yang dimiliki sejak Februari 2023 dan 2 unit VLGC yang baru saja dilepas perdana oleh Hyundai ke PIS di dok Hyundai Samho, Selasa (9/1). Kedua kapal VLGC tersebut diberi nama Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. “Pelepasan perdana dua kapal VLGC ini menandai komitmen PIS yang kuat terhadap ketahanan energi dan sekaligus mengukuhkan posisi kami sebagai pemain di pasar global. Akan ada 4 kapal VLGC lagi sampai dengan akhir tahun,” ujar Direktur Utama PIS Yoki Firnandi di sela-sela acara Naming Ceremony of Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris PIS Iggi H. Achsien dan Lina Santi, serta Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati. Yoki mengungkapkan kedua kapal VLGC tersebut merupakan tanker liquid petroleum gas (LPG) terbesar di dunia, dengan luasan sekitar dua kali lapangan bola dan daya angkut sebesar 91.000 Cubic Meter (CBM) atau setara dengan 32.000 ton LPG. Adapun, harga masing-masing kapal tersebut sebesar US$110 juta. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kapal itu dapat dioperasikan dengan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi hemat bahan bakar hingga 16%.“Permintaan terhadap pengangkutan gas dan amonia di pasar global terus meningkat. Ini peluang yang besar bagi kami,” tegas Yoki. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan tiga alasan dibalik keputusan strategis untuk membeli dua kapal VLGC Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia tersebut.Pertama, penambahan dua kapal baru untuk melayani pasar internasional itu merespons tingginya permintaan pasar yang diperkirakan bakal naik sejalan dengan pemulihan pascapandemi Covid-19. Kedua, pembelian kapal dengan kemampuan untuk mengangkut LPG dan amonia juga memiliki tujuan tersendiri. Ketiga, tuntutan globalisasi. Menurutnya, PIS telah menjadi market leader di Indonesia, dan sudah seharusnya didorong untuk menjadi pemain global. Sebagai catatan, dua kapal VLGC yang baru dilepas kemarin merupakan bagian dari kerja sama kepemilikan antara PIS dan BGN International yang telah ditandatangani pada Oktober 2023 di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference 2023 di Uni Emirat Arab.

Persoalan penghambat laju pemulihan pariwisata Bali tak kunjung berhenti. Masalah kemacetan dan sampah belum terselesaikan, kini para pebisnis di Pulau Dewata menghadapi tantangan baru akibat diberlakukannya Pajak Berusaha dan Jasa Tertentu. Bahkan, Pemperintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah menyatakan bahwa masuknya usaha SPA dalam Pajak Berusaha dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak tepat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemanyun. Dia menilai bahwa kebijakan itu tidak tepat lantaran usaha wellness spa bukan bagian usaha hiburan yang mewah melainkan bagian dari budaya Pulau Dewata yang sudah ada sejak lama. Dia menjelaskan bahwa usaha spa sudah dijalani oleh masyarakat Bali sejak lama, dan telah menjadi bagian dari pariwisata Bali lantaran diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. “Kami menginginkan spa ini tidak disamakan dengan hiburan. Di Bali kan berbasis budaya. Makanya ada Balinese Spa Tradisional yang terkenal. Bahkan terapis kami sampai ke luar negeri,” jelasnya, Selasa (9/1). Pemprov Bali juga telah menerima aduan dari para pelaku usaha spa yang keberatan dengan pajak sebesar 40%. Tjok Bagus menyebut bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan kajian komprehensif terkait usaha spa di Bali sehingga pemerintah pusat memiliki pertimbangan dan landasan yang kuat untuk meninjau ulang Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang memayungi PBJT. Data Pemprov Bali menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha spa di Bali mencapai 963 pebisnis. Dari jumlah itu, imbuhnya, sebagian pelaku usaha spa tradisional, bukan pelaku usaha besar seperti usaha hiburan. 

Sementara itu, para pebisnis Bali memandang bahwa pengenaan PBJT sebesar 40% tidak masuk akal dan berpotensi membuat pengusaha melakukan tindakan diluar aturan untuk menghindari pajak. Pemilik Get Up—salah satu pusat hiburan di Denpasar—I Gede Sudiantara menjelaskan bahwa tingginya tarif PBJT itu sudah diluar kewajaran dan dinilai akan menekan lapangan usaha yang sedang dalam tahap recovery. “Menurut kami ini irasional, bagaimana bisa perusahaan membayar pajak 40% dari omzet yang didapat. Kami harus menjual berapa ke konsumen,” katanya. Pengamat Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Bali Ida Bagus Raka Suardana menjelaskan bahwa para pelaku usaha spa banyak yang kaget mereka masuk dalam kategori PBJT 40% di UU HKPD. Padahal, imbuhnya, industri ini tidak sebesar industri hiburan seperti klub dan karaoke. “Yang jelas ini memberatkan wellness spa. Kan baru satu tahun pariwisata bangkit di Bali, itu juga belum pulih sepenuhnya. Pajak 40% otomatis akan menaikkan harga, misalnya harga spa awalnya Rp600.000, menjadi Rp1 juta. Itu kan jauh sekali naiknya, karena pajaknya Rp400.000. Sementara pelaku usaha juga harus membayar gaji, dan biaya lainnya,” jelasnya, Senin (8/1). Pada perkembangan lain, Asosiasi usaha spa melakukan permohonan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pasal 55 ayat 1 dan pasal 58 ayat 2 UU HKPD yang memasukkan usaha spa sebagai objek PBJT 40%. 

Dua asosiasi yang melakukan gugatan yakni Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia yang dulu bernama Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) dan Perkumpulan Asosiasi Terapis Spa Indonesia yang dulu bernama Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI). Ketua Umum Perkumpulan SPA Terapis Indonesia Mohammad Asyhadi menjelaskan bahwa alasan mendasar melakukan uji materi ke MK adalah tidak adanya kajian akademik dari masuknya usaha SPA sebagai objek pajak PBJT. Selain itu, imbuhnya, asosiasi spa dan pengusaha yang terkait dengan spa tidak dilibatkan sama sekali oleh pemerintah maupun DPR dalam menyusun aturan itu. Pelaku usaha spa, imbuhnya, juga akan makin terbebani dengan pajak yang besar. Pasalnya, selain PBJT 40%, pelaku usaha juga tetap membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%, pajak penghasilan badan (PPh) 25%, PPh pribadi selaku pengusaha sebesar 5%—35%, tergantung penghasilan kena pajak atau PKP.

Presiden Joko Widodo berjanji menaikkan anggaran desa. Syaratnya, para kepala desa (kades) mampu mengelola dana itu dengan baik untuk membiayai pembangunan. Sejumlah kalangan merespon positif rencana itu, Alasannya, dana desa terbukti mampu membangkitkan ekonomi daerah. Dana desa mulai digelontorkan sejak 2015, dengan akumulasi Rp539 triliun hingga tahun lalu. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi dana desa sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 69,9 triliun atau Rp 99,8% dari target APBN 2023 sebesar Rp70 triliun. Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp71 triliun. Denyut ekonomi desa langsung terasa begitu dana desa mengucur dari pusat. Merujuk data Kemenkeu dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), selama kurun waktu 2015-2022 pemanfaataan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualiats hidup masyarakat desa. (Yetede)

Sentimen global, profit taking hingga koreksi sejumlah saham emiten menjadi sebab pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (9/1/2024) sebesar 1,14% ke level 7200,20. Namun demikian, pelemahan diprediksi terjadi sementara. Head of Investment Information Mirea Asset Sekuritas Martha Christina mengatakan, profit taking jadi salah satu sebab utama pelemahan indeks, sejalan dengan penguatan indeks yang sudah terjadi selama 6 bulan. Ini dijadikan peluang  bagi para investor untuk mengambil untung, dengan demikian indeks pun akhirnya memasuki zona merah. "Dari global mungkin investor sedang menunggu data inflasi Amerika  dan ini sudah terlihat pada akhir lalu dimana indeks sudah mulai menunjukkan penurunan karena melemahnya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed karena target inflasi masih diatas target The Fed di atas 3,2%. (Yetede)

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi  ekonomi dalam enam bulan kedepan terpantau tetap optimis. Di sisi lain, ekonomi Indonesia pada 2024 diproyeksikan tetap tumbuh solid ditengah dinamika global.  Ekspektasi konsumen tersebut  tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Desember 2023 dalam Survey keyakinan Konsumen yang dipublikasikan bank Indonesia, Selasa (9/1/2024). Adapun IEK tersebut berada dalam zona optimistis sebesar 133,9, stabil dibandingkan  dengan November 2023. Tetap kuatnya IEK Desember 2023 didorong oleh ekspektasi terhadap penghasilan yang tercatat sebesar  139,7 pada Desember 2023, meningkat dari 138,0 pada November 2023. Sementara ekspektasi pada kegiatan  usaha dan ketersediaan lapangan kerja  juga tercatat  dalam zona optimistis sebesar 132,2 dan 129,9, sedikit lebih rendah dari 133,2 dan 131,4 November  2023. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rencana penghimpunan dan dari pasar modal di awal 2024 telah mencapai Rp28,68 triliun. Penghimpunan dana dari 85 rencana  aksi korporasi tersebut, akan  melalui skema penawaran umum perdana (initial public offering/IPO)  saham, penawaran umum terbatas (rights issue), serta obligasi atau efek bersifat utang dan sukuk (EBUS). "Terdapat pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 28,68 triliun, yang diantaranya merupakan rencana IPO emiten baru sebanyak 60 perusahaan," kata Kepala Eksekutif Pengawas  Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  Merangkap Anggota Dewan Komisioner Inarno Djajadi dalam Rapat Dewan Komisioner OJK Selasa (9/1/2024). Inarno menyebut, rencana IPO 60 perusahaan tersebut bernilai total Rp10,01 triliun. Sementara penghimpun dana lainnya yang telah masuk batas  sebanyak 11 emisi dengan nilai Rp 5,4 triliun, disusul EBUS Rp 9,26 triliun, serta 6 penawaran umum bersama (PUB) EBUS tahap I,II, dst senilai Rp 4,01 triliun. (Yetede)