MENAKAR KENAIKAN CUKAI ROKOK DAN KINERJA EMITEN
Sejak Januari 2024, pemerintah melanjutkan pemberlakuan enaikan
tarif cukai rokok yang sudah diputuskan lewat Permenkeu (PMK) No 191Tahun 2022.
Rokok konvensional mengalami kenaikan tarif CHT rata-rata 10 %. Tarif CHT rokok
elektronik rata-rata naik sebesar 15 % dan hasil pengolahan tembakau lainnya
rata-rata naik 6 %. Kebijakan menaikkan harga eceran rokok itu membuat perokok
seperti Fajar Dharmawan (33) harus kembali memutar otak untuk menghemat pengeluaran.
Saat ini ia mengonsumsi rokok konvensional jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan
rokok elektrik setelah kenaikan cukai rokok 12 % pada tahun 2021. ”Kenaikan
harga di 2021 itu membuat rokok saya yang sebelumnya Rp 30.000 naik jadi Rp
32.000-Rp 33.000. Kenaikan harga ini membuat saya beralih ke rokok elektrik,”
ujar karyawan swasta di Jakarta itu, Selasa (9/1/2024). Setahun terakhir, Fajar
menemukan rokok murah di bawah Rp 30.000. Ia kemudian menyelingi konsumsi rokok
batang tersebut dengan rokok elektrik yang dinilai lebih hemat.
Selain untuk mengendalikan dampak kesehatan dari konsumsi
rokok, penerapan pajak ini bertujuan agar pemerintah dapat mendulang pemasukan,
antara lain, penerimaan CHT yang ditargetkan Rp 230,4 triliun tahun ini atau 95
% dari total target penerimaan cukai di 2023 sebesar Rp 245 triliun. Namun, di
sisi lain, masyarakat masih bisa mencari substitusi pengganti untuk produk
adiktif yang biasa mereka konsumsi. Head of Research Center Mirae Asset
Sekuritas Indonesia Roger MM mengamati, kenaikan cukai dari tahun ke tahun menimbulkan
dua bentuk perilaku di masyarakat. ”Kalau ada kenaikan harga rokok, sebagian
ada yang pindah ke tier bawah, sebagian ada yang kuat atau konsisten dengan
kenaikan rokok,” katanya kepada Kompas, di Jakarta, Senin (8/1).
Bursa Efek Indonesia mencatat empat perusahaan rokok di
Indonesia, yakni HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Wismilak
Inti Makmur Tbk (WIIM), dan Bentoel International Investama (RMBA). Sejauh ini,
indeks kinerja emiten-emiten tersebut bergerak beragam pasca penetapan kenaikan
CHT 2024. Sepekan terakhir, harga saham HMSP naik turun antara Rp 865 - Rp 910
per lembar. Demikian juga dengan saham GGRM yang bergerak di antara level
20.500-21.000, dan WIIM di antara Rp 1.740 - Rp 1.890 per lembar. Adapun RMBA
sedang masuk dalam daftar pemantauan khusus sejak pertengahan 2021. Mirae Asset
Sekuritas Indonesia menganalisis, emiten-emiten tersebut tidak hanya akan
terpengaruh oleh kenaikan CHT, tetapi juga factor penurunan daya beli dan tariff
ekspor. (Yoga)
GOTONG ROYONG WARGA WONOSARI GELIATKAN PARIWISATA DI KAWASAN IKN
Bukan mustahil untuk berlibur di sekitar Ibu Kota Nusantara,
terutama setelah sebuah tempat wisata alam dibuka. Namanya Goa Batu Tapak Raja di
Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), 30 km dari Titik
Nol IKN. Pada Minggu (31/12/2023) ratusan warga melancong ke kompleks goa
tersebut. Sebagian warga mengeksplorasi goa batu yang menjadi inti dari tempat
wisata itu, sementara beberapa anak bergantian meluncur di lintangan tali
wahana flying fox dari atas goa. Di sudut lain kompleks wisata itu, para remaja
larut dalam tawa canda sembari mengarungi danau bekas tambang dengan perahu
karet, dengan bukit-bukit yang ditumbuhi berbagai jenis pohon kayu melingkupi
mereka. Sebagian pengunjung bersantai di jajaran warung di seberang goa atau
menggelar tikar untuk piknik keluarga.
Goa Batu Tapak Raja, yang mulai dibuka untuk wisata pada 28
Mei 2022, adalah goa batu dengan stalaktit atau juntaian batu-batu yang
meruncing dari atap liang goa. Air senantiasa menetes dari ujung-ujung
stalaktit, yang terbentuk dari endapan mineral, ke lantai goa yang rata dengan
tanah. Sesekali tampak kelelawar yang terbang sekelabat menuju tempatnya
bergantung. Kasiyono, Kepala Desa Wonosari, menyebut, ada 10 jenis kelelawar di
goa itu, juga berbagai jenis burung dan monyet di hutan sekitar goa sehingga
ekowisata cocok dikembangkan di sana. Nama ”Tapak Raja”, kata Kasiyono, berasal
dari stalaktit yang mirip bentuk tapakan kaki seseorang. Goa tersebut dipercaya
sebagai lokasi bertapa pada zaman Kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah
menjadi Kesultanan Paser antara abad ke-14 dan ke-20.
Lokasi wisata itu dibangun tidak hanya dengan lahan desa,
tetapi juga lahan pribadi warga, ada 15 orang yang merelakan tanahnya untuk digunakan.
Lambat-laun, aktivitas wisata pun terbentuk dan kabar tentang wisata goa mulai
menyebar ke seluruh Sepaku. Geliatnya terhenti pada tahun 2020 akibat pandemi
Covid-19, tetapi kembali menguat pada 2022, terutama setelah diresmikan oleh
Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam. Pada hari terakhir 2023, jalan menuju
goa belum jadi, bahkan masih rusak. Tapi, geliat pariwisata sudah terlihat
jelas. Warga terus berdatangan setelah membayar tiket Rp 10.000 per orang
ditambah karcis parkir mobil Rp 5.000. Wisata perahu juga dapat dinikmati dengan
tiket seharga Rp 10.000 per orang, sedangkan flying fox Rp 25.000. Ismawati
(34), warga Desa Suka Raja yang berpiknik di dekat goa, menyebut kehadiran Goa
Batu Tapak Raja memberi referensi baru bagi warga Sepaku untuk berwisata. (Yoga)
Impor Mobil Listrik Dibuka Lebar-Lebar
Pemerintah benar-benar royal menebar insentif demi menggenjot populasi kendaraan listrik di Tanah Air. Hujan insentif terus bergulir sejak program pengembangan industri kendaraan listrik dimulai pada 2019. Aneka insentif itu ditebar mulai sisi hulu produksi kendaraan maupun sisi hilir dan pasar. Dikeluarkan di ujung 2023, insentif anyar mobil listrik kembali ditebar dan berlaku sejak awal tahun ini. Insentif berlaku atas impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) serta impor secara terurai atau completely knocked down (CKD). Insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6/2023 itu memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah atas impor CBU dan CKD mobil listrik. Importir mobil listrik bebas bea masuk dan PPnBM. Selain bangun pabrik, produsen yang mendapat insentif juga wajib memenuhi target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Makanya, berbarengan dengan terbitnya beleid tentang insentif, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menerbitkan beleid baru soal aturan TKDN mobil listrik. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebut, beleid ini bisa mendorong aktivitas produksi di dalam negeri. "Sebab, ada kewajiban produksi dalam negeri," ujarnya. (9/1) Gaikindo juga yakin harga jual mobil listrik impor menjadi lebih murah setelah ada pembebasan bea masuk dan PPnBM. Selama ini, impor mobil listrik CBU kena Bea Masuk impor di kisaran 50%, dan PPnBM sebesar 10%. Beberapa agen pemegang merek (APM) yang dihubungi mengaku masih mempelajari beleid anyar ini. Tapi, mereka menyambut baik insentif ini. "Karena akan memacu pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Franciscus Soerjopranoto, Selasa (9/1). Marketing Director Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, selama ini pihaknya mengimpor mobil listrik BZ4X secara CBU dari Jepang. TAM baru memproduksi mobil hybrid di Indonesia melalui model Kijang Innova Zenix Hybrid EV dan Corolla Cross Hybrid EV. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, perkembangan industri mobil listrik masih lambat sekalipun ada beragam insentif. "Jumlah charging station masih terbatas, konsumen juga ragu dengan purna jual mobil listrik karena harga baterai masih mahal," ujar Tauhid, Selasa (9/1).
Mengorek Setoran Pajak Orang Tajir Melintir
Pemerintah mencatat setoran pajak yang berasal dari wajib pajak besar, termasuk para orang kaya dan tajir melintir, meningkat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengatakan, penerimaan pajak yang dicapai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 526,2 triliun atau setara 101,75% dari target. Bahkan penerimaan pajak itu tumbuh 11,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dihitung, penerimaan pajak dari large tax office (LTO) itu menyumbang 28,15% terhadap total penerimaan pajak nasional pada 2023. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1.869, 2 triliun.Kanwil LTO hanya menangani kelompok wajib pajak besar dan secara administratif mengelola hanya jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).Adapun wajib pajak besar yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi yang memegang saham perusahaan, saham pengendali dan profesional sekaligus pemegang saham dan yang pelaporan pengasilan dalam Surat Pembertahuan (SPT) di atas Rp 1 miliar per tahun dan sumber penghasilan di luar gaji. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kekayaan bruto di atas Rp 100 miliar, yang berasal lebih dari satu jenis harta serta kekayaan berupa aset keuangan dan properti, juga masuk dalam sasaran Kanwil LTO.Secara khusus, administrasi LTO dibagi menjadi empat bagian.
Pertama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu yang berfungsi mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan dan jasa keuangan.Kedua, KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mengadministrasikan wajib pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga, KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang mengadministrasikan wajib pajak perusahaan negara atau badan usaha milik negara sektor industri dan perdagangan. Keempat, KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mengadiministrasikan wajib pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi. Pada 2023, KPP ini menyetor PPh sebesar Rp 90,29 triliun atau 100,73% dari target. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, berdasarkan laporan Knight Frank Global, Indonesia menempati urutan tiga teratas di Asia untuk urusan peningkatan jumlah ultra high net worth individual (UHNWI) atau crazy rich tercepat dengan kekayaan minimal mencapai US$ 30 juta atau Rp 447,1 miliar.Knight Frank Global juga memprediksikan jumlah crazy rich di Indonesia menjadi 651 orang, tumbuh 17,1% pada 2027. Karena itu, Ariawan menilai penerimaan pajak dari kelompok itu harus digenjot agar lebih signifikan ke penerimaan pajak. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintah masih bisa mengerek kontribusi penerimaan PPh dari LTO. Meski pemerintah sudah membuat lapisan tarif PPh bagi wajib pajak tajir.Hanya saja, hal itu hanya dihitung dari penghasilan dan belum menghitung aset kekayaaan atau harta bersih yang dimilikinya. Karena itu, dia mendorong pemerintah menerapkan wealth tax.
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja Turun
Antrean IPO Saham Masih Panjang
Emiten Sektor Ritel Masih Bertenaga
Harga Logam Industri Tertekan Permintaan
Imbal Hasil Crowdfunding Menjanjikan
MENCEGAH INSENTIF BERAT SEBELAH
Tantangan dalam menjaga soliditas konsumsi masyarakat seolah tak pernah hilang meski pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas. Misalnya dengan menebar bantuan sosial (bansos) melalui instrumen fiskal, atau intervensi dan operasi pasar yang dilakukan otoritas moneter dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Siasat itu pun dilakukan sepanjang tahun lalu dan tahun ini, sehingga reduksi daya beli akibat kenaikan harga pangan dan inflasi bisa lebih terkendali. Buktinya, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 yang berada pada level 123,8, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka 123,6. Membaca data tersebut, sekilas situasi konsumsi di dalam negeri telah berada di jalur ekspansi. Namun jika dicermati, ada problematika yang perlu segera direspons pemangku kebijakan. Musababnya, kenaikan IKK hanya terjadi pada konsumen dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan atau kelas terbawah, sedangkan keyakinan konsumen kelas lain terjun bebas. Begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap situasi enam bulan ke depan, yang menunjukkan adanya ketimpangan. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha terpantau turun, sementara Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat naik. Akan tetapi, nihilnya stimulus untuk kelas menengah hingga atas menjadi biang kerok lebih. Artinya, terjadi ketidakseimbangan dalam konteks keyakinan konsumen. Hanya saja, skema insentif itu tidak berlaku umum. Properti misalnya, hanya mencakup kelas harga tertentu, sementara otomotif hanya mengakomodasi mobil listrik.
Artinya, perlu ada stimulus lebih konkret sehingga memberikan daya rangsang terhadap konsumsi di seluruh kelas. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengatakan menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik dalam kaitan kemudahan berusaha maupun skema lain yang meringankan beban masyarakat. "Sehingga setelah pemilu, gairah ekonomi makin baik, industri produktif, investor juga masuk," sehingga mampu membuka lapangan kerja, katanya kepada Bisnis, Selasa (9/1). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menambahkan ada risiko lebih tinggi terhadap stabilitas sosial politik sepanjang proses transisi yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dalam rangka menjaga laju konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan bansos yang diterima oleh 40% masyarakat kalangan bawah hanya berkontribusi 17% terhadap konsumsi nasional. Adapun, 40% masyarakat menengah dan 20% kelas atas yang tidak mendapatkan dukungan langsung berkontribusi masing-masing 38% dan 45%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan insentif perlu lebih difokuskan kepada masyarakat rentan dan pengusaha sehingga mampu menghadirkan efek ke kelas menengah.









