Tahun ini, pasar modal masih akan dibanjiri penggalangan dana sejumlah emiten. Sentimen positif yang masih menyelimuti pasar diperkirakan bakal mendorong emiten untuk menjaring dana dari pasar modal. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum terus meningkat. Ini tercermin dari capaian sepanjang 2023. Sepanjang tahun lalu, total penjaringan dana di pasar modal mencapai Rp 255,21 triliun, di atas target sebesar Rp 200 triliun. OJK telah mengeluarkan surat pertanyaan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum 222 penawaran di 2023. Dari 222 kegiatan itu, 80 di antaranya merupakan pendaftaran perusahaan baru. Sedangkan dari data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang tahun lalu terdapat 79 perusahaan baru yang telah mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO). Nilainya sebesar Rp 54,14 triliun. Kemudian ada 60 perusahaan yang telah menerbitkan Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) dengan 120 emisi senilai Rp 127 triliun pada 2023. Lalu, terdapat 28 emiten yang telah melakukan rights issue dengan nilai emisi sebesar Rp 51,4 triliun. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, pihaknya optimistis dapat mencapai target yang lebih tinggi di tahun 2024. Mulai dari peningkatan likuiditas hingga pencatatan efek baru. BEI menargetkan akan ada 230 pencatatan penerbitan efek seluruh instrumen sepanjang 2024. Target tersebut lebih tinggi 30 efek dari tahun 2022 yang hanya 200 efek. Sejauh ini, BEI udah mengantongi sebanyak 30 rencana penawaran umum perdana saham alias IPO. Jika tidak ada aral melintang 30 calon emiten itu akan menggelar IPO pada 2024. Sementara itu, masih ada 13 emisi dari 10 penerbit EBUS dalam pipeline BEI. Kemudian masih ada 24 emiten yang akan menggelar right issue. Direktur Investment Banking MNC Sekuritas, Hary Herdiyanto mengatakan, penerbitan obligasi masih akan menarik bagi para investor karena pada saat suku bunga tinggi penerbit surat utang akan menawarkan bunga yang atraktif. Setali tiga uang, Direktur Utama RHB Sekuritas Thomas Nugroho mengatakan, potensi penggalangan dana di Indonesia pada tahun ini diperkirakan tetap positif, meskipun suku bunga masih berada di level tinggi. "BEI juga menargetkan 62 perusahaan melakukan IPO di 2024. Seharusnya penggalangan dana lewat IPO masih positif," jelas dia. 

Kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum pudar. Hal itu terjadi kendati dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan ke sejumlah perusahaan pelat merah menjadi sorotan publik akibat kredit macet. Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri Tbk Susana Indah Kris bilang, saat ini bank berlogo pita emas itu masih menyalurkan kredit ke perusahaan BUMN. Hingga 30 September 2023, portofolio kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai 41% dari total pembiayaan yang disalurkan BMRI yang sebesar Rp 1.316 triliun. Menurut Kris, saat ini fasilitas kredit yang disalurkan ke BUMN lebih difokuskan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan bandara. Alasannya, sektor itu memiliki multiplier effect untuk dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Proses pemberian fasilitas kredit tetap mempertimbangkan sektor yang tepat agar  kualitas kredit terjaga baik. Terbukti, per September 2023, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Mandiri ke BUMN 0,21%, lebih rendah dibanding NPL kredit korporasi 0,96%. Bank BUMN yang juga gencar menyalurkan kreditnya ke perusahaan negara adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Per September 2023, kucuran kredit BNI ke BUMN mencapai Rp 97,9 triliun, naik dari Rp 91,6 triliun pada Desember 2022. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, penyaluran kredit ke perusahaan BUMN bertujuan mendorong kinerja perusahaan pelat merah. Debitur BUMN yang mendapat kucuran kredit dari BNI antara lain: PLN, Pertamina, Bulog, Pegadaian dan Jasa Marga. Tak hanya bank BUMN, sejumlah bank swasta juga  mengalirkan kredit ke BUMN. Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn bilang, pihaknya mengalirkan kredit ke BUMN dengan prinsip kehati-hatian. Saat ini kontribusi kredit BCA yang disalurkan ke sektor BUMN tergolong kecil, yaitu 10% di periode September 2023. Padahal, total kredit korporasi BCA di periode tersebut mencapai Rp 343,5 triliun. 

Luputnya target penerimaan cukai pada tahun lalu, serta makin tak tentunya ekstensifikasi, mendorong pemangku kebijakan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang terbuka. Utak-atik tarif barang kena cukai (BKC) pun dilakukan, baik untuk hasil tembakau (HT) atau rokok, etil alkohol (EA), minuman mengandung etil alkohol (MMEA), maupun konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA). Soal tarif rokok yang naik 10%, pelaku industri tak heran mengingat ketentuan itu diputuskan sejak 2022. Namun, soal cukai alkohol beda hal. Keputusan yang tiba-tiba ini memberikan hentakan kepada dunia usaha. Apalagi, kenaikan tarif cukai alkohol tak dilakukan setiap tahun. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, kenaikan tarif MMEA untuk Golongan B dan C terakhir kali pada 2014, sedangkan Golongan A pada 2018. Besaran kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, berlaku per 1 Januari 2024. Sekadar memberi gambaran, target total cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp246,07 triliun. Dari jumlah itu, EA hanya Rp104,28 miliar dan MMEA Rp9,33 triliun. Sumber utama penerimaan cukai ada pada rokok yang pada 2024 ditargetkan Rp230,4 triliun. Alhasil, kenaikan tarif cukai alkohol pun tak akan berpengaruh signifikan. Di sisi lain, setoran cukai rokok terbilang ngos-ngosan karena pada tahun lalu pun gagal mencapai target. Pemicunya tarif terlalu tinggi sehingga terjadi migrasi konsumsi dari rokok golongan bertarif mahal ke golongan bertarif murah. (Bisnis, 4/1). Mengacu data Ditjen Bea dan Cukai yang diperoleh Bisnis, potensi penerimaan cukai plastik dan MBDK mencapai Rp13,52 triliun per tahun. Misalnya untuk kantong belanja plastik, yang dikenai cukai adalah kantong kresek dengan ketebalan hingga 75 mikron.

Kemudian soal MBDK, skema tarif yakni Rp650/liter. Saat dihubungi Bisnis, otoritas kepabeanan dan cukai menampik bahwa kenaikan tarif cukai alkohol disebabkan oleh macetnya ekstensifikasi. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan kenaikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembaruan tarif. Selain itu, volume produksi khusus untuk MMEA terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, kalangan pelaku usaha dan pemerhati perpajakan menyarankan pemerintah untuk menggali potensi penerimaan cukai dari sektor lain. Jika ekstensifikasi tidak dilakukan maka hanya bisa mengandalkan sumber yang ada. Anggota Internastional Spirits and Wine Association (ISWI) Dendy A. Borman, mengatakan kebijakan itu bakal memengaruhi pengusaha. Saat ini asosiasi masih mengestimasi penurunan omzet dari kebijakan tersebut. Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Hatten Bali Tbk. (WINE) Ketut Sumarwan, menambahkan perseroan harus mengeluarkan modal kerja lebih besar untuk pembelian pita cukai. Direktur Utama PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK) Bona Budhisurya, menilai penyesuaian tarif membuat minuman beralkohol produksi lokal memiliki banderol yang lebih mahal. Adapun, pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar, memandang optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif MMEA merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan penerimaan.

Belum genap seminggu masyarakat membuka lembaran baru 2024, pemerintah sudah memberikan kado yang kurang menggembirakan bagi para pelaku bisnis di industri minuman beralkohol. Kementerian Keuangan menghadiahi kenaikan tarif cukai untuk tiga jenis minuman beralkohol. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini mengatur tiga jenis minuman beralkohol seperti yang disebutkan dalam beleid. Menurut beleid ini, minuman etil alkohol dengan kadar berapa pun, baik yang diproduksi lokal maupun impor, terkena tarif cukai Rp20.000 per liter. Sementara itu, minuman yang mengandung etil alkohol Golongan A dengan kadar alkohol hingga 5%, baik produksi lokal maupun impor, terkena cukai baru Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Minuman Golongan B (5%—20%) produksi lokal terkena cukai Rp42.500 per liter dari tarif sebelumnya Rp33.000 per liter, sedangkan yang impor Rp53.000 per liter dari tarif cukai sebelumnya Rp44.000 per liter. Minuman Golongan C (kadar alkohol 20%—55%), produksi dalam negeri, terkena tarif cukai Rp101.000 per liter dari sebelumnya Rp80.000 per liter, sedangkan yang diimpor terkena cukai Rp152.000 per liter dari tarif cukai di PMK No. 158/2018 sebelumnya sebesar Rp139.000 per liter. Katrol cukai minuman alkohol di awal tahun ini terasa amat tinggi.

Oleh karena itu, kado awal tahun baru 2024 dari pemerintah untuk para pelaku usaha dipastikan membuat sektor minuman beralkohol nasional tertekan, bahkan tak mustahil jadi sempoyongan. Betapa tidak, tarif cukai baru yang lebih tinggi akan membuat harga produk minuman beralkohol dari yang sebelumnya sudah mahal akan makin menguras isi kantong. Pada saat yang sama, dengan daya beli konsumen yang makin terbatas, secara otomatis daya jangkau konsumsi minuman beralkohol makin sempit. Namun, dari sudut pandang pemerintah, langkah menaikkan tarif cukai minuman beralkohol (minol) bertujuan mendongkrak penerimaan cukai yang sempat melempem pada 2023. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan prevalensi pengonsumsi minol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berusia di atas 10 tahun cenderung meningkat 3,3% pada 2018 dari 3% pada 2017. Harian ini menilai kenaikan tarif cukai di industri minol akan memberi tekanan margin tak hanya di sektor industri bersangkutan, tetapi lebih luas lagi juga akan menghantam sejumlah sektor lain, seperti pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, kafe, dan tempat hiburan. Padahal, pariwisata adalah industri andalan pemerintah yang cukup lahap tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060. Pilar utama untuk mencapai ini dalam jangka panjang adalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih tinggi dan penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit Listrik di Indonesia hingga semester I/ 2023 adalah 84,8 GW (gigawatt) dengan kontribusi energi terbarukan (EBT) 12,7 GW atau 15% dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kontributor terbesar yaitu 6,7 GW. Bauran EBT ini ditargetkan mencapai 23% di 2025 dan 29% di 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 juga dinyatakan, dalam periode 10 tahun (2021—2030) akan terdapat tambahan 20,9 GW kapasitas baru EBT. Dalam rangka pengembangan ini, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi sebesar 11,8 GW atau 56,3% dari kapasitas baru EBT. Tahun depan kita akan memasuki tahun 2025 dan tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi. Dari berbagai jenis pembangkit EBT, yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, kedua jenis pembangkit ini memiliki karakteristik intermittent yaitu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu, kecuali bila menggunakan baterai. Sedangkan PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi/geotermal (PLTP) membutuhkan waktu yang lebih panjang yaitu sekitar 5 tahun untuk predevelopment dan konstruksi sampai dapat beroperasi secara komersial. Dari target EBT 20,9 GW, sebesar 3,3 GW direncanakan berasal dari PLTP dan 9,3 GW dari PLTA. Hingga saat ini, banyak pihak tetap bersikeras sektor kelistrikan Indonesia masih menghadapi excess supply. Ini khususnya terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid tahun 2020-2022. Karena itu pemerintah sempat menghentikan penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL). Nyatanya excess supply tenaga listrik itu hanya untuk energi fosil.

Sedangkan untuk tenaga Listrik EBT terjadi sebaliknya yaitu pasokan masih kurang alias shortage of supply. Mengacu pada target pengembangan dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan, angka dan data yang diterbitkan pemerintah sendiri menunjukkan akan segera terjadi kegagalan pencapaian target EBT. Studi Asian Development Bank pernah mengupas mengapa Indonesia akan gagal memenuhi target pengembangan EBT tersebut. Dari berbagai temuan dan analisa yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia mencakup (i) penetapan harga tertinggi pembelian listrik yang lebih rendah dari biaya proyek EBT, (ii) ketidakmampuan untuk mengintegrasikan EBT dan tidak memadainya panduan perencanaan mengenai lokasi dengan jumlah EBT yang dibutuhkan, dan (iii) biaya dan risiko EBT yang lebih tinggi di Indonesia. Belum lagi pertimbangan posisi PLN yang monopoli sekaligus monopsoni (pembeli tunggal) dan pada saat yang sama juga produsen 70% listrik di Indonesia. Isu lain, sebagai BUMN, PLN wajib tunduk pada UU BUMN yang mengamanatkannya untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan sekaligus ditugaskan untuk berperan sebagai penyelenggara public service obligation (PSO). Agar dapat untung, perusahaan perlu meningkatkan penerimaan dan menurunkan biaya, baik biaya operasi maupun biaya produksi (harga beli input). Untuk meningkatkan penerimaan, PLN dibatasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah dan besaran subsidi listrik yang diberikan APBN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang di dalamnya mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) bagi setiap jenis pembangkit EBT menurut kapasitas tertentu.

Perpres itu juga menyebutkan HPT PLTA dari tahun 11—30 akan turun 37,5% dari HPT tahun 1—10, HPT PLTS akan turun 40%, PLTB juga turun 40%, PLTBm (Biomassa) diturunkan 20%, dan PLTP (geotermal) diturunkan 15%. Mungkin saja pemerintah beranggapan bahwa dalam 10 tahun pertama, IPP telah mendapatkan biaya pengembalian investasi sehingga mulai tahun ke-11 tarif bisa diturunkan. Padahal dengan pendanaan dari bank, IPP harus menanggung bunga bank sehingga baru dapat menikmati hasil investasi setelah pinjaman lunas. Sayangnya ketika itu tiba, tarif diturunkan secara signifikan. Sementara biaya operasi terus meningkat. Dengan asumsi inflasi 4% p.a., dalam 10 tahun biaya operasi akan naik 48% secara compounding dan menjadi 3 kali lipat lebih (324%) dalam 30 tahun. Namun, tarif per kwh yang diterima di tahun 30 oleh IPP PLTA dengan kapasitas 20 MW misalnya, hanya 5,68 sen dolar AS. Nilai sekarang dari 5,68 sen dolar AS dalam 30 tahun ini cuma 0,19 sen dolar AS. Ironi lainnya dari Perpres No. 112/2022 itu HPT tarif dari PLTA Ekspansi ditetapkan 30% lebih rendah daripada tarif untuk PLTA baru. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengingat tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Ekspansi tidak berbeda kualitasnya dengan tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Baru. Global warming dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Peran EBT dalam menjaga sustainable development adalah mutlak dan tidak dapat dinafikan.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono mengatakan proses pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan mineral membutuhkan waktu lebih lama ketimbang badan usaha pertambangan batu bara. Bambang menjelaskan ada sejumlah hal yang harus diverifikasi langsung oleh Kementerian ESDM terhadap perusahaan pertambangan mineral, sebelum persetujuan RKAB dikeluarkan. Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang memacu pembangunan smelter sebagai bagian dari upaya penghiliran terhadap sumber daya mineral. Alasan yang sama, kata dia, membuat pemerintah hingga kini belum bisa menyelesaikan kajian dan memberi persetujuan terhadap RKAB yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. RKAB sendiri menjadi penting bagi badan usaha pertambangan, karena menjadi acuan dalam melaksanakan operasionalnya di lapangan, mulai dari kegiatan eksplorasi, target produksi, hingga penjualan. Di sisi lain, Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan bakal memangkas produksinya hingga 40% dari capaian pada tahun lalu dalam RKAB yang diajukan ke pemerintah. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan sudah tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, sedangkan smelter yang dibangunnnya belum mencapai kapasitas maksimal.

Pelaku usaha mebel dan kerajinan nasional harus memulai warsa 2024 dengan kondisi yang menantang. Beragam persoalan, mulai dari ketersediaan bahan baku, daya saing produk, hingga perkara teknologi mesin yang tertinggal antre untuk segera diselesaikan. Industri mebel dan kerajinan melanjutkan penurunan performanya pada tahun lalu dengan mencatat kinerja ekspor yang anjlok hingga 28% dibandingkan dengan 2022. Penyebabnya pun beragam, mulai dari lesunya pesanan dari luar negeri akibat ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, hingga lesunya perekonomian sejumlah negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat nilai ekspor produk mebel dan kerajinan pada 2023 sebesar US$1,8 miliar, anjlok cukup dalam dari capaian pada tahun sebelumnya yang diketahui menyentuh US$2,5 miliar. Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, mengatakan bahwa industri mebel dan kerajinan nasional sedang menghadapi tekanan berganda. Selain persoalan lesunya pesanan dari pasar global, lesunya ekspor juga disebabkan oleh harga mebel dan kerajinan nasional yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Malaysia, Vietnam, dan China. Hanya saja, pemerintah perlu ikut turun tangan agar pelaku industri mebel dan kerajinan nasional bisa menggapai target tersebut. Menurutnya, pelaku usaha memerlukan kepastian pasokan bahan baku utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan produksi. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu pengusaha dalam melakukan restrukturisasi mesin, serta mengurangi tarif pajak. Dia memperkirakan, target ekspor produk mebel dan kerajinan US$5 miliar pada tahun ini akan didominasi oleh produk berbahan baku kayu yang setara dengan 12 juta meter persegi kayu bulat dari berbagai jenis kayu dengan kualitas dan standar yang ditentukan pasar. Tak hanya kayu, kebutuhan bahan baku lainnya untuk menggenjot ekspor adalah 67.194 ton rotan siap pakai.

Pengusaha juga membutuhkan bahan penunjang seperti fitting atau aksesoris, pengemas, dan bahan finishing. Untuk restrukturisasi mesin, Sobur menilai bahwa program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian telah berdampak positif terhadap efisiensi, produktivitas, dan standardisasi kualitas bagi sektor industri pengolahan kayu. Sobur pun meminta agar program tersebut dipertahankan, sekaligus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, termasuk menambah anggaran agar bisa memperluas cakupan jenis mesin untuk seluruh kategori industri mebel dan kerajinan. Di sisi lain, dia melihat peluang positif dari penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat mendorong produk lokal memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan produk impor. Dalam kesempatan terpisah, pemerintah memastikan bakal memberikan perhatian khusus terhadap industri mebel dan kerajinan agar bisa meningkatkan daya saingnya. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Pemerintah berupaya memanfaatkan keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia saat ini tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Perindustrian telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri furnitur, seperti fasilitasi pusat logistik bahan baku industri furnitur untuk memperbaiki rantai pasok bahan baku industri furnitur, serta pendirian Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah untuk mencetak SDM terbaik di industri tersebut. “Kementerian Perindustrian juga melaksanakan kebijakan program pengembangan desain furnitur, insentif perpajakan, penerapan SNI dan SKKNI, serta link and match IKM furnitur untuk platform SIPLah ,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan, industri furnitur sebagai salah satu subsektor industri agro yang memberikan kontribusi sebesar 1,30% terhadap PDB non-migas pada 2022. Selain itu pada tahun yang sama, industri furnitur memiliki kinerja ekspor senilai US$2,47 miliar.

Kalangan industri meminta stimulasi dari pemerintah untuk menggenjot kinerja ekspor sepanjang tahun ini di tengah ketidakpastian yang berasal dari transisi kepemimpinan. Di balik ambisi pemerintah menggenjot kinerja ekspor non-migas pada tahun ini, kalangan industri meminta stimulasi untuk mengerek kinerja pada tahun politik. Kementerian Perdagangan sebelumnya menyebut target realisasi ekspor selain komoditas minyak dan gas bumi atau nonmigas tumbuh pada rentang 2,5% hingga 4,5% secara tahunan pada 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan target tersebut bukanlah hal yang mustahil tanpa campur tangan pemerintah. Alasannya, realisasi ekspor yang lebih tinggi tak bisa terjadi tanpa upaya apapun. “Tanpa stimulasi-stimulasi ini, kalau pemerintah hanya mengandalkan kondisi business as usualhampir bisa dipastikan bahwa target tersebut akan meleset,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (4/1). Shinta menambahkan, stimulasi menjadi bantalan untuk mengimbangi iklum usaha pada masa transisi kepemimpinan yang dibebani oleh ketidakpastian. Menurutnya, ketidakpastian pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode pada umumnya. Dia pun menyebut bahwa kinerja ekspor nonmigas lebih rawan tergerus. Dia memperkirakan bahwa kinerja ekspor nonmigas pada 2024 bisa terkoreksi sekitar 8% hingga 15%. Terlebih, kondisi ekonomi global pada 2024 masih dibayangi oleh perlambatan yang bisa mengancam rapor ekspor nonmigas. Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menilai, aturan dan perizinan yang sederhana menjadi sangat penting selain insentif. “Pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar di beberapa negara lain untuk produk unggulan,” katanya belum lama ini. Sementara itu, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekspor nonmigas di kisaran 2,5% hingga 4,5% di 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfili Hasan mengatakan, pemerintah bakal berupaya untuk mendorong ekspor nonmigas, sesuai dengan target yang ditetapkan pada 2024. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menjelaskan proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi dan permintaan negara-negara tujuan ekspor Indonesia, tren perkembangan harga-harga dunia, serta kondisi lainnya baik yang tidak maupun berkaitan dengan perdagangan dunia.

Pebisnis pinjaman online (pinjol) atau financial technology peer to peer (fintech P2P) lending dihantui kenaikan kredit macet. Sejumlah pinjol mencatatkan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) lebih dari batas aman di 5%, bahkan ada yang mencapai dua digit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kenaikan rasio TWP90 mulai Oktober 2023, yakni sebesar 2,89%. Angka ini naik dari TWP90 di September 2023, yang sebesar 2,82%. Outstanding pinjaman yang disalurkan pinjol per Oktober 2023 mencapai Rp 58,05 triliun. Artinya ada sekitar Rp 1,64 triliun pinjaman yang sudah macet hingga 90 hari atau lebih di Oktober 2023. Kondisi ini mempengaruhi lender di sejumlah fintech P2P lending. Febry Christoper, salah seorang lender di Investree, mengisahkan, dananya juga tersangkut di sejumlah borrower yang gagal bayar. Sampai saat ini, menurut Febry, pendanaan yang telat dibayarkan sekitar Rp 155 juta. "Padahal menurut term and condition dulu, setelah lebih dari 90 hari ada keterlambatan maka akan di-cover asuransi," kata dia. Pengacara para lender iGrow yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rifqi Zulham mengatakan, kliennya sampai saat ini masih menuntut lewat jalur hukum karena sama sekali belum mendapatkan haknya. Dia juga menyebut, tidak ada asuransi yang mencakup kerugian kliennya. Berdasarkan riset KONTAN, sejatinya ada banyak fintech P2P lending yang mencatatkan data TWP90 lebih dari 5%. Igrow misalnya mencatatkan TWP90 45,56% dengan outstanding pinjaman sebesar Rp 308,4 miliar. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, kelonggaran dan kemudahan administrasi dalam mengakses pinjaman online menjadi penyebab utama kenaikan gagal bayar. Dia menyebutkan bahwa pelaku pinjol harus memiliki sistem scoring yang valid. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) Tiar Karbala berharap, aturan yang baru-baru ini dilakukan OJK dapat mengurangi risiko over leverage calon peminjam.

Seirama degan melandainya harga minyak mentah global, pemerintah mencatat realisasi subsidi energi di sepanjang 2023 ikut menyusut. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi subsidi energi pada 2023 hanya mencapai Rp 164,3 triliun. Angka ini hanya terserap 72,25% dari pagu APBN 2023 yang sebesar Rp 209,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja subsidi ini lebih rendah dari anggaran lantaran harga bahan bakar minyak (BBM) menurun. "Realisasi subsidi di 2023 mengalami penurunan karena harga BBM turun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1). Perinciannya, subsidi BBM dan elpiji (LPG) 3 kilogram terealisasi Rp 95,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 115,6 triliun. Sri Mulyani menyampaikan dari realisasi tersebut disalurkan sebanyak 16,5 juta kiloliter (kl) untuk BBM (solar dan minyak tanah) dan elpiji 3 kg dengan volume 7,7 juta metrik ton. "Untuk solar ada 16,5 juta kl dan elpiji 7,7 juta metrik ton. Ini persis sama dengan UU APBN 2023, jadi kita menyesuaikan yang sudah ditetapkan," ungkap dia. Sri Mulyani menyampaikan, agar penggunaan dana subsidi energi lebih tepat sasaran, pemerintah menempuh berbagai upaya, di antaranya pendistribusian elpiji 3 kg melalui proses pendataan pengguna di sub penyalur/pangkalan berbasis teknologi, yang dimulai pada 1 Maret 2023. Kemudian, registrasi konsumen pengguna BBM melalui aplikasi MyPertamina serta pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan berbagai dinamika global yang terjadi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan, jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pada tahun ini. Hanya saja, pemerintah akan tetap terus memantau untuk memastikan keyakinan tersebut. "Saat ini kita nilai cukup," terang Isa kepada KONTAN, Rabu (3/1). Pemerintah dan DPR sepakat terkait angka tersebut dalam Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan bersama Badan Anggaran DPR. Alokasi subsidi ini meningkat 1,73%, dibandingkan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun. Kala itu, Anggota Banggar DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan, kenaikan nilai kesepakatan subsidi energi sejalan dengan kenaikan asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).